Mesjid yang Dirusak, Mesjid yang Dibangun, Mesjid yang Dilecehkan: Mesjid dalam Dinamika Perang Padri

Gerakan dan Perang Padri adalah gerakan dan perang yang dilatarbelakangi oleh nilai-nilai keagamaan (Islam). Para pendukung Padri melakukan aksinya dengan mengatasnamakan agama. Simbol-simbol keagamaan mereka gunakan, baik sebagai pembeda antara mereka dengan kelompok sasaran gerakan atau pihak musuh, atau untuk mengobarkan semangat juang. Untuk itu simbol-simbol agama mereka jaga dan ciptakan. Sebaliknya, simbol-simbol keagamaan menjadi sasaran serangan kelompok antipadri. Kalaupun tidak diserang, simbol-simbol agama dilecehkan oleh kelompok lawan kaum Padri.

Salah satu dari sekian banyak simbol agama (Islam) yang menjadi bagian terpenting dalam Perang Padri adalah mesjid. Mesjid pernah menjadi salah satu titik awal pecahnya perang. Mesjid pernah diruntuhkan karena dituding sebagai sumber ajaran yang merusak adat-kebiasaan. Demi menjaga kesuciannya, kaum Padri pernah membantai puluhan serdadu Belanda yang menjadikan masjid sebagai tangsi mereka. Ada banyak lagi kejadian historis lainnya tentang masjid pada masa Perang Padri. Sayangnya, selama ini faktor masjid ini nyaris tidak disinggung dalam rekonstruksi sejarah perang tersebut. Karena itu, tulisan ini mencoba mengungkapkan sejarah mesjid di Minangkabau dalam kaitannya dengan Perang Padri. Tulisan ini juga mencoba mengungkapkan bagaimana kaum Padri membina dan menjaga mesjid, serta bagaimana kelompok antipadri memperlakukan masjid. Di samping itu tulisan ini juga akan menampilkan bagaimana gambaran masjid pada saat Perang Padri.

II

Tidak ada atau nyaris tidak ditemukan informasi mengenai gambaran mesjid di Minangkabau hingga dekade ketiga abad ke-19. Minimnya informasi ini juga berkenaan dengan apresiasi dan perlakuan warga terhadapnya, serta kedudukannya dalam tatanan sosial-kemasyarakatan Minangkabau.

Minimnya informasi tersebut terutama sekali disebabkan oleh hampir tidak adanya sumber-sumber tertulis, baik yang berasal dari penulis Minangkabau atau penulis asing, yang berasal dari kurun waktu yang lebih tua dari masa Perang Padri. Minimnya informasi tersebut akan semakin terlihat bila pandangan ditukikkan ke kawasan pedalaman. Karena hingga saat itu hanya ada dua orang Eropa (Thomas Dias dan Thomas Stamford Raffles) yang pernah menjejakkan kaki mereka di kawasan darek tersebut. Hingga saat itu, daerah pedalaman masih merupakan terra incognita bagi orang Barat.

Keterangan tertulis mengenai mesjid di Minangkabau sesungguhnya baru mulai tersedia sejak dimulainya Gerakan dan Perang Padri. Ada dua jenis sumber tentang itu: Pertama, sumber naskah yang ditulis oleh pelaku sejarah dari kalangan Urang Awak; dan kedua, catatan perjalanan ke Sumatra Barat atau kenang-kenangan semasa bertugas di Sumatra Barat, atau buku mengenai Perang Padri khususnya dan Sejarah Sumatra Barat pada umumnya yang dibuat oleh pelaku sejarah dari pihak Belanda. Sumber dalam bentuk naskah yang ditulis oleh Tuanku Imam Bonjol dan Fakih Sanghir yang telah dialihaksarakan dan kemudian telah diterbitkan dalam bentuk buku (Naskah Tuanku Imam Bonjol: 2002) dan Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin Karangan Fakih Saghir: 2002). Sedangkan sumber-sumber yang dibuat oleh orang Belanda semuanya berbentuk buku. Ada tiga buku yang digunakan untuk penulisan ini. Buku pertama ditulis dan diterbitkan pada saat Perang Padri berlangsung (Nahuijs 1827). Buku kedua adalah karya Boelhouwer yang diterbitkan tahun 1841, namun isinya tentang pengalaman penulis pada saat perang berlangsung (1831-34). Buku ketiga dipublikasikan sekitar 10 tahun setelah perang usai, dan ditulis oleh seorang petinggi sipil dan militer Belanda pada saat Perang Padri berlangsung (Stuers 1849).

Tulisan ini membatasi pembahasannya pada penggunaan dua jenis sumber yang disebut di atas. Alasannya adalah untuk membuat rekonstruksi berdasarkan informasi dari tangan pertama, langsung dari lapangan, dan ‘apa adanya’.

III

Ada lima informasi mengenai keberadaan mesjid pada masa Perang Padri. Kelima informasi yang dimaksud adalah: pertama, mesjid sebagai tempat bermulanya konflik antara kaum Padri atau pendukung pembaharu Islam dengan kelompok Melayu (penamaan kelompok antipadri sebagaimana dikemukakan dalam banyak sumber); kedua, mesjid yang dirusak atau diruntuhkan; ketiga, mesjid yang dibangun; keempat, mesjid sebagaimana dilukiskan oleh saksi mata; kelima, mesjid diperlakukan secara tidak wajar (dilecehkan) dari fungsinya sebagai bangunan suci.

Informasi tentang mesjid yang berperan sebagai tempat bermulanya konflik ditemukan dalam Naskah Tuanku Imam Bonjol. Pemimpin kaum Padri tersebut bahkan menempatkan mesjid sebagai titik awal konflik pada bagian-bagian awal karyanya. Disebutkan bahwa pada mulanya telah ada kesepakatan antara berbagai komponen masyarakat Alahan Panjang (Bonjol) untuk mendirikan agama Allah dan Rasullullah. Namun dua bulan setelah itu sebagian warga Ganggo Mudiak dan Ganggo Hilir (dua kampung di Bonjol) membatalkan perjanjian itu. Mereka menggap bahwa perjanjian itu menghilangkan adat kebiasaan mereka (terutama mendirikan gelanggang di mana diadakan adu ayam/balam, perjudian, mengisap madat, dlsbnya). Pembatalan perjanjian tersebut terjadi di dalam mesjid saat diadakannya acara maulud di dalam mesjid. Tidak disebutkan siapa yang memulai, yang jelas pembatalan tersebut berubah menjadi cakak dan perkelahian. Mesjid sebagai rumah Allah berubah menjadi ajang perkelahian. Selanjutnya Tuanku Imam Bonjol menyebut bahwa cakak dan kelahi dalam mesjid itu berlanjut menjadi perang yang berlangsung hingga tiga bulan, perang menyebabkan jatuhnya korban kaum Padri serta kelompok Melayu.

Pada masa-masa awal Gerakan dan Perang Padri, nampaknya mesjid belum dipahami atau dihargai sebagai rumah ibadah dan rumah Allah yang mesti disucikan oleh warga, baik oleh kaum Padri atau kelompok Melayu yang antipadri. Mereka masih belum menjadikan mesjid sebagai bangunan yang bebas dari hawa nafsu dan sikap emosional.

Informasi mengenai perusakan atau penghancuran mesjid ditemukan dalam Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin Karangan Fakih Saghir (selanjutnya disebut SKSJ). Fakih Saghir menyebut tentang perusakan mesjid di Batu Tebal. Tidak hanya itu, Fakih Saghir juga menyebut bahwa suraunya juga dirusak (diruntuhkan), serta buku-buku milik surau dibuang keluar dan seluruh isi surau dirampok. Perusakan Mesjid Batu Tebal dan surau Fakih Saghir berhubungan erat dengan larangan oleh para ulama (Tuanku Nan Tuo serta Tuanku-Tuanku yang lain) terhadap adu ayam yang dilakukan warga Nagari Ampang Gadang. Para ulama melarang adu ayam karena umumnya adu ayam mengandung unsur judi dan selalu berujung dengan perkelahian. Anak Nagari Ampang Gadang tidak terima larangan para tuanku tersebut, sehingga mereka marah dan menyerang para tuanku. Karena kalah jumlah maka para tuanku terpaksa melarikan diri. Gagal menghajar para tuanku mereka menyerang mesjid dan surau, karena mereka memandang bahwa ajaran yang disiarkan lewat mesjid dan surau itulah yang menyebabkan para tuanku melarang mereka menyabung ayam.

Dalam SKSJ ditemukan banyak konflik antara para tuanku dengan warga sejumlah nagari di Sumatra Barat. Konflik-konflik tersebut umumnya berhubungan dengan ajaran yang dibawa para tuanku yang melarang warga nagari menyabung ayam, meminum tuak, mengisap madat, berjudi, merampok, menculik warga, menjua orang, dlsbnya. Informasi tentang perusakan mesjid dan surau hanya sekali disebut, namun bisa dikatakan, mesjid dan surau adalah simbol Islam yang menjadi sasaran amuk para penentang dakwah kaum pembaharu saat itu.

Informasi mengenai pembangunan mesjid ditemukan dalam Naskah Tuanku Imam Bonjol. Ada beberapa informasi mengenai pembangunan mesjid dalam naskah itu. Informasi pertama adalah pembangunan mesjid segera setelah terjadinya cakak dan perkelahian sebagaimana disebut di atas. Segera setelah perkelahian tersebut, kaum Padri segera mendirikan koto (permukiman) yang baru yang terletak di luar kampung. Berdasarkan infomasi ini bisa ditafsirkan bahwa mesjid, di mana cakak dan perkelahian itu terjadi, adalah ‘mesjid nagari’ yang telah ada sebelumnya, dan mesjid itu bukanlah milik kaum Padri. Hal ini dikuatkan oleh penegasan Imam Bonjol dalam memoarnya yang mengatakan bahwa perkelahian itu terjadi di mesjid orang dahulu, bukan mesjid yang sekarang.

Proses pembangunan mesjid yang baru (kaum Padri) dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pembangunan koto (unit permukimaan). Seperti disebut Imam Bonjol, pembangunan dilakukan dengan cara bergotong royong dan melibatkan banyak orang. Dikatakan bahwa dalam proses pembangunan itu ikut-serta orang dari berbagai daerah di sekitar Bonjol, Agam, Lubuk Sikaping dan Rao.

Pembangunan permukiman dan mesjid umumnya dilakukan pada masa-masa awal Gerakan atau Perang Padri. Hal ini bisa dimaklumi, karena pada masa itulah tenaga dan biaya bisa sepenuh dikerahkan dan diarahkan untuk pembangunan permukiman dan mesjid. Ketika fase gerakan berubah menjadi perang yang lebih serius, terutama sejak awal 1830-an, maka tenaga dan biaya telah beralih penggunaannya. Saat itu, tenaga dan dana sepenuhnya dialihkan untuk menghadapi musuh.

Informasi mengenai gambaran mesjid ditemukan dalam catatan perjalanan dan kenang-kenanganan selama bertugas di Sumatera Barat yang dibuat oleh orang Belanda. Seperti yang disebut di atas, dua penulis yang berkontribusi besar dalam hal ini adalah Nahuijs dan Boelhouwer. Walaupun begitu ada perbedaan narasi yang cukup prinsip di antara kedua penulis. Nahuijs hanya menyebut satu mesjid dalam bukunya dan Boelhouwer menyebut beberapa mesjid dan informasi yang disajikannya juga cukup beragam.

Nahuijs menyajikan gambaran mesjid (dinamakannya temple atau candi) yang ditemuinya di Saruaso dan menggeneralisasikan mesjid-mesjid lain di Kawasan Tanah Datar (atau juga Agam) mirip dengan mesjid yang ada di Suruaso. Ada sejumlah kesan yang disajikannya mengenai mesjid. Pertama, mesjid umumnya berukuran kecil (kleine Mohamedaansche meziegiet). Kedua, mesjid umumnya berlokasi di tempat yang tersembunyi dari mata orang banyak dan berlokasi di tempat terpencil, biasanya berada di dasar lembah-lembah kecil di luar permukiman utama. Hal ini, menurut Nahuijs, sangat berbeda dengan apa yang ditemuinya di Pulau Jawa. Di Jawa, katanya, mesjid biasanya berlokasi dekat jalan raya dan berada di lingkungan permukiman yang ramai penduduknya. Ketiga, mesjid-mesjid di Tanah Datar sekaligus tempat tinggal ulamanya (de priesters). Tinggalnya sang ulama di masjid dan di tempat terpencil sekaligus menggambarkan minim atau tidak adanya peran sosial sang ulama dalam strukur masyarakat nagari. Keempat, hampir semua mesjid biasanya dilengkapi dengan sebuah kolam kecil yang berisi banyak ikan kaluih (gurami). Walaupun tidak dikatakan Nahuijs, kolam tersebut biasanya digunakan untuk mengambil wuduk dan juga tempat mandi.

Sama dengan Nahuijs, Boelhouwer menyebut mesjid dengan istilah yang lazim digunakannya atau orang Barat terhadap rumah ibadah, yakni kerk (gereja) atau tempel (candi). Berbeda dengan Nahuijs, Boelhouwer menyajikan gambaran mesjid yang umumnya berukuran besar dan dengan kontruksi yang mengagumkan, serta berlokasi di kawasan yang cukup strategis di dalam nagari. Misalnya di Pakandangan, mesjid yang bagus berlokasi dekat pasar, di sebelah ‘alun-alun’ nagari, dan dikelilingi oleh dinding batu. Di belakang mesjid ada kolam dengan sejumlah pancuran (untuk tempat berwuduk).

Selanjutnya Boelhouwer menyebut adanya mesjid yang sangat bagus besar di Bonjol. Mesjid ini dikatakan memiliki ruang yang luas, yang bisa menampung 3.000 orang (serdadu) dan itupun masih banyak tempat yang kosong. Mesjid yang saat didatangi Boelhouwer belum sepenuhnya selesai itu berbentuk segi empat dan memiliki atap lima tingkat, yang makin ke atas semakin kecil. Atapnya terbuat dari sirap, dan di puncak atap tersebut, di ujung tiang kayu, terdapat sebuah bulatan yang kelihatannya menyerupai bola perak. Logam mengkilap tersebut, yang diyakini bukan terbuat dari perak, juga dipasang pada keempat parabuangan atap mesjid.

Boelhouwer mengatakan bahwa masjid itu tingginya dua kaki dari tanah dan memiliki lantai papan. Mesjid ini memiliki tiang utama (soko guru) yang besarnya tiga kali tubuh lelaki dewasa. Tiang utama tersebut merupakan titik tumpu dari sejumlah balok yang digunakan untuk menyangga atap.

Selanjutnya Boelhouwer memperlihatkan kekagumannya pada masjid yang dikatakannya sebagai bangunan raksasa itu. Dia kagum karena seluruh pengerjaan dilakukan dengan tangan tanpa peralatan yang canggih. Dia kagum pada pengerjaan yang tanpa menggunaan seng, besi dan paku. Dia juga memuji tukang yang mengerjakan pembuatan masjid tersebut.

Mesjid yang diceritakan Boelhouwer ini adalah masjid yang baru dibangun (bahkan belum sepenuhnya selesai). Di samping itu, Boelhouwer juga menyebut ada masjid lama (tua) di Bonjol.

Boelhouwer juga mengatakan bahwa masjid dibangun di pusat permukiman Padri dalam benteng (benteng juga disebut bonjol dalam bahasa Minangkabau lama). Dalam benteng itu juga ada sejumlah rumah yang didiami warga dan juga para pemimpin Padri. Permukiman ini juga dilengkapi dengan banyak kolam yang penuh dengan ikan gurami. Di samping tempat memelihara ikan, kolam-kolam tersebut juga digunakan sebagai tempat mengambil wuduk, dan juga prasarana sanitasi lainnya.

Ada dua lagi masjid dengan gambaran yang hampir sama dengan masjid di Bonjol yang dikisahkan Boelhouwer dalam bukunya. Kedua masjid itu ditemukannya di Lundar dan Padang Matinggi. Kedua daerah itu adalah daerah kaum Padri.

Lukisan Sebuah Mesjid di Pedalalaman Minangkabau pada Abad ke-19

(Sumber: Veth, P.J., Midden Sumatra: Reizen en Onderzoekingen der Sumatra Expeditie 1877-1879, Derde Deel: Volksbeschrijving en Taal, 1ste Gedeelte, 2de Afdeeling. Leiden: E.J. Brill, 1882).

Dari karya Nahuijs dan Boelhouwer di atas dapat kita katakan bahwa di daerah inti Minangkabau (Tanah Datar) masjid umumnya berukuran kecil, terletak di kawasan yang terpencil, dan bukan merupakan bangunan yang memiliki arti sosial-keagamaan yang istimewa. Sebaliknya di daerah rantau umumnya (termasuk juga Pariaman), dan di daerah Padri khususnya, masjid merupakan bangunan yang istimewa, berukuran besar, megah, dengan arsitektur yang sophisticated untuk masanya, berlokasi di tempat strategis dan dilengkapi dengan prasarana sanitasi yang baik.

Informasi mengenai pelecehan terhadap masjid ditemukan dalam Naskah Tuanku Imam Bonjol dan Boelhouwer. Naskah Tuanku Imam Bonjol mengatakan pelecehan dilakukan oleh tentara Belanda, di mana mereka menjadikan mesjid sebagai tempat tinggal (tangsi), memasukkan anjing ke dalam masjid, dan mengambil ikan yang dipelihara dalam kolam masjid. Menurut Imam Bonjol, dijadikan mesjid sebagai tempat tinggal menyebabkan pelaksanaan ibadah warga menjadi terganggu, bahkan akhirnya warga tidak bisa lagi shalat di masjid lagi.

Imam Bonjol juga menyebut bahwa sejumlah masjid di Lubuk Sikaping, Rao, Padang Matinggi, Payakumbuh, dan sejumlah nagari lainnya juga dijadikan sebagai tempat tinggal (tangsi) dan gudang oleh tentara Belanda. Imam Bonjol mengatakan bahwa perlakukan seperti itu adalah tindakan pelecehan atau bahkan penghinaan terhadap mesjid sebagai bangunan suci umat Islam.

Dijadikan masjid sebagai tempat tinggal juga disebut oleh Boelhouwer. Dia mengatakan, bahwa di banyak tempat, para serdadu langsung menuju mesjid untuk bermalam. Boelhouwer juga menyebut bahwa pemakaian mesjid sebagaitempat tinggal bagi tentar aBelanda juga membuat mesjid tidak bisa difungsikan warga untuk tempat ibadah, bahkan kolam dan tempat mandi di mesjid (pancuran) juga tidak bisa lagi digunakan warga. Dengan kata lain, akses warga ke mesjid menjadi terputus.

Pelecehan terhadap mesjid, dan juga kezaliman-kezaliman lain yang dilakukan tentara Belanda membuat warga Bonjol marah. Mereka tidak bisa merima penodaan terhadap masjid mesjid. Sikap ini akhirnya menyebabkan warga melawan.

Pada suatu malam, mereka menyerbu tentara yang tinggal di mesjid. Sebanyak 10 orang pejuang Padri, dibawah pimpinan tuo dubalang yang bergelar Tuanku Garang dan Rajo Layang mereka menyerang tentara yang tinggal di mesjid. Hampir semua tentara yang mereka serang, baik serdadu Jawa dan Belanda, mati semua. Bahkan Tuan Regen, yang semula pendukung Padri dan mendapat rekomendasi pemimpin Padri untuk diangkat menjadi Regen, yang mencoba membela tentara Belanda juga kena amuk dan mengalami luka-luka sehingga akhirnya juga tewas.

Informasi yang disajikan Tuanku Imam Bonjol, memperlihatkan apresiasi warga (terutama kaum Padri) terhadap mesjid, bahwa mereka marah atau melawan kalau mesjid dinodai. Karya Imam Bonjol sekaligus menginfomasikan bahwa kaum Padrilah kelompok masyaraklt di Minangkabau yang mengawali pemberian penghargaan yang tinggi pada mesjid.

IV

Informasi yang disajikan penulis Urang Awak dan Belanda memberikan pemahaman pada kita bahwa sesungguhnya pembangunan mesjid dalam ukuran besar dengan arsitektur yang mengagumkan marak dilakukan segera setelah dimulainya Gerakan Padri dan pada hari-hari pertama meletusnya Perang Padri. Mesjid-mesjid dalam ukuran besar dan megah banyak dibangun di daerah-daerah yang dikuasai kaum Padri.

Pembangunan umumnya dilakukan ‘untuk meningkatkan marwah’ masjid, untuk menampilkan mesjid sebagai sebuah bangunan suci dan rumah ibadah yang memiliki arti yang penting dalam tatanan sosial-keagamaan warga.

Pembangunan masjid nampaknya menjadi bagian dari dakwah kaum Padri.

Di sisi lain, perlu juga disadari, bahwa hingga masa Perang Padri, mesjid sesungguhnya masih belum atau tidak memiliki arti istimewa bagi kalangan kelompok Melayu. Bahkan mereka tega merusak (menghancurrkan) masjid. Di samping itu, kalau pun ada bangunan masjid di daerah-daerah yang didominasi kelompok Melayu, maka bangunannya kecil, jauh dari keramaian, dan berlokasi di tempat-tempat yang sukar didatangi. Kaum ulamanya di kawasan mereka juga belum atau tidak memiliki peran sosial-kemasyarakatan yang berarti.

Orang Belanda melecehkan masjid bisa saja disebabkan oleh tiga alasan: Pertama, kurangnya pemahaman mereka akan arti mesjid di kalangan umat Islam; kedua, mereka melecehkan mesjid karena meniru atau didukung oleh kelompok Melayu yang juga melecehkan mesjid; ketiga, sebagian bagian dari strategi perang mereka, perang melawan kaum Padri adalah juga perang agama, dalam mana simbol-simbol agama juga ikut diperangi oleh orang Belanda.

Pelecehan terhadap mesjid menjadi salah satu faktor bangkitnya perlawanan kaum Padri terhadap Belanda dan para pendukungnya. Belajar dari perlawanan yang dilakukan kaum Padri pulalah akhirnya pemerintah Belanda yang berkuasa di Sumatra Barat pascapadri menerapkan politik membiarkan pembanguan masjid yang dlakukan oleh orang Minang. Itu pulalah sebabnya, dalam sejarah Islam di Minangkabau ditemuka fase pembangunan masjid-mesjid besar dan indah pada kurun waktu setelah perang. Tidak hanya itu, mesjid sebagai salah satu syarat keberadaan sebuah nagari (babalai bamusajik, balabuah batapian tampek mandi), dan kemudian pembangunan mesjid di lokasi yang strategis di pusat nagari, diperkirakan muncul segera setelah Perang Padri berakhir. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perang Padri memiliki arti sendiri dalam sejarah mesjid di Sumatra Barat.

Sumber:

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

Kratz, E. Ulrich dan Adriyetti Amir (Penyelenggara), Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin Karangan Fakih Saghir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Sjafnir Aboe Naim, Naskah Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Stuers, H.J.J.L. de, Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (Vol. I). Amsterdam: P. Baeumer & Co., 1849.

Veth, P.J., Midden Sumatra, Reizen en Onderzoekingen der Sumatra Expeditie 1877-1879: Derde Deel, Volksbeschrijving en Taal. 1ste Gedeel, 2de Afdeeling. Leiden: E.J. Brill, 1882).

Ditulis oleh Gusti Asnan

Haji yang Menjinakkan Padri, Belanda yang Memperpolitisasi Haji

Haji pernah memiliki peran yang penting dalam Perang Padri. Sayangnya, pentingnya peran haji tersebut kurang atau bahkan tidak terungkap dalam penulisan sejarah Perang Padri selama ini. Kalaupun haji ada disebut, maka itu dikaitkan dengan peran tiga orang haji (Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang) sebagai percikan pemantik (casus belli) Perang Padri. Keberadaan dan peran dari sosok haji-haji yang lain nyaris tidak dikemukakan. Padahal, keberadaan dan peran mereka sempat mengubah jalannya sejarah Perang Padri.

Sejumlah haji yang tampil ke panggung sejarah pada masa Perang Padri memang mampu mengubah sikap dan ideologi Padri. Kaum Padri yang semula lebih mengedepankan fanatisme dalam memahami mazhab keagamaannya serta memilih jalan kekerasan untuk menyebarluaskan ajarannya berubah menjadi orang-orang yang lebih toleran dan memilih jalan damai dalam mendakwahkan ajarannya setelah mendapat ‘pencerahan’ dari sejumlah haji yang baru pulang dari Mekkah.

Sebaliknya, pemerintah kolonial, yang semula memandang rendah dan sinis terhadap segala yang berhubungan dengan Islam, kemudian memberikan apresiasi yang tinggi pada sejumlah haji, bahkan menjadikan mereka sebagai mitra. Pemerintah kolonial menggunakan haji untuk menghadapi (menjinakkan) kaum Padri.

Pemanfaatan haji oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan politik pada saat berlangsungnya Perang Padri – barangkali – bisa dikatakan sebagai cikal bakal politik pemanfaatan ‘organ’ Islam untuk menjinakkan atau menenangkan umat Islam oleh penguasa di negeri ini.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan keberadaan haji dan peranan haji dalam kaitannya dengan perubahan sikap kaum Padri, baik dalam menyebarkan paham keagamaannya kepada sesama Urang Awak dan perlawanan terhadap penguasa kolonial, serta pemanfaatan haji oleh penguasa kolonial untuk keperluan ekspansi politiknya. Untuk itu ada dua pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini, yaitu: Pertama, bagaimana pengaruh haji terhadap kaum Padri dalam menjalankan dakwahnya kepada sesama orang Minang dan perjuangan mereka melawan Belanda?; kedua, bagaimana Belanda memanfaatkan haji untuk menundukkan kaum Padri?

Namun, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut ini akan dibahas terlebih dahulu secara ringkas keberadaan haji di Minangkabau hingga masa Perang Padri.

II

Pada masa sebelum Padri, haji tidak memiliki peran sosial-keagamaan yang penting di Minangkabau. Haji tidak memiliki posisi istimewa dalam kehidupan sosial- kemasyarakatan orang Minang saat itu. Haji juga tidak memiliki peran yang besar dalam proses masuk dan berkembangnya Islam di Minangkabau prapadri.

Minimnya peran sosial-keagamaan haji saat itu disebabkan oleh dua hal: pertama, sedikitnya jumlah mereka; dan kedua, baru dikenalnya tradisi berhaji oleh orang Minang.

Data tentang jumlah haji di Minangkabau sebelum awal abad ke-19 dapat dikatakan tidak tersedia. Sehingga sangat susah untuk mengetahui jumlah dan keberadaan haji di daerah tersebut saat itu. Namun, seperti yang disebut di atas, jumlahnya bisa dikatakan masih sedikit. Hal ini disebabkan, bahwa ritual menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci baru mulai dilaksanakan Urang Awak sejak perempat ketiga abad ke-18.

Kepergian orang Minang ke Tanah Suci berhubungan dengan membaiknya perekonomian daerah. Membaiknya perekonomian daerah ditandai dengan mulai lakunya komoditas perdagangan daerah, terutama cassia, di pasaran dunia. Berkah booming ekonomi inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah orang Minang untuk pergi naik haji. Diperkirakan, orang Minang yang pergi menunaikan rukun Islam kelima itu adalah para saudagar atau petani tanaman ekspor tersebut dan juga anak-anak mereka. Kelompok sosial dari kalangan inilah yang relatif awal menyandang gelar haji di Minangkabau.

Haji yang baru pulang dari Mekkah tersebut masih kalah pamor dalam bidang keagamaan atau sosial bila dibandingkan dengan sejumlah ulama (tuanku) yang telah lebih dahulu mendapat tempat dalam tatanan sosial-keagamaan daerah. Mereka ‘hanya’ kaum saudagar dan petani kaya yang menyandang gelar haji karena adanya kesempatan untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Pemahaman agama mereka tentu tidak sedalam ulama atau tuanku yang memiliki surau (sekolah). Kecampinan mereka beragama tentu tidak sehebat para tuanku yang telah menjadi mubaligh dan menyiarkan agama dalam waktu yang lama (walaupun sebagian besar atau hampir semua ulama atau tuanku tersebut tidak menyandang gelar haji).

Setelah kembali dari Mekkah, haji-haji prapadri tersebut umumnya kembali ke tengah masyarakat menjadi ‘orang biasa’. Kalau pun ada beberapa dari mereka yang memiliki surau maka paham keagamaan yang mereka ajarkan nyaris tidak berbeda dari apa yang telah ada atau dikenal sebelumnya. Aktivitas mereka seperti itu tidak memberi perubahan pada pemahaman dan praktik beragama Urang Awak. Di samping itu, mereka yang nyaris ‘terkurung’ dalam lingkungan surau dan menyibukkan diri dengan urusan akhirat menyebabkan keberadaan mereka nyaris tidak memberi pengaruh bagi perubahan posisi ulama dalam struktur sosial kemasyarakatan Minangkabau yang sangat didominasi oleh kaum adat dan ulama tarikat.

Alasan-alasan seperti itulah yang menyebabkan peranan haji nyaris tidak pernah disebut dalam proses perkembangan agama Islam dan dinamika sosial-politik Minangkabau hingga awal abad ke-19.

III

Orang-orang bijak mengatakan bahwa perubahan dilakukan oleh orang-orang yang kreatif, inovatif atau membawa sesuatu yang baru. Pernyataan ini juga berlaku bagi kalangan haji Minangkabau. Pada awal abad ke-19, tiga haji (Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang) kembali dari Mekkah dengan membawa paham keagamaan yang baru, sebuah aliran agama yang hanya mendasarkan pemahaman dan praktik beragama (dan juga adat serta kebiasaan sehari-hari) pada Al-Qur’an dan hadist.

Dengan paham seperti ini, praktik beragama orang Minang saat itu mereka anggap sarat dengan unsur bid’ah, serta tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan orang Minang saat itu mereka anggap sebagai tradisi dan kebiasaan jahiliyah. Berdasarkan paham yang mereka anut, praktik beragama dan tradisi serta kebiasaan yang tidak berdasarkan pada Al-Qur’an dan hadist ini mesti dihabisi. Caranya, pertama dengan lisan, kalau gagal dengan lisan bisa dengan kekerasan.

Haji-haji pembaharu tersebut dengan segera mengimplemetasikan paham beragama mereka. Setelah dakwah billisan-nya diabaikan oleh warga, salah satu di antaranya oleh warga dan para penghulu di Koto Tuo, maka Haji Miskin misalnya membakar balai di nagari tersebut. Tidak hanya terhadap warga, parewa dan penghulu, serangan juga dilancarkan kepada para tuanku dan ulama-ulama tarikat.

Faham baru dan pengamalan ajaran yang sangat berbeda dari apa yang diketahui dan dipraktikkan warga daerah sebelumnya ternyata mendapat sambutan di Ranah Minang. Dalam waktu yang singkat faham ini mendapat banyak pengikut. Bahkan sejumlah tuanku juga ikut mendukung, di antaranya Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman (Tuanku Lintau), Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, dlsbnya. Kenyataan ini sangat berbeda dari masa-masa sebelumnya. Pada masa sebelumnya, haji ‘hanya’ menjadi pengikut seorang tuanku, atau pesona haji segera hilang terserap oleh popularitas tuanku. Maka sejak kembalinya Haji Miskin dkk., para tuankulah yang menjadi follower atau yang terpengaruh oleh haji.

Tidak itu saja, para tuanku tersebut kelihatannya menerima mentah-mentah apa yang dikatakan sang haji. Para tuanku kemudian tampil sebagai ‘pewaris’ haji dan ‘penyambung tangan’ haji untuk mengimplementasikan ajaran yang dibawa (diajarkan) sang haji. Para Tuanku tersebut juga meniru pola kekerasan yang dilakukan oleh Haji Miskin diawal dakwahnya. Tidak sampai di sana saja, dalam banyak kasus, pola dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh para tuanku jauh lebih keras, luas dan masif dibandingkan dengan apa yang dilakukan Haji Miskin dkk.

IV

B.J.O. Schrieke, menamakan aksi yang dilakukan para tuanku ‘pewaris’ dan ‘penyambung’ tangan Haji Miskin dkk. ini sebagai revolusi intelektual dan sosial di Minangkabau. Dan yang namanya revolusi cenderung diisi dengan aksi kekerasan. Aksi kekerasan akhirnya menjadi pilihan karena penyebarluasan ajaran secara lunak tidak mencapai hasil yang diharapkan. Dakwah secara lunak yang mereka lakukan, bahkan perjanjian damai yang telah disepakati, diingkari oleh kaum hitam atau kelompok Melayu (sebagai dinyatakan dalam berbagai literatur tentang Gerakan atau Perang Padri terhadap kelompok sosial yang menjadi target dakwah para tuanku atau kaum Padri).

Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kaum Padri dibawah komando para tuanku tersebut diakui adanya oleh Tuanku Imam Bonjol, salah seorang pemimpin Padri. Pengakuan ini tertulis dalam memoarnya. Imam Bonjol mengakui ada banyak aksi penyerangan, pembakaran, perampokan, penyanderaan warga (kaum perempuan dan anak-anak), serta penangkapan warga (khususnya kaum perempuan dan anak-anak) untuk selanjutnya dijadikan budak yang dilakukan oleh kaum Padri.

Pernyataan yang sama, mengenai tindak kekerasan kaum Padri juga dikemukakan oleh penulis Belanda seperti Stuers, Nahuijs, Boelhouwers, Lange, dan Kielstra. Di samping aksi kekerasan yang dilakukan kaum Padri, para penulis Belanda ini juga mengemukakan aksi kekerasan, yang juga tidak kalah sadis dan brutalnya, yang dilakukan oleh kaum adat atau kelompok Melayu terhadap pendukung Padri.

Namun, berbeda dengan literatur yang dibuat oleh orang Belanda, Tuanku Imam Bonjol juga menyajikan informasi tentang hasil evaluasi dan introspeksi terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol menulis, bahwa pada suatu waktu (tidak disebutkan tahunnya) dia mengatakan kepada Tuanku Mudo dan Tuanku Kadi Basa (dua panglimanya), bahwa aksi mereka selama ini banyak melanggar hukum Kitabullah. Pernyataan Tuanku Imam tersebut dibenarkan dan diperkuat oleh Tuanku Mudo dan Tuanku Kadi Basa.

Selanjutnya Tuanku Imam Bonjol mengatakan bahwa hasil evaluasi tersebut melahirkan sebuah keputusan untuk mengirim anak-kemenakan mereka ke Mekkah. Di samping untuk menunaikan ibadah haji, mereka ditugaskan untuk mencari hukum Kitabullah nan adil yang akan digunakan sebagai landasan dakwah. Dengan kata lain, menurut istilah terkininya, mereka ditugaskan melakukan ‘studi banding’ guna mencari informasi tentang pelaksanaan dakwah Islam di Tanah Suci, yang akan diterapkan nantinya.

Tuanku Imam Bonjol dan pemimpin Padri lainnya mengutus empat orang untuk melakukan ‘studi banding’ tersebut. Keempat orang itu adalah Tuanku Tambusai, Pakih Sialu (kemenakan Tuanku Rao), Pakih Muhammad (kemenakan Tuanku Imam Bonjol), dan Pakih Malano (kemenakan Tuanku Kadi Basa. Sekitar tahun 1829 mereka kembali dari Mekkah. Segera setelah pulang dari Tanah Suci, selain bergelar haji, sesuai dengan tradisi yang berlaku di Minangkabau, maka mereka diberi pula gelar sebagai pengganti nama kecil. Pakih Muhammad digelari Haji Muhammad Amin, Pakih Malano digelari Haji Abdullah, Pakih Sialu digelari Haji Muhammad Razak, dan Tuanku Tambusai digelari Haji Muhammad Saleh. Tidak hanya mendapat gelar haji dan gelar ‘kehormatan’, gaya dan penampilan, terutama pakaian mereka juga mulai berubah, penghormatan terhadap mereka juga semakin besar, dan fatwa atau apa yang mereka sampaikan semakin didengar. Termasuk hasil ‘studi banding’ mereka ke Tanah Arab.

Setelah pulang menunaikan ibadah haji dan melakukan pengamatan di Tanah Arab, keempat haji itu mengatakan bahwa aksi kekerasan tidak lagi dipraktikkan dalam upaya menyiarkan Islam. Informasi yang disampaikan oleh keempat haji tersebut menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pelaksanaan dakwah kaum Padri. Tuanku Imam dan pemuka Padri lainnya bersepakat untuk menghentikan aksi-aksi kekerasan dalam dakwah terhadap sesama (Urang Awak). Segala harta rampasan harus dikembalikan kepada yang punya. Para ulama lebih fokus mengurus persoalan agama, dan basa serta penghulu akan kembali mengemban segala urusan adat. Perubahan sikap ini dan keputusan ini dinyatakan oleh Tuanku Imam Bonjol dalam memoarnya.

Kepulangan haji dari Mekkah dan laporan hasil pengamatan mereka di sana bahwa tidak ada lagi aksi kekerasan dalam menyebarkan agama memang telah mengubah jalannya sejarah Perang Padri. Serangan dan aksi kekerasan terhadap sesama Urang Awak dengan segera ditiadakan. Fokus serangan sekarang lebih tertuju kepada Belanda. Haji-haji Padri telah mengubah sikap dan aksi kaum (para tuanku) Padri.

Apresiasi yang tinggi terhadap haji juga dilakukan oleh kolonialis Belanda. Pejabat Belanda, khususnya Mac Gillavry (Resident Padang en Onderhoorigheden) memperlihatkan respeknya yang tinggi terhadap sejumlah haji. Selanjutnya, dia mencoba mendekati sejumlah haji.

Ada dua kelompok haji yang didekati Gillavry. Pertama, haji yang telah lama menyandang gelar haji, haji yang telah lama pulang dari Mekkah, dan umumnya telah berumur lanjut, serta telah memiliki pengaruh sosial-keagamaan. Umumnya mereka adalah pendukung Padri, namun tidak termasuk ‘lingkaran dalam’ Tuanku Imam Bonjol. Kedua, Gillavry mendekati sejumlah haji yang baru pulang dari Mekkah dan masih berumur muda.

Sebagaimana ditulis oleh Kielstra, Gillavry mendekati haji-haji ‘senior’ karena dia mengetahui adanya perpecahan di kalangan tuanku (pemimpin) Padri. Ada tuanku dan haji yang dekat dengan Tuanku Imam, dan ada tuanku atau haji yang agak jauh dari Tuanku Imam. Di samping itu, Kielstra juga menyebut bahwa Gillavry menyadari bahwa haji-haji ini (terutama yang berumur relatif muda) adalah kelompok moderat, yang tidak fanatik, serta tidak mendukung aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kaum Padri.

Gillavry bisa dikatakan sangat agresif mendekati para tuanku atau haji-haji senior yang agak jauh atau sedikit berseberangan dengan Tuanku Imam. Gillavry sering berkirim surat kepada mereka. Dua diantara tuanku dan haji senior itu adalah Tuanku Haji Ibrahim dan Tuanku Haji Nan Garang. Walaupun surat dialamatkan kepada kedua tuanku haji tersebut, namun dalam suratnya Gillavry juga menyebutk haji-haji lain yang baru pulang dari Mekkah. Dalam sebuah suratnya, sebagaimana dikutip Kielstra, Gillavry mencoba mempengaruhi kedua tuanku haji dan haji-haji muda dengan mengatakan bahwa “…..ajaran sejati Nabi Muhammad di Mekkah tidak menghendaki adanya kekerasan, ajaran itu ingin menciptakan kedamaian yang menyinari alam dan mencitrakan Islam sebagai agama yang menjadi rahmatan bagi semesta”.

Untuk menyakinkan para haji tersebut, Gillavry mengirim Al-Qur’an dan mengajak para haji untuk memahaminya dengan sungguh-sungguh, serta juga mengajak para haji untuk betul-betul mengamalkan ajaran Rasullah dengan benar. Gillavry kemudian menganjurkan agar para haji mengakhiri tindak kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban dan tumpahnya darah.

Gillavry juga memuji-muji haji muda yang baru pulang dengan mengatakan bahwa mereka pasti telah berdiskusi atau berguru dengan ulama atau orang-orang bijak di Mekkah selama bertahun-tahun. Mereka pasti telah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang salahnya aksi-aksi yang dilakukan oleh Tuanku Pasaman dan tuanku-tuanku Padri lainnya. Gillavry bahkan menggiring haji-haji muda tersebut  pada pandangan bahwa tuanku-tuanku Padri adalah orang-orang jahat, dan aksi-aksi yang mereka lakukan adalah bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an. Gillavry mengupayakan agar haji-haji muda tersebut meyakini bahwa kaum Padri telah membutakan mata mereka sehingga tega menganiaya, membunuh, merampok, dan merusak harta benda orang-orang Melayu yang juga mengamalkan ajaran Nabi Muhammad (yang juga menganut agama Islam). Dengan kata lain, Gillavry mencoba mengadu antara haji-haji senior dan junior yang didekatinya dengan tokoh-tokoh Padri.

Selanjutnya Gillavry memuji keberadaan haji-haji yang disurati dengan mengatakan bahwa mereka pasti akan mengembalikan ajaran agama pada posisi yang sebenarnya, yang membawa kedamaian bagi semua (termasuk berdamai dengan Belanda).

Surat Gillavry tersebut dibalas oleh kedua tuanku haji. Mereka menyatakan bahwa mereka memaklumi isi surat tersebut. Mereka juga mengharapkan Tuan Residen dan daerah (Residentie Padang en Onderhoorigheden) akan menjadi damai. Khusus untuk keamanan daerah Limapuluh Kota mereka katakan bisa dikendalikan, karena daerah itu berada dalam kekuasaan atau pengaruh mereka. Tidak itu saja, mereka bahkan mau berperang untuk menciptakan perdamaian, asal ada dukungan dari pemerintah, termasuk dukungan keuangan.

Surat menyurat antara Gillavry dengan para haji dari kalangan Padri membuktikan bahwa pemerintah juga merasakan pentingnya peranan haji. Dengan mendekati haji yang tidak merupakan ‘orang dalam’ Tuanku Imam Bonjol, sesungguhnya, untuk saat itu agresivitas Padri bisa dikendorkan. Maksudnya Gillavry bisa menjinakkan para haji moderat, haji yang tidak begitu dekat dengan Tuanku Iamam Bonjol.

V

Kepulangan Haji Muhammad Saleh dkk. tidak saja mengubah pola dakwah dan aksi kaum Padri, tetapi juga mengubah imej kaum Padri terhadap haji. Haji mendapat apresiasi yang tinggi oleh kaum Padri. Sehubungan dengan itu banyak warga atau kaum Padri yang juga ingin menunaikan ibadah haji. Salah satu di antaranya adalah Tuanku Pasaman atau Tuanku Lintau. Sayangnya niat beliau tidak sampai, karena beliau tewas dibunuh oleh segerombolan perampok di daerah Palalawan.

Gairah untuk menunaikan ibadah haji dari kalangan Padri kemudian mengalami kemunduran, karena memasuki tahun 1830-an Belanda mulai melakukan serangan besar-besaran terhadap kaum Padri. Pada waktu yang bersamaan, Belanda mulai mengabaikan keberadaan dan peran haji. Elout, residen baru, meninggalkan dan tidak lagi bekerjasama dengan haji-haji yang pernah didekati oleh Gillavry.

Perubahan sikap pnguasa kolonial ini menyebabkan kaum Padri kembali kepada pola dakwah yang lama, tidak hanya keras terhadap Belanda sebagai musuh utmaanya, tetapi juga terhadap semua kelompok masyarakat pendukungnya, termasuk orang-orang Minang yang bekerjasama dengan penguasa kolonial tersebut. Itu pulalah sebabnya mengapa Tuanku Imam Bonjol dalam memoarnya, atau Stuers, Boelhouwer,  dan Kielstra masih menyebut adanya aksi kekerasan kaum Padri terhadap Urang Awak pendukung kolonialis pada tahun-tahun 1830-an.

Bila dikaji dengan saksama, pendekatan dan penghargaan terhadap haji oleh Belanda (Gillavry) hanya bagian dari strategi perang mereka. Seperti diketahui, sejak tahun 1825 Belanda sesungguhnya telah mengirim sebagian besar tentaranya di Sumatra Barat ke Pulau Jawa. Pengiriman tersebut ditujukan untuk menambah pasukan menghadapi Pangeran Diponegoro. Khawatir terhadap munculnya perlawanan kaum Padri, maka penguasa kolonial di Sumatra Barat berupaya untuk menjinakkan kaum Padri. Upaya itu antara lain dilakukan dengan membuat berbagai perjanjian damai dengan kaum Padri, memanfaatkan jasa orang Arab (yang dikatakan keturunan Rasulullah) sebagai mediator perdamaian, dan terakhir bekerja sama para tuanku atau haji yang tidak dekat dengan Tuanku Imam Bonjol, serta memprogandakan pengalaman (pemikiran) haji-haji muda yang tidak mendukung aksi kekerasan dalam menyebarluaskan ajaran agama, serta mau berdamai dengan penguasa kolonial.

Perubahan sikap kolonialis Belanda ini, apalagi mulai intensif dan gencarnya serangan mereka terhadap kaum Padri, menyebabkan tertutupnya peluang bagi mereka untuk menunaikan ibadah haji lagi. Konsentrasi pikiran, tenaga dan cadangan finansial mereka akhirnya terkuras pada perjuangan menghadapi Belanda. Karena itulah, pada tahun-tahun 1930-an nyaris tidak ditemukan informasi tentang perjalanan kaum Padri menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Pada tahun-tahun terakhir Perang Padri juga nyaris tidak ada informasi tentang kiprah haji dalam dinamika politik daerah dan kecamuk Perang Padri, termasuk kiprah haji-haji moderat yang pro-Belanda. Politik haji kolonialis hanya untuk menjinakkan Padri dan Padri yang jinak lebih mudah untuk ditaklukan.

Sumber:

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

Kielstra, E.B., “Sumatra’s Westkust van  1826-1832” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  37, tahun 1888, hal. 216-380.

Mueller, Solomon, Berigten over Sumatra: Met Eene Kaart van Een Gedeelte van Hetzelve, Voornamelijk Aantoonende de Wegen en Rivieren, Welke Uit de Padangsche Binnenlanden Naar de Oostkust Afloopen. Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1837.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, enz.het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Rusli Amran, Sumatra Barat Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Schrieke, B.J.O., Pergolakan Agama di Sumatra Barat, Sebuah Sumbangan Bibliografi. Jakarta: Bhratara, 1973.

Sjafnir Aboe Naim, Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Stuers, H.J.J.L. de, Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (Vol. I & II). Amsterdam: P. Baeumer & Co., 1849, 1850.

Veth, P.J., Midden Sumatra, Reizen en Onderzoekingen der Sumatra Expeditie 1877-1879: Derde Deel, Volksbeschrijving en Taal. 1ste Gedeel, 2de Afdeeling. Leiden: E.J. Brill, 1882).

Ditulis oleh Gusti Asnan

Perempuan Pada Masa Perang Padri

Perempuan adalah warga daerah yang relatif tidak terungkap dalam rekonstruksi sejarah Perang Padri. Sangat sedikit narasi tentang keberadaan perempuan dalam buku-buku sejarah Perang Padri selama ini. Minimnya pengungkapan perempuan tersebut tentu membuat dinamika perang yang berlangsung hampir selama dua dasawarsa itu agak terasa hambar, karena rekonstruksi Perang Padri selama ini seakan-akan merepresentasikan historiografi yang androsentris, yakni penulisan sejarah yang berpusat pada kaum lelaki semata. Padahal, sebagai warga daerah yang hidup pada saat perang berlangsung, perempuan dipastikan mengalami berbagai kejadian dan perlakuan dari pihak yang berperang, dan menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari iven histrois tersebut. Karena itu, keberadaan dan pengalaman perempuan selama Perang Padri sudah saatnya untuk diungkapkan. Sejarah mereka tidak boleh hilang atau dihilangkan sebagaimana yang terjadi selama ini.

Tulisan ini mencoba memulai pengungkapan keberadaan perempuan pada masa Perang Padri. Sehubungan dengan itu, ada beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini: Pertama, adakah perempuan yang ikut-serta atau terjun langsung dalam Perang Padri? Kedua, bagaimana perlakuan pihak-pihak yang berperang terhadap perempuan selama Perang Padri? Bagaimana kehidupan (gaya hidup) dan pengalaman sehari-hari perempuan pada saat Perang Padri berlangsung?

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, perlu dikemukakan terlebih dahulu, bahwa perempuan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perempuan dari berbagai etnik yang hidup di ruang geografis, di mana perang berlangsung. Mereka antara lain terdiri dari perempuan Minangkabau, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu perempuan Padri dan perempuan kelompok Melayu (orang Minang pendukung Belanda), perempuan Batak (Tapanuli) dan perempuan Belanda (Eropa).

II

Dari hasil penelusuran terhadap berbagai sumber sejarah, baik primer maupun sekunder, diketahui bahwa tidak ditemukan adanya perempuan (Minang atau Batak) yang ikut terjun ke medan laga dalam Perang Padri. Tidak ditemukan adanya perempuan Padri yang mengangkat senjata dan ikut dalam kecamuk perang melawan Belanda dan kelompok Melayu pendukung Belanda. Sebaliknya tidak pula ditemukan adanya perempuan kelompok Melayu yang ikut berperang melawan kaum Padri.

Tidak terlibatnya perempuan, khususnya lagi perempuan Minang dalam Perang Padri, disebabkan oleh dua latar belakang: pertama, kaum Padri merupakan kaum ‘fanatik’ yang tidak mengizinkan perempuan ikut berperang. Jangankan ikut berperang bersama dengan para lelaki, beraktivitas di luar rumah saja kaum perempuan sangat dibatasi atau tidak diizinkan oleh ajaran Padri. Ideologi Padri bahkan mengharamkan wajah perempuan terlihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. Dengan kata lain, kaum Padri hanya mengizinkan perempuan beraktivitas di rumah saja dan bergaul hanya dengan suami, anak-anak dan kerabat dekatnya saja. Aspek inilah yang membuat tidak adanya perempuan Padri yang ikut tampil di medan laga. Dalam konteks inilah maka tidak ditemukan adanya ‘Cut Nyak Dhien Minangkabau’.

Berbeda dengan Padri, absennya perempuan dalam barisan tentara Niniak Mamak (orang Minang pendukung Belanda) disebabkan oleh pembatasan/aturan adat. Adat Minang tidak memberi ruang bagi perempuan untuk terjun ke medan perang (bersama laki-laki). Tidak ada pernyataan atau ungkapan dalam buku-buku adat Minang yang membolehkan atau menganjurkan perempuan mengangkat senjata, terjun ke medan perang, apalagi berjuang bersama kaum lelaki melawan musuh. Walaupun tidak terlibat secara langsung dalam medan perang, dari beberapa sumber, terutama yang dibuat oleh kalangan tentara atau pejabat sipil Belanda, diketahui adanya dukungan kaum perempuan kelompok Melayu terhadap tentara Niniak Mamak atau juga tentara Belanda, terutama dukungan logistik.

Karena Perang Padri juga melibatkan orang Belanda (Eropa), maka perlu juga ditampilkan di sini, bahwa tidak ditemukan adanya perempuan Belanda (Eropa) yang ikut terjun ke medan tempur. Sebagaimana yang akan dikemukakan nanti, keterlibatan perempuan Belanda (Eropa) pada masa Perang Padri juga lebih terbatas pada sektor dukungan moral, semangat, dan aktivitas domestik semata.

III

Seperti disebutkan sebelumnya, kajian historiografis membuktikan, bahwa sangat sedikit narasi mengenai perempuan dalam tulisan-tulisan mengenai Perang Padri. Dari kajian historiografis juga diketahui bahwa dari narasi yang sedikit tersebut, narasi tentang perempuan lebih terfokus pula pada satu sosok saja, yakni sosok etek Tuanku Nan Renceh. Dikisahkan bahwa perempuan tersebut dibunuh oleh Tuanku Nan Renceh karena tetap saja memakan/mengunyah sirih, walaupun sudah diingatkan berkali-kali oleh sang tuanku. Memakan/mengunyah sirih adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh ajaran Padri, apalagi memakan/mengunyah sirih yang disertai oleh pemakaian sugi (tembakau yang digumpalkan dan diselipkan antara gigi dengan bibir atas). Sugi atau tembakau akan memberikan efek sensasi yang dikategorikan ‘haram’ dalam ideologi Padri.

Dalam rekonstruksi ini, perempuan disajikan hanya sebagai korban dalam Gerakan/ Perang Padri.

Perempuan sebagai korban dalam Perang Padri juga dikemukakan oleh Christine Dobbin. Dalam bukunya yang berjudul Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847, Dobbin menyebut bahwa ada banyak perempuan yang ditawan oleh lasykar Padri dan dibawa ke Bonjol.

Apa yang disajikan Dobbin memang benar adanya, sehingga tidak berlebihan rasanya untuk mengatakan bahwa keberadaan sebagian besar perempuan (Minang atau Batak) pada masa Perang Padri hanyalah sebagai korban semata. Hal ini sangat nampak bila keberadaan perempuan itu dikaitkan dengan aksi kaum Padri. Namun, perlu juga dikatakan, bahwa ada juga perempuan Minang yang tidak berstatus sebagai korban, keberadaan dan peran mereka sedikit ‘lebih terhormat’, mereka diikutsertakan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang lazim diadakan di tengah masyarakat. Keberadaan dan peran yang disebut terakhir berlaku pada perempuan dalam lingkungan kelompok Melayu.

Perempuan sebagai korban memang sangat terlihat dalam kaitannya dengan aksi kaum Padri. Literatur yang dibuat oleh kalangan Padri sendiri, seperti Tuanku Imam Bonjol, lebih jujur mengakui hal itu. Ada lima bentuk ‘pengorbanan’ kaum perempuan dalam aksi Padri itu:

Pertama, perempuan terpaksa melarikan diri meninggalkan rumah dan kampung halamannya karena serbuan kaum Padri. Dalam pelarian mereka akan mengalami berbagai kesulitan. Tidak sedikit pula perempuan yang melarikan diri (bersama anak dan suami mereka) itu yang tidak Kembali lagi ke kampung halaman mereka, Mereka melarikan diri, meninggalkan rumah dan kampung halaman, karena takut terhadap aksi dan perlakuan kaum Padri. Seperti yang akan disebut pada bagian berikut, kaum Padri umumnya akan menangkapi perempuan negeri yang mereka kalahkan.

Kedua, perempuan akan kehilangan harta benda dan rumah milik mereka. Kaum Padri umumnya sangat marah bila menemui kampung yang ditinggalkan oleh penduduknya. Acap kali rumah dan harta benda yang ditinggalkan diambil atau dibakar oleh kaum Padri. Bila kaum Padri mendapatkan perlawanan dari lelaki suatu kampung atau negeri, maka mereka sering melakukan tindakan anarkis. Mereka sering membakar dan mengambil harta benda penduduk kampung/negeri yang diserang tersebut (kalau berhasil dikalahkan). Perempuan adalah pihak yang sangat dirugikan oleh penyitaan atau pembakaran itu. Karena barang-barang yang disita atau dibakar adalah bagian dari kehidupan dan hak milik yang berharga kaum perempuan.

Ketiga, perempuan warga kampung atau negeri yang dikalahkan akan ditawan dan dibawa oleh lasykar Padri, terutama ke Bonjol (pusat politik dan konsentrasi Padri), serta dijadikan budak di sana. Banyak informasi tentang aksi ini dalam Tuanku Imam Bonjol. Di antaranya adalah perempuan Pandam Gadang, Silayang dan sejumlah nagari lainnya di Rao hingga Rokan Hulu yang dibawa ke dan dijadikan budak di Bonjol. Sayangnya kita tidak memperoleh keterangan lebih lanjut, bagaimana nasib mereka setelah dijadikan budak di negeri Bonjol. Namun, masih menurut keterangan Tuanku Imam Bonjol, setelah kembalinya Tuanku Tambusai dan rombongannya menunaikan ibadah haji (diperkirakan tahun 1829), dan dari kesaksian mereka di Tanah Arab tidak ada tindak kekerasan dalam menegakkan agama, maka dihentikanlah aksi perang, disepakatilah untuk mengembalikan semua harta rampasan, serta (kemungkinan) membebaskan budak dan hamba sahaya.

Keempat, ada beberapa perempuan dari daerah atau tokoh kelompok Melayu yang ditaklukkan dijadikan istri oleh pemimpin kaum Padri. Dua diantaranya adalah: pertama, putri Raja Rokan yang dijadikan istri oleh Tuanku Muda, salah seorang panglima Tuanku Imam Bonjol;kedua putri Raja Muning yang dinikahi oleh Tuanku Pasaman. Di samping itu, ada juga informasi yang mengatakan bahwa sejumlah pemimpin Padri cendrung beristri banyak. Salah satu diantaranya adalah Tuanku Muda dari Bonjol (yang disebut di atas). Banyaknya istri sang Tuanku, sebagaimana disebutkan oleh sebuah sumber Belanda, terlihat dari banyaknya kamar yang disediakan untuk mereka di rumah sang Tuanku.

Kelima, perempuan dijadikan sandera oleh lasykar Padri. Dikatakan bahwa sering kali, setelah melakukan perlawanan, kaum lelaki kampung atau nagari yang diserang lasykar Padri lari meninggalkan kampung/nagari mereka. Mereka melarikan diri tanpa sempat membawa kaum perempuan, anak-anak dan orang tua yang ada di kampung/nagari mereka. Dalam Tuanku Imam Bonjol, ditemukan informasi yang mengatakan bahwa perempuan yang ditinggalkan tersebut sering dijadikan sandera oleh kaum Padri. Mereka disandera sampai kaum lelaki yang melarikan diri tersebut kembali untuk menyerahkan diri. Sumber lain juga mengatakan bahwa Tuanku Nan Cerdik, seorang tokoh Padri dari Pariaman, juga pernah menjadikan perempuan XII Koto sebagai sandera setelah sang Tuanku menyerang negeri itu pascapembantaian istri dan anak-anaknya oleh warga XII Koto tersebut.

Bila Tuanku Imam Bonjol cenderung menggambarkan perempuan sebagai korban dalam Perang Padri, Boelhouwer menyajikan informasi tentang keseharian atau juga kepejuangan perempuan Padri. Di samping itu, sebagaimana layaknya suasana perang, Boelhouwer juga menyajikan nasib tragis yang dialami perempuan (Padri). Karya Boelhouwer adalah salah satu sumber informasi, dari mana kita bisa mendapatkan gambaran keseharian, terutama pakaian perempuan Padri.  Boelhouwer menyebut bahwa ‘perempuan Padri memakai kerudung (baju dalam) yang menutup seluruh bagian tubuhnya, hanya matanya saja yang terbuka (ada lobang kecil di bagian mata) tersebut’. Selanjutnya dia mengatakan bahwa perempuan Padri hanya tinggal di rumah. Sangat jarang ditemukan perempuan Padri berada di luar rumah. Pernah satu kali, di daerah Rao, Boelhouwer kebetulan melihat dua orang anak gadis Padri tanpa kerudung (cadar) menjulurkan kepalanya dari jendela. Namun, ketika mereka sadar ada lelaki asing tengah memandangnya, maka dengan segera mereka masuk ke dalam dan menutup daun jendela. Dikesankan, bahwa perempuan Padri sangat ketat menutup aurat mereka.

Lukisan Perempuan Padri dan Non-Padri

(Sumber: Stuers, H.J.J.L., de, Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (I). Amsterdam: P.N. van Kampen, 1849.

Dalam karya Boelhouwer juga ditemukan informasi tentang sikap perempuan Padri yang melindungi suaminya. Pada suatu malam tentara Belanda melakukan penggerebekan terhadap seorang tokoh Padri. Tentara Belanda dan lasykar Melayu mengepung rumah seorang Tuanku di Toboh (Pariaman). Setelah menggeledah seluruh isi rumah, mereka tidak menemukan sosok Tuanku. Diujung pencarian, mereka menemukan seorang perempuan berkelumun tikar pandan yang mengatakan dirinya sakit. Pada mulanya mereka mengabaikan temuan itu, tetapi kemudian mereka jadi curiga, karena kaki perempuan tersebut terlihat terlalu panjang. Maka ketika ‘selimutnya’ dibuka, terlihatnya bahwa sang perempuan yang pura-pura sakit itu sengaja membalut dirinya dengan tikar pandan untuk melindungi suaminya (sang Tuanku). Sang Tuanku ditangkap (setelah melakukan perlawanan terlebih dahulu). Kisah ini menampilkan keberanian perempuan Padri dalam mendukung perjuangan suaminya.

Sama dengan kaum Padri, tentara Ninik Mamak (kelompok Melayu) juga sering melakukan tindakan sadis dan kejam. Ada banyak aksi sadis dan kejam yang mereka lakukan terhadap perempuan Padri. Salah satu di antaranya adalah pembantaian oleh warga XII Koto terhadap istri dan anak-anak Tuanku Nan Cerdik. Tidak hanya itu, kepala istri dan dua anak Tuanku Nan Cerdik dipotong kemudian ditusuk dengan bambu dan diarak serta dipertontonkan kepada klayak di Pariaman. Sekali lagi, perempuan dalam kasus ini tetap menjadi korban dalam Perang Padri.

Gambaran lain mengenai perempuan, khususnya perempuan kelompok Melayu, juga disajikan dalam beberapa sumber Belanda. Boelhouwer misalnya menyebut bahwa kaum perempuan kelompok Melayu beraktivitas seperti biasa pada masa Perang Padri. Di Pakandangan, kaum perempuan dengan jumlah sekitar 100 orang, membawa jamba pada saat diadakan pesta, dan mereka mendendangkan lagu di balik tirai pada saat kaum lelaki makan. Informasi ini mengisahkan bahwa perempuan kelompok Melayu saat itu tampil dalam kegiatan sosial sebagai biasa mereka tampil (seakan-akan tidak terpengaruh oleh adanya perang). Berbeda dengan Boelhouwer, Nahuijs menceritakan bagaimana perempuan kelompok Melayu ikut-serta menonton sejumlah acara, antara lain pacu kerbau dan tarian kuda, yang diadakan di Tanah Datar dan Agam. Nahuijs juga menyebut bahwa di sana perempuan juga pergi ke pasar dan menggalas di pasar.

Para saksi mata kolonialis juga menginformasikan dalam tulisan mereka tentang gaya berpakaian dan aksesoris yang dipakai perempuan kelompok Melayu. Dikatakan bahwa pakaian perempuan kelompok Melayu terdiri dari ‘pakaian biasa’, tidak berlebihan (menutup seluruh tubuh) sebagaimana pakaian perempuan Padri. Dikatakan pula perempuan kelompok Melayu suka memakai perhiasan, gelang, kalung dan juga anting. Tidak hanya itu, Boelhouwer mencatat bahwa di Pariaman ada kebiasaan perempuan untuk melubangi telinga mereka dan memasang tadah (atau gelang) di lubang telinga itu. Karena telah dilubangi sejak kecil dan dipasangi tadah yang makin lama makin besar ukurannya, maka ketika dewasa lubang dan tadah yang dipasang di telinga itu sudah sangat besar.

Catatan lain disajikan dalam literatur kolonial adalah perempuan kelompok Melayu adalah orang-orang yang rajin. Mereka rajin ke sawah, mengolah sawah hingga panen. Mereka tahan bekerja di bawah terik matahari. Dikatakan juga bahwa hampir semua pekerjaan diserahkan  kepada mereka. Sebaliknya, sumber kolonial ini mengatakan bahwa lelaki tak pernah bekerja. Kaum lelaki lebih suka pergi ke pasar untuk menyabung ayam dan pulang dalam keadaan melarat karena kalah bertaruh di medan persabungan. Tidak ada niat mereka untuk berusaha menafkahi anak istri. Banyak pula dari lelaki Minang yang suka mengisap madat dan tidur berlama-lama karena teler.

Perempuan Belanda atau Eropa pada masa Perang Padri umumnya menetap di Padang. Jumlah mereka tidak banyak. Mereka menjadi ibu rumah tangga dan sibuk dengan aktivitas domestik. Saat yang paling membahagiakan bagi mereka adalah saat diadakannya pesta (dansa). Disebutkan, selama Perang Padri berkecamuk diadakan beberapa kali pesta (dansa), terutama sekali pada saat diadakannya acara pisah sambut pejabat atau peringatan hari besar kerajaan di ibu kota keresidenan tersebut.

Di samping itu ada juga perempuan Belanda (Eropa) yang ikut suami mereka bertugas di daerah atau mengikuti suami mereka ke lapangan. Tentu ada banyak pengalaman yang mereka alami, salah satu di antaranya adalah seorang perempuan Belanda yang pingsan ketika tiba-tiba dihadapannya muncul seorang Padri bersenjatakan tombak dan badan yang penuh dililiti ranjau. Dengan kata lain, informasi yang disajikan mengenai perempuan Belanda (Eropa) adalah mereka hanya cocok untuk hidup di kota, hidup enak dan lemah (sangat takut dengan kaum Padri). Gejala yang terakhir, barangkali, disebabkan oleh kisah yang menakutkan dan gambaran yang menyeramkan tentang kaum Padri yang disampaikan oleh lelaki Belanda (Eropa) kepada istri dan anak-anak mereka.

IV

Perempuan sesungguhnya adalah warga daerah yang menjadi bagian dari sejarah daerah pada masa Perang Padri. Ada banyak pengalaman yang mereka alami. Namun yang paling lantang dikemukakan adalah ‘nasib buruk’ yang mereka alami. Mereka menjadi korban kekerasan perang, korban kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperang.

Sajian mengenai ‘nasib buruk’ perempuan dalam perang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru dan bukanlah sesuatu yang menarik untuk diungkapkan. Pengungkapan ‘nasib buruk’ itu hanyalah model rekonstruksi sejarah ala konvensional. Dengan kata lain, tidak ada aspek novelty dari rekonstruksi bentuk itu.

Makanya perlu penelusuran atau pengungkapan terhadap pengalaman yang lain, di luar ‘nasib buruk’ yang mereka alami. Kisah-kisah hidup dan aktivitas keseharian kaum perempuan, seperti aktivitas domestik mereka, keterlibatan mereka pada sejumlah pesta perkawinan, kegiatan ke pasar dan jual beli yang mereka lakukan di pasar, keikutsertaan mereka dalam sejumlah acara hiburan atau gaya hidup perempuan pada masa Perang Padri kiranya menarik untuk diungkapkan. Pengungkapan aspek-aspek ini dipastikan akan menambah pengetahuan kita tentang dunia perempuan Minangkabau pada masa Perang Padri, suatu era yang menjadi tonggak perubahan penting dalam sejarah Minangkabau.

Pengungkapan aspek-aspek ini sangat mungkin dilakukan. Apalagi dewasa ini semakin banyak alat-alat analisis dan konsep-konsep baru dalam metode penelitian sejarah khususnya, serta ilmu sosial dan humaniora pada umumnya yang diperkenalkan. Di samping itu, akses untuk mendapatkan sumber juga semakin mudah. Mudah-mudahan, selepas ini ada kajian yang lebih serius dan komprehensif mengenai salah satu atau sejumlah pengalaman non-politik perempuan Minangkabau pada era Perang Padri yang dilakukan oleh sejarawan atau peminat sejarah. Semoga.

Sumber;

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: Mouton & Co., 1841.

Dobbin, Christine, Islamic Revivalism in a Changing peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847 London: Curzon Press, 1983).

Kielstra, E.B., “Sumatra’s Westkust van 1833-1835” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  38 tahun 1889, hal. 467-514.

 — , “Sumatra’s Westkust van  1826-1832” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  37, tahun 1888, hal. 216-380.

 — , “Sumatra’s Westkust van 1819-1825” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  36 tahun 1887, hal. 7-163.

Muhammad Rajab, Perang Paderi di Sumatra Barat (1803-1838). Jakarta: Kementerian PP dan K, 1952.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, enz.het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Rusli Amran, Sumatra Barat Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Sjafnir Aboe Naim, Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Stuers, H.J.J.L. de, Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (I). Amsterdam: P.N. van Kampen, 1849.

Ditulis oleh Gusti Asnan

Prasarana dan Sarana Transportasi Pada Masa Perang Padri

Perang tidak hanya membutuhkan tentara yang berbadan tegap, berani, campin menggunakan senjata, atau tersedianya persenjataan yang lengkap dan canggih, tetapi juga membutuhkan infrastruktur transportasi yang memadai. Tegasnya, perang membutuhkan berbagai fasilitas yang berhubungan dengan dunia transportasi. Fasilitas-fasilitas ini digunakan untuk mendukung mobilitas pasukan, pengangkutan persenjataan, pendistribusian logistik, dan juga tujuan-tujuan sosial-ekonomis diadakannya perang. Untuk itulah, pihak-pihak yang berperang, berusaha untuk menjaga, melengkapi, membangun dan mengadakan prasarana dan sarana transportasi. 

Pengalaman yang sama juga terjadi pada saat meletusnya Perang Padri. Pihak-pihak yang berperang sama-sama memaksimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana transportasi ini. Mereka juga sama-sama berupaya membangun dan melengkapi prasarana dan sarana transportasi yang akan manfaatkan dan gunakan.

Dalam kaitannya dengan itu, bisa dikatakan, bahwa Perang Padri adalah salah satu tonggak sejarah penting dalam pemanfaatan, pembangunan,  pengadaan berbagai prasarana dan sarana transporasi di daerah di Sumatra Barat khususnya dan di bagian tengah Sumatra pada umumnya.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan berbagai bentuk prasarana dan sarana transportasi yang ada dan dimanfaatkan pada masa Perang Padri, serta juga berupaya menyajikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia transportasi di daerah di mana perang itu berkecamuk.

Kajian mengenai dunia transportasi pada era Perang Padri menjadi sangat menarik karena apa yang terjadi pada saat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dunia tranportasi masa sebelumnya serta menjadi dasar bagi keberadaan prasarana dan sarana transportasi pada masa-masa berikutnya.

Sebelum membahas berbagai bentuk prasarana dan sarana transportasi yang ada dan dikembangkan pada masa Perang Padri, serta perubahan-perubahan yang dialaminya termasuk arti fasilitas-fasilitas ini bagi masing-masing pihak yang berperang, maka pada bagian berikut akan disajikan terlebih dahulu keadaan prasarana dan sarana tranportasi Sumatra Barat sebelum Perang Padri.

II

Labuah atau jalan adalah prasarana transportasi yang telah lazim dikenal serta dimanfaatkan orang Minang sejak masa sebelum Perang Padri. Bahkan labuah telah ada sejak era legendaris dan labuah dijadikan sebagai salah satu syarat dalam keberadaan nagari, unit sosial-politik tertinggi di Minangkabau. Hal ini tercantum dalam ungkapan:

Babalai, bamusajik

balabuah, bagalanggang

batapian tampek mandi

Labuah adalah fasilitas umum yang digunakan sebagai tempat lalu lalang orang dan pengangkutan barang. Sebagian bagian dari keberadaan sebuah nagari, maka kondisi labuah umumnya baik, bahkan, seperti yang akan disebut pada bagian berikut tulisan ini, orang-orang Belanda yang pertama mendatangi pedalaman Minangkabau sangat kagum akan bagusnya kondisi jalan ini di banyak tempat di kawasan darek.

Jalan tidak hanya menghubungkan kampung yang ada dalam sebuah nagari, tetapi menghubungkan nagari yang satu dengan nagari yang lain. Jalan antarnagari ini lazim disebut sebagai ‘pelintasan’. Literatur asing (Belanda dan Inggris) menamakan jalan bentuk ini dengan voetpaden (Belanda) atau footpath (Inggris), sedangkan secara nasional jalan tipe ini disebut sebagai jalan setapak.

Kondisi jalan setapak tidak sebagus jalan nagari, karena tidak ada orang atau lembaga yang memeliharanya secara khusus.  Di samping itu pemanfaatannya juga tidak begitu intensif. Bahkan tidak jarang, pelintasan ini melewati kawasan yang berupa bukit, lembah dan pesawangan, serta berbahaya. Berbahaya dalam artian rawan penyamunan (perampokan).

Jalan setapak juga menjadi prasarana tranportasi yang penting yang menghubungkan daerah pedalaman Minangkabau dengan daerah sekitar atau antara daerah inti (Luhak Nan Tigo) dengan rantau. Lewat jalan setapak inilah hubungan antara kedua daerah dijalin. Mobilitas orang dan barang dilakukan dengan memanfaatkan ruas-ruas jalan ini.

Ada sejumlah jalan setapak antara daerah pedalaman dengan daerah rantau, baik rantau yang berada di bagian barat (Rantau Pesisir) atau Rantau Hilir yang berada di sebelah timur daerah inti. Dua diantaranya adalah ruas jalan  yang dimanfaatkan oleh Thomas Stanford Raffles ketika memasuki pedalaman Minangkabau tahun 1818. Kedua-duanya jalan setapak yang menghubungkan Padang dengan daerah pedalaman (Tanah Datar), namun berbeda rutenya. Rute pertama dari Padang, Limau Manih, Pulau Cubadak, Bukitbatu, Selayo, Saniangbaka, Ombilin, dan terus ke Suruaso. Ruas jalan kedua adalah (dari Tanah Datar) ke Padang, yaitu Suruaso, Ombilin, Panyinggahan, Gedungpapan, Sambuang, Pinang, Lubuak Minturun, Koto Tangah, dan Padang (jalan kedua ini adalah jalan yang dilalui Gamawan Fauzi dan rombongannya sewaktu beliau menjadi Bupati Solok, namun sang bupati dan rombongannya tersesat untuk beberapa hari).

Rute Jalan Setapak yang Ditempuh Raffles dari Padang hingga Pedalaman Minangkabau Tahun 1818
(Sumber: Raffles, Sophia, Memoirs of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles. London: John Murray-Albemarke Street, 1830).

Dua lagi adalah jalan setapak yang dilalui Thomas Dias, seorang Portugis pegawai VOC yang ditempatkan di Malaka, yang memulai perjalanannya dari Patapahan (Riau) menuju pusat Kerajaan Minangkabau Pagaruyung (diperkirakan berada di Kumanih). Sama dengan Raffles, Dias juga menempuh dua rute jalan setapak, pertama dari Patapahan melalui nagari-nagari Air Tiris, Koto Padang, Paku, Ngungun, Buo hingga Pagaruyung (Kumanih). Kedua dari Kumanih melalui Siluka, Manganti, Sumu, Ungan, Mandiangin, Air Tanang, Pangkalan Sarai, Tarusan, Koto Baru, Mariring, Tanjung Balik, Pasar Ranah, Ujung Bukit, Domo, Padang Sawah, Kuntu, Lipat Kain, Koto Padang, AirTiris dan seterusnya hingga Patapahan.

Rute Jalan Setapak yang Ditempuh Thomas Dias dari Patapahan (Riau) ke Pagaruyung (Kumanih) Tahun 1684
(Sumber: Rusli Amran, Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981).

Beberapa ruas jalan lainnya antara rantau di pesisir barat dengan daerah pedalaman adalah jalan setapak antara Air Bangis dan Rao; Katiagan atau Sasak dengan Bonjol; Tiku, kawasan Danau Maninjau dan Bukitinggi; Pariaman, Kayu Tanam, dan Tanah Datar; serta  Kambang dan Sungai Pagu.

Jalan setapak tidak hanya menghubungkan daerah pedalaman dengan kawasan dengan pesisir barat, tetapi juga dengan pantai timur. Namun ada perbedaan yang signifikan untuk kawasan timur. Jalan setapak ke arah itu umumnya hanya tersedia hingga negeri-negeri yang juga berperan sebagai ‘pangkalan’, yaitu negeri-negeri yang terletak di pinggir sungai yang dapat dilayari (bevaarbaar) dan sekaligus berperan sebagai tempat berlabuhnya perahu yang bisa membawa orang dan barang ke arah hilir. Karena itu, jalan setapak ke arah timur akan berakhir di sejumlah ‘pangkalan’ yang ada di pinggir Sungai Rokan Kanan, Sungai Rokan Kiri, Batang Mahek (hulu Sungai Kampar Kanan), Batang Kuantan, dan Batanghari. Mueller menyebut nama sejumlah pangkalan yang penting hingga awal tahun 1830-an, yaitu Pangkalan Koto Baru, Pangkalan Cacang, Pangkalan Kapas, Pangkalan Sariak, dan Pangkalan Indaruang. Di samping itu, tentu ada banyak lagi negeri yang berperan sebagai ‘pangkalan’, tetapi tidak dinamai (toponimi) dengan kata ‘pangkalan’.

Beberapa Jalan Setapak dan Jalur Sungai di Sumatra Barat dan Kawasan Hulu Sejumlah Sungai di Rantau Hilir
(Sumber: Stuers, H.J.j.L., de, De Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (II). Asterdam: P.N. Kampen, 1850)

Karena kecil, sempit dan medannya yang sulit, maka barang-barang dibawa melalui jalan setapak dengan cara memanggul. Karena itu kuli panggul menjadi ‘sarana’ transportasi yang sangat penting pada jalan-jalan setapak ini. Raffles membutuhkan beberapa ratus orang kuli panggul untuk membawa barang-barangnya saat melakukan ekspedisinya yang berlangsung selama 14 hari itu.

Informasi mengenai pemanfaatan kuli panggul ini untuk masa-masa sebelum Padri juga bisa dilihat dari apa yang disajikan oleh Nur St. Iskandar dalam Hulubalang Raja, yang sesungguhnya sebuah novel sejarah yang isi novelnya tersebut hampir sama dengan apa yang disajikan oleh Kroeskam dalam karya yang berjudul Minangkabau en Sumatra’s Westkust, sebuah karya yang mengungkapkan keadaan sosial, politik, ekonomi Sumatra Barat (Minangkabau) pada masa VOC. Nur St. Iskandar mengungkapkan adanya saudagar dari darek yang memanfaatkan kuli angkat untuk membawa barang dagangannya.

Di samping kuli angkat, sarana transporasi yang dimanfaatkan Urang Awak pada masa awal itu adalah perahu. Perahu dimanfaatkan di sungai dan danau. Raffles misalnya menggunakan perahu untuk menyeberangi Danau Singkarak, para saudagar atau pengelana (perantau) Minang memanfaatkan perahu dari sejumlah ‘pangkalan’ di kawasan hulu sejumlah sungai besar di kawasan timur untuk menuju Semenanjung Malaysia misalnya. Perahu juga digunakan oleh Urang Awak di Rantau Pesisir untuk mendatangi sejumlah negeri di barat Sumatra, seperti Natal, Pocan, Tapus, Barus, Singkel, Meulaboh, dan juga Kutaraja di utara, atau Muko-Muko, Bengkulu, Krue, Ketahun, hingga Lampung di sebelah selatan.

Prasarana dan sarana transporasi seperti yang disebut di atas berlanjut pemanfaatannya para era Perang Padri. Namun, karena manusia adalah makhluk yang kreatif dan memiliki kemampuan berinovasi, maka ada sejumlah perubahan yang mereka lakukan. Karena itu, wajah prasarana dan sarana tranportasi era Perang Padri juga mengalami sejumlah perubahan.

III

Jalan adalah prasarana transportasi utama pada masa Perang Padri. Jalan tersedia dalam jumlah yang banyak, hal ini sangat terlihat di daerah pedalaman. Hampir semua nagari terhubung oleh jalan dengan kondisi yang baik, terpelihara dan lebar.

Dari Memoar Imam Bonjol diketahui bahwa ada jalan yang menghubungkan berbagai nagari yang ada di Bonjol, ada jalan yang menghubungkan Bonjol dengan Kumpulan, Alahan Mati, Simpang, dan Malampah. Ada jalan yang menghubungkan Bonjol dengan Air kijang, Sipisang, Simauang dan Lariang, terus ke Kamang atau ke Palembayan. Ada jalan yang menghubungkan Bonjol dengan Suliki dan terus ke Bangkinang. Ada jalan yang menghubungkan Bonjol dengan Lubuk Sikaping dan Rao atau ke Lundar, Silayang hingga Rokan Hulu, atau dari Bonjol, Lubuk Sikaping, Rao hingga Mandahiling. Dan ada ruas jalan yang menghubungkan Bonjol ke Sasak, Katiagan hingga ke Airbangis.

Kondisi jalan bisa dikatakan baik. Baiknya kondisi jalan itu bisa dilihat dari mudahnya pergerakan pasukan Padri dalam jumlah yang banyak, dan dilalui berulang kali.

Kondisi yang baik juga ditemukan di kawasan Agam, Tanah Batar dan Lima Puluh Kota. Sejumlah penulis Belanda melaporkan keadaan jalan yang besar, lapang, baik dan terpelihara dengan baik di daerah-daerah itu. Mereka juga melaporkan adanya sejumlah jalan yang menghubungkan Limapuluh Kota dan Tanah Datar dengan sejumlah ‘pangkalan’ di pinggir Batang Mahek, Kampar Kiri dan Kuantan.

Jalan-jalan yang banyak tersebut, tidak hanya digunakan oleh kaum Padri untuk menyukseskan kampanye militer mereka, tetapi juga digunakan dalam kegiatan perdagangan. Jalan-jalan yang memiliki fungsi ekonomis, terutama sekali jalan yang menghubungkan pusat-pusat niaga Padri dengan dunia luar. Beberapa jalan yang dimaksud adalah jalan yang menghubungkan Bonjol dengan Sasak dan Katiagan; Rao dengan Air Bangis; Rao dengan Rambah (seterusnya menghiliri Sungai Rokan terus ke kawasan timur Sumatra dan ada juga yang menyeberang ke Semenanjung Malaysia); Payakumbuh dengan Pangkalan Kotobaru (dari sini mengiliri Batang Mahat, bergabung dengan Batang Kampar Kanan terus ke hilir ke Batang Kampar melalui Palawanan hingga Selat Malaka, selanjutnya menyebrang ke Singapura atau Tanah Semenanjung); Kumanih (atau Lintau sekitarnya) dengan Durian Gadang (seterusnya mengilir Batang Kuantan hingga ke Indragiri, Tembilahan dan menyeberangi Selat Malaka terus ke Singapura atau Semenanjung Malaysia).

Melalui jalan tersebut mereka membawa barang perdagangan yang dihasilkan daerah pedalaman ke pusat-pusat niaga di luar negeri, dan melalui jalan itu pula mereka membawa barang perdagangan yang dibeli di pusat-pusat niaga luar negeri untuk dimanfaatkan di daerah pedalaman. Senjata dan mesiu termasuk barang-barang yang mereka bawa dari luar negeri.

Jalan-jalan di atas juga digunakan sebagai prasarana yang ditempuh oleh Urang Awak yang ingin pergi naik haji. Seperti disebut dalam Memoar Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, Pakih Muhammad, Pakih Sailu, Pakih Malano, menempuh jalan setapak dari Bonjol menuju Sasak sebelum naik kapal dalam perjalanan ibadah haji mereka. Mueller menyebut bahwa Tuanku Pasaman (Tuanku Lintau) menempuh jalan dari Lintau melalui titik pemberangkatan di Sungai Kampar Kanan selanjutnya mengiliri Sungai Kampar menuju Palalawan, saat itu menjadi salah satu kota pemberangkatan haji orang Minang. Seperti disebut di atas, dari Palalawan menuju Singaura dan dari sana baru ke Tanah Suci). Sayangnya, seperti ditulis Mueler, Tuanku Pasaman dibunuh (dirampok) sesampainya beliau di Palalawan.

Perjalanan melalui jalan setapak atau mengiliri sungai adalah perjalanan yang penuh tantangan. Di samping medan jalan yang ganas dan berbahaya, perjalanan juga penuh resiko, karena ada banyak orang jahat (penyamun atau perampok) pada berbagai ruas jalan itu. Pengalaman Tuanku Pasaman seperti  disebut di atas adalah salah satu contoh rawannya perjalanan itu. Thomas Dias juga menyebut dalam catatan perjalanannya bahwa dia sering diperingatkan oleh orang kampung yang dilaluinya bahwa perjalanan yang dia lakukan sangat berbahaya, sampai-sampai ada warga suatu kampung yang menyebut bahwa dia tidak akan pernah sampai ke negeri tujuannya (karena akan dirampok dan dihabisi oleh penyamun). Historiografi tradisional Minangkabau menamakan daerah-daerah atau titik-titik di mana para penyamun itu beroperasi dengan nama Bukit Tambun (Timbunan) Tulang. Untuk mengatasi gangguan para perampok itu, para pengguna jalan (sungai) biasanya berjalan secara berombongan.

Kuli angkat adalah masih merupakan ‘sarana’ transportasi penting, setidaknya pada tahun-tahun pertama Perang Padri. Bahkan, salah satu isi Perjanjian 20 Februari 1821 antara Daulat Yang Dipertuan Sutan Alam Bagagar Syah (Pagaruyung), Yang Dipertuan  Raja Tangsir Alam dan Yang Dipertuan Sutan Kerajaan Alam (Saruaso), serta sekitar 120 penghulu dari kawasan Tanah Datar dengan Belanda adalah disediakannya kuli-kuli dalam jumlah yang dibutuhkan oleh Inlandsche Hoofden untuk mengangkut barang-barang tentara Belanda. 

Ada sejumlah informasi mengenai keberadaan kuli angkat Urang Awak selama Perang Padri. Ada banyak cerita mengenai kepatuhan mereka, namun lebih banyak kisah mengenai ‘kenakalan’ mereka. Salah satu kisah ‘kenakalan’ itu diungkapkan oleh Nahuijs. Kolonel ini menyewa sejumlah kuli untuk membawa barang-barangnya saat mendaki Bukit Ambacang. Setibanya di Tambangan (kampung pertama setelah pendakian Bukit Amang), karena jalan sudah bagus, maka untuk perjalanan selanjutnya Nahuijs mengurangi jumlah kuli. Untuk itu, sejumlah kuli ditinggalkan di Tambangan, dengan satu pesan mereka harus menunggu di sana. Namun apa yang terjadi, ketika Nahuijs kembali, para kuli tersebut sudah menghilang. Terpaksalah Nahuijs menyewa kuli yang baru. Celakanya, karena diminta secara mendadak dan sangat dibutukan, maka para kuli tersebut dengan segera ‘jual mahal’. Merka memalak Nahuijs dengan memasang tarif yang, kata Nahuijs, ‘dua kali lipat mahalnya dari sewa normal’.

Pengalaman dipalak atau ‘dikerjai’ oleh  kuli Urang Awak saat dibutuhkan, menyebabkan Belanda mengurangi ketergantungan mereka pada kuli angkat orang Minang. Sebagai gantinya Belanda menggunakan kuli angkat orang Nias. Di samping yang sudah ada di Padang, banyak dari mereka yang didatangkan dari Pulau Nias. Kebetulan, kata Stuers, banyak dari kuli angkat Nias ini adalah mereka yang berstatus sebagai budak. Penggunaan kuli angkat orang Nias menyebabkan maraknya perdagangan budak Nias di daerah ini. Sampai akhirnya terjadi kelebihan pasokan, sehingga pemerintah Belanda memulangkan mereka kembali ke Pulau Nias. Namun, menurut de Stuers, sebagian budak yang dipulangkan itu kembali lagi ke Padang (Tanah Tepi), dan bekerja lagi sebagai kuli angkat.

Walaupun agak kerepotan dengan banyaknya juga budak Nias, pejabat Belanda mengakui, bahwa kehadiran kuli angkat Nias sangat membantu mereka. Kuli angkat Nias itu lebih patuh dan murah dibandingkan dengan Minangkabausche dragers.

Kuli Angkat Tempo Dulu
(Sumber: Veth, P.J., Midden Sumatra, Reizen en Onderzoekingen der Sumatra Expeditie 1877-1879: Derde Deel, Volksbeschrijving en Taal. 1ste Gedeel, 2de Afdeeling. Leiden: E.J. rill, 1882.

Di samping kuli angkat, kuda adalah sarana transportasi yang lazim digunakan pada masa Perang Padri. Di samping kuda tunggangan juga ada kuda beban (draagpaarden). Tidak hanya kaum Padri, Belanda juga menggunakan kuda tunggangan. Tidak semata-mata digunakan dalam perperangan, kuda tunggangan juga dimanfaatkan dalam perjalanan dari satu negeri ke negeri lain. Nahuijs misalnya menunggangi kuda dari Padang hingga Kayu Tanam, dan juga pada sejumlah perjalanannya di darek.  Boelhouwer juga sering menggunakan kuda, baik dalam perjalanan antarnagari, inspeksi daerah atau juga dalam perang.

Kuda Beban dan Kuda Tunggangan
(Sumber: Bernard, Capitaine, A travers Sumatra: De Batavia a Atjeh. Paris: Library Hachette Et. Cie., 1904)

Kuda memang sejenis binatang yang sudah lama dikenal Urang Awak. Orang Minang telah membudidayakan kuda sejak waktu yang lama, dan ada usaha yang sungguh-sungguh oleh orang Minang untuk memelihara atau menghasilkan kuda-kuda yang baik. Nahuijs menyebut, ada banyak kegiatan orang Minang yang berhubungan dengan peternakan atau keberadaan kuda ini. Di antaranya perlombaan berkuda, ‘festival kuda’, dan tarian kuda. Tidak hanya itu, daging kuda sangat digemari orang Minang dan harganya jauh lebih mahal daripada daging sapi atau daging kerbau.

Kuda beban adalah sarana transportasi yang juga lazim digunakan selama Perang Padri. Namun karena kondisi jalan setapak yang kurang bagus, maka kuda beban jarang atau hampir tidak pernah digunakan dalam pengangkutan barang pada saat melintasi bukit-bukit antara kawasan pesisir dengan pedalaman. Penggunaannya lebih terbatas di kawasan pesisir atau di daerah pedalaman saja.

Di samping kuli angkat, kuda dan kuda beban, perahu adalah sarana transportasi lain pada masa Perang Padri. Mueller menyebut bahwa perahu yang lazim digunakan di kawasan paling hulu sejumlah sungai di bagian timur pedalamanan Minangkabau, (misalnya dari Pangkalan Koto Baru hingga Kuok (Bangkinang) dapat dimuat dengan 100 pikul (kopi), perahu dari Kuok (Bangkinang) hingga Palalawan dapat dimuati hingga 1.500 s.d. 2.00 pikul (kopi) dan empat sampai enam orang penumpang. Lama pelayaran dari Pangkalan Koto Baru ke Palalawan sekitar 13-16 hari. Dari Palalawan ada kapal layar tiga layar dengan 20 s.d. 30 penumpang menuju Singapura. Tipe perahu dan mode perjalanan yang sama juga berlaku untuk rute-rute Rokan, Siak (Tapung Kapan dan Tapung Kiri) dan juga Kuantan/Indragiri.

Perahu juga digunakan di sejumlah sungai kawasan muara sungai di pesisir bagian barat. Namun penggunaan perahu di kawasan ini relatif terbatas, terbatas di kawasan Pasaman.

IV

Sejumlah karya yang digubah oleh penulis Belanda juga menginformasikan keadaan jalan di daerah ini. Seperti disebut sebelumnya, mereka umumnya menyebut bahwa keadaan jalan di daerah pedalaman, Tanah Datar, Agam dan Limapuluh Kota sangat bagus, lapang (lebar) dan terpelihara dengan baik. Kondisi jalan seperti ini tidak hanya untuk jalan nagari (jalan-jalan yang ada dalam sebuah nagari), tetapi juga jalan antarnagari. Nahuijs, Mueller dan Kielstra berulangkali menyebut hal ini.

Namun ada satu hal yang hampir selalu disebut kurang elok (negatif) oleh penulis Belanda, yakni jalan setapak yang menghubungkan kawasan pesisir barat dengan pedalaman (darek). Mereka umumnya mencela kondisi jalan antara Padang dengan Solok (Selayo) via Limau Manis, Pulau Cubadak, Bukit Batu, atau antara Padang via Koto Tangah, Pinang, Sumbang, Gaduang Papan, Panyinggahan, Simawang (Ombilin), terus Saruaso (tanah Datar). Mereka juga mengeluhkan jeleknya kondisi jalan setapak melewati Buki Ambacang antara Kayutanam dengan Tambangan. Mereka juga mengeluhkan jelek atau susahnya jalan setapak antara Manggopoh atau Kawasan sekitar Danau dengan Palembayan hingga Sipisang ke arah timur laut atau ke Bukittinggi ke arah tenggara. Bukit yang menjadi penghalang itu dikatakan sangat terjal dan susah dilalui. Nahuijs bahkan menyebut Bukit Ambacang adalah medan yang paling berat yang pernah dia lalui.

Ada dua latar belakang yang menyebabkan hadirnya keluhan tersebut. Pertama menghambat mobilitas pasukan mereka, terutama sekali mengganggu mobilisasi pasukan yang disertai dengan meriam dalam ukuranyang besar yan berjumlah beberapa buah. Kedua, jelek atau parahnya jalan setapak antara daerah pedalaman dengan pantai barat menyebabkan saudagar daerah pedalaman enggan berdagang (mengirim) barang dagangan mereka ke pantai barat, sebaliknya mereka lebih suka pergi ke kawasan timur. Aspek kedua dinilai sangat merugikan oleh Belanda, karena menguntungkan Inggris lawan mereka. Untuk mengatasi kondisi ini, maka selepas kunjungan van den Bosch (Gubernur Hindia Belanda) ke daerah ini tahun 1833, maka pemerintah kolonial memutuskan untuk membangun jalan baru melewati Lembah Anai. Jalan ini kemudian berkembang menjadi jalan utama yang menghubungkan daerah pesisir dengan pedalaman di Sumatra Barat. Peran penting jalan ini tetap berlaku hingga pasca-Perang Padri (Tanam Paksa Kopi). Bahkan ketika kereta api hadir di daerah ini, pada penghujung abad ke-19, daerah ini juga menjadi rute yang dilalui oleh kereta api.

Jalan Raya dan Jalan Kereta Api di Lembah Anai
(Sumber: Colijn, H., Neerlandsch Indie, Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur, Bedrijven en Samenleving (1ste Deel). Amsterdam: Elsevier, 1913).

Seiring dengan pembangunan jalan via Lembah Anai, Belanda juga meningkatkan kondisi jalan dari Manggopoh dan kawasan sekitar Danau Maninjau menuju Palembayan dan Sipisang terus ke Bonjol.

Pada masa Tanam Paksa Kopi perintah kolonial Belanda juga membangun dan meningkatkan kondisi hampir semua jalan antara kawasan pesisir barat dengan daerah pedalaman. Mulai Natal di utara hingga Air Bangis, Katiagan dan Sasak, Tiku, Pariaman, Padang, hingga Bandar Sepuluh di selatan dengan daerah pedalamannya.

Tidak itu saja, pemerinah kolonial juga mulai memperkenalkan sarana transportasi yang baru. Salah satu kendaraan yang diperkenalkan saat itu adalah kereta kuda. Sayangnya, pemanfaatan kereta  kuda ini masih sangat terbatas. Hanya digunakan oleh ‘pejabat’ daerah setingkat residen atau asisten residen. ‘Petinggi’ lain bangsa Belanda yang sangat suka menggunakan kereta kuda ini adalah Sentot Ali Basya.

Kehadiran kereta kuda kemudian diikuti oleh hadirnya pedati dan bendi. Kedua jenis kendaraan ini adalah kendaraan rakyat, sangat lazim digunakan oleh penduduk (orang kebanyakan). Namun dua kendaran yang disebut terakhir marak dipergunakan di daerah ini selepas usainya Perang Padri, terutama pada era Tanam Paksa Kopi.

Di samping sarana dan prasarana transportasi darat, pada masa Perang Padri juga dipergunakan prasarana dan sarana transportasi laut. Namun, dibandingkan dengan transportasi darat, tidak banyak perubahan pada fasilitas dalam prasarana transportasi laut ini. Jumlah dan keadaan (fasilitas) reede yang ada di daerah ini relatif tidak bertambah dan berubah. Suatu yang sangat menarik adalah tingginya jumlah kedatangan dan keberangkatan kapal ke dan dari daerah ini. Kapal-kapal yang mengangkut tentara. Di samping itu jenis kapal juga semakin banyak, terutama jenis-jenis kapal tempur.

Seperti yang akan dibicarakan pada tulisan berikut, fasilitas transportasi laut di daerah ini mengalami perubahan yang sangat signifikan pada era Tanam paksa Kopi. Bahkan Pelabuhan (Reede) Padang saat itu menjadi Pelabuhan Kelas 1 di Hindia Belanda.

V

Pembangunan jalan (raya) via Lembah Anai dan peningkatan kuliatas sejumlah jalan yang menghubungkan kawasan pesisir Barat dengan daerah pedalaman adalah salah kunci sukses gerak maju pasukan Belanda. Mobilitas pasukan yang semakin besar serta pendisktirbusian logistik untuk kepentingan tentara Belanda pasca-Perang Diponegoro sangat didukung oleh keberadaan jalan (raya) yang semakin bagus ini. Sejumlah kemenangan yang diperoleh oleh Belanda dalam pertempuran dengan Padri disebabkan oleh kemudahan yang mereka nikmati karena adanya fasilitas-fasilitas transportasi yang memadai ini.

Setelah menguasai sebagian besar daerah pedalaman, Belanda ‘menutup’ akses jalan kaum Padi ke kawasan timur. Kebijakan yang dimulai sejak tahun-tahun pertama 1830-an ini sangat merugikan kaum Padri. Berada ‘di atas angin’ maka politik memutus hubungan kaum Padri dengan ‘dunia timur’ ini menjadi prioritas Belanda. Untuk itulah, penguasaan Rao dan daerah Rokan Hulu hingga Bila dan Pane dilakukan Belanda pada waktu yang nyaris bersamaan dengan penguasaan Bonjol, pusat perlawanan Padri (akhir penguasaan daerah-daerah yang disebut terakhir ini memang terjadi pasca-kejatuhan Bonjol).

Akhirnya, perang dimenangkan Belanda dan salah satu kunci kemenangannya adalah keunggulan mereka menguasai prasarana dan sarana transportasi.

VI

Perang Padri kita menyaksikan pemanfaatan sejumlah prasarana dan sarana transpotasi yang dikenal sebelumnya, baik oleh kaum Padri atau Belanda. Dan pada era Perang Padri kita menyaksikan bahwa ada sejumlah prasarana dan sarana transportasi baru yang diperkenalkan.

Kehadiran berbagai fasilitas transportasi yang baru ini menjadi dasar bagi pengembangan prasarana dan sarana transportasi daerah pada masa Tanam Paksa Kopi dan juga pasca-Tanam Paksa Kopi. Perubahan yang terjadi selepas Perang Padri akhirnya menjadi salah satu latar belakang Sumatra Barat menjadi salah satu daerah di Sumatera yang memilki prasarana dan sarana transportasi terlengkap dan tercanggih di Sumatra, setidaknya kondisi ini berlaku hingga pertengahan abad ke-20.

Perang, ternyata tidak hanya menyebabkan jatuhnya korban jiwa, harta dan benda, tetapi juga menghadirkan aspek-aspek lain, seperti kehadiran dan keberadaan prasarana dan sarana transportasi yang bagus, yang sangat bermanfaat bagi daerah dan warga daerah. Kehadiran dan keberadaan fasilitas transportasi ini ikut berkontribusi dalam berbagai perubahan sosial, ekonomi, politik , dan budaya orang Minang. Sejauh mana perubahan yang terjadi itu? Mungkin ada diantara pembaca yang ingin mengkajinya.

Daftar Bacaan:

Bernard, Capitaine, A Travers Sumatra” De Batavia A Atjeh. Paris: Library Hachette Et Cie, 1904.

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

Colijn, H., Neerlandsch Indie, Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en Samenleving (2de Deel). Amsterdam: Elsevier, 1913

Haan, F. de, “Naar Midden Sumtra in 1684” dalam Tijdschrift van Bataviasch Genootschap, XXXIX, 1897, hal. 327-366.

Raffles, Sophia, Memoirs of the Life and Public Service of Sir Thomas Stamford Raffles. London: John Murray-Albemarke Street, 1830

Mueller, Solomon, Berigten over Sumatra: Met Eene Kaart van Een Gedeelte van Hetzelve, Voornamelijk Aantoonende de Wegen en Rivieren, Welke Uit de Padangsche Binnenlanden Naar de Oostkust Afloopen. Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1837.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, enz.het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Rusli Amran, Sumatra Barat hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Stuers, H.J.J.L. de,  De Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (II). Amsterdam: P.N. von Kampen, 1850

Veth, P.J., Midden Sumatra, Reizen en Onderzoekingen der Sumatra Expeditie 1877-1879: Derde Deel, Volksbeschrijving en Taal. 1ste Gedeel, 2de Afdeeling. Leiden: E.J. Brill, 1882.

Westenenk, L.C., De Minangkabausche Nagarie. Padang: P. Bãumer & Co., 1915.

Ditulis oleh Gusti Asnan

Ragam Bangsa dan Etnis Tentara/Juru Runding Dalam Perang Padri

Selama ini lazim diketahui bahwa hanya ada dua kelompok masyarakat yang terlibat dalam Perang Padri, yaitu orang Minang dan Belanda. Informasi ini kurang tepat, karena ada kelompok-kelompok masyarakat lain yang berperan dalam perang tersebut. Tidak itu saja, keterlibatan dan peran mereka cukup dalam dan penting, serta juga ada pengalaman historis mereka yang relatif unik, yang manusiawi. Sampai taraf tertentu pengalaman tersebut menjadi ‘legacy’ dan  pengetahuan sejarah orang Minang dewasa, ‘legacy’ dan pengetahuan sejarah yang pantas untuk direnungkan atau dibuktikan lebih lanjut.

Simplifikasi rekonstruksi sejarah yang hanya menampilkan dua kelompok masyarakat sebagai aktor Perang Padri dapat dikatakan sebagai sebuah kegagalan historiografis. Dikatakan kegagalan, karena ada aspek-aspek faktual dari peristiwa historis tersebut yang tidak terungkap secara utuh.

Tulisan ini mencoba menelusuri dan mengungkapkan adanya kelompok-kelompok masyarakat lain, bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa lain yang terlibat dalam perang tersebut. Sehubungan dengan itu, ada beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini, di antaranya: Bangsa-bangsa dan suku bangsa-suku bangsa apa sajakah yang terlibat dalam perang itu? Bagaimana gambaran tentang masing-masing bangsa dan suku bangsa yang terlibat dalam perang tersebut? Apa peran yang mereka lakoni? Bagaimana kenangan atau warisan kehadiran mereka bagi daerah ini?

II

Perang Padri adalah perang yang memaksa kedua pihak yang bersiteru untuk menampilkan kehebatan tentara, persenjataan, serta strategi dan taktik perang mereka. Belanda sebagai pihak yang memicu perang dan sangat berkepentingan dengan (pemenangan) perang itu menampilkan sebaik mungkin semua aspek yang disebutkan di atas. Kaum Padri, sebagai pihak yang dipaksa Belanda untuk berperang juga tidak mau kalah, mereka juga menampilkan perlawanan yang terbaik yang bisa mereka lakukan.

Ikhtiar Belanda untuk memenangkan perang terlihat dari peningkatan jumlah tentara pada tahun-tahun permulaan perang. Kemudian mengubah strategi dan taktik perang konfrontatis pada saat mereka mesti memboyong tentaranya ke Jawa untuk mengakhiri Perang Diponegoro, serta menambah jumlah tentara kembali serta mengubah strategi perang, termasuk menghalalkan segala macam cara demi memenangkan perang sejak awal tahun 1830-an.

Pada saat Belanda mulai berkuasa kembali (1819), jumlah tentaranya relatif sedikit, hanya sebanyak 150 orang dari kesatuan infantri dan 12 orang dari kesatuan artileri (orang Eropa). Tentara sebanyak ini datang dari Batavia bersamaan dengan kedatangan Du Puy sebagai Residen untuk daerah ini tanggal 17 Mai 1819. Jumlah ini ditambah lagi dengan sejumlah mantan tentara Inggris yang sudah ada di daerah ini, yang diserahkan kepada penguasa Belanda. Sebagian mereka berasal dari kesatuan tentara yang ditinggalkan di Benteng Simawang serta kesatuan tentara yang ditinggalkan di Natal. Mantan tentara Inggris ini terdiri dari orang India (Sipahi dan Benggala) serta Bumiputra (Inlandsch). Mereka berasal dari kesatuan infantri dan artileri.

Total kekuatan Belanda pada hari-hari pertama kekuasaannya adalah sebanyak 315 orang yang terdiri dari 8 perwira dan 307 serdadu (gabungan dari tentara ‘asli’ Belanda dan mantan tentara Inggris).

Pada akhir 1821, datang bala bantuan dari Batavia. Bala bantuan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel A.T. Raaf ini berjumlah 191 orang, yang terdiri dari 4 perwira dan 187 tentara. Sehingga bila digabungkan dengan tentara yang telah ada sebelumnya maka jumlahnya menjadi 12 perwira dan 494 serdadu. Rinciannya adalah 284 orang dari kesatuan infantri (Eropa), 20 orang dari kesatuan artileri (Eropa), 50 orang Benggala/Sipahi, 96 orang dari kesatuan infantri (Bumiputra), dan 11 orang dari kesatuan artileri (Bumiputra).

Setahun kemudian, dikirim lagi bala tentara sebanyak 10 perwira dan 350 tentara dari kesatuan infantri, serta 50 orang tentara dari kesatuan artileri. Bala bantuan yang didatangkan tahun 1822 itu sebanyak 206 orang berasal dari Batavia dan 204 orang berasal dari Surabaya.

Tahun 1823 dikirim lagi sebanyak 256 orang tentara ke daerah ini. Dari jumlah itu 8 orang perwira dan 193 orang serdadu Eropa serta 62 orang serdadu Bumiputra.

Pada tahun 1825, sebagai realisasi dari Traktat London, Inggris betul-betul meninggalkan Sumatra dan menyerahkan kekuasaannya di pulau ini kepada Belanda. Tidak hanya itu, Inggris juga meninggalkan (menyerahkan) tentaranya sebanyak 900 orang tentara India (Benggala/Sipahi) dan 80 orang tentara Eropa kepada Belanda.

Tentara Belanda dari Kesatuan Madura
(Sumber: H. Colijn, Neerlandsch, Land en Volk, Geschiedenis en Besttur, Bedrijf en Samenleving (2de Deel). Amsterdam: Elsevier, 1913)

Data di atas menyebut bahwa pada hari-hari pertama kekuasaannya tentara Belanda terdiri dari orang Eropa, orang India, dan Melayu (sejumlah suku bangsa di Nusantara yang non-Minang). Sayangnya, berbagai sumber sejarah tentang kekuatan tentara Belanda pada hari-hari pertama kekuasaan mereka di daerah ini tidak menyebut secara lebih terperinci mengenai bangsa-bangsa Eropa mana saja yang bergabung ke dalam kesatuan tentara Europeanen (orang Eropa) ini, dan suku-suku bangsa apa saja yang tergabung kedalam kelompok Inlandsch (Bumiputra/Melayu). Namun berdasarkan sumber-sumber sejarah yang terbit kemudian diketahui bahwa di samping orang Belanda, kesatuan tentara yang tergabung kedalam kelompok Europeanen juga terdiri dari orang Perancis, Jerman dan Inggris. Sedangkan kesatuan tentara yang tergabung ke dalam kelompok Inlandsche terdiri dari orang Bugis, Gorontalo, Jawa, dan Madura. Seperti yang disebut di atas, satu bangsa lagi yang juga menjadi bagian terpenting dari tentara Belanda adalah orang India (Sipahi/Benggala).

Memasuki tahun 1830-an ada perubahan yang cukup penting dalam komposisi tentara Belanda ini. Boelhouwer menyebut bahwa pada kurun waktu itu ada sejumlah opsir China dalam ketentaraan Belanda, suatu informasi yang nyaris belum pernah dikemukakan selama ini. Opsir-opsir China tersebut tiba bersamaan dengan kedatangan pasukan bantuan yang dipimpin oleh Jendral Mayor Riesz. Sayangnya tidak diketahui informasi di daerah mana saja mereka ikut bertempur melawan lasykar Padri dan juga tidak diketahui jumlah pasti opsir-opsir China tersebut.

Jumlah tentara Belanda yang berasal dari berbagai bangsa dan suku bangsa tersebut senantiasa berubah sepanjang sejarah Perang Padri. Perubahan ini ada hubungannya dengan ‘rotasi’ penempatan serdadu tersebut. Jumlah yang paling banyak adalah tentara dari bangsa Belanda. Tentara yang berkewarganegaraan Perancis pernah tercatat sebanyak 52 orang, Jerman 22 orang dan Inggris 120 orang. Tentara Jawa, sebelum Barisan Sentot datang sebanyak 200 orang, Madura 100 orang, Bugis 112 orang, Gorontalo 151 orang.

Perang Padri diawali oleh pendudukan Benteng Simawang dan penyerangan Sulit Air oleh Belanda. Pendudukan Benteng Simawang dilakukan tanggal 29 Februari 1821 dan penyerangan Sulit Air terjadi tanggal 28 April 1821.

Casus belli perang yang kemudian berlanjut hingga sekitar dua dekade lamanya itu adalah Perjanjian 20 Februari 1821. Intisari perjanjian tersebut adalah permintaan bantuan yang diajukan oleh Daulat Yang Dipertuan Sutan Alam Bagagar Syah (Pagaruyung), Yang Dipertuan  Raja Tangsir Alam dan Yang Dipertuan Sutan Kerajaan Alam (Saruaso), serta sekitar 120 penghulu dari kawasan Tanah Datar kepada Belanda agar mereka dibantu menghadapi kaum Padri. Mereka meminta bantuan Belanda karena mereka mengaku telah dizalimi oleh kaum Padri. Sebagai imbalannya, mereka menjanjikan akan menyerahkan alam Minangkabau kepada Belanda dan membantu Belanda memerangi kaum Padri.

Karena itu, berdasarkan perjanjian tersebut, anak-kemenakan para penanda tangan Perjanjian 20 Februari 1821 tersebut, yang membantu Belanda dalam menyerang kaum Padri, yang dalam literatur Belanda disebut sebagai Maleiers, Gewapene Maleiers, atau Hulp benden, adalah juga bagian dari tentara Belanda.

Jumlah tentara ninik mamak yang berasal dari Tanah Datar ini juga tidak diketahui dengan pasti. Berbagai tulisan tentang tentara niniak mamak ini menyebut bahwa jumlah mereka pernah mencapai 6.000 orang atau 7.000 orang, dan bahkan pernah dalam sebuah penyerbuan (ke Tanjung Barulak) jumlahnya mencapai 15.000 orang.

Bila pada awalnya tentara ninik mamak ini hanya terbatas pada anak kemenakan para penghulu dari Tanah Datar, maka pada perkembangan selanjutnya, mereka juga berasal dari hampir seluruh nagari di Minangkabau. Sehubungan dengan itu jumlahnya juga meningkat dengan sangat signifikan.

Keberagaman bangsa dan suku bangsa tentara Belanda ini tetap berlanjut pada tahun-tahun 1830-an. Kalau ada perbedaan adalah adanya penambahan jumlah pasukan dari suku bangsa Jawa yang cukup besar (639 orang), sekaitan dengan kedatangan pasukan Sentot Ali Basya. Lengkapnya, Barisan Sentot ini terdiri dari 1 mayor (pangeran), 3 kapten (raden temenggung), 2 letnan pertama (temenggung tua), 20 letnan dua (temenggung muda), 178 kopral (ngabehi), 16 orang pemain musik (tambur dan trompet), 375 orang prajurit.

Satu lagi warga bangsa asing yang juga menjadi bagian penting dalam perang yang dijalankan Belanda melawan kaum Padri adalah orang Arab. Tidak sama dengan keterlibatan bangsa dan suku bangsa yang lain, yang lebih terlibat pada aksi militer, maka keterlibatan bangsa Arab lebih terbatas pada bidang diplomasi. Sosoknya juga bukan tukang perang, tetapi ulama atau syekh dengan simbol-simbol keagamaan.

Dengan demikian, tentara dan aktor-aktor yang menjadi bagian dari imperialis Belanda sangat banyak macam ragamnya. Ada bangsa asing (Eropa, India dan Arab), ada suku-suku bangsa dari Nusantara non-Minang, dan ada Urang Awak.

Berbeda dengan pendukung Belanda yang sangat banyak macam ragam bangsa dan suku bangsanya, maka kekuatan Padri lebih terbatas pada orang Minangkabau dan Batak (Tapanuli). Jumlahnya dikatakan sumber Belanda ‘tidak terhitung’ banyaknya. Ada juga yang mengatakan bahwa Sebagian besar orang Minang adalah pendukung Padri. Di samping itu, pada tahun-tahun pertama perang, kaum Padri juga mendapat bantuan dari orang Aceh. Jadi tentara Padri hanya terdiri dari tiga suku bangsa dan ‘lokal’ sifatnya.

Aneka ragam bangsa dan suku bangsa yang terlibat dalam perang tersebut akan menghadirkan warna dan situasi perang yang relatif beragam pula. Apa saja pengalaman dan suasana perang itu?

III

Perang Padri adalah peristiwa politik. Sebagai sebuah peristiwa politik, maka aspek ‘kepentingan’ menjadi yang dominan dalam berbagai sikap, tindakan, keputusan atau juga penilaian yang dilakukan. Karena itu setiap penilaian yang dikemukakan oleh masing-masing pihak terhadap ‘lawan’ mereka umumnya didasari oleh kepentingan masing-masing. Namun, sebagai manusia yang juga memiliki nurani, akal, dan budi, maka ada saat-saat tertentu dimana rasionalitas mereka yang tampil, sehingga muncullah penilaian terhadap lawan yang lebih jujur.

Secara umum, penilaian yang diberikan oleh orang Belanda terhadap kaum Padri adalah jelek. Penilaian yang paling sering diajukan adalah kaum Padri merupakan kaum fanatik, dan cenderung menggunakan kekerasan dalam menjalankan aksi (dakwah) mereka. Tetapi bila dibaca dengan saksama, juga ada sejumlah tulisan yang menampilkan bahwa kaum Padri sebagai orang yang disiplin, bersih, setia kawan, membela (dan menegakkan) kebenaran serta mencegah kemungkaran. Mereka adalah kaum yang taat beribadah, bila hampir masuk waktu shalat maka mereka akan menghentikan semua kegiatannya. Bila dipaksa juga bekerja, mereka akan melawan. Mereka lebih takut kepada Tuhan (Allah) daripada manusia (Belanda atau kelompok tentara yang mendukungnya). Pandangan seperti ini dikemukakan oleh Boelhouwer.

Sementara itu, Urang Awak yang mendukung Belanda digambarkan oleh penulis Belanda sebagai pendukung yang setia. Namun ada juga penulis Belanda yang kritis memberikan penilaian sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa Gewapene Maleirs ini adalah orang-orang yang penakut. Biasanya sebelum penyerangan dimulai, mereka berakting akan melakukan ini-itu pada saat pertempuran nanti. Mereka juga memperagakan bahwa mereka kebal senjata. Namun ketika pertempuran berlangsung mereka hanya berada di belakang, tapi mereka akan sangat garang merampok dan mengganyang kaum Padri setelah kaum Padri tersebut terdesak oleh tentara Belanda dan tentara pendukungnya yang non-Minang. Tidak itu saja, beberapa dari mereka dikatakan sebagai pengkhianat. Mereka tega mengkhianati kawan atau warganya demi kepentingannya sendiri. Informasi seperti ini dikemukakan oleh Stuers, Boelhouwer, Kielstra, Rusli Amran, dlsbnya.

Tentara Belanda digambarkan oleh Tuanku Imam Bonjol dalam memoarnya sebagai orang yang jahat dan juga baik (bahkan dianggap sahabat). Mereka dianggap jahat karena memerangi kaum Padri dan mengganggu aktivitas ekonomi serta keagamaan kaum Padri. Pernyataan ini diucapkan Tuanku Imam Bonjol karena ulah sejumlah tentara Belanda yang mengambil harta benda orang Bonjol dan menjadikan mesjid sebagai ‘markas’nya. Di samping itu, pandangan bahwa Belanda jahat tentu didasarkan pada perlakukan Belanda yang memerangi kaum Padri dan menzalimi kaum Padri. Walaupun demikian, Tuanku Imam Bonjol juga menganggap orang Belanda (Elout) sebagai sahabat karena bersikap baik kepadanya. Dia bahkan mempercayai pemimpin tentara itu serta mau berunding dan menerima beberapa tawaran Elout untuk berdamai. Tidak itu saja, Tuanku Imam Bonjol juga pernah mempercayai dan menjalin hubungan yang baik de Stuers melalui juru rundingnya van den Berg.  

Diakhir perlawanannya, pada tahun 1837 Tuanku Imam Bonjol juga mempercayai tawaran pejabat Belanda (Steinmez) untuk berunding. Kepercayaan yang akhirnya mengantarkannya ke pembuangan. Dia dikhianati oleh pejabat kolonalis (termasuk Residen Francis), yang menghalalkan segala macam cara demi kekuasaannya. Dia tidak diajak berunding, tetapi ditangkap dan kemudian di buang ke Cianjur, Ambon dan terakhir ke Lotak.

Beberapa catatan penulis Belanda juga menampilkan pandangan negatif kaum Padri terhadap orang Belanda dan tentara bantuan Belanda yang terdiri dari beragam bangsa dan suku bangsa. Sebaliknya di mata penulis Belanda, para tentara bantuannya ini digambarkan sebagai kawan yang sangat loyal. Khusus untuk tentara Jawa dan Madura digambarkan sebagai kesatuan yang sangat setia. Pandangan seperti itu ditemukan dalam banyak tulisan penulis Belanda, salah satu diantaranya Nahuijs. Dia menggambarkan bagaimana setia dan loyalnya tentara Madura yang ditempatkan di Kayutanam, dan di tempat-tempat lain yang dia temui. Sejumlah penulis Belanda yang lainnya, seperti Stuers, Boelhouwer, Hoyers, Kielstra, dan Colijn juga mengungkapkan kesetiaan dan loyalnya sejumlah tentara Madura, Jawa, dan Bugis yang bertempur di daerah pedalaman.

Salah satu pandangan yang negatif dari pejabat dan penulis Belanda tentang keberadaan tentara Jawa, khusus komandannya, adalah pandangan terhadap Sentot Ali Basya. Dalam sejumlah literatur era Perang Padri disebutkan bahwa Sentot adalah seseorang yang senantiasa tampil dengan gaya ‘wah’, bak ‘bangsawan’, cenderung arogan, serta kurang atau tidak pandai menempatkan dirinya dalam pergaulan dengan pejabat tinggi (Residen) Belanda. Sentot akhirnya dituding tidak setia dan berkianat kepada Belanda. Tudingan tersebut menyebabkan dia disingkirkan ke Bengkulu.

Ada banyak lagi kesan dan pandangan tentang masing-masing pihak (tentara atau tokoh) yang terlibat dalam Perang Padri. Kesan serta pandangan tersebut ‘sangat dinamis’, bisa saja pada suatu saat digambarkan sangat negatif, namun pada saat lain ditampilkan dengan sangat baik. Itulah politik.

IV

Di samping tentara, ada satu lagi aktor Perang Padri, yaitu juru runding. Juru runding adalah sosok-sosok yang umumnya digunakan oleh Belanda untuk mendekati kaum Padri. Juru runding sangat berperan pada saat pertama mereka terlibat dalam Perang Padri dan pada saat mereka mengendorkan serangannya terhadap kaum Padri (pada saat tentaranya ditarik ke Pulau Jawa untuk menghadapi Diponegoro).

Dalam kesempatan ini akan dikemukakan adanya dua kelompok masyarakat (bangsa) yang digunakan Belanda sebagai juru runding mereka. Kedua bangsa itu adalah orang Arab dan orang Belanda. Pemanfaatan orang Arab sebagai juru runding adalah bagian dari kecerdikan Belanda. Mereka menggunakan jasa orang Arab, yang Islam dan dihargai serta disegani oleh kaum Padri sebagai juru runding mereka.

Ada dua orang Arab yang dikenal sebagai juru runding Belanda, yaitu Syeikh Achmad dan Said Salimoel Jafrid. Syeikh Achmad dimanfaatkan pada tahun-tahun pertama keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, sedangkan Said Salimoel Jafrid dimanfaatkan pada saat Belanda mengurangi tensi perangnya dengan Belanda, saat tentaranya ditarik ke Pulau Jawa.

Pekerjaan Said Salimoel Jafrid diakui Belanda jauh lebih berhasil dibandingkan dengan Syeikh Achmad. Melunaknya sikap kaum Padri pada tahun-tahun pertama parohan kedua 1820-an ada hubungannya dengan kerja Said Salimoel Jafrid ini. Karena itu tidak salahlah kiranya jika Belanda memberikan apresiasi khusus kepadanya. Apresiasi itu diwujudkan dengan pemberian gelar Raja Perdamaian. Tidak hanya itu, Said Salimoel Jafrid bahkan digadang-gadang akan menjadi Regen Tanah Tanah Datar. Namun sayang, tanggal 1 April 1829 Raja Perdamaian ini tewas terbunuh, Steurs menduga kematiannya ada hubungannya dengan kecemburuan sang Regen yang akan digantikannya dan sang Regen itu dicurigai terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Juru runding yang berasal dari orang Belanda adalah van den Berg. Dia adalah seorang saudagar yang telah lama beraktivitas di daerah ini. Dia adalah mantan pegawai EIC dan telah menjadi mitra dagang kaum Padri khususnya dan pedagang Minangkabau dari daerah pedalaman pada umumnya. Karena itu perundingan yang dimediasi van den Berg juga berlangsung mulus dan membuahkan hasil yang diharapkan oleh Belanda. Hasil perjanjian tersebut antara lain tidak adanya serangan kaum Padri yang serius terhadap Belanda selama penarikan tentara ke Pulau Jawa (Perang Diponegoro).  

Kisah menarik lainnya dari era Perang Padri adalah adanya seorang serdadu Belanda berbangsa Perancis yang sempat menjadi mualaf. Dia adalah seorang anak muda yang sejak dari Perancis sudah memiliki ketertarikan yang besar terhadap dunia timur dan Islam. Dia bahkan telah mempelajari Bahasa Arab serta sejarah dan budaya Timur (Islam) sejak sebelum bergabung dengan tentara Belanda. Suatu saat dia tertangkap oleh kaum Padri dan kemudian menjadi mualaf. Perkembangan ini tidak disukai oleh komandannya, sehingga diupayakannya mengembalikannya ke kesatuan induknya. Atas bantuan ‘orang Melayu’ kaki tangan Belanda dia berhasil dibawa keluar dari lingkungan Padri, setelah dihukum dia ‘kembali’ orang biasa lagi. Sayang Boelhouwer tidak memberi tahu siapa nama orang Perancis yang sempat menjadi mualaf ini.

Informasi lain yang berkenaan dengan keberadaan tentara ‘asing’ ini di Minangkabau dan menarik untuk diungkapkan adalah tentang pengetahuan sejarah masyarakat yang ‘menduga’ bahwa adanya jalinan kasih antara tentara ‘asing’ itu dengan perempuan Minang. Salah satu diantaranya adalah jalinan kasih antara tentara India yang ditempatkan di Semawang dengan perempuan di kawasan itu. Mitos tentang asal-usul sejumlah orang Tanah Datar yang memiliki warna kulit seperti orang-orang Sipahi adalah salah satu contoh pengetahuan masyarakat tentang jalinan kasih antara Orang Kaliang tersebut dengan perempuan Minang. Pengetahuan sejarah yang sama sesungguhnya berkembang luas di Sumatera Barat, karena ada banyak tentara India yang ditempatkan di daerah ini, dan mereka memiliki kebutuhan biologis.

‘Mitos’ yang sama juga berkembang di banyak daerah tentang adanya asal-usul sejumlah keluarga atau kelompok masyarakat (kampung/nagari) yang dikaitkan dengan orang Belanda dan juru runding Arab. Misalnya postur dan warna kulit sejumlah Urang Awak yang kebarat-baratan (dikaitkan dengan adanya jalinan kasih antara tentara Belanda dengan perempuan tempatan di masa dulu), atau postur dan warna kulit sejumlah orang Minang yang kearab-araban (dikaitkan dengan adanya jalinan kasih antara perempuan tempatan dengan aktor Arab yang berperan dalam Perang Padri).

Satu lagi pengetahuan sejarah tentang asal usul Urang Awak dikaitkan dengan keberadaan tentara Jawa (Barisan Sentot). Seperti disebut sebelumnya, Barisan Sentot ini ditinggalkan oleh komandannya di Sumatera Barat dan mereka tetap di sini setelah perang usai. Bagi yang ‘bujangan’ pasti ada dari mereka yang mencari pasangan hidup di daerah ini, atau diminta menjadi sumando oleh mamak-mamak sejumlah perempuan Minang. Anak keturunan merekalah yang menjadi Jawa Minang (Jamin) versi awal.

Keberagaman bangsa dan suku bangsa tentara Belanda atau pejuang Padri adalah kenyataan historis yang selama ini kurang atau tidak terungkap dalam kajian sejarah Perang Padri. Perlu kajian yang lebih mendalam tentang keberadaan dan aktivitas mereka. Termasuk juga ‘legacy’ yang mereka tinggalkan, ‘legacy’ tentang adanya adanya ‘darah asing’ yang mengalir dalam sejumlah keluarga atau kelompok warga Minang.

Sumber:

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

Carthaus, Emil, Aus dem Reich von Insulinde, Sumatra und Malaiische Archipel. Leipzig: Verlag von Willem Friedrich, 1891.

Colijn, H., Neerlandsch Indie, Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en Samenleving (2de Deel). Amsterdam: Elsevier, 1913).

De Stuers, H.J.J.L., Vestiging en Uitbreiding der Nederlan­ders ter Westkust van Sumatra (Vol. I dan II). Amster­dam: P.N. van Kampen, 1849, 1850.

Kielstra, E.B., “Sumatra’s Westkust van 1836-1840” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  39 tahun 1890, hal. 127-21; 263-348.

 — , “Sumatra’s Westkust van 1833-1835” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  38 tahun 1889, hal. 467-514.

 — , “Sumatra’s Westkust van  1826-1832” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  37, tahun 1888, hal. 216-380.

 — , “Sumatra’s Westkust van 1819-1825” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  36 tahun 1887, hal. 7-163.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, enz.het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Rusli Amran, Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Sjafnir Aboe Naim, Naskah Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Ditulis oleh Gusti Asnan

Perang Padri, Kekerasan, dan Diaspora Orang Minangkabau

Perang Padri adalah iven historis yang bisa digunakan untuk menggugat atau melengkapi teori lama tentang migrasi orang Minang. Pengalaman migrasi orang Minang pada masa Perang Padri tidak bersifat spontan (voluntary migation), tetapi karena adanya tindak kekerasan. Dalam kaitannya dengan pengalaman tersebut, konsep diaspora, yang lazim digunakan untuk pola migrasi kaum Yahudi, yakni kepergian meninggalkan negeri asal karena terpaksa, lebih tepat untuk kasus ini. Sehingga konsep diaspora cocok dipakaikan untuk pola migrasi orang Minang saat itu.

Artikel ini mencoba menelusuri kekerasan-kekerasan yang terjadi pada masa Perang Padri yang berujung pada ‘migrasi terpaksa’ orang Minang. Karena itu tiga pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah: Pertama, bagaimana bentuk kekerasan yang ada pada masa Perang Padri? Kedua, sejauh mana kekerasan tersebut menyebabkan terjadinya migrasi warga? Ketiga, ke mana arah migrasi mereka itu?

Namun sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pada bagian berikut akan disajikan terlebih dahulu beberapa pendapat mengenai pola migrasi orang Minang.

II

Pendapat yang paling lazim dikemukakan oleh ilmuwan sosial dan dipahami oleh masyarakat awam mengenai pola migrasi orang Minang adalah migrasi spontan. Pola ini berangkat ungkapan yang berkembang pada masyarakat Minang:

 “karatau madang di hulu

babuah babungo balun

marantau bujang dahulu

di rumah baguno balun”

Migrasi spontan yang lazim disebut dengan merantau ini umumnya dikaitkan dengan kepergian untuk mencari ilmu (baik ilmu agama atau duniawi) dan kepergian untuk keuntungan ekonomi (berdagang), serta medapatkan barang-barang yang tidak bisa diperoleh di daerah asal (pedalaman). Karena itu, tujuan perantauan orang Minang adalah ke pusat-pusat kegiatan sosial, ekonomi, politik dan budaya, serta daerah-daerah yang bisa memberikan berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat pedalaman.

Di samping perantauan untuk mencari ilmu dan bekal finasial, dan mendapatkan kebutuhan hidup, perantauan Urang Awak juga ditujukan untuk perluasan daerah (nagari). Maksudnya, ketika pemukiman lama sudah dirasa tidak lagi bisa menampung penduduk yang selalu bertambah, maka sebagian warga membuka lahan baru untuk membuat pemukiman baru. Tujuan perantauan yang disebut terakhir ini adalah kawasan baru, baik di sekitar pemukiman lama atau kawasan lain yang berada jauh dari pemukiman lama.

Hasil studi Mochtar Naim (1977) dan Kato (1982) adalah dua contoh yang mewakili pandangan pola perantauan spontan orang Minang.

Satu aspek yang nyaris tidak disinggung dalam studi migrasi Urang Awak pada masa-masa sebelumnya adalah perantauan karena terpaksa, Orang Minang meninggalkan kampung halamannya tidak dengan suka rela. Dan perantauan dengan pola ini, karena adanya kekerasan, pernah terjadi dan itu terjadi pada masa Perang Padri.

III

Perang Padri (1821-1836/1842) yang merupakan kelanjutan dari Gerakan Padri (sejak awal abad ke-19-1821) adalah peristiwa yang juga diisi oleh tindakan kekerasan. Masing-masing kelompok yang menjadi aktor dalam perang dan gerakan itu pernah melakukan tindakan kekerasan pada lawannya. Kaum Padri, orang/tentara Belanda, tentara non-Minang, dan ‘orang Minang’ yang bekerja sama dengan Belanda, pernah melakukan tindakan kekerasan. Bahkan tindak kekerasan yang dilakukan pada masa Perang Padri bisa dikatakan lebih keras bila dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan pada masa Gerakan Padri. Hal ini disebabkan oleh karena kekerasan pada masa Perang Padri juga dilandasi oleh keinginan membalas dendam terhadap kaum Padri dan keinginan membalas kekerasan yang dilakukan pada masa Gerakan Padri.

Beberapa bentuk kekerasan yang dilakukan oleh masing-masng pihak adalah penyerangan terhadap kampung ‘lawan’, pembunuhan terhadap warga kampung yang diserang, pembakaran kampung yang diserang, dan pengambilan harta benda warga kampung yang diserang, serta penawanan/penyanderaan untuk dijadikan budak warga (khususnya kaum wanita) kampung yang diserang.

Dalam Memoar Tuanku Imam Bonjol dan karya Stuers, Geen, Kielstra, serta penulis-penulis Belanda lainnya ditemukan banyak informasi berkenaan dengan tindakan-tindakan kekerasan tersebut. Imam Bonjol dengan jujur mengungkapkan bahwa banyak penyerangan yang dilakukan oleh kaum Padri, baik yang dia sendiri bertindak sebagai pemimpin atau yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Padri lainnya. Kampung-kampung yang diserang ada yang berlokasi di sekitar Bonjol, Alahan Mati, Simpang Malampah, Pasaman (dari Lubuk Sikaping hingga Rao dan Air Bangis), Limapuluh Kota atau Agam.

Tuanku Imam menuliskan dalam memoarnya berbagai kekerasan yang dilakukan kaum Padri, mulai dari pembakaran kampung, pembunuhan terhadap tokoh-tokoh utama serta penduduk kampung yang diserang, perampasan harta benda warga kampung yang diserang, termasuk juga penawanan/penyanderaan warga (khususnya kaum perempuan) kampung yang diserang. Bahkan Tuanku Imam menceritakan bagaimana lasykar Padri membunuh puluhan ekor kerbau di Kuok Bangkinang yang tidak dibawa.

Menurut Tuanku Imam Bonjol, beberapa kampung atau nagari yang diserang lasykar Padri adalah Muaro Bubus, Kampung Talang, Ganggo Mudik, Limo Koto, Lungguak Batu, Kampung Ambacang, Lariang, Sumauang, Alahan Mati, Simpang, Malampah, Lubuk Sikaping, Rao, Kampung Durian, Lubuk Layang, Padang Matinggi, dan Languang. Serangan juga dilakukan ke Agam (Nagari XII) yang meliputi kawasan Matur dan sekitarnya. Serangan juga dilakukan ke Limapuluh Kota (Suliki dan sekitarnya). Tidak itu saja, serangan juga dilakukan hingga Kuok (Bangkinang) serta Rokan Hulu.

Serangan terhadap kampung ‘musuh’ tidak hanya dilakukan oleh Lasykar Padri yang bermarkas di Bonjol, di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol, dalam memoir yang ditulisnya, Imam Bonjol juga menyebut bahwa serangan juga dilakukan oleh Lasykar Padri yang berada di Agam dan Tanah Datar yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh serta Tuanku Lintau.

Ada banyak contoh tentang kekerasan yang disajikan Tuanku Imam Bonjol dalam memoarnya, diantaranya: pembakaran Kampung Talang, pembakaran Kampung Ambacang, perampasan semua harta-benda termasuk 500 ekor kerbau orang Simauang, ‘dikemasinya’ harta benda orang Alahan Mati, pembakaran Kampung Kuranji dan pengambilan semua kerbau dari sapi warga kampung tersebut, pembakaran kampung Languang dan pengambilan harta benda warga kampung, pembakaran dan pengambilan harta benda penduduk Suliki dan Pandam Gadang serta penyanderaan perempuannya, pembakaran kampung di sekitar Mahek dan ‘pengampungan’ kerbau dan jawi, pinggan dan cawan, serta periuk dan belanga warga setempat. Dan banyak lagi contoh-contoh kekerasan yang disajikan Tuanku Imam Bonjol dalam bukunya.

Walaupun banyak aksi kekerasan yang dilakukan, dalam memoar Tuan Imam Bonjol juga didapat informasi bahwa sejak pulangnya Tuanku Tambusai (Haji Muhammad Saleh), Pakiah Muhammad (Haji Muhammad Amin), Pakiah Malano (Haji Abdullah), dan Pakiah Sialu (Haji Muhammad Razak) dari Mekkah tahun 1829/1830, maka semua aksi kekerasan dihentikan oleh kaum Padri. Bahkan disebutkan dalam memoarnya, sejumlah barang yang telah diambil sebelumnya dikembalikan kepada para pemiliknya.

Bila Tuanku Imam Bonjol banyak bercerita tentang kekerasan yang dilakukan oleh Lasykar Padri dan puncaknya adalah penghentian aksi kekerasan oleh kaum Padri, maka Stuers, Geen, Hendrik, dan Kielstra misalnya menuliskan kekejaman tentara Belanda, hulp tropen (barisan tentara yang terdiri dari orang Jawa, Madura, dan Bugis), serta hulp benden (gerombolan Melayu: Urang Awak) terhadap orang dan perkampungan Padri. Dalam karya-karya ini diketahui bahwa tentara penjajah dan hulp tropen,serta hulp benden juga melakukan kekerasan yang sama. Bila dibaca dengan saksama karya-karya penulis Belanda di atas dan karya-karya lainnya yang jumlah sangat banyak, maka bisa dikatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh tentara Belanda, tentara bantuan non-Minang, dan lasykar Urang Awaknya jauh lebih luas dan massif dan lama. Kekerasan yang dilakukan Belanda dan tentara pendukungnya tetap berlanjut hingga akhir perang.

Serangan tentara Belanda dan hulp tropen, serta hulp bendennya umumnya dilancarkan terhadap daerah (kampung atau nagari) yang dikuasai oleh kaum Padri. Sulit Air adalah nagari pertama yang diserang, dan serangan itu sekaligus pernyataan perang oleh Belanda terhadap kaum Padri. Kielstra mengatakan, sesungguhnya, di samping Sulit Air ada dua lagi nagari yang diserang saat itu, tapi nagari apa saja yang diserang tersebut tidak disebutkan namanya. Namun, dari kesan yang ditangkap, bahwa dengan menyerang tiga nagari sekaligus membuktikan bahwa Belanda dan pasukan bantuannya betul-betul serius ingin menghabisi kaum Padri. Dikatakan, bahwa salah satu alasan penyerangan Sulit Air adalah karena nagari itu adalah nagari Padri dan mereka menganggu orang Melayu di darek, dan gangguan itu juga bisa membahayakan kedudukan Belanda. Dalam penyerangan itu warga nagari juga diusir atau melarikan diri.

Serangan Belanda dan hulp tropen, serta hulp bendennya semakin menjadi-jadi pada tahun 1822, terutama sejak datangnya tambahan pasukan dibawah komando Letkol A.T. Raaf. Nagari-nagari Padri di Tanah Datar adalah sasaran serangan pertama. Di samping Lintau, beberapa nagari yang diserang adalah Tanjung, Andaleh, Tabek Patah, Rao-Rao, Balimbiang, Supayang, dlsbnya. Setidaknya ada 20-an nagari di Tanah Datar yang diserang pada tahun 1822 dan 1823.

Sesudah Tanah Datar serangan dilanjutkan ke Agam dan Limapuluh Kota. Karena hampir semua nagari di daerah itu sebelumnya sudah jatuh ke tangan Padri, maka hampir semua nagari di daerah tersebut diserang oleh Belanda dan pasukan bantuannya.

Hulp benden yang terdiri dari Urang Awak sangat besar peranannya dalam proses penghancuran kampung atau nagari-nagari yang diserang. Kekerasan dan kebrutalan mereka sudah terlihat sebelum penyerangan dimulai. Mereka telah merancang apa yang akan dilakukan, mulai dari penyerangan, mengambilan harga benda, hingga penyanderaan warga (kaum perempuan) untuk dijadikan budak, pada waktu persiapan penyerangan tengah dilakukan. Lasykar Batipuh dianggap sebagai kesatuan yang paling ganas. Seperti ditulis dalam banyak buku, kekejaman lasykar hulp benden ini ada hubungannya dengan balas dendam terhadap apa yang dilakukan kaum Padri sebelumnya.

Jumlah hulp benden ini ribuan banyaknya dan kerja sama mereka dengan Belanda sesungguhnya tetap berlanjut hingga Perang Padri usai. Jadi pernyataan yang menyebut bahwa ‘gewapene Maleirs’ ini semuanya berbalik melawan Belanda sekitar tahun 1833 tidaklah benar. Bahkan semakin banyak dari mereka yang melakukan kerja sama dan mendukung Belanda hingga perang berakhir. Bantuan yang mereka berikan selama periode Perang Padri itulah yang membuat kaum Padri tetap menjadi sasaran penyerangan dan tindak kekerasan hingga perang berakhir. Padahal, seperti disebut di atas,  kaum Padri sudah menghentikan kekerasan terhadap ‘sanak saudara’ mereka sejak tahun 1829/1830, pascakepulangan Tuanku Tambusai dkk. menunaikan ibadah haji. Kondisi inilah yang akhirnya membuat berdiasporanya warga daerah.

IV

Hampir setiap sumber, baik memoir Tuanku Imam Bonjol atau sumber-sumber Belanda, selalu menyebut bahwa setiap kali penyerangan dilakukan, ada warga kampung atau nagari yang diserang yang melarikan diri meninggalkan kampung/nagarinya. Tidak itu saja, bahkan sering kali disebutkan bahwa sebelum kampung/nagari diserang warganya sudah melarikan diri terlebih dahulu.

Diakui juga oleh para penulis, bahwa sebagian warga kampung /nagari yang melarikan diri kembali lagi ke kampung/nagari mereka. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang tidak pulang lagi. Memoar Tuanku Imam Bonjol menyebut bahwa banyak penduduk kampung/nagari yang diserang kaum Padri, baik yang ada di Pasaman, Agam, Limapuluh Kota, Bangkinang (Kampar) atau Rokan, melarikan diri ke daerah-daerah tetangganya. Dalam memoir itu juga disebut bahwa banyak penduduk kampung/nagari di Agam yang berdiaspora ke Pasaman ketika Belanda dalam lasykar-lasykar bantuannya menyerang Agam. Tuanku Imam Bonjol juga menyebut bahwa banyak warga Pasaman yang berdiaspora ke Rokan atau juga ke kawasan yang lebih jauh di hilir Rokan ketika Belanda dan lasykar-lasykarnya menyerang Pasaman di akhir episode Perang Padri.

Informasi yang sama juga didapat dalam buku-buku yang ditulis oleh penulis Belanda. Banyak penduduk (kaum Padri) yang melarikan diri ketika kampung/nagari mereka diserang oleh pasukan Belanda. Sumber-sumber Belanda juga menyebut bahwa sebagian penduduk kampumg/nagari tersebut kembali lagi, terutama setelah kepala-kepala mereka, menyatakan tunduk dan mau bekerja sama dengan Belanda. Namun, sumber yang sama juga mengatakan bahwa banyak juga warga kampung/nagari yang lari yang tidak kembali lagi. Umumnya mereka yang tidak kembali ini adalah tokoh-tokoh Padri atau keluarga-keluarga Padri ‘yang fanatik’, dan mereka melarikan diri ke kawasan timur atau ke kawasan utara (dari Tanah Datar, Agam dan Limapuluh Kota).

Suatu kesamaan dari kedua sumber (memoar Imam Bonjol atau karya-karya penulis Belanda) adalah banyak ‘pelarian’ yang menjadikan daerah Pasaman umumnya dan Rao khususnya sebagai titik pemberangkatan terakhir mereka. Tidak diragukan lagi, mereka yang ‘lari’ itu adalah pendukung Padri. Mereka melarikan diri karena tidak mau tunduk kepada Belanda dan mereka memilih daerah Pasaman dan Rao sebagai titik pemberangkatan terakhir karena daerah itulah yang relatif akhir dikuasai oleh Belanda. Disamping itu, dipilihnya Pasaman atau Rao sebagai titik pemberangkatan terakhir adalah karena daerah itu memiliki akses untuk ‘lari’. Akses yang dimaksud adalah jalan setapak dan sungai-sungai yang mengalir ke kawasan timur Sumatra. Dari Rao ada jalan setapak lazim ditempuh sejak waktu yang lama oleh para pedagang atau penduduk yang ingin pergi ke kawasan timur Sumatra. Setelah menempuh jalan setapak mereka akan sampai ke sejumlah pangkalan yang berada di Sungai Rokan, baik Rokan Kiri atau Rokan Kanan. Dengan menghiliri kedua sungai itu mereka akan sampai di Sungai Rokan dan kemudian terus ke hilir sampai Selat Malaka.

Ruas Jalan Setapak dan Rute Pelayaran Sungai Rokan
Diaspora Minangkabau dari Pasaman/Rao

Sesampai di Selat Malaka, mereka bisa melanjutkan ‘pelarian’ mereka negeri-negeri yang ada di di Sumatra Timur atau ke Tanah Semenanjung Malaysia. ‘Lari’ ke negeri-negeri di Sumatra timur atau ke Tanah Semenanjung bukanlah suatu yang asing, karena daerah-daerah itu telah menjadi tujuan perantauan orang Minangkabau sejak masa yang lama. Alasan lain adalah hingga saat itu, kawasan-kawasan tersebut aman bagi mereka, karena Belanda tidak berkuasa di sana.

Di samping diaspora lokal (dalam daerah Minang), pada masa Perang Padri juga muncul diaspora lintas daerah (diaspora ke daerah budaya yang lain di Pulau Sumatra, dan ke Tanah Semenanjung). Hingga saat ini, ‘perantau karena terpaksa serta terusir’ dari kampung halaman ini masih belum banyak dikaji. Mudah-mudahan, tulisan ini bisa menjadi pembuka jalan bagi kajian yang lebih serius dan komprehensif diaspora orang Minang tempo doeloe.

Sumber:

ANRI Swk 125/3, Jaarlijksch Verslag van het Sumatra’s West­kust 1819-1827.

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

Kato, Tsuyoshi, Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia. Ithaca London: Cornel University Press, 1982.

Kielstra, E.B., “Sumatra’s Westkust van 1836-1840” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  39 tahun 1890, hal. 127-21; 263-348.

 — , “Sumatra’s Westkust van 1833-1835” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  38 tahun 1889, hal. 467-514.

 — , “Sumatra’s Westkust van  1826-1832” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  37, tahun 1888, hal. 216-380.

 — , “Sumatra’s Westkust van 1819-1825” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  36 tahun 1887, hal. 7-163.

 — , “Het Onstaan van den Padri-Oorlog” dalam Indische Militaire Tijdschrift, II, 1887, hal. 224-248.

Mochtar Naim, Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta: Gajah Mada Univ. Press, 1977.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, enz.het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Oki, Akira, “The River Trade in Central Sumatra and South Sumatra in the 19th Century” dalam Tsuyosho Kato, Muchtar Lutfi dan Narifumi Maeda (eds.), Environtment, Agriculture and Society in the Malay World. Kyoto: CSAS-Kyoto University, 1986, hal. 1- 48.

Rusli Amran, Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Sjafnir Aboe Naim, Naskah Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Ditulis oleh Gusti Asnan

Dunia Magis, Dunia Hiburan, dan Gaya Hidup Masa Perang Padri

Perang Padri tidak hanya diisi dengan kecamuk pertempuran yang menggunakan keris atau tombak, serta menggunakan bedil dan meriam, tetapi juga racun, guna-guna, dan ‘kebaji’. Perang Padri tidak hanya dilakoni oleh para ahli perang dan para perwira militer ahli strategi perang, tetapi juga oleh para tuanku pakar ‘pelangkahan’ dan urang pandai turiah. Perang Padri tidak hanya diisi oleh gemerincing keris dan tombak yang saling beradu, atau letusan senapan dan meriam yang saling bersautan, tetapi juga oleh kenduri syukuran, batagak penghulu, serta pesta dansa. Perang Padri tidak hanya dilakoni oleh tokoh yang berbaju jubah, bersorban, bertasbih, atau berbaju hitam dengan destar seperti pakaian para pendekar silat, tetapi juga oleh uniform militer yang keren, serta juga kuda tunggangan yang tegap dan kereta kencana dengan empat ekor kuda yang mempesona.

Siapa yang menggunakan kekuatan magis dan bagaimana corak kekuatan magis yang digunakan pada masa Perang Padri? Bagaimana corak kehidupan duniawi yang diamalkan atau dunia hiburan yang dilakukan serta dinikmati warga daerah pada masa Perang Padri?  Bagaimana pula gaya hidup para tokoh dan warga masyarakat masa Padri? Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Perang Padri diambil sebagai batasan temporal tulisan ini karena Perang Padri sesungguhnya adalah juga sebuah wadah yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya pembaruan yang dilakukan kaum Padri mencapai sasarannya. Di samping itu, Perang Padri juga bisa dijadikan sebagai wahana untuk mengetahui sejauh mana upaya pemberantasan praktik-praktik bid’ah dalam pengamalan dan ritual keagamaan (Islam), serta menghabisi praktik-praktik jahiliyah dalam kehidupan sosial-budaya orang Minangkabau mencapai hasilnya.

II

Sama dengan kelompok-kelompok masyarakat lain di Indonesia, orang Minang juga sangat akrab dengan dunia magis, suatu dunia yang diisi oleh adanya kekuatan gaib yang dapat menaklukkan atau menguasai orang, binatang, jin, dan hantu serta lingkungan sekitar, termasuk juga menguasai pikiran dan peri laku orang, binatang, jin dan hantu. Hampir semua aspek hidup dan kehidupan mereka, berkaitan secara langsung atau tidak dengan dunia magis.

Unsur-unsur magis tidak hanya tampil pada aspek dan aktivitas kehidupan yang bersifat duniawi, tetapi juga kehidupan religi. Bahkan ada pencampuradukan unsur-unsur magis ke dalam ritual atau amalan keagamaan yang mereka anut, sehingga sampai taraf tertentu, sangat sukar membedakan antara unsur-unsur magis buatan manusia dengan ajaran agama, apalagi ada penganut agama bersangkutan yang memandang bahwa unsur-unsur magis ciptaan manusia tersebut adalah bagian dari ajaran, serta bagian dari ritual dan amalan keagamaan.

Kenyataan di atas sangat terlihat pada saat agama Hindu dan Budha masuk serta berkembang di Minangkabau. Gejala yang sama juga menjadi bagian dari hidup dan kehidupan orang Minang saat mereka menganut agama Islam, setidaknya hingga akhir abad ke-18.

Sejarah Islam Minangkabau memperlihatkan bagaimana dunia magis begitu kuat pengaruhnya pada ritual dan amalan keagamaan orang Minang saat itu.

Adanya unsur-unsur magis dalam ritual dan amalan keagamaan (Islam) itu adalah satu alasan kaum Padri melancarkan gerakan pemurnian Islam di daerah ini. Mereka ingin membuang jauh unsur-unsur magis serta amalan-amalan keagamaan  yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan hadist. Untuk itulah mereka mereka menentang serta mengeritik keras, bahkan menyerang ulama yang dipercayai memiliki tuah, kekuatan gaib, serta juga menyerang dengan keras ‘jamaah’ yang mengkultuskan ulama tertentu, atau yang melakukan ziarah kubur, bernazar di kuburan atau tempat-tempat keramat, dlsbnya.

Menentang amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan hadist adalah gagasan utama kaum pembaru pada fase awal Gerakan Padri. Namun ketika gerakan tersebut berubah menjadi perang, saat mana kaum pembaru Islam juga berhadapan dengan kelompok masyarakat lain dari luar Minang (orang Belanda), maka ajaran dan pola aksi mereka mulai berubah. Beberapa amalan yang dulu sangat mereka kutuk dan hujat, maka pada saat Perang Padri mereka sendiri yang mengamalkannya. Saat perang berlangsung, ternyata mereka juga menggunakan dan mempercayai kekuatan-kekuatan magis dan menjadikan kepercayaan kepada sesuatu yang tidak diajarkan Al-Qur’an dan hadist sebagai amalan mereka.

Di samping kaum Padri, kekuatan gaib yang bersifat mistis itu juga dipercayai dan diamalkan oleh ‘orang Melayu’ (sebutan terhadap orang Minang yang bekerjasama dengan Belanda melawan kaum Padri).

III

Ada banyak contoh yang membuktikan bahwa kaum Padri mempercayai dan menggunakan kekuatan magis selama Perang Padri. Tidak tanggung-tanggung, mereka yang mempercayai dan menggunakannya mulai dari pemimpin tertinggi, mulai dari Tuanku Imam Bonjol hingga para pendukung dari kalangan masyarakat bawah.

Ada sejumlah fakta dan iven historis yang berkaitan dengan kepercayaan Tuanku Imam Bonjol pada kekuaan magis. Beberapa di antaranya adalah penggunaan ‘palangkahan’. Walaupun dinegasikan oleh Darwis Daoek Madjoelo dan Ahmad Marzoeki, bahwa buku ‘pelangkahan’ yang dimiliki oleh keluarga Tuanku Imam Bonjol bukan hasil karya beliau, tetapi diyakini, isi buku tersebut adalah amalan Tuanku Imam Bonjol. Gambar berikut adalah “palangkahan” yang disajikan oleh kedua penulis dalam buku mereka yang berjudul Tuanku Imam Bondjol: Perintis Djalan ke Kemerdekaan (1951).

“Pelangkahan”
(Sumber: Darwis Datoek Madjolelo dan Ahmad Marzoeki, Tuanku Imam Bondjol: Perintis Djalan Ke Kemerdekaan. Djakarta: Penerbit Djambatan, 1951)

Dipercayai bahwa dalam kesehariannya atau dalam memimpin perjuangan melawan Belanda, Tuanku Imam Bonjol sering berpedoman kepada pelangkahan. Sebelum memutuskan sesuatu, misalnya pergi berperang, dia mempedomani simbol-simbol dan petunjuk-petunjuk yang tertera pada “palangkahan” yang dimilikinya. Perang bisa dilakukan apabila simbol-simbol dan petunjuk-petunjuk yang tertera pada “pelangkahan” menampilkan pertanda positif. Sebaliknya perang harus dibatalkan bila simbol atau petunjuk penampilkan pertanda negatif.

Tidak hanya dalam aktivitas yang sifatnya besar dan menentukan, serta melibatkan orang dalam jumlah yang banyak, mempedomani “palangkahan” bahkan dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dalam kegiatan yang sifatnya personal. Misalnya saat melepas anaknya pergi berjalan atau mendirikan rumah, serta membuka kebun.

“Pelangkahan”
(Sumber: Darwis Datoek dan Ahmad Marzoeki, Tuanku Imam Bondjol: Perintis Djalan Ke Kemerdekaan. Djakarta: Penerbit Djambatan, 1951).

Informasi lain yang mengatakan bahwa Tuanku Imam Bonjol mempercayai kekuatan magis ditemukan dalam memoar yang ditulisnya sendiri. Dikatakannya, bahwa dalam perjalanannya sekembali menyerang gaduang (benteng Belanda di Air Bangis), Tuanku Imam Bonjol berhenti di Koto Baru. Beliau mengetahui bahwa di sana ada dua pucuk meriam yang pernah digunakan sewaktu perang di Mesir, dan beliau menginginkan meriam tersebut.

Menurut tokoh masyarakat setempat (penghulu pangka tuo Pasaman), salah satu meriam tersebut berada di tengah padang (mudah diambil), sedangkan yang satu lagi terbenam di dalam sungai (lubuk), dan dikatakan sudah terbenam ke dalam lumpur. Namun karena Tuanku Imam yang menginginkan, maka diupayakanlah pencarian meriam yang terbenam tersebut. Setelah beberapa hari pencarian dilakukan meriam yang dicari belum juga ditemukan. Maka atas izin Tuanku Imam Bonjol dipanggillah urang pandai turiah (seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, atau mencari suatu benda yang hilang). Dengan kemampuan gaib yang dimilikinya maka dalam sekejap diketahuilah lokasi meriam tersebut dan terpenuhilah keinginan Tuanku Imam Bonjol.

Kaum Padri mempercayai bahwa para tuanku atau pemimpin mereka memiliki kekuatan gaib. Kekuatan gaib yang dimiliki oleh para tuanku atau pemimpin tersebut sangat menentukan aktivitas yang mereka lakukan. Ada konsep pars pro toto dalam hal ini, dengan kata lain tuah atau kesaktian yang dimiliki oleh seorang tuanku atau pemimpin akan memberi tuah atau kesaktian pula kepada seluruh pengikutnya. Dipercayai bahwa keberhasilan-keberhasilan yang mereka raih dalam perang adalah karena tuah yang dimiliki oleh para tuanku atau pemimpin mereka. Sebaliknya, kesialan atau musibah yang dialami seorang tuanku atau pemimpin mereka merupakan pertanda yang tidak baik bagi semua pengikutnya.

Karena itu, sangat sering dilaporkan oleh orang Belanda bahwa pada saat mereka sudah hampir mati atau menyerah kalah karena dikepung atau diserang oleh orang Padri, tiba-tiba saja para pejuang Padri membiarkan atau meninggalkan mereka begitu saja. Pengalaman seperti pada awalnya menjadi sesuatu yang mencengangkan atau sangat sukar dimengerti oleh orang Belanda. Namun akhirnya mereka menyimpulkan bahwa pembiaran atau pengunduran pihak Padri tersebut disebabkan oleh cederanya atau tewasnya tuanku/pemimpin mereka. Kematian tuanku atau pemimpin tersebut dianggap sebagai petaka yang bisa membahayakan semua pasukan. Karena itu mundur adalah solusi yang terbaik.

Kepercayaan kepada kekuatan gaib juga dimiliki oleh ‘orang Melayu’. De Stuers, Nahuijs, dan Elout serta Boelhouwer – untuk menyebut empat nama – mengatakan bahwa sejumlah tokoh ‘orang Melayu’ dan anggota pasukan Melayu sering mengumbar pernyataan bahwa mereka memiliki kekuatan gaib yang bisa menghukum (mencederai) orang yang berada di tempat lain.

Laporan-laporan orang Belanda juga menyebut bahwa sejumlah prajurit ‘gewapene maleiers’ sering mempelagakkan kehebatan mereka di hadapan orang banyak. Kehebatan yang dipertontonkan itu antara lain ilmu tahan bacok alias kebal terhadap benda tajam.

Ilmu gaib lain yang juga sering digunakan saat Perang Padri adalah racun hidup. Racun yang dimaksud adalah ‘racun piaraan’, racun yang dimiliki oleh orang atau keluarga tertentu, dan racun itu harus diberikan kepada orang (korban). Bila tidak diberikan maka orang atau salah satu anggota keluarga orang yang memiliki racun tersebut yang harus memakannya atau harus dikorbankan. Tuanku Imam Bonjol menyebut dalam memoarnya bahwa Datuk Bandaro, seorang ‘senior’ Tuanku Imam Bonjol tewas diracun orang. Diduga racun yang digunakan adalah racun hidup ini.

Racun hidup ini atau kekuatan pembunuh yang bisa dikirim dari jarak jauh juga dimiliki oleh ‘orang Melayu’. Rusli Amran, mengutip De Stuers dan Elout menyebut bahwa salah seorang Regent di daerah pedalaman (darek) meracun atau mengirim sesuatu dari jarak jauh untuk membunuh seseorang yang digadang-gadang oleh banyak pihak sebagai penggantinya.

Dunia mistik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kaum Padri atau ‘orang Melayu’ dalam Perang Padri.

IV

Orang Padri, ‘orang Melayu’ dan orang Belanda yang terlibat dalam Perang Padri adalah bagian dari apa yang disebut sebagai homo festivus, manusia yang suka pesta atau bersenang-senang. Karena ‘pembawaannya’ ini, setiap ada kesempatan, mereka selalu berupaya memenuhi panggilan jiwanya untuk berpesta atau bersenang-senang. Karena itu, dalam suasana perang, bila ada kesempatan, maka mereka juga akan mengadakan pesta atau bermain, serta menghibur diri.

Dalam memoarnya, Tuanku Imam Bonjol banyak kali menyebut adanya pesta atau perayaan yang dilakukan kaum Padri. Pesta atau perayaan yang mereka lakukan umumnya pesta atau perayaan syukuran, misalnya syukuran atas selesainya pembangunan kampung atau masjid. Di samping itu juga ada syukuran atas kemenangan dalam perang menyebarkan faham (pembaharuan) kepada kelompok yang belum ‘sempurna’ keislamannya, atau syukuran atas kemenangan melawan Belanda dan ‘orang Melayu’. Pesta yang disebut terakhir ini lebih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan pesta syukuran atas kemenangan dalam perang melawan Urang Awak.

Pesta, perayaan, dan syukuran ini umumnya diisi dengan makan-makan yang diikuti oleh banyak orang. Sebuah pesta yang diadakan di Bonjol sebagai syukuran atas selesainya pembangunan mesjid dihadiri oleh seribu orang lebih dengan menyembelih beberapa ekor kerbau. Acara syukuran ini juga diisi dengan ceramah serta doa permohonan kepada Allah SWT agar diberi kelapangan dan keberhasilan dalam hidup.

‘Orang Melayu’ juga sering mengadakan pesta dan perayaan. Beberapa pesta yang mereka lakukan adalah perayaan penobatan penghulu, alek kawin, dan perayaan (syukuran) atas kemenangan yang diperoleh melawan kaum Padri. Salah satu pesta yang disebut terakhir dilaksanakan di Pakandangan tanggal 18 Desember 1831. Pesta diadakan dalam rangka merayakan kemenangan Belanda menghancurkan salah satu basis kekuatan Padri di Ujung Rajo (Pasaman). Saat pesta dilangsungkan dikibarkan berdera Belanda di lokasi pesta. Pesta diadakan dekat pasar dan dekat masjid nagari. Pesta itu dihadiri oleh Boehouwer, tuanku dan para penghulu serta warga masyarakat dengan jumlah sekitar 600 orang. Makanan yang disuguhkan antara hidangan (gulai) dari daging kerbau yang disajikan dengan piring yang sangat banyak di atas tikar bersih yang terhampar, dan nasi yang dihidangkan di atas talam-talam besar yang dibawa oleh 100 orang perempuan banyaknya. Dikatakan juga, saat tamu makan, maka kaum perempuan mendendangkan lagu dari tempat yang tidak kelihatan (dibalik tirai).

Pesta-pesta besar seperti ini sering diadakan oleh ‘orang Melayu’. De Stuers dan Elout menyebut adanya pesta pelewaan penghulu dan alek kawin yang meriah yang dihadiri oleh banyak orang dan sajian makanan yang melimpah. Karena dekat dengan Belanda maka pada pesta ‘orang Melayu’ tersebut ada tempat khusus bagi orang Belanda. Orang (pejabat) Belanda ditempatkan di anjuang atau ‘singgasana’ khusus. Orang (pejabat) Belanda tersebut sangat menikmati pesta atau perayaan itu, apalagi mereka juga orang-orang yang juga menyukai pesta.

V

Mengadakan atau menghadiri pesta adalah hal yang lumrah di kalangan orang Belanda di daerah ini. Pesta adalah momen yang sangat penting bagi mereka untuk saling bertemu dan saling bertukar cerita di daerah ‘rantau’. Umumnya pesta itu diadakan pada waktu-waktu tertentu atau pada kesempatan khusus.

Pesta yang paling sering diadakan adalah pesta saat dilaksanakannya serah terima jabatan ‘kepala daerah’, mulai dari resident hingga kepala post. Di samping acara seremonial, berupa sambutan-sambutan dan pidato-pidatoan, pada kesempatan itu biasanya diadakan acara makan-makan, minum-minum serta acara dansa. Untuk pesta yang besar diadakan di kota Padang, pada saat serah terima resident atau acara khusus. Boelhouwer misalnya pernah menghadiri acara pesta dansa yang diadakan Resident Padang en Onderhoorigheden (Kol. Elout) di Padang. Pesta diadakan di rumah saudagar besar terkemuka (Boyle) dan berlangsug semalam suntuk. Pesta itu dihadiri oleh banyak orang Eropa, baik yang berdomisili di Padang atau yang ada di daerah. Pesta itu juga dihadiri oleh orang China kaya, pemuka penduduk bumiputra, serta juga Sentot Alibasya yang didampingi oleh dua orang istrinya, yang saat itu tengah berada di daerah ini sebagai sekutu Belanda.

Pengunjung pesta, terutama orang Eropa sangat menikmati acara tersebut. Hampir semua pengunjung Eropa (terutama para nyonya) seakan-akan tidak merasa lebih  berdansa yang dilakukan tiga atau empat kali secara berpasang-pasangan. Pesta baru berakhir menjelang subuh.

Pada acara dansa tersebut, undangan dari kalangan bumiputra hanya sekedar hadir dan ikut makan dan minum saja.

Perayaan atau pesta yang lain, yang lebih kecil biasanya di daerah saat serah terima jabatan Asisten Residen atau Kepala Post. Biasanya pada kesempatan itu, di samping diisi dengan pidato-pidato, juga disertai dengan acara makan-makan. Acara seperti ini juga dihadiri oleh para pemuka ‘orang Melayu’ di daerah yang bersangkutan. Boelhouwer, Baud dan Elout mencatat beberapa acara seperti yang dilakukan, baik di kawasan pantai atau di darek.

Dunia hiburan lain yang sering dilakukan oleh orang Eropa pada masa Perang Padri adalah main kartu.

Kebiasaan berpesta yang dilakukan orang Belanda pada masa Perang Padri tetap berlanjut pada masa-masa pasca-perang. Bahkan, kebiasaan ini semakin menjadi-jadi  pada saat Belanda telah ‘aman’ di daerah ini. Sehingga Lion, seorang veteran Perang Padri menyebut bahwa dalam kunjungannya kembali ke kota Padang selama 17 hari dia menghadiri 5 kali pesta dansa, satu kali konser, dua kali pertujukan musik, dan pesta-pesta biasa pada hampir setiap malam.

VI

Perang Padri adalah juga suatu periode yang bisa digunakan untuk melihat apa-apa yang berubah serta berlanjut dalam penampilan atau gaya hidup kaum Padri, ‘orang Melayu’, dan orang Belanda. Sebuah perubahan yang paling drastis pada penampilan kaum Padri adalah pakaian yang mereka kenakan. Kaum Padri yang laki-laki hampir semuanya mengenakan pakaian putih berbentuk jubah, bersorban, memelihari jenggot, dan para pemimpinnya memegang tasbih. Kaum perempuan memakai pakaian berwarna hitam yang menutup seluruh tubuh dan hanya terbuka sedikit pada bagian mata.

Boelhouwer menyebut pakaian dan penampilan kaum Padri umumnya bersih. Para pemimpinnya beristri satu. Poligami umumnya dilakukan oleh lelaki pengikut Padri dari kalangan warga biasa.

Di samping pakaian, hal lain yang paling menonjol di kalangan kaum Padri adalah pembangunan masjid. Cukup banyak masjid yang dibangun saat itu. Bahkan, merujuk informasi yang disajikan Tuanku Imam Bonjol dalam memoarnya, ada semacam perlombaan pembangunan masjid di antara para tuanku. Mereka tidak mau kalah dari tuanku yang sebelumnya yang telah membangun masjid, atau tidak mau kalah dengan tuanku dari daerah lain yang juga telah membangun masjid. Mesjid yang dibangun juga memiliki ukuran yang besar serta terbuat dari bahan (kayu) yang bagus. Keindahan dan kebesaran masjid nampaknya menjadi semacam kebanggaan bagi seorang tuanku atau sebuah kampung (nagari) saat itu.

Pakaian Penghulu dan Haji di Minangkabau
(Sumber: Veth, P.J., Midden Sumatra, Reizen en Onderzoekingen der Midden Sumatra Expeditie: Volkbeschrijving (III-1-2). Leiden: E.J. Brill, 1882)

Berbeda dengan kaum Padri, pakaian ‘orang Melayu’ umumnya berwarna hitam. Para lelaki umumnya memakai baju dan celana berwarna hitam diserta destar. Sangat sering di pinggang mereka terselip pisau atau keris. Para petinggi, terutama penghulu mengenakan pakaian yang terbuat dari beludru yang bersuji emas, dan destar (saluak) yang berenda emas, pin emas serta juga keris yang bersarung dan berhulukan emas.

Kaum lelaki “orang Melayu” sering pergi mengepit ayam ke gelanggang penyabungan ayam yang umumnya berlokasi dekat pasar dan pulang setelah uangnya habis, atau pergi ke tempat mengisap madat dan tinggal (tertidur) di sana hingga pagi hari. Perempuan ‘orang Malayu’ umumnya memakai baju kurung dan sering dengan bagian atas dada dibiarkan terbuka. Namun perempuan ‘orang Melayu’ ini adalah orang-orang yang rajin, terutama dalam pengerjaan sawah.

Penampilan ‘Orang Melayu’ di Pedalaman Minangkabau
(Sumber: Budhing, S.A., Neerlandsch Oost-Indie: Reizen Gedaan over het Jaar 1852-1857. Rotterdam: M. Wijt & Zonen, 1861).

Penampilan orang Belanda, terutama para pejabatnya, juga sangat mempesona. Penampilan yang ‘wah’ ini akan semakin mengesankan ketika mereka memakai pakaian (uniform) lengkap yang penuh dengan tanda pangkat, lencana, umbai-umbai, dan asesori lainnya. Di samping pakaian (uniform) lengkap tersebut, penampilan orang Belanda dengan kemeja dan celana (pantalon) bagi lelaki, serta gaun bagi kaum perempuan merupakan sesuatu yang baru di Ranah Minang.

C. Th. Elout
(Sumber: Colijn, H., Neerlandsch Indie: Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en Samenwerking (Tweede Deel). Amsterdam: Elsevier, 1913)

Di samping pakaian, kehadiran orang Belanda di daerah ini juga memperkenalkan model rumah yang baru, serta sarana transportasi yang baru. Rumah modern yang dilengkapi dengan beranda, ruang tamu dan kamar tidur dengan dinding batu adalah salah satu unsur baru dalam dunia seni bina orang Minang. Kereta kencana yang ditarik oleh empat ekor kuda adalah juga sesuatu yang baru bagi Ranah Minang. Kendaraan model kereta ini kemudian juga digunakan Sentot Alibasya dan orang China kaya yang tinggal di kota Padang. Beberapa waktu setelah  Perang Padri usai, model kereta kuda ini juga ditiru oleh orang Minang, baik oleh kalangan penghulu atau orang kaya, atau oleh orang kebanyakan. Khusus untuk yang terakhir digunakan sebagai alat transportasi massal.

Orang Belanda khususnya dan Eropa pada umumnya membawa dan memperkenalkan gaya hidup yang baru di daerah ini.

VII

Gerakan pembaruan yang diperkenalkan oleh kaum Padri ternyata tidak mampu menghabiskan amalan-amalan dan pratik-praktik keagamaan yang tidak berdasarkan Al-Qur’an dan hadist di kalangan orang Minang. Gerakan itu juga tidak mampu melenyapkan kebiasaan-kebiasaan jahilyah, seperti menyabung ayam, minum tuak menghisap madat dan berjudi, atau gaya hidup ‘badunia’ di kalangan orang Minang. Gerakan Padri yang kemudian berubah menjadi Perang Padri, yang ditandai dengan masuk serta hadirnya orang Belanda di daerah ini semakin membuat amalan-amalan dan praktik-praktik keagamaan non-islami, serta gaya hidup non-islami semakin kuat hadirnya di daerah ini.

Dunia magis, kesukaan dan kesenangan mengadakan pesta, serta gaya hidup yang bersifat ‘hedon’ ternyata tetap hadir dalam diri orang Minang dan warga non-Minang yang tinggal di daerah ini pada masa-masa selepas Padri, bahkan hingga saat kini. Kepercayaan akan hal-hal yang bersifat magis, mengadakan pesta, menikmati kesenangan dan hidupan serta gaya hidup ‘badunia’ adalah hal-hal yang menjadi bagian dari hidup dan kehidupan seseorang atau sekelompok orang, termasuk dari orang Minang dan warga masyarakat yang tinggal di Ranah Minang. Karena itu, gerakan pembaharuan keagamaan yang sangat radikal dan keras pun ternyata tidak mampu mengenyahkan kepercayaan akan kekuatan magis, kesenangan berpesta, dan gaya hidup yang “hedon” dari warga daerah dan dari daerah ini.

Sumber:

ANRI Swk 125/3, Jaarlijksch Verslag van het Sumatra’s West­kust 1819-1827.

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

Budhhingh, S.A., Neerlandsch Oost-Indie: Reizen Gedaan over het Jaar 1852-1857. Rotterdam: M. Wijt & Zonen, 1861.

Colijn H., Neerlandsch Indie: Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en Samenwerking (Tweede Deel). Amsterdam: Elsevier, 1913.

Darwis Datoek Madjoelelo dan Ahmad Mazoeki, Tuanku Imam Bondjol: Perinis Djalan Ke Kemerdekaan. Djakarta: Penerbit Djambatan, 1951.

Lion, H.J., Een Uit Naar Padang. Batavia: Ogilvie en Co., 1869.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, enz.het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Rusli Amran, Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Sjafnir Aboe Naim, Naskah Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Veth, P.J., Midden Sumatra, Reizen en Onderzoekingen der Midden Sumatra Expeditie: Volkbeschrijving (III-1-2). Leiden: E.J. Bril, 1882.


Ditulis oleh Gusti Asnan

Aspek-Aspek Maritim Perang Padri

Rekonstruksi sejarah Perang Padri selama ini cendrung menjadikan daerah pedalaman (darek) sebagai setting geografisnya. Hal ini bisa dimaklumi, karena kaum Padri memulai dan memokuskan gerakannya di darek. Konfrontasi bersenjata Belanda dengan kaum Padri umumnya juga terjadi di daerah pedalaman. Perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi, serta budaya selama dan selepas Perang Padri juga paling nampak terjadi di daerah darek.

Kecenderung penulisan sejarah yang bersifat ‘daratsentris’ini melahirkan sejumlah pertanyaan, apakah laut atau kawasan pantai, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari tanah darat, tidak terlibat dalam perang itu? Apakah aspek-aspek maritim, seperti pelayaran dan perkapalan, pelabuhan, perdagangan maritim, atau perompakan, tidak punya andil dalam perang yang dimulai tahun 1821 itu?

Tulisan ini berangkat dari pendapat bahwa aspek-aspek maritim mempunyai peran yang penting dalam Perang Padri. Ada banyak aspek maritim yang menjadi bagian dari perang tersebut. Karena itu, bisa dikatakan, tanpa aspek maritim, Perang Padri tidak akan terjadi.

II

Laut dan kawasan pesisir adalah ruang geografis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perang Padri. Penguasaan atas laut dan kawasan pesisir adalah juga tujuan Belanda meletuskan perang dengan kaum Padri. Hal ini disebabkan karena wilayah yang dikuasai Belanda segera setelah menerima daerah ini dari tangan Inggris hanya terbatas sekitar kota Padang, Pariaman, Pulau Cingkuk dan Airhaji. Belanda tidak puas dengan wilayah yang terbatas tersebut, mereka ingin menguasai semua wilayah yang sebelumnya dikuasasi Inggris dan juga dikuasai oleh VOC, yang mencakup dari Singkel di utara hingga Indrapura di selatan. Bahkan mereka menginginkan kawasan yang lebih luas dari itu.

Keinginan Belanda untuk menguasai laut dan kawasan pesisir juga didorong oleh maraknya aktivitas kaum Padri di perairan dan wilayah pantai (terutama di Pasaman hingga Natal). Kaum Padri memanfaatkan laut dan kawasan pesisir untuk mendukung usaha (perdagangan) mereka. Di samping sebagai pembaharu agama Islam, kaum Padri adalah juga saudagar ulung. Mereka aktif berdagang dengan saudagar asing, terutama Aceh dan juga Amerika dan Inggris. Kontak dagang saudagar Padri dengan pedagang Aceh sangat dibenci Belanda. Karena itu Belanda betul-betul ingin mendepak Aceh dari dunia niaga maritim Sumatra Barat, dan itu bisa dilakukan kalau kawasan perairan dan pesisir Pasaman hingga ke Singkel, yang dalam beberapa literatur juga dikatakan sebagai Padri Gebied (Daerah Padri) bisa dikuasai.

Seperti yang akan dibicarakan pada bagian berikut tulisan ini, upaya penguasaan kawasan perairan dan pesisir itu memang dilakukan oleh Belanda, terutama sejak tahun-tahun permulaan 1830-an. Puncaknya adalah setelah Bonjol ditaklukkan. Sejumlah aspek maritim hadir, dihadirkan dan berperan penting saat itu.

III

Laut menjadi penting dalam Perang Padri karena lewat lautlah orang Belanda secara umum, serta tentara atau para pejabat sipil dan militer Belanda secara khusus datang ke Sumatra Barat. Aspek-aspek kelautan, berupa pelayaran dan perkapalan, menjadi sangat penting dalam proses kedatangan (atau keberangkatan) mereka ke dan dari Sumatra Barat. Di samping kedua aspek itu, keberadaan pelabuhan juga tidak kalah pentingnya. Karena kapal akan berlabuh, serta menurunkan dan menaikkan penumpangnya di pelabuhan.

Sebagai bagian dari Hindia Belanda, tentara dan para pejabat sipil/militer Belanda datang ke Sumatra Barat dari Batavia. Pelayaran dari Batavia ke Padang saat itu adalah pelayaran yang lama dan berbahaya. Hal ini disebabkan oleh sarana transportasi yang digunakan dan kondisi perairan Samura Hindia berupa laut lepas dengan gelombang yang tinggi serta hembusan angin yang kuat.

Kapal yang digunakan dalam pelayaran dari Batavia ke Padang pada saat Perang Padri berkecamuk umumlah adalah kapal jenis fergata (fregat) dan barque (bark), serta korvet. Fergata adalah kapal layar, biasanya terdiri dari tiga buah layar dan dilengkapi dengan meriam di bagian haluan, sisi kanan dan kiri, serta buritan. Fergata yang lazim digunakan pada masa Perang Padri mampu membawa sekitar 200-an penumpang. Bark adalah kapal dengan tiga atau lebih layar, yang salah satu di antaranya menjadi layar utama. Di samping itu juga ada ‘anak’ layar di bagian depan serta belakang. Bark yang biasa digunakan dalam pelayaran antara Batavia dan Padang saat Perang Padri mampu membawa 300-an penumpang. Korvet adalah kapal dengan dua atau tiga layar dan dipersenjatai di bagian haluan, samping kiri dan kanan, serta buritan. Ukuran korvet yang digunakan untuk pelayaran Batavia – Padang lebih kecil dari fergata atau bark, dengan penumpang sekitar 100-an orang. Salah satu korvet yang sering digunakan selama Perang Padri adalah Zr. Ms. Korvet Zwaluw milik Angkatan Laut (Departeman Perang dan Angkatan Laut).

Du Puy, sebagai Residen Padang adalah petinggi Hindia Belanda pertama yang melakukan pelayaran dari Batavia ke Padang segera setelah Belanda kembali menguasai daerah ini. Dalam pelayaran itu dia diikuti oleh 150 orang tentara dari kesatuan infantri (Eropah), 12 orang dari kesatuan artileri, dan 2 pucuk meriam 6 ponders. Du Puy berlayar dengan kapal jenis fergata yang bernama Zr. Ms. Fregat Wilhelmina.

Zr. Ms. Fregat Wilhelmina (lengkapnya Zijner Majesteits Fregat Wilhelmina) adalah salah satu kapal perang Hindia Belanda yang banyak digunakan untuk pengangkutan para pejabat sipil dan militer tingkat daerah atau Hindia Belanda ke dan dari Sumatra Barat. Beberapa Residen, bahkan Komisaris dan Gubernur Jendral Hindia Belanda yang pernah berkunjung ke daerah ini juga diangkut dengan kapal ini. Di samping itu, Zr. Ms. Fregat Wilhelmina sering digunakan untuk pengangkutan tentara.

Pelayaran dari Batavia ke Padang atau sebaliknya adalah pelayaran yang lama dan sangat sering menegangkan. Waktu yang dibutuhkan adalah selama tiga sampai empat minggu. Perbedaan waktu pelayaran umumnya disebabkan oleh cuaca, atau keadaan angin. Bila pelayaran dilakukan pada waktu yang tepat, dalam artian sesuai dengan arah angin atau angin lagi bersahabat, maka pelayaran berlangsung dengan lancar. Biasanya dalam waktu tiga minggu. Sebaliknya bila angin lagi tidak bersahabat, pelayaran menjadi lama (sampai satu bulan atau bahkan lebih).

Pengaruh angin yang bisa menyebabkan pelayaran menjadi sangat menegangkan sesungguhnya telah dirasai sejak dimulainya pelayaran di Batavia, atau dirasakan pada saat kapal tiba di Padang. Pada era Perang Padri, baik di Batavia atau di Padang, kapal berangkat dari pelabuhan yang berada di pulau (Pulau Onrust di Batavia dan Pulau Pisang Gadang di Padang). Dalam dunia maritim Indonesia, pelabuhan yang berada di pulau ini dinamakan reede.

Reede Padang
Epp, Franz, Schilderungen aus Ostindische Archipel. Heidelberg: J.E.B. Mohr, 1841).

Para penumpang atau barang dibawa ke reede dengan perahu pantai yang ukurannya relatif kecil. Jenis perahu yang lazim digunakan adalah sloep dengan empat pendayung. Perahu pantai ini sangat rentan terhadap cuaca. Bila angin kencang perahu tidak bisa beroperasi, bahkan kalau nekad berlayar bisa-bisa dihanyutkan dan berakhir dengan kegagalan mencapai reede. Ada banyak pengalaman mengerikan yang dialami penumpang dengan perahu pantai ini. Boelhouwer (1831) misalnya mengisahkan pengalamannya yang gagal total mencapai Reede Pulau Onrust, padahal sudah diupayakan selama empat hari. Kegagalan itu menyebabkan pelayarannya ke Padang dibatalkan selama satu bulan (menunggu angin yang lebih bersahabat). Penyebab utama kegagalan itu adalah angin yang bertiup sangat kencang (angin barat daya yang biasanya berhembus pada bulan Januari).

Pengalaman mengerikan yang sama juga dikisahkan oleh Nahuijs (1825). Nahuijs menceritakan betapa berbahayanya situasi di sekitar Reede Pulau Pisang Gadang di Padang. Ganasnya ombak tidak hanya membuat tegangnya para penumpang perahu pantai dari reede menuju Muaro yang jaraknya hanya 3 englische mijlen itu, tetapi juga menghanyutkan sebuah kapal yang tengah berlabuh saat itu, yaitu kapal Zr. Ms. Colonial Korvet Zwaluw. Kapal itu hanyut karena sauhnya terbongkarnya disebabkan oleh angin yang sangat kencang serta tingginya gelombang. Nahuijs mengatakan bahwa korvet tersebut sempat terseret arus ke laut lepas hingga beberapa hari. Berbahanya Reede Pulau Pisang juga dikisahkan oleh H.J. Lion. Lion mengisahkan pengalaman yang dialaminya bersama 100 serdadu yang terseret arus saat menaiki perahu dari Reede Pulau Pisang Gadang menuju Muaro pada tahun 1835. Karena kuatnya hembusan angin dan ganasnya ombak, dia dan kawan-kawan terseret arus hingga ke tengah laut selama satu hari.

Di samping Padang, reede juga ada di Pariaman dan Tiku serta Air Bangis. Namun berbeda dengan Reede Pulau Pisang Gadang, ketiga reede yang disebut terakhir digunakan untuk keperluan pelayaran lokal. Pada masa Perang Padri ketiga reede ini khusus digunakan oleh Belanda guna menghadapi Padri atau untuk transportasi militer dari dan ke Padang atau antar reede. Dari tiga reede tersebut, Reede Pariaman dan Tiku yang paling banyak digunakan. Kedua reede ini bahkan disebut juga sebagai pangkalan angkatan laut Belanda. Penyebutan ini berhubungan dengan tingginya aktivitas kapal-kapal perang Belanda di sana.

Untuk pelayaran lokal, digunakan kapal dalam ukuran yang lebih kecil. Ada tiga jenis kapal yang sering digunakan, yaitu jenis corvet, brik dan sekuner. Pada awal-awal tahun 1830-an pemerintah menggunakan tujuh kapal perangnya di daerah ini. Nama-nama ketujuh kapal tersebut adalah Pullux, Circe, Janus, Argo, Hippomenes, Daphine, dan Pilades. Di samping itu, pemerintah juga menyewa kapal milik swasta. Beberapa kapal sipil yang sering disewa adalah De Vlieg, Grace, Norfolk, Silph, dan Eleonor.

Karena terletak pada kawasan perairan yang sama, dunia pelayaran lokal Sumatra Barat sama berbahayanya dengan pelayaran antara Batavia dengan Padang. Angin kencang atau badai juga menjadi momok utama dalam dunia pelayaran lokal ini. Bagaimana menegangkannya pelayaran lokal ini bisa dilihat dari pengalaman Boelhouwer. Jarak Pariaman Tiku yang bisa ditempuh dalam beberapa jam harus ditempuhnya dalam waktu delapan hari, karena kapal yang ditumpanginya diamuk badai sehingga terseret jauh ke tengah laut. Pengalaman yanag sama juga sering dialami oleh berbagai pelaut, Belanda atau bumiputera, baik di bagian utara atau selatan Padang. Bahkan ada sejumlah kisah yang mengatakan adanya sejumlah kapal (perahu) yang hilang karena dihantam badai dan ombak besar. Untuk informasi yang terakhir juga ditemukan dalam sejumlah cerita rakyat di kawasan Pariaman, Tiku, Pasaman dan Natal, serta Bandar Sepuluh (Pesisir Selatan).

Namun, bagaimana pun ganasnya ombak dan kencangnya angin, kapal-kapal perang Belanda tetap dimanfaatkan dalam upaya menumpas kaum Padri. Ada banyak catatan pengerahan kapal-kapal perang itu, di antaranya pengiriman sejumlah kapal perang untuk menaklukan Padri yang mengepung dan menyerang tentara Belanda di Singkel dan Air Bangis, serta pengerahan sejumlah kapal perang untuk menyerang kubu pertahanan Padri di Katiagan, dan kawasan di bagian utara, seperti Tapus, Barus dan kawasan sekitarnya.

Setiap kali ekspedisi penyerangan dilakukan, rata-rata kapal perang (dan kapal swasta yang disewa) yang dikerahkan berjumlah empat sampai tujuh buah. Kapal-kapal itu dipersenjatai dengan meriam dengan berbagai kaliber (yang paling besar 30 pon). Sedangkan jumlah serdadu yang dikirim rata-rata sebanyak 200 sampai 300-an orang.

Didukung oleh persenjataan yang kuat serta strategi perang yang jitu, umumnya setiap penyerangan yang dilakukan berbuah manis bagi pasukan Belanda. Mereka hampir selalu mendapat kemenangan. Walaupun demikian, kemenangan tersebut bukanlah diraih dengan mudah, kaum Padri memberikan perlawanan hebat.

IV

Tidak ada atau sangat minim informasi mengenai jumlah dan jenis kapal yang dimiliki oleh kaum Padri. Dari informasi yang sedikit itu diketahui bahwa umumnya kapal yang dimiliki oleh kaum Padri adalah jenis perahu atau kapal layar dalam ukuran kecil. Ada juga kapal jenis sekuner yang mereka miliki.

Kapal-kapal ini umumnya dipakai untuk kegiatan perdagangan antarkota (negeri) di kawasan utara, di kawasan mulai dari Katiagan ke utara. Disebutkan juga kapal-kapal mereka juga berlayar dan berdagang hingga Barus, Singkel dan Meulaboh. Orang atau saudagar Aceh adalah mitra dagang utama mereka. Di samping itu, terutama hingga akhir 1820-an mereka juga berdagang dengan saudagar Amerika dan Inggris. Kontak dagang Padri dengan saudagar Amerika dan juga Inggris dikurangi oleh Belanda dengan membuka pelabuhan Padang bagi kedua kelompok saudagar tersebut.

Orang atau saudagar Aceh yang tidak mau bersahabat dengan Belanda adalah mitra saudagar Padri yang aktif. Mereka tidak hanya menunggu kedatangan saudagar Padri di kawasan mereka. Mereka bahkan lebih aktif mendatangi dan berdagang di kawasan Pasaman, kawasan yang hingga awal 1830-an dikatakan sebagai kawasan Padri.

Aktivitas pelayaran, perkapalan dan perdagangan kaum Padri dan Aceh ini sangat dibenci Belanda. Aktivitas mereka tidak hanya merugikan Belanda secara ekonomi, tetapi merongrong kedaulatan mereka. Apalagi dalam beberapa kesempatan, kaum Padri yang didukung oleh saudagar Aceh menyerang tentara (benteng) Belanda atau orang, serta kawasan yang bekerjasama dengan Belanda. 

Untuk itulah, berbagai ekspedisi militer melalui laut dan menggunakan sejumlah kapal perang dikerahkan ke kawasan utara. Tidak hanya ekspedisi militer yang dilakukan, pemerintah Belanda juga melahirkan tudingan ala kolonialis terhadap para saudagar dan pelaut Padri atau Aceh. Terhadap saudagar dan pelaut Padri atau Aceh yang paling besar pengaruhnya serta paling gencar melawan Belanda di laut dijuluki sebagai perompak. Salah seorang saudagar dan pelaut hebat yang sangat ditakuti dan dibenci Belanda, serta digelari sebagai bajak laut adalah Sidi Mara.

Tudingan sebagai bajak laut terhadap para pejuang bumiputra yang melakukan perlawanan di kawasan perairan sangat lazim diciptakan oleh kaum kolonialis di Nusantara ini. Ada banyak, dan sangat banyak saudagar dan pelaut Nusantara yang dituding sebagai bajak laut oleh Belanda, Inggris, Portugis, dan Spanyol sebagai bajak laut. Dan sekali tudingan diberikan, maka ada alasan bagi kolonialis untuk menyerang, menghukum atau bahkan membunuh mereka. Sidi Mara dan sejumlah saudagar pelaut Padri dan Aceh akhirnya juga diserang dan dibunuh oleh Belanda (dan Urang Awak yang bekerjasama dengannya).

Tudingan sebagai bajak laut adalah salah satu senjata pamungkas kolonialis Belanda dalam menghancurkan perlawanan kaum Padri di kawasan pantai. Ditawan atau dibunuhnya saudagar pelaut Padri sekaligus menjadi akhir kejayaan dunia maritim Padri di daerah ini. Ditangkap, dibunuh dan hilang atau menghilangnya saudagar pelaut Padri semakin mengukuhkan dominasi Belanda di dunia maritim pantai barat Sumatra Barat.

V

Pemerintah kolonial Belanda ingin menubuhkan dominasinya secara maksimal di kawasan perairan. Setelah mengalahkan saudagar dan pelaut Padri serta menjadikan Kawasan Padri (Padri Gebied) sebagai bagian dari daerah administratifnya, maka Belanda mulai mengintensifkan penelitian terhadap kawasan pantai dan laut di daerah ini. Upaya ini dilakukan karena selama ini, kawasan perairan dan sebagian besar daerah pesisir Pantai Barat merupakan kawasan yang asing bagi pemerintah dan orang Belanda. Hingga awal tahun 1830-an beberapa penulis Belanda masih menyebut kawasan ini sebagai kawasan yang masih liar dan belum dikenal. Karena itu, seiring dengan ditaklukkannya saudagar dan pelaut, serta kawasan Padri lewat operasi militer, maka dimulailah sejumlah penyelidikan terhadap perairan dan kawasan pantai Sumatra Barat. Tiga peneliti yang melakukan pengkajian pada saat berkecamuknya Perang Padri adalah Dr. S. Müller, Dr. L. Horner, dan H.L. Osthoff. Para peneliti itu ditugaskan khusus oleh pemerintah kolonial untuk melakukan penelitian ini, bahkan ada permyataan alu-aluan terhadap Gubernur Jendral dalam laporan yang mereka buat. Mereka pun bekerja (meneliti) atas nama lembaga yang memiliki wewenang dan ditugaskan khusus melakukan penelitian ini. Dr. S. Müller, Dr. L. Horner adalah anggota komisi ilmu pengetahuan Hindia Belanda dan H.L. Osthoff adalah anggota komisi hidrografi Pantai Barat Sumatra. Di samping ketiga peneliti di atas, sejumlah kapten kapal perang yang pernah bertugas di perairan pantai barat Sumatra Bara selama Perang Padri juga telah membuat sejumlah peta kawasan perairan kawasan ini.

Peta Kawasan Perairan Sumatra’s Westkust
(Osthoff, H.L., Beschrijving van het Vaarwater Langs de Westkust van Sumatra, Tusschen Padang en Tapanoly: Behoorende bij de Kaart Opgenomen op Indische Bestuur in de Jaren 1834 tot 1838. Batavia: Landsdurkkerij, 1840).

Hasil penelitian dan peta-peta mereka yang dipublikasikan beberapa saat setelah penelitian dilakukan atau pada tahun-tahun terakhir Perang Padri sangat besar artinya bagi ekspansi politik Belanda di kawasan pesisir (terutama bagian utara) dan kemudian sangat besar artinya bagi eksploitasi ekonomi kawasan ini. Hasil penelitian dan peta-peta tersebut memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai keadaan semua reede yang ada di Pantai Barat, jumlah, lokasi dan keadaan semua pulau dan gosong (karang) yang ada perairan Pantai Barat, serta keadaan (lingkungan) pesisir di kawasan ini.

Pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai lingkungan maritim Pantai Barat Sumatra ini adalah modal atau bekal bagi Belanda dalam menguasai daerah ini. Bukankah ilmu pengetahuan adalah salah satu senjata hebat yang bisa digunakan untuk menguasai suatu daerah dan sekelompok orang?

Pengetahuan akan lingkungan laut dan pesisir adalah aspek maritim yang lain yang menentukan bagi hegemoni Belanda selama dan setelah Perang Padri di Sumatra Barat. Dengan demikian tidak salah kiranya mengatakan bahwa aspek-aspek maritim ada dan mempunyai peran yang besar dalam Perang Padri.

Daftar Bacaan

ANRI Swk 125/3, Jaarlijksch Verslag van het Sumatra’s West­kust 1819-1827.

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkut Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

De Stuers, H.J.J.L., Vestiging en Uitbreiding der Nederlan­ders ter Westkust van Sumatra (Vol. I dan II). Amster­dam: P.N. van Kampen, 1849, 1850.

Epp. Franz, Schilderungen aus Ostindische Archipel. Heidelberg: J.E.B. Mohr, 1841.

Kielstra, E.B. , “Sumatra’s Westkust van 1819-1825” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  36 tahun 1887, hal. 7-163.

Lion, H.J., Een Uit Naar Padang. Batavia: Ogilvie en Co., 1869.

Müller, S., L. Horner, Reizen en Onderzoekingen in Sumatra op Last der Nederlandsche Indische Regerring Tusschen de Jaren 1833 en 1838. ‘s-Gravenhage: K. Fuhri, 1855.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (Tweede, Vermeerde Druk) (Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Osthoff, H.L., Beschrijving Van Het Vaarwater Langs De Westkust Van Sumatra, Tusschen Padang En Tapanoly: Behoorende Bij De Kaart Opgenomen Op Last Van Het Nederlandsch Oost Indisch Bestuur, In De Jaren 1834 Tot 1838. Batavia: Landsdrukkerij, 1840.

Regeerings­almanaken van Nederlandsch Indie van 1830 dan 1833. Batavia: Ter Land Drukkerij, 1830 dan 1833.

Verbeek, R.D.M., Topograpsche en Geologische Beschrijving van Een Gedeelte van Sumatra’s Westkust. Amsterdam: Stemberg, 1880.

Ditulis oleh Gusti Asnan

Benteng-Benteng Pada Masa Perang Padri

Benteng menjadi salah satu bagian penting dalam Perang Padri. Kaum Padri dan Belanda sama-sama membuat benteng dan sama-sama berupaya pula menghancurkan benteng lawan. Karena itu ada banyak benteng yang dibangun selama perang Padri, dan seiring dengan itu ada banyak pula benteng yang dihancurkan. Hingga saat sekarang, atau hingga beberapa dekade yang lalu, di banyak daerah di Minangkabau masih ditemukan kampung atau kawasan yang dinamai benteng, atau penamaan lain yang memiliki makna benteng. Kata orang-orang tua, benteng-benteng tersebut adalah benteng-benteng peninggalan masa Padri.

Signifikansi posisi benteng dalam Perang Padri bahkan bisa dilihat dari kenyataan, bahwa Perang Padri sesungguhnya dimulai dengan pendudukan sebuah benteng, yakni Benteng Simawang oleh Belanda (20 Februari 1821). Pendudukan Benteng Simawang itu dilakukan sekitar 10 hari setelah ditandatanganinya Perjanjian 10 Februari. Perjanjian 10 Februari adalah perjanjian antara Belanda dengan wakil-wakil Keluarga Kerajaan Pagaruyung, Suruaso, dan sejumlah penghulu dari Tanah Datar, yang isinya antara lain tentang penyerahan secara formal dan mutlak nagari-nagari Pagaru­yung, Sungai Tarab dan Suruaso, begitu juga daerah-dae­rah di sekeliling Kerajaan Mi­nang­­ka­bau kepa­da pemerin­tah Hindia Belanda, pernyataan kesetiaan para penanda tangan perjanjian kepada Belanda, termasuk kesediaan membantu Belanda menghancurkan Padri. Dalam perjanjian itu juga dinyatakan bahwa Belanda akan menyerang Padri dan melindungi rakyat (anak kemenakan para penghulu penandatangan perjanjian tersebut) dari gangguan kaum Padri.

Benteng Simawang sesungguhnya adalah benteng Inggris yang dijaga oleh 80 tentara dari kesatuan Bengali (India), dan mulai ditempati sejak akhir Juli 1818, pada saat Raffles dan rombongannya kembali dari ‘kunjungan ilmiah’ ke pedalamanan Minangkabau. Bagi Belanda, pendudukan Benteng Simawang berarti mengakhiri tapak kekuasaan Inggris di daerah pedalaman, dan sebagai bagian dari pernyataan perang terhadap Padri. Menurut du Puy, Residen Padang, kalau tidak diduduki, Padri akan menguasai Benteng Simawang. Du Puy berprinsip, lebih baik mendahului (mengambil alih Benteng Simawang) daripada didahului oleh Padri. Jadi, benteng adalah salah satu titik pangkal Perang Padri.

Benteng Simawang yang diambil alih dari tentara Inggris dari kesatuan Bengali itu adalah benteng pertama Belanda di daerah pedalaman.

Benteng kedua Belanda adalah benteng yang secara langsung berkaitan dengan Perang Padri. Maksudnya, benteng kedua ini dibangun dalam kaitannya dengan perang antara Belanda dengan kaum Padri. Benteng itu dibangun sebagai bagian dari kampanye militer dan ekspansi politik Belanda di daerah pedalaman. Benteng kedua itu dinamakan Fort van der Capellen.

Cikal bakal benteng ini adalah berupa post militer yang dibangun oleh Letkol Raaff pada awal Maret 1822. Raaff memilih sebuah puncak bukit di Batu Sangkar sebagai lokasi pembangunan post militer ini. Dalam waktu singkat post tersebut berkembang menjadi sebuah benteng yang tangguh, yang pada awalnya dinamakan Het Fort van Pagaroejong. Ketangguhan benteng tersebut terlihat dari sketsa berikut.

Het Fort van Pagaroejong.
(Koleksi Yayasan Rusli Amran)

Seiring dengan perjalanan waktu dan seiring pula dengan makin hebatnya suasana perang, Belanda meningkatkan kualitas dan kapasitas benteng. Perkembangan ini berhubungan juga dengan dijadikannya lokasi benteng sebagai kedudukan komandan militer dan ibu kota pemerintahan sipil di daerah pedalaman. Nama benteng (dan daerah) pun diganti menjadi Fort van der Capellen.

Mengacu pada pengalaman sebelumnya, terutama pengalaman pada masa VOC, Fort van der Capellen juga dirancang sebagai ‘kantor’ komandan tentara dan pimpinan tertinggi (pejabat) sipil, kantor aparatur pemerintahan sipil dan militer, dan sekaligus sebagai tempat tinggal para pegawai dan tentara (prajurit), serta juga gudang. Karena itu benteng menjadi sebuah (komplek) bangunan yang besar dan luas. Di samping dibangun pada tempat yang strategis, di atas puncak sebuah bukit, benteng juga dikelilingi oleh lapangan yang luas (yang memungkinkan para penjaga segera dapat melihat kalau ada musuh yang datang). Untuk itu, pohon-pohon di sekitar benteng ditebangi hingga jarak belasan atau puluhan meter dari pagar atau tembok terluar benteng. Gambar berikut, yang diambil dari buku de Stuers menampilkan gambaran Fort van der Capellen yang telah ‘sempurna’ beberapa tahun setelah didirikan.

Fort Van der Capellen.
(Stuers, H.J.J.L. de, Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (Vol. I). Amsterdan: P.N. van Kampen, 1849).

Fort van Capellen adalah basis kedudukan Belanda pertama di daerah pedalaman. Seperti disebut di atas, benteng ini kemudian menjadi pusat komando militer dan pusat pemerintahan sipil. Itulah sebabnya, Fort van der Capellen menjadi ibu kota unit administratif setingkat District (District Minangkabau) yang dibentuk pada saat awal Perang Padri. Keberadaan benteng ini menjadikan daerah sekitarnya ramai didatangi oleh penduduk berbagai nagari di Tanah Datar. Itu pulalah sebabnya dalam waktu yang tidak begitu lama Fort van der Capellen menjadi sebuah hunian yang ramai.

Pola pembangunan Fort van der Capellen menjadi model pembangunan beberapa benteng Belanda lainnya. Keberadaan benteng diawali dengan pembuatan post dan dilanjutkan dengan pembuatan benteng. Namun bisa dikatakan, bahwa tidak semua post yang kemudian berubah menjadi benteng. Perubahan post menjadi benteng sesungguhnya didasari oleh strategis atau tidaknya lokasi di mana post berada, serta yang lebih penting lagi, adalah potensi ancaman kaum Padri, dan besarnya peluang untuk memenangi perang melawan kaum Padri.

Pada tahun-tahun pertama perang, Belanda membangun banyak post di Tanah Datar dan Agam. Beberapa di antaranya adalah post Suruaso, Rao-Rao, Tanjung Alam, Gunung, Guguk Sigandang, Bukittinggi, Kapau, Kayutanam, dlsbnya. Sebagian dari post itu kemudian dikembangkan menjadi benteng, bahkan menjadi pusat komando militer dan pusat kegiatan politik (adminsitratif). Berikut adalah gambar Fort Tanjung Alam, Suruaso, Fort de Kock, dan Kayutanam.

Fort Tandjoeng Alam.
(Stuers, H.J.J.L. de, Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (Vol. I). Amsterdam: P.N. van Kampen, 1849)
Fort Suruaso.
(Stuers, H.J.J.L. de, Vestiging en Uitbtreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (Vol.I). Amsterdam: P.N. van Kampen, 1849)
Fort de Kock.
(Stuers, H,J,J.L. de, Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (Vol. I). Amsterdam: P.N. van Kampen, 1849).
Fort van Kajutanam.
(Budhingh, S.A., Neerlandsch Oost-Indie: Reizen Gedaan over het Jaar 1852-1857. Rotterdam: M. Wijt & Zonen, 1861)

Segera setelah perang usai, sebagian besar benteng Belanda ditinggalkan dan terlantar, terutama benteng yang tidak berada di pusat pemerintahan sipil atau militer. Namun untuk Fort van der Capellen dan Fort de Kock tetap dipertahankan, bahkan berkembang menjadi tangsi yang besar. Gambar berikut menyajikan gambaran tangsi Fort de Kock sekitar 30 tahun seusai Perang Padri sebagai disajikan dalam buku E.W.A. Ludeking (1865).

Tangsi Militer Fort de Kock.
Ludeking, E.W.A., Natuur en Geneeskunde Topograhie van Agam (Weskust van Sumatra) (‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1867).

Sesuatu yang menarik dari keberadaan benteng Belanda adalah bahwa semua benteng diberi nama, terutama untuk benteng yang memiliki arti dan kedudukan penting secara militer, politik dan administrasi pemerintahan. Nama-nama yang diberikan umumnya nama-nama pejabat tertinggi Hindia Belanda (Gubernur Jendral), nama komandan tentara, baik yang berada di tingkat pusat (Batavia) atau yang ikut dalam perang Padri. Di samping nama-nama benteng yang di sebut di atas, seperti nama Fort van der Capellen dan Fort de Kock, juga ada nama Fort Veldman, Fort Cochius, Fort Amerongen, Fort Reiss, dlsbnya.

Setidaknya ada 22 (atau lebih) benteng yang dibuat oleh Belanda selama Perang Padri. Seperti disebut di atas, setelah dipergunakan banyak benteng itu yang ditelantarkan, dan beberapa di antaranya masih dipergunakan untuk keperluan pemerintahan sipil dan militer hingga perempat ketiga abad ke-19. Benteng-benteng yang ditinggalkan atau ditelantarkan akan hancur dalam waktu yang tidak begitu lama. Hal ini disebabkan sebagian oleh material pembangunan benteng umumnya terdiri dari bambu dan kayu atau batang kelapa, serta atap ilalang dan nipah. Hanya benteng-benteng utama yang bertahan karena tetap dipelihara dan senantiasa dilakukan peningkatan kualitas materialnya, termasuk penggunakan semen dan atap seng.

Pembangunan benteng dilakukan oleh tentara Belanda dengan bantuan ‘orang Melayu’, sebutan beberapa penulis Belanda terhadap Urang Awak yang berkerjasama dengan Belanda.

Di samping Tanah Datar dan Agam sebaran benteng lebih banyak di Limapuluh Kota dan Pasaman. Untuk kawasan selatan (Solok hingga Sijunjung) jumlahnya tidak banyak, karena setelah terdesak dari Tanah Datar, Agam dan Limapuluh Kota, kaum Padri mengonsentrasikan perlawanannya di bagian utara, sehingga kampanye militer Belanda mengganyang Padri relatif sedikit di kawasan selatan.

Dalam perang menghadapi Belanda, kaum Padri juga memiliki dan membuat benteng. Sejak hari-hari pertama berperang melawan Padri, pejabat atau komandan tentara Belanda telah menyebut adanya benteng kaum Padri. Du Puy malah melaporkan ke Batavia tentang adanya benteng kaum Padri di Sulit Air, nagari pertama yang diserang Belanda segera setelah mereka menduduki Benteng Simawang. Du Puy melaporkan bahwa pemimpin Padri di Sulit Air telah mempersiapkan diri dengan membentengi nagarinya, serta menyediakan meriam dan persenjataan lengkap dalam rangka menghadapi musuh.

Benteng sesungguhnya bukan sesuatu yang baru bagi Padri khususnya dan orang Minang pada umumnya. Benteng, dalam artian sesuatu yang bisa dipakai untuk mempertahankan diri atau berlindung dari serangan musuh telah lazim dikenal orang Minang, bahkan sejak sebelum Perang Padri. Dua ungkapan yang lazim digunakan orang Minang untuk sistem pertahanan atau perlindungan diri ini adalah bonjol dan koto. Bonjol dan koto memiliki makna yang hampir sama dengan benteng.

Secara umum, bonjol atau koto lebih sederhana bila dibandingkan dengan benteng ‘modern’ milik orang Eropa. Biasanya bonjol atau koto hanya terbuat dari onggokan atau gundukan tanah mengelilingi suatu kawasan atau lokasi tertentu, yang dilengkapi dengan bambu (aur) berduri hidup yang ditanam rapat dan cukup tebal. Bonjol atau koto umumnya berlokasi di tempat yang tinggi (bukit), dan tidak jauh dari pusat pemukiman (kampung). Keberadaan bonjol atau koto itu ada kaitannya dengan tradisi ‘perang batu’, ‘perang adat’, dan ‘cakak banyak’ yang lazim dilakukan Urang Awak di masa lalu.

Kebangkitan agama Islam, dalam artian penegakkan ketertiban dan keamanan dilakukan oleh pembaharu Islam pada perempat terakhir abad ke-18 dan kemudian dilanjutkan dengan Gerakan Padri semakin menumbuhsuburkan pembuatan bonjol dan koto di daerah ini. Bahkan pada masa Gerakan Padri dan kemudian pada saat Perang Padri kualitas bonjol dan koto semakin ditingkatkan. Di samping dilindungi oleh pagar bambu (aur) berduri yang rapat dan padat, serta gundukan tanah, pada saat itu bonjol dan koto juga diperkuat oleh tumpukan batu dan dinding kayu atau batang kelapa, serta ditempatkan di lokasi-lokasi yang strategis, termasuk di atas bukit. Saat itu jumlah bonjol dan koto meningkat dengan signifikan. Itulah sebabnya, catatan-catatan perjalanan atau laporan-laporan yang dibuat pejabat (militer dan sipil) Belanda pada masa Perang Padri, seperti du Puy, Nahuijs, de Stuers, dan Boelhouwer, sering menyebut adanya banyak bonjol atau koto di daerah ini.

informasi tentang bonjol dan koto juga dikemukakan oleh pelaku sejarah dan tokoh Padri sendiri, salah satu di antaranya adalah Tuanku Imam Bonjol. Dalam autobiografinya, Tuanku Imam Bonjol menyebutkan tentang pembangunan dan keberadaan koto di Bonjol. Dia juga menceritakan tentang koto-koto Padri lainnya yang ada di perbukitan sekitar Bonjol, serta yang ada di nagari-nagari lain di sekitar Bonjol.

Cerita rakyat atau ingatan kolektif warga berbagai nagari di Minangkabau juga menyebut adanya benteng (Padri) di nagari mereka.

Sayangnya, hampir semua gambaran tentang bonjol atau koto itu hanya berupa narasi. Para penulis tersebut hanya mendeskripsikan lewat rangkaian kata-kata posisi dan keadaan bonjol atau koto tersebut. Cerita rakyat atau ingatan kolektif warga nagari bahkan mengambarkan bonjol atau koto dengan deskripsi yang luar biasa. Misalnya dikatakan “benteng itu berpagarkan aur berduri yang sangat rapat dan tebal sehingga untuk menghancurkannya Belanda terpaksa menembakkan uang koin dengan meriam ke dalam rimbunan aur berduri itu. Dan Urang Awak yang berada di dalam benteng yang ‘lapar uang’ serta-merta menebangi batang demi batang aur berduri itu untuk mendapatkan koin-koin tersebut, sehingga akhirnya Belanda dengan mudah menguasai benteng’.

Dengan membaca deskripsi para penulis tentang bonjol atau koto dengan membaca secara saksama kita akan mampu mengimajinasikan bagaimana kehebatan dan kecanggihan bonjol atau koto tersebut. Apalagi dalam karya-karya itu, penulis Belanda mengatakan kekaguman mereka akan struktur dan perlengkapan bonjol dan koto tersebut. Bahkan berkali-kali pula mereka mengatakan bahwa gerak maju pasukan Belanda sangat terganggu oleh adanya bonjol atau koto itu, serta berkali-kali pula dikatakan dibutuhkan upaya yang luar biasa oleh pasukan Belanda hingga mereka bisa menaklukan bonjol atau koto kaum Padri. Itulah pulalah sebabnya, mengapa dalam tulisan ini tidak disajikan sketsa atau lukisan bonjol atau koto tersebut. Karena tidak didapat (atau tepatnya belu ditemukan) adanya sketsa atau lukisan tentang bonjol atau koto yang lengkan.

Sistem pertahanan kaum Padri sesungguhnya tidak hanya berupa bonjol atau koto, tetapi juga kampung secara keseluruhan. Kampung-kampung Padri khususnya dan kampung-kampung di Minangkabau di masa lalu secara umumnya, ditata sedemikian rupa sehingga menampilkan struktur yang mampu melindungi warga dari serangan atau serbuan musuh dari luar. Di sekeliling kampung biasanya dipagari dengan bambu (aur) berduri yang hidup yang tebal, atau dikelilingi oleh bandar atau aliran air yang cukup lebar dan dalam, atau juga dikelilingi oleh gundukan (onggokan) tanah yang di beberapa tempat juga disertai oleh batu-batu. Tidak jarang, pada kampung-kampung tertentu pagar hidup bambu (aur) berduri atau bandar/aliran air tersebut terdiri dari dua atau tiga lapis dengan ketebalan bambu hidup dan kedalaman air yang berbeda antara lapisan pertama dengan lapisan kedua. Pada masa Padri, di beberapa perkampungan Padri ditemukan juga adanya rumah-rumah jaga dan gerbang khusus tempat keluar masuk penduduk kampung. Salah satu contoh perkampungan Padri yang seperti benteng itu terdapat di Dalu-Dalu. Sketsa berikut menggambarkan kecanggihan struktur kampung Padri tersebut.

Menghancurkan bonjol atau koto serta perkampungan yang laksana benteng itu adalah salah satu strategi Belanda dalam Perang Padri. Berbagai cara dilakukan Belanda untuk menguasai dan menghancurkan benteng atau perkampungan itu. Dalam kenyataannya, salah satu penyebab kekalahan kaum Padri adalah dihancurkan atau dikuasainya benteng-benteng mereka oleh Belanda. Bahkan, salah satu berakhirnya Perang Padri, menurut salah satu versi yang dinarasikan oleh Belanda ditandai dengan jatuhnya benteng Padri di Bonjol tahun 1837.

Sebagaimana disebut di atas, sebagian besar benteng Belanda, bonjol atau koto telah hilang dan tidak meninggalkan jejak lagi. Namun informasi tentang lokasi dan keberadannya masih bisa ditemukan dalam sejumlah literatur dan ingatan kolektif anak nagari. Karena itu, dalam rangka 200 Tahun Perang Padri tahun ini, ada baiknya juga diadakan serangkaian kegiatan yang bisa mengaktualkan keberadaan benteng atau bonjol serta koto, yang pernah berperan penting dalam Perang Padri dulu. Misalnya mengadakan wisata sejarah ke benteng atau bonjol serta koto itu atau pelaksanaan upacara mengingat para pahlawan Padri di lokasi benteng atau bonjol serta koto, atau kegiatan-kegiatan lain yang mengingatkan kita akan keberadaan dan peran benteng atau bonjol serta koto dalam Perang Padri. Atau perlu juga dipertimbangkan oleh pemerintahan daerah, baik tingkat Provinsi atau Kabupaten untuk menghadirkan kembali (merekonstruksi atau merehabilitasi) benteng, bonjol atau koto-koto yang ada di daerah mereka, sehingga itu bisa menjadi bagian dari pembelajaran sejarah, serta sekaligus menjadi objek wisata. Semoga.

Sumber:

ANRI Swk 125/3, Jaarlijksch Verslag van het Sumatra’s West­kust 1819-1827.

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

Budhhingh, S.A., Neerlandsch Oost-Indie: Reizen Gedaan over het Jaar 1852-1857. Rotterdam: M. Wijt & Zonen, 1861.

Kielstra, E.B., “Sumatra’s Westkust van 1819-1825” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  36 tahun 1887, hal. 7-163.

Ludeking, E.W.A., Natuur-en Geneeskundige Topographie van Agam (Westkust van Sumatra). ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1867.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, enz.het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Sjafnir Aboe Naim, Naskah Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Stuers, H.J.J.L., de, Vestiging en Uitbreiding der Nederlan­ders ter Westkust van Sumatra (Vol. I dan II). Amster­dam: P.N. van Kampen, 1849 dan 1850.

Ditulis oleh Gusti Asnan

Perang Padri dan Pemerintahan Daerah Sumatra Barat

Perang Padri mempunyai arti yang penting bagi terbentuknya pemerintahan Sumatra Barat. Tidak hanya berperan dalam proses pembentukannya, Perang Padri menjadi iven historis yang penting bagi perluasan wilayah administratif, serta perluasan struktur dan aparatur pemerintahan Sumatra Barat. Perang Padri adalah salah satu dari sedikit perang di Indonesia yang diiringi dengan sangat banyak perubahan dalam berbagai komponen pemerintahan daerah di mana perang itu berlangsung.

Pada saat pemerintah Hindia Belanda mulai berkuasa tahun 1819, unit administratif yang ada di daerah ini dinamakan Residentie Padang. Unit administratif ini dipimpin oleh seorang Resident yang dibantu oleh seorang Asisten Residen, yang sekaligus berperan sebagai juru tulis. Wilayah yang menjadi bagiannya hanya mencakup kawasan sekitar Padang, Pariaman, Pulau Cingkuak, dan Air Haji. Aparatur pemerintahannya sangat terbatas karena wilayahnya juga terbatas.

Lukisan Tuanku Imam Bonjol sebagaimana dilampirkan dalam buku H.J.J.L. de Stuers, Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (Vol. II). (1850).

Luas wilayah seperti ini berlangsung selama tiga tahun. Tahun 1823 ada perubahan, dan perubahan itu berhubungan secara langsung dengan Perang Padri. Perubahan tersebut merupakan perubahan nama, luas wilayah, dan perubahan aparaturnya yang mulai melibatkan pejabat Urang Awak, serta pembentukan pemerintahahan bumiputra (Inlandsche Bestuur) di samping pejabat dan pemerintahan Eropa (Europesche Bestuur).

Melalui perubahan yang diundangkan bulan April 1823 nama Keresidenan diganti menjadi Residentie Padang en Onderhoorigheden (Keresidenan Padang dan Daerah-daerah Taklukannya). Dari namanya terlihat, bahwa wilayah yang menjadi bagian dari unit administratif ini telah diperluas dengan kawasan-kawasan yang telah dikuasai (ditaklukkan) oleh Padang sebagai pusat pemerintahan (melalui aksi militer). Di samping empat daerah yang telah disebut sebelumnya, wilayah Residentie Padang en Onderhoorigheden juga mencakup Kawasan sekitar Tanah Datar, Tanah Datar Di Bawah (Lintau dan Sekitarnya), Agam dan Limapuluh Kota. Tiga yang disebut terakhir belum sepenuhnya dikuasai oleh Belanda.

Mengapa Tanah Datar yang seutuhnya menjadi bagian dari keresidenan itu?  Apa hubungannya dengan Perang Padri?

Perang Padri pada awalnya adalah perang antara Belanda yang didukung oleh sejumlah orang Minang dalam menghadapi kaum Padri. Keadaan seperti ini berlangsung hingga tahun 1833, karena sejak tahun 1833 itu Perang Padri telah berubah menjadi perang antara Belanda dengan orang Minang secara keseluruhan.

Perang Padri bermula dari adanya permintaan bantuan kepada Belanda oleh wakil-wakil Kerajaaan Pagaruyung dan Suruaso dalam memerangi kaum Perang Padri. Permintaan bantuan itu diperkuat dengan adanya Perjanjian 10 Februari 1821 antara wakil pemerintah Belanda di Padang (Residen du Puys) dengan wakil-wakil Kerajaaan Pagaruyung (Daulat Yang Dipertuan Sutan Alam Bagagar), dan Saruaso (Jang dipertuan Radja Tangsir Alam dan Jang Dipertuan Sutan Kerajaan Alam), serta sejumlah penghulu dari Tanah Datar, yang salah satu isinya adalah para pemuka masyarakat dan rakyat yang menandatangani perjanjian itu akan membantu Belanda mengempur kaum Padri.

Menurut Kielstra, pada awal-awal perang Belanda menghadapi Padri mendapat bantuan sekitar 5.000 hingga 6.000 ‘gewapene Maleier”, anak-kemenakan para penghulu yang telah menyatakan kesetiaannya kepada Belanda. Sebagian besar “tentara lokal” ini berasal dari Batipuh, Singkarak, Saningkabakar, Bungo Tanjung, Pitalah, Tanjuang Barulak, Batusangkar, Sumpur, Malalo, Sambilan Koto dan Simawang. Mereka adalah anak-kemenakan dari para penghulu yang ikut menandatangai Perjanjian 10 Februari 1821.

Nagari-nagari inilah sesungguhnya yang dikatakan Tanah Datar yang menjadi bagian dari Keresidenan Padang dan Daerah-Daerah Taklukkannya itu. Itulah sebabnya mengapa hanya daerah Tanah Datar yang seutuhnya menjadi bagian dari wilayah keresiden yang baru dibentuk tahun 182 itu.

Hubungan antara Perang Padri dengan pemerintahan daerah juga terlihat dari dibentuknya dua daerah administratif setingkat District, yaitu District Padang dengan ibu kotanya Padang dan District Minangkabau dengan ibu kotanya Fort van der Capellen, yang masing-masing dipimpin oleh Asisten Residen. District Minangkabau mencakup semua daerah pedalaman yang disebut di atas, walaupun kekuasaan efektif administratifnya hanya di kawasan Tanah Datar semata.

Di samping District, juga dibentuk unit administratif yang dinamakan Hoodfdafdeeling. Ada dua Hoofdafdeeling yang dibentuk, yaitu Hoofdafdeeling Padang dan Hoofdafdeeling Minangkabau. Unit ini dikepalai oleh Hoofdregent. Berbeda dengan Asisten Residen yang merupakan orang Belanda, maka Hoofdregent dijabat oleh orang orang Minang. Hoofdregent Minangkabau diberikan kepada Sutan Alam Bagagar. Pengangkatannya sebagai pejabat tertinggi dalam barisan pemerintahan bumiputra ini sekaligus membuktikan adanya hubungan Perang Padri dengan pembentukan dan keberadaan pemerintah daerah. Seperti disebut di atas, Sutan Alam Bagagarsyah adalah satu penanda tangan Perjanjian 10 Februari 1821.

Kaitan antara Perang Padri dengan pemerintah daerah (terutama pada aparaturnya) juga terlihat dari pembentukan unit administratif Bumiputra setingkat Regentschap (Keregenan) yang dikepalai oleh Regen, Kelarasan yang dikepalai oleh Kepala Laras, dan Kenagarian yang dikepalai oleh Kepala Nagari. Para pejabat yang mengepalai unit-unit pemerintahan ini umumnya adalah para penghulun yang ikut menandatangani Perjanjian 10 Februari 1821 atau yang berperan aktif dalam membantu Belanda memerangi kaum Padri.

H.J.J.L. de Stuers, Residen Sipil dan Militer Padang dan Daerah Taklukannya yang memilih politik berdamai dengan Padri (untuk sementara waktu), selama Perang Diponegoro.

Tahun 1825, ketika jabatan Residen Sipil dan Militer dipegang H.J.J.L de Stuers, ada perubahan luas wilayah dan perombakan unit-unit administratif di daerah ini. Di samping Tanah Datar, Agam dan Limapuluh Kota, wilayah pemerintahan Residentie Padang en Onderhoorigheden diperluas hingga Barus di utara sampai Indrapura di selatan. Unit administratif Europesche Bestuut setingkat District ditiadakan dan diganti dengan Adeeling yang dikepalai oleh Asisten Residen. Ada tiga Afdeeling saat itu, yaitu:

Pertama, Zuidelijke Afdeeling (Afdeeling Selatan) yang meli­puti kawasan mulai dari Ujung Masang hingga Indra­pura. Ibu kotanya Padang

Kedua, Afdeeling Padangsche Bovenlanden (Afdeeling Da­rek) yang mencakup kawasan Tanah Datar, Agam dan Lima Puluh Kota. Ibu kota Afdeeling ini adalah Fort van der Capellen.

Ketiga, Noordelijke Afdeeling (Afdeeling Utara), yang me­liputi kawasan mulai dari Ujung Masang hingga Barus. Ibu kota dari Afdeeling ini adalah Tapanuli (Pulau Poncan).

Kecuali Padang, Pariaman, Pulau Cingkuak, Air Haji, dan Tanah Datar, hampir kesemua daerah lainnya, yang dikatakan sebagai bagian dari Keresidenan Padang dan Daerah-daerah Taklukannya ini masih belum dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Belanda. Perluasan wilayah ini lebih disebabkan oleh keputusan politik tingkat ‘nasional’ atau ‘internasional’, yaitu diserahkannya daerah-deaerah yang sebelumnya dikuasai Inggris kepada Belanda sebagai Realisasi dari Londonsche Tractaat (1824).

Sesuatu yang menarik, dan itu ada hubungannya dengan Perang Padri adalah dibentuknya tiga jabatan Komandan Sipil Militer untuk Afdeeling Padangsche Bovenlanden dan ketiga mereka diperbantukan kepada Asisten Residen Padang Darek. Ketiga Komandan Sipil dan Militer tersebut ditem­patkan di Agam, Simawang dan Pa­dang Gan­ting. Pen­ciptaan jabatan komandan sipil militer di tiga lokasi tersebut ber­kaitan erat de­ngan rumitnya tugas Asisten Residen Padang Darek akibat makin berkecamuknya Perang Paderi di kawasan pedalaman. Pengangkatan para pejabat tersebut memang ditujukan untuk memimpin dan memenangkan perang melawan kaum Padri.

Tahun 1826, masih oleh de Stuers, diadakan lagi perubahan dalam tata pemerintahan di daerah ini. Tahun itu Keresidenan Padang dan Daerah-Daerah Taklukannya dibagi menjadi empat Afdeeling, yaitu:

Pertama, Afdeeling Padangsche Benedenlanden yang meliputi kawas­an pantai, mulai dari Tiku hingga Tarusan dan ke arah daratan dinyatakan berbatas dengan kaki-kaki perbukitan.

Kedua, Afdeeling Padangsche Bovenlanden meliputi kawas­an pedalaman Sumatera Barat. Batas-batas Afdeeling ini antara lain: Sebelah utara berbatas dengan de­ngan Bonjol dan Agam, ke arah timur berbatas de­ngan Li­ma­puluh Kota dan Lintau, ke arah selatan ber­batas dengan Talawi dan ke arah barat dengan Bukit Baris­an.

Ketiga, Zuidelijke Afdeeling yang mencakup kawasan mulai dari Tarusan hingga Indrapura. Ke dalam Afdeeling ini juga dimasukkan Onderafdeeling der Eilanden, yaitu unit administratif yang baru dibentuk untuk meng­urus pulau-pulau yang terdapat di kawasan ba­rat Sumatera Barat. Pulau Batu dianggap seba­gai pulau utama sehingga di sana ditempatkan se­orang Gezag­hebber untuk On­der­­afdeeling ini.

Keempat, Noordelije Afdeeling, yang mencakup kawasan dari Ba­rus hingga Ujung Masang. Afdeeling ini dibagi la­gi menjadi empat Onderafdeelingen, yaitu: a). Barus; b). Tapanuli; c). Natal; d). Air Bangis.

Di samping berkaitan dengan pengembalian Pantai Barat oleh Inggris, perubahan pemerintahan daerah tahun 1826 itu juga berhubungan dengan gerak maju pasukan Belanda dalam perang melawan kaum Padri di daerah pedalaman. Wilayah yang dikuasai Belanda semakin luas, dan sebagian besar Agam serta Limapuluh Kota sudah mereka masuki.

Pada saat tentara Belanda semakin banyak meraih kemenangan di kawasan darek, meletus Perang Jawa. Batavia memutuskan untuk mengonsentrasikan kekuatannya guna mengakhiri perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro tersebut. Karena itu, sebagian besar tentara yang tengah berperang melawan Padri ditarik ke Pulau Jawa. Selama Perang Diponegoro berlangsung (1825-1830) nyaris tidak ada perang di Ranah Minang. De Stuers mengambil kebijakan berdamai dengan para petinggi Padri sehingga pada kurun waktu itu banyak dibuat perjanjian damai dengan kaum Padri. Kebijakan de Stuers ini juga dilanjutkan oleh penggantinya Mac Gilavry dan Elout.

Sikap politik seperti ini menyebabkan nyaris tidak ada perubahan dalam pemerintahan daerah, terutama pada jajaran Europesche Bestuur. Sebaliknya, ada perubahan yang cukup signfikan dalam barisan Inlandsche Bestuur. Posisi Sutan Alam Bagagarsyah sebagai Hoofdregent diturunkan menjadi Regen biasa. De Stuers juga memperbanyak jumlah Keregenanan, Kelarasan, dan Nagari. Belum diketahui jumlah pasti masing-masing unit pemerintah ini saat itu, tetapi menurut Westenenk ada sebanyak 17 Keregenan, dan menurut de Stuers ada 42 Kelarasan dan 80 Nagari yang diciptakan saat itu.

Penciptaan Nagari adalah sebuah fenomenan baru pada era pemerintahan de Stuers. Dalam laporan tahunannnya de Stuers menyebut bahwa dia merencanakan untuk membentuk 100 Nagari baru guna mendukung pemerintahannya. Namun yang terealisir hanya 80-an buah.

Berbeda dengan Nagari, yang sebetulnya telah merupakan unit sosial-politik ‘asli’ milik Minangkabau, Kelarasan dan Keregenan adalah bentuk baru di daerah ini. Unit-unit administratif ini memang diciptakan oleh Belanda untuk mendukung mesin kekuasaannya. Para pejabat Kepala Nagari, Kepala Laras, Regen atau juga Hoofdregent diangkat dan digaji oleh pemerintah. Sebagai konsekuensinya, mereka mesti patuh dan mengabdi kepada pemerintah.

Pada era pemerintahannya, de Stuers memang lebih banyak mengutak-atik pemerintah Inlandsche Bestuur yang umumnya para penghulu yang telah menyatakan takluk dan setia kepada pemerintah. Kelompok-kelompok inilah yang sesungguhnya berada dalam kendali serta kekuasaannya. Sebaliknya, seperti yang disebut di atas, de Stuers memilih politik ‘berdamai’ dengan kaum Padri. Keadaan seperti ini berlangsung sekitar tujuh tahun. Ketentuan seperti ini adalah salah satu penyebab mulai jauhnya jarak antara kepala-kepala penduduk bumiputra (Inlandsche Hoofden) dengan warganya, khususnya jarak antara Kepala Nagari dengan warga nagari.

Setelah Perang Diponegoro usai dan bala tentara Belanda dikirim kembali ke daerah ini, Belanda meninggalkan politik berdamai dengan Padri. Belanda yang semakin percaya diri seusai memenangkan perang melawan Diponegoro dengan segera meningkatkan tekanan serangan terhadap Padri. Dengan dukungan tentara serta peralatan tempur yang semakin lengkap, dan persediaan logistik yang memadai, Belanda meraih kemenangan demi kemenanganpada berbagai medan laga. Pada saat itulah dirasaka adanya kebutuhan terhadap aparatur dan struktur pemerintahan daerah yang lebih sempurna lagi. Maka tahun 1833 diadakankan perubahan tatata pemerintah daerah.

Perubahan, terutama sekali dilakukan pada penamaan Afdeling dan daerah-daerah yang menjadi bagian dari Afdeeling tersebut. Nama-nama Afdeeling dan daerah-daerah yang menjadi bagiannya adalah:

Pertama, Afdeeling Padang en Onderhoorigheden yang meli­puti kawasan sekitar Padang hingga Indrapura di se­la­tan. Afdeeling ini berada di bawah pimpinan se­orang Asisten Residen.

Kedua, Afdeeling Pariaman yang meliputi daerah-daerah Paria­man, Tiku, Danau, XII Koto Darek, Bonjol, Lubuk Sikaping serta Rao. Afdeeling ini ber­ada di bawah pimpinan seorang Komandan Sipil dan Militer.

Ketiga, Afdeeling Padangsche Bovenlanden yang meliputi dae­rah Agam, Limapuluh Kota, Buo dan XX Koto. Pim­pinan tertinggi dari Afdeeling ini adalah seorang Komandan Si­pil dan Militer.

Keempat, Afdeeling Natal en Onderhorigheden (termasuk Tapa­nuli) di bawah pimpinan seorang Penguasa Sipil dan Militer.

Kaitan antara penataan pemerintahan daerah dengan Perang Padri, terutama sekali terlihat dari perluasan wilayah yang menjadi bagian dari Afdeeling Pariaman. Ke dalam unit administratif ini dimasukkan Bonjol, Lubuk Sikaping serta Rao yang menjadi pusat perlawanan Padri sejak awal tahun 1830-an. Sedangkan Paria­man, Tiku, Danau, dan XII Koto Darek dijadikan sebagai bagian dari unit administratif ini karena daerah-daerah tersebut akan dimanfaatkan sebagai kawasan untuk mendukung mobilitas pasukan (tentara dan logistik) guna menggempur Padri di kawasan Bonjol, Lubuk Sikaping dan Rao.

Sejak awal 1830-an konsentrasi perlawanan Padri memang berada di kawasan utara. Bonjol yang kemudian dinamakan oleh Belanda sebagai Fort Cochius menjadi benteng terakhir perlawanan Padri. Karena itu, dikuasainya Bonjol atau ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol tanggal 16 Agustus 1837 dianggap sebagai akhir dari Perang Padri oleh penulis kolonial.

Segera setelah itu (29 November 1837) pemerintah kolonial melakukan perubahan dalam tatanan pemerintahan daerah. Status daerah ditingkatkan menjadi Gouvernement, dan dinamakan Gouvernement Sumatra’s Westkust. Ini adalah satu-satunya daerah administratif setingkat Gouvernement di Sumatra saat itu. Pemimpinannya digelari Civiele en Militaire Gouverneur (Gubernur Sipil dan Militer). Pada unit administratif ini ada dua Residentie, yang dibagi lagi menjadi beberapa Afdeelingen. Nama-nama lengkap unit-unit administratif itu adalah:

I. Residentie van Padang dibagi ke dalam lima Afdeelingen. Kelima Afdeelingen itu terdiri dari:

Pertama, Afdeeling van Padang (tempat kedudukan Residen) meli­puti daerah Padang, Nanggalo, XX Koto, Limau Manis, Lu­buk Kilangan, Bungus, Cindakir, Teluk Kabung, Pau (Standplaats van een controleur 4e kl.), Koto Tangah, Tarusan, Siguntur dan Pulut-pulut.

Kedua, Afdeeling van Pariaman yang terbagi lagi menjadi Paria­man dengan V Koto, Naras (Mangguang), Pa­ria­­man (Controleur kelas 1), VII Koto Ulakan; Tiku (Controleur kelas 3), Manggopoh, Gragahan, Lubuk Basung, XII Koto; Kayutanam (Controleur kelas 3) dengan Pakandangan dan Sintuk Lubuk Alung.

Ketiga, Afdeeling Pulau Cingkuak (Controleur kelas 3) dengan Bayang, Salido, Painan, Batangkapas, Tello, Taratta, Surantiah, Kambang, Palagai, Sungaitoro, Pangisan, Air Haji dan Indrapura.

Keempat, Afdeeling Pulau-pulau Batu (Controleur kelas 4).

Kelima, Afdeeling van Padangsche Bovenlanden yang dibagi ke dalam Onderafdeelingen: a). Padang Panjang (IX Koto, XX Koto, Batipuah) dengan seorang Controleur kelas 1 di Padang Pan­jang dan seorang Controleur kelas 2 di Singkarak; b). Fort van der Capellen (Tanah Datar dan Tanjung Alam) dengan seorang Controleur kelas 1 di Fort van der Capellen dan seorang Controleur kelas 4 di Tanjung Alam; c). Fort de Kock (Agam dan VII Koto) dengan 1 Con­troleur kelas 1 di Fort de Kock dan seorang Con­troleur kelas 4 di Palupuh; d). Matua (XII Koto dan Danau-districten) dengan se­orang Controleur kelas 2 di Matua, seorang Contro­leur kelas 3 di Bambang dan seorang Contro­leur kelas 4 di Maninjau; e). Payakumbuh (Limapuluh Kota dan Halaban) de­ngan seorang Controleur kelas 1 di Payakumbuh, 1 orang Controleur kelas 3 di Halaban, 2 orang Controleur kelas 4 di Fort van den Bosch (Suliki) dan Fort Veltman (Situjuh); f). Buo (Lintau dan Koto Tujuah) dengan seorang Controleur kelas 2 di Buo dan seorang Controleur kelas 4 di Tanjuang Ambalo (Ampalu?)

II. Noordelijke Residentie atau Residentie Air Bangis, terdiri dari lima Afdeelingen.

Pertama, Afdeeling van Air Bangis (tempat kedudukan Residen).

Kedua, Afdeeling van Pasaman dan Westerlijke Ophirdistricten, dengan se­orang Controleur kelas 2 (ditempatkan di Katia­gan) dan seorang Controleur kelas 1 di Parik Batu (atau Kinali).

Ketiga, Afdeling van Natal en Tapanuli dengan seorang Controleur kelas 1 di Natal dan seorang Controleur kelas 3 di Tapa­nuli.

Keempat, Afdeeling van Mandahiling en Angkola, dengan seorang Contro­leur kelas 2 di Koto Nopan dan seorang Controleur ke­las 3 di Angkola.

Kelima, Afdeeling Rao, Bonjol en Oosterlijke Ophirdistricten, dengan seorang Controleur kelas 1 di Rao, 1 Controleur ke­las 2 di Bonjol (Kota General Cochius), 1 Controleur ke­las 3 di Talu atau Malampah, 1 Controleur kelas 4 di Lubuk Sikaping.

Dari penataan pemerintahan di atas terlihat, bahwa kawasan bagian utara mendapat porsi yang lebih banyak. Bahkan kawasan Tapanuli mulai dimasukkan dan ditata dengan rinci. Unit-unit administratif yang lebih rendah juga lebih banyak di kawasan itu. Ini tentu berhubungan dengan upaya Belanda yang masih mengejar sejumlah pemimpin Padri, yang masih aktif melakukan perlawanan di kawasan tersebut. Dan memang kenyataannya hingga tahun 1842, sejumlah perlawanan dari tokoh-tokoh Padri tetap terjadi di kawasan utara atau Mandahiling hingga Rokan Hulu (dan juga di wilayah Darek, di pedalaman Minangkabau). Bahkan, dalam sejumlah literatur dikatakan bahwa Perang Padri sesungguhnya baru berakhir tahun 1842, seiring dengan berakhirnya perlawanan Rakyat Batipuh.

Sehubungan dengan itu, sejak tahun 1837 hingga 1842 diadakan sejumlah perubahan dalam pemerintahan daerah. Hasil dari beberapa penataan itu, maka tahun 1842, Gouvernement Sumatra’s Westkust terdiri dari tiga Keresidenan dan 14 Afdeelingen, serta 88 Districten. Dengan rincian sebagai berikut: 1). Keresidenan Padangsche Benedenlanden (4 Afdeeling dan 35 District); 2). Keresidenan Padangsche Bovenlanden (3 Afdeeling dan 18 District); 3). Keresidenan Tapanuli (7 Afdeeling da 36 District).

Dari data di atas sangat terlihat, bahwa pasca-penaklukan Padri, ikhtiar utama Belanda adalah memperluas kekuasan di kawasan utara (Mandahiling dan Tapanuli, serta di kawasan pantai). Dari data di atas juga terlihat, bahwa pemerintah memperbanyak unit-unit administratif yang lebih rendah tingkatannya. Ini berarti sasaran utama penataan pemerintahan saat itu adalah untuk menegakkan rust en orde (ketertiban dan keteraturan), yang sasaran utamanya adalah penduduk biasa.  Dan dalam kenyataannya, pasca-1842, perlawanan atas nama Padri memang tidak ada lagi, dan kalau ada penataan dan perubahan pemerintahan daerah selepas tahun 1842, bisa dikatakan tidak ada kaitannya dengan anasir Padri.

Sejak usainya Perang Padri umumnya dan selepas tahun 1842 khususnya, jalannya pemerintahan daerah Sumatra Barat memang memperlihatkan arah yang berbeda. Penataan-penataan dan perubahan-perubahan yang dilaksanakan lebih banyak mengarah pada upaya pengeksploitasi ekonomi daerah. Eksploitasi ekonomi bisa dilakukan kalau adanya ketertiban dan keteraturan. Upaya penegakan rust en orde ini trnyata juga menjadi alasan diadakannya sejumlah penataan dan perubahan pemerintahan daerah selepas tahun 1842. Pemerintahan daerah Sumatra Barat, memang sebuah pemerintah yang sangat dinamis, senantiasa berubah. Bahkan bisa dikatakan bahwa daerah ini adalah salah satu daerah yang paling dinamais di Indonesia. Tidak percaya, cobalah simak tulisan-tulisan lainnya dalam blog ini.

Sumber:

ANRI Swk 125/3, Jaarlijksch Verslag van het Sumatra’s West­kust 1819-1827.

Gusti Asnan, Pemerintahan Sumatra Barat: Dari VOC hingga Reformasi. Yogyakarta: Dian Pustaka, 2006.

Kielstra, E.B., , “Sumatra’s Westkust van 1819-1825” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  36 tahun 1887, hal. 7-163.

 — , “Het Onstaan van den Padri-Oorlog” dalam Indische Militaire Tijdschrift, II, 1887, hal. 224-248.

Rusli Amran, Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Stuers, H.J.J.L.de, Vestiging en Uitbreiding der Nederlan­ders ter Westkust van Sumatra (Vol. I dan II). Amster­dam: P.N. van Kampen, 1849, 1850.

Westenenk, L.C., “De Inlandsche Bestuurhoofden ter Sumatra’s Westkust” dalam Koloniaal Tijdschrift, No. 2, I & II, 1913.

Ditulis oleh Gusti Asnan