Category: Sejarah Perang

Perang Padri dan Bagi-Bagi Jabatan pada Pemerintahan Daerah

Bagi-bagi jabatan atau pemberian jabatan oleh pejabat yang memenangkan kontestasi politik bukanlah hal yang baru di Indonesia. Penciptaan jabatan atau posisi baru dalam struktur pemerintahan yang diperuntukkan bagi orang yang membantu pemenangan pejabat atau untuk anggota ‘tim sukses’ oleh pejabat yang berkuasa bukan pula hal yang baru di negeri ini. Hal ini nampaknya telah menjadi tradisi dan memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan oleh banyak pejabat serta dalam banyak kesempatan di masa lampau.

Kolonialis Belanda adalah salah satu ‘sosok’ yang ikut-serta memperkenalkan dan mentradisikan bagi-bagi jabatan dan penciptaan jabatan  baru untuk para pendukungnya, serta Perang Padri adalah sebuah iven historis, di mana ‘tradisi’ ini dengan sangat nyata dipraktikkan.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan bagaimana tradisi bagi-bagi jabatan dan penciptaan jabatan baru dalam struktur pemerintahan daerah diperkenalkan oleh pejabat Belanda pada masa Perang Padri. Sehubungan dengan itu ada beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini: pertama, mengapa pejabat Belanda membagi-bagi atau memberikan jabatan kepada para pendukungnya? Kepada siapa jabatan-jabatan itu diberikan? Jabatan-jabatan apa yang diciptakan untuk para pendukung tersebut? Bagaimana pola dan strategi bagi-bagi jabatan oleh para pejabat itu? Dan terakhir bagaimana tradisi bagi-bagi jabatan atau penciptaan jabatan tersebut dalam perjalanan sejarah Sumatra Barat (Minangkabau) secara umum?

II

Bagi-bagi jabatan oleh pejabat Belanda pada masa Perang Padri berhubungan erat dengan kerjasama yang mereka lakukan dengan beberapa tokoh daerah dan penciptaan jabatan-jabatan baru ada hubungannya dengan pembentukan unit administratif pemerintahan (reorganisasi pemerintahan) oleh Belanda di daerah ini. Namun, di atas dari semua itu, bagi-bagi jabatan dan penciptaan jabatan-jabatan baru sangat nyata ‘nuansa balas budi’ oleh pejabat Belanda kepada orang-orang yang telah membantunya.

Keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, secara khusus, ada hubungannya dengan permintaan bantuan yang diajukan oleh keturunan Raja Pagaruyung dan penandatangan Perjanjian 10 Februari 1821. Permintaan bantuan yang dilakukan berulang-ulang kali itulah yang akhirnya direspon  oleh Du Puy, yang saat itu menjabat sebagai Residen Padang. Respon itu kemudian diwujudkan dalam sebuah perjanjian lima pasal yang ditandatangani oleh Daulat Yang Dipertuan Sutan Alam Bagagar Syah dari Pagaruyung, Yang Dipertuan Raja Tangsir dari Suruaso, Yang Dipertuan Sutan Kerajaan Alam dari Suruaso, serta 12 penghulu yang mewakili 108 penghulu lainnya di Tanah Datar dan sekitarnya.

Dalam perjanjian tersebut dinyatakan beberapa hal, di antaranya ara penghulu dari negeri-negeri di bekas Kerajaan Minangkabau akan menyerahkan Pagaruyung, Sungai Tarab dan Suruaso, serta negeri-negari lainnya di dalam kerajaan Minangkabau kepada pemerintah Hindia Belanda, serta pemerintah Hindia Belanda akan menaklukkan negeri-negeri yang diserahkan itu, dan melindungi penduduk negeri-negeri tersebut dari kaum Padri, serta mengusir kaum Padri dan mengembalikan ketentraman di pedalaman. Di samping itu juga disepakati bahwa para penghulu tersebut akan menyediakan kaum lelaki untuk menjadi kuli pembawa barang perlengkapan serdadu Belanda dan menyediakan makanan.

Dalam praktiknya, kaum penghulu juga mengerahkan anak kemenakan mereka untuk membantu Belanda memerangi kaum Padri. Sebagaimana dilaporkan Stuers, Nahuijs, Boelhouwer, Lange dan sejumlah penulis lainnya, ada ribuan anak kemenakan penghulu tersebut yang menyertai Belanda memerangi kaum Padri.

Perjanjian 10 Februari 1821 adalah dokumen yang melegitimasi Belanda melakukan ekspansi politik ke pedalamaman Minangkabau. Dan dukungan anak kemenakan kaum penghulu itulah yang menjadi salah satu faktor yang membantu Belanda sukses mendesak kaum Padri dan akhirnya memenangkan perang.

Seiring dengan kemenangannya melawan Padri, Belanda memperluas wilayah administratifnya ke daerah pedalaman. Perluasan wilayah itu diwujudkan dengan penggantian nama Residentie van Padang menjadi Residentie van Padang en Onderhoorigheden (Keresidenan Padang dan Daerah-daerah Taklukkannya). Perluasan daerah administratif, yang juga bisa dikatakan sebagai reorganisasi pemerintahan daerah tahun 182 ini, merupakan perluasan wilayah Residentie van Padang (yang hanya mencakup daerah sekitar Padang, Pariaman, Air Haji, dan Pulau Cingkuak) ditambah dengan daerah Tanah Datar dan sebagian Agam.

Tahun 1825 dan 1833 karena daerah yang berhasil dikuasai semakin luas, maka wilayah yang menjadi bagian dari daerah administratif Residentie van Padang en Onderhoorigheden juga semakin luas. Pada tahun 1833, walupun belum dikuasai sepenuhnya, Belanda telah memasuki hampir seluruh wilayah Minangkabau (Sumatra Barat) dan sebagian Tapanuli bagian selatan.

Perluasan daerah administratif atau reorganisasi pemerintahan pada masa Perang Padri memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah pemerintahan daerah Sumatra Barat. Arti penting yang dihadirkannya adalah dilibatkannya orang Minang dalam jajaran pemerintahan dan diciptakannya sejumlah jabatan baru dalam struktur pemerintah daerah, jabatan yang baru atau posisi yang belum pernah dikenal sebelumnya di daerah ini.

Proses pengikutsertaan orang Minang dalam pemerintahan daerah serta penciptaan jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan daerah ini juga memiliki dinamika yang khas. Dikatakan khas karena adanya sejumlah pejabat Belanda dengan kebijakan yang berbeda dalam proses bagi-bagi jabatan dan penciptaan jabatan dalam pemerintahan daerah ini.

III

A.T. Raaff adalah pejabat Belanda (Resident van Padangsche Onderhoorigheden) yang pertama kali membagi-bagi jabatan kepada sejumlah Urang Awak, dan Raaff sekaligus menjadi tokoh pertama yang menciptakan jabatan-jabatan tertentu kepada Urang Awak. Satu tokoh yang mendapat hadiah jabatan itu adalah Sutan Alam Bagagar Syah. Tidak diragukan lagi, Sutan Alam Bagagar Syah dihadiahi jabatan karena perannya dalam mengundang Belanda agar mau memerangi kaum Padri, serta perannya sebagai salah satu penandatangan Perjanjian 10 Februari 1821 yang melempangkan jalan bagi Belanda untuk menguasai Minangkabau serta melakukan aksi militer memerangi kaum Padri.

Raaff juga dianggap sebagai pejabat yang pertama kali menciptakan jabatan yang baru, jabatan yang belum pernah ada sebelumnya dalam struktur pemerintahan daerah Sumatra Barat (Minangkabau). Setidaknya ada tiga jabatan baru yang diciptakan Raaff untuk pendukungnya: pertama, jabatan Hoofdregent (Regen Kepala); kedua, jabatan Regent (Regen); ketiga, jabatan Larashoofd (Kepala Laras). Di samping ketiga jabatan ini ada dua lagi jabatan yang diakui Raaff, yakni Dorphoofd (Kepala Nagari) dan Kepala Korong (Gehucht).

Tiga jabatan yang disebut pertama tidak pernah ada dalam struktur pemerintahan daerah (Hindia Belanda) di Minangkabau (Pantai Barat Sumatar) sebelumnya dan juga tidak pernah ada dalam struktur pemerintahan tradisional Minangkabau sebelumnya. Sedangkan jabatan Dorphoofd (Kepala Nagari) dab Gehuchthoofd (Kepala Korong/Kampung) sudah dikenal orang Minang sebelumnya.

Hoofdregent mengepalai sebuah wilayah yang dinamakan Hoofdafdeeling, Regent mengepalai daerah setingkat Regentschap, Larashoofd mengepalai Laras (Kelarasan) daerah yang terdiri beberapa nagari, sedangkan Dorfhoofd mengepalai daerah setingkat nagari, dan Gehuchthoofd mengepalai Korong/Kampung).

Ada dua Hoofdafdeelingen saat pertama kali diperkenalkan, yakni Hoofdafdeeling van Padang (yang merupakan gabungan dari empat Regentschappen yaitu 1. Padang, 2. Pariaman, 3. Pulau Cingkuak dan 4. Air Haji) serta Hoofdafdeelingvan Minangkabau (yang terdiri dari empat Regentschappen yaitu 1. Tanah Datar, 2. Tanah Datar Di Bawah (Lintau), 3. Agam, 4. Limapuluh Kota).

Sutan Alam Bagagar Syah dihadiahi jabatan sebagai Hoofderegent van Minangkabau dan sekaligus menjadi Regent van Tanah Datar. Dia juga dianugerahi gelar Raja Alam Minangkabau dengan gaji antara f.300,- sampai dengan f.400,- per bulan.

Walaupun dibentuk empat Regentschappen, namun karena kekuasaan Belanda belum sempurna di kawasan pedalaman, maka jabatan Regen Tanah Datar Di Bawah (Lintau) dan Regen Limapuluh Kota masih ditiadakan.

Belum utuhnya kekuasaan Belanda di daerah pedalaman menyebabkan pemberian jabatan untuk para pendukung Belanda lebih tertumpu di Tanah Datar dan sebagian Agam. Itu pulalah sebabnya hingga tahun 1825 jabatan Kepala Laras baru bisa diberikan kepada para penghulu di dua daerah tersebut. Menurut Kielstra sampai tahun 1825 ada sebanyak 23 Kepala Laras yang diangkat oleh Belanda di Tanah Datar dan 7 Kepala Laras di Agam.  Banyaknya Kepala Laras yang diangkat di Tanah Datar sangat beralasan, karena para penghulu daerah itulah yang ikut-serta menandangtangani Perjanjian 10 Februari 1821 dan dengan sungguh-sungguh mengerahkan anak kemenakan mereka membantu Belanda memerangi kaum Padri.

Informasi mengenai jumlah Kepala Laras tahun 1825 di atas diberikan oleh de Stuers, yang saat itu menjabat Residen Padang dan Daerah Taklukannnya.

Masa pemerintahan de Stuers juga memberikan informasi kepada kita tentang keberadaan Kepala Nagari dalam pemerintahan daerah. Stuers menjadikan nagari sebagai ujung tombak pemerintahan daerah. Karena itu, di samping mengakui keberadaan Nagari dan Kepala Nagari yang telah ada sebelumnya, Stuers juga pernah berupaya membentuk 80 nagari baru di daerah ini (namun karena kondisi belum memungkinkan, dalam artian kekuasaan Belanda belum utuh, maka hanya sekitar 30-an yang terwujud). Jabatan Kepala Nagari umumnya diberikan kepada para penghulu yang ikut menandatangani Perjanjian 10 Februari 1821 dan juga penghulu yang aktif mendukung kampanye militer Belanda mengganyang Padri.

Di samping memfokuskan perhatian pada Kepala Nagari dan unit pemerintahan setingkat Nagari di daerah pedalaman, Stuers juga tercatat sebagai Residen yang aktif membagi-bagi jabatan serta menciptakan jabatan Regen di kawasan pantai. Pada masa pemerintahannyalah dibentuk Regentschap Indrapura dan Pariaman.

H.J.J.L. de Stuers, Salah Seorang Resident van Padang en Onderhoorheden yang Terlibat Aktif dan bagi-bagi Jabatan dan Penciptaan Jabatan Baru untuk Para Pendukung Belanda di Sumatra Barat (Minangkabau)

Memasuki tahun 1830-an bagi-bagi jabatan tetap dilanjutkan oleh pejabat Residen yang berkuasa saat itu, dan Elout (1831-1834) tercatat sebagai Residen yang paling royal memberi jabatan kepada pendukungnya. Setakat ini, dari sumber yang tersedia, setidaknya ada tiga jabatan Regen yang diberikan dan diciptakannya di Minangkabau pada tahun-tahun tersebut. Ketiga jabatan itu diberikan kepada Tuanku Mudo yang dipercaya sebagai Regen Bonjol, Tuanku Halaban sebagai Regen Halaban dan Tuanku Batipuh (Kali Raja Asal Pariangan) sebagai Regen Batipuah.

Bagi-bagi jabatan ini juga dilakukannya di daerah Tapanuli yang saat itu menjadi bagian Residentie Padang en Onderhoorigheden. Jabatan Regen diberikan kepada Raja Gadombang yang diakui Belanda sangat setia dan sungguh-sungguh membantu pemerintah memerangi kaum Padri. Raja Gadombang tercatat sebagai sosok yang juga mengerahkan ribuan warga membantu Belanda memerangi kaum Padri.

Pada era Elout, gaji yang diberikan kepada Regen ternyata tidak sama besarnya. Gaji tersebut bervariasi antara f.250,- hingga f.500,- per bulan. Gaji yang paling besar diterima oleh Regen Batipuh, kemudian Raja Gadombang dan yang paling sedikit adalah Regen Halaban.

Gaji Kepala Laras, baik pada masa pemerintahan Raaff, Stuers atau Elout berkisar antara f.40,- hingga f.100,- per bulan. Sedangkan gaji Kepala Nagari berkisar antara f.20,- sampai dengan f.30,- per bulan.

Gaji Hoofdregent,  Regen, Kepala Laras dan Kepala Nagari dianggap sangat besar untuk saat itu. Di samping gaji, para pejabat tersebut juga mendapat fasilitas yang lainnya seperti adanya pembantu yang digaji oleh pemerintah serta kemudahan lain, seperti hak-hak istimewa dalam tata pemerintahan (politik) dan sosial-kemasyarakatan lainnya.

IV

Ada perbedaan yang cukup menarik dari bagi-bagi jabatan yang diberikan oleh tiga residen daerah ini. Raaff memberikan jabatan kepada sosok-sosok yang berperan-serta secara langsung mengundang dan menandatangani perjanjian yang memungkinkan Belanda terlibat dalam Perang Padri. Raaff sangat menghargai Alam Bagagar Syah sehingga diberi jabatan yang paling tinggi (Hoofdregent van Minangkabau) dan sekaligus menjadi Regent van Tanah Datar kepada Alam Bagagar Syah.

Raaff nampaknya masing menganggap raja sebagai lembaga dianggap bertuah dan memiliki peran yang besar dalam upaya melempangkan jalannya melakukan ekspansi politik ke daerah pedalaman.

Bagi-bagi jabatan para era Raaff masih terbatas di daerah Tanah Datar dan sebagian Agam.

Berbeda dengan Raaf, Stuers lebih memokuskan pemberian jabatan kepada Kepala Nagari. Stuers berkeinginan menjadi nagari sebagai ujung tombak pemerintahannya dan sekaligus garda terdepan dalam upanya pemerintah melawan Padri. Di mata Stuers para Kepala Nagari inilah yang paling langsung berhubungan dengan warga (penduduk). Karena itulah, di samping melanjutkan keberadaan Kepala Nagari yang telah ada sebelumnya, Stuers berupaya menciptakan sebanyak 80 Kepala Nagari (yang teralisir hanya sekitar 30-an).

Seperti yang disebut di atas, Stuers juga memberikan perhatian yang besar bagi pengangkatan Kepala Laras. Pada masa pemerintahannyalah keberadaan dan informasi mengenai Kepala Laras betul-betul nyata dan bisa ditemukan. Stuers memandang bahwa Kepala Laras adalah pejabat yang penting dalam membantu menjalankan kebijakan politik dan ekonomi pemerintah daerah.

Politik ‘Pro-Kepala Nagari’ dan ‘Pro-Kepala Laras’ Stuer ini juga terlihat dari keputusannya menghilangkan jabatan Hoofdregent dan menghapuskan keberadaan Keregenan Tanah Datar Di Bawah (Lintau) dan Keregenan Limapuluh Kota, serta tidak mengangkat satupun Regen sampai akhir masa jabatannya.

Tidak hanya menghilangkan jabatan Hoofdregent yang diberikan kepada Sutan Alam Bagagarsyah, Stuers juga meniadakan keberadaan Raja dan Kerajaan Minangkabau. Dengan kata lain, Stuers betul-betul tidak menghargai keberadaan pejabat dan jabatan pada level atas dalam struktur pemerintahan daerah.

Satu lagi kebijakan politik Stuers adalah membentuk Keregenan Indrapura dan Pariaman. Pembentukan kedua Keregenan ini ada hubungannya dengan pengurangan tensi, atau ketegangan antara Belanda dengan kaum Padri. Sebab sejak tahun 1825 ada pengurangan jumlah tentara Belanda di daerah ini. Sejak tahun itu sebagian tentara Belanda, bahkan tentara pilihan, dikirim ke Pulau Jawa untuk mengakhiri pelawanan Pangeran Diponegoro. Dalam keadaan minim tentara itulah Stuers cenderung mengalihkan aksi militer dan kebijakan politik (termasuk pengangkatan pejabat dan pembentukan unit administratif yang baru) ke kawasan pantai barat. Pada saat itu pulalah Stuers berupaya menghidupkan aktivitas niaga di kawasan pantai barat, di mana Keregenan Indrapura dan Pariaman berada.

Kebijakan bagi-bagi jabatan yang dijalankan Residen Elout sangat berbeda dari apa yang dipraktikkan Raaff dan Stuers. Elout cenderung menghadiahi orang yang betul-betul membantunya melawan kaum Padri dan cenderung untuk memberikan jabatan setingkat Regen. Mereka adalah orang-orang yang membantu Belanda di daerah-daerah yang hingga akhir 1820an relatif belum jatuh ke tangan Belanda, seperti Tuanku Muda menjadi Regen Bonjol, Tuanku Halaban, Intan Bekati menjadi Regen Halaban dan Tuanku Batipuh, Kali Raja Asal Negeri Pariangan sebagai Regen Batipuh. Mereka adalah orang-orang yang ‘pasang badan’ atau turun langsung ke medan laga menghadapi kaum Padri atau memberikan nasihat yang membantu Belanda ‘menjinakkan’ kaum Padri. Bila dilihat dari gelar Regen Bonjol, Halaban, dan Batipuh yakni Tuanku Muda, Tuanku Halaban, dan Tuanku Batipuh terlihat juga kecendrungan lain dari Elout, yakni memberikan jabatan Regen kepada ulama (setidaknya sosok yang memiliki pengaruh atau pernah menjadi bagian dari kaum Padri). Tuanku adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman agama yang tinggi.

Bisa dikatakan bahwa jabatan Regen dihadiahkan Elout kepada sosok-sosok yang nyaris tidak ada kaitannya dengan undangan kepada Belanda untuk masuk ke Minangkabau serta penandatanganan Perjanjian 10 Februari 1821. Tidak hanya itu, Elout bahkan menganggap tidak ada artinya bantuan yang diberikan oleh para ‘supporter’ atau ‘tim sukses’ generasi awal mereka. Penihilan bantuan mereka itu antara lain terlihat dari ditangkap serta dibuangnya Sutan Alam Bagagarsyah ke Batavia karena dituduh berkianat kepada Belanda (tuduhan ini kemudian dianulir karena dianggap tidak terbukti  oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Stuers).

Demikianlah fenomena bagi-bagai jabatan dan penciptaan jabatan baru pada masa Perang Padri yang sangat dinamis dan sarat kepentingan.

V

Dari gambar di atas bisa dikatakan bahwa fenomena bagi-bagi jabatan dan penciptaan jabatan baru marak dilakukan pada masa Perang Padri. Namun perlu juga dipahami, bahwa fenomena ini bukanlah hal yang betul-betul terjadi di Sumatera Barat (Minangkabau) pada masa Perang Padri dan bukan pula fenomena yang terakhir dipraktikkan pada masa Perag Padri. Fenomena bagi-bagi jabatan dan penciptaan jabatan-jabatan baru ternyata telah diperkenalkan oleh Belanda pada masa sebelum Perang Padri dan tetap dilanjutkan pada era setelah Perang Padri.

Pemberian jabatan kepada Urang Awak, dengan jabatan yang bergengsi tinggi, dilakukan oleh Belanda (VOC) tahun 1667, yakni satu tahun setelah kompeni itu berkuasa di daerah ini. Jabatan itu diberikan kepada Orang Kaya Kecil, satu dari delapan penghulu di Padang, yang tahun 1663 pergi ke Batavia untuk mengundang dan meminta bantuan VOC mengusir Aceh dari daerahnya. Atas undangannya itulah VOC memiliki semacam ‘mandat’ melakukan aksi militer memerangi dan mengusir Aceh dari Padang khususnya dan Pantai Barat Sumatra pada umumnya.

Setelah berhasil mendepak Aceh, VOC menganugerahi Orang Kaya Kecil gelar Panglima dengan ‘honorable inkomste’ (penghasilan/gaji penghormatan) sebesar 15 kati lada atas setiap 330 kati lada yang diekspor dari kawasan ini.

VOC tidak hanya menganugerahi gelar pada Orang Kaya Kecil, tetapi juga kepada delapan penghulu yang ikut mendukung berkuasanya kompeni tersebut di daerah ini. Seiring dengan perjalanan waktu, seiring pula dengan semakin banyaknya bantuan yang diberikan oleh penghulu di kota itu, maka tahun 1730 jumlah penghulu ditingkatkan menjadi 12 dan salah seorang dari mereka dianugerahi gelar Datuk Bendahara. VOC juga menentukan bahwa bila Panglima berasal dari suku penganut tradisi Koto Piliang maka Datuk Bendahara haruslah bagian dari tradisi Bodi Caniago.

Sesungguhnya, sebelum Belanda, praktik pemberian gelar ini telah dilakukan oleh Aceh. Bahkan, gelar Panglima itu sendiri diadopsi VOC dari gelar yang diberikan pengausa Aceh terhadap pejabat bumiputera tertinggi yang mewakinya di kota Padang.

Jadi bagi-bagi atau pemberian jabatan telah dilakukan di daerah ini sejak waktu yang jauh di masa lampau. Dan bagi-bagi jabatan ditujukan kepada sosok-sosk yang mendukung serta membantu pejabat atau pemerintah yang berkuasa.

Setelah Perang Padri usai, bagi-bagi atau penciptaan jabatan baru tetap dilanjutkan oleh pejabat Belanda. A.V. Michiels yang menjadi Gouverneur van Sumatra’s Westkust antara tahun 1837 sampai 1849 misalnya memperkenakan jabatan Penghulu Kepala yang diciptakan untuk mengepalai sebuah Nagari. Jabatan ini, sebagian didasarkan pada hak waris secara tradisional dan sebagian lagi ditentukan oleh keputusan yang ditetapkan oleh pejabat (Belanda) yang akan mengangkatnya. Gubernur van Swieten (1849-1858) melanjutkan praktik pemberian gelar Tuanku Laras dan Penghulu Kepala serta penciptaan jabatan baru. Van Swiete memperkenalkan jabatan baru yang dinamakan Penghulu Suku Rodi.

Berbeda dengan bagi-bagi jabatan pada masa Perang Padri yang diberikan kepada orang-orang yang membantu pemerintah memerangi kaum Padri, maka pemberian jabatan pada era pasca-Padri diperuntukan bagi figur-figur yang membantu pemerintah menyukseskan jalannya pemerintahan serta kebijakan politik ekonomi pemerintah, seperti praktik Tanam Paksa Kopi yang diperkenalkan tahun 1847.

Pola pemberian jabatan kepada orang-orang yang membantu pejabat khususnya dan pemerintah umumnya tetap berlanjut pada awal abad ke-20 hingga beberapa waktu belakangan di Sumatra Barat. Ada banyak kasus dan contoh serta ada banyak sumber untuk itu. Fenomena ini adalah pengalaman sejarah yang sangat menarik dan penting untuk diungkapkan. Dengan mempelajari pengalaman masa lampau itu diharapkan akan lebih mudah memahami praktik bagi-bagi atau pemberian jabatan kepada para pendukung atau ‘tim sukses’ yang marak dilakukan akhir-akhir ini. Mudah-mudahan ada sejarawan atau peminat sejarah yang ingin mengkaji serta mengungkapkan fenomena ini dengan sungguh-sungguh dan lebih komprehensif. Semoga.

Sumber:

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

Kielstra, E.B., “Sumatra’s Westkust van 1836-1840” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  39 tahun 1890, hal. 127-21; 263-348.

“Sumatra’s Westkust van 1833-1835” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  38 tahun 1889, hal. 467-514.

 — , “Sumatra’s Westkust van  1826-1832” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  37, tahun 1888, hal. 216-380.

— , “Sumatra’s Westkust van 1819-1825” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  36 tahun 1887, hal. 7-163.

Lange, H.M., Het Nederlandsch Oost-Indische Leger ter Weskust van Sumatra (1819-1845) (I). ‘s-Hertogenbosch: Gebroeders-Muller, 1854.

Muhammad Radjab, Perang Padri di Sumatera Barat (1803-1838). Djakarta: Balai Pustaka, 1964.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, enz. het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Sjafnir Aboe Naim, Naskah Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Stuers, H.J.J.L. De, Vestiging en Uitbreiding der Nederlan­ders ter Westkust van Sumatra (Vol. I dan II). Amster­dam: P.N. van Kampen, 1849, 1850.

Westenenk, L.C., “De Inlandsche Bestuurhoofden ter Sumatra’s Westkust” dalam Koloniaal Tijdschrift, No. 2, I & II, 1913.

Ditulis oleh: Gusti Asnan

Wabah dan Penyakit Pada Masa Perang Padri

Perang Padri adalah perang yang sarat dengan kekerasan. Tujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam perang itu adalah memenangkan pertempuran. Untuk menang dihalalkan segala macam cara, termasuk membunuh atau mencederai lawan. Tekad masing-masing pihak ini mengakibatkan jatuhnya korban. Ada banyak korban jiwa, harta dan benda dalam perang yang berlangsung sekitar dua puluh tahun tersebut. Sayangnya, sampai saat ini, belum atau tidak diketahui berapa banyak jiwa yang melayang dan tidak diketahui pula berapa jumlah orang yang luka-luka atau cacat akibat perang tersebut. Namun dari berbagai sumber yang sampai ke tangan kita, bisa dipastikan jumlahnya pasti mencapai ribuan orang.

Perang tidak saja mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan mengakibatkan luka atau cacat tubuh, tetapi juga menyebabkan terusirnya banyak warga dari kampung (nagari)nya, rusaknya atau hancurnya rumah, mesjid, sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana sanitasi, kesukaran-kesukaran ekonomi, merosotnya kesejahteraan warga, serta kacaunya sistem, struktur dan praktik sosial-budaya. Berbagai dampak perang tersebut, secara langsung atau tidak, berpengaruh terhadap kesehatan warga. Dengan kata lain, kesehatan warga menjadi menurun. Tidak diragukan lagi, bahwa pada masa Perang Padri ada banyak warga yang sakit. Warga sakit karena daya tahan tubuh mereka yang berkurang sehingga tidak mampu melawan bibit penyakit yang sudah umum menjangkiti warga. Di samping itu, mereka sakit karena berkembangnya berbagai penyakit dan wabah di tengah masyarakat.

Setakat ini, persoalan penyakit atau wabah yang berkembang selama Perang Padri nyaris belum pernah dikaji atau diungkapkan oleh sejarawan atau peminat sejarah. Padahal, aspek ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iven historis tersebut dan nyata adanya pada saat itu. Penyakit dan wabah adalah ‘siksaan’ lain yang dialami warga pada saat perang berlangsung, dan ini sesungguhnya sebuah aspek perang yang sangat layak diungkapkan dan dikemukakan.

Tulisan ini mencoba menampilkan beberapa penyakit dan wabah yang dialami warga dan melanda Sumatra Barat pada masa berlangsungnya Perang Padri. Karena itu beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah: pertama, penyakit-penyakit apa sajakah yang meruyak pada masa Perang Padri?; kedua, wabah apakah yang melanda Sumatra Barat selama masa Perang Padri? Mengapa penyakit atau wabah tersebut bisa muncul dan bagaimana warga daerah atau tentara (pemerintah) Belanda mengatasinya?

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyan ini, pada bagian berikut akan disajikan beberapa penyakit yang lazim dikenal atau menjangkiti warga Sumatra Barat.

II

Sebagaimana diketahui, penyakit adalah sesuatu yang menyebabkan atau terjadinya gangguan yang berbahaya pada makhluk hidup, yang umumnya terkait dengan tanda atau gejala tertentu dan berbeda dari cidera fisik. Penyakit juga sering dipahami sebagai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau kelainan sistem fa’al atau jaringan pada organ tubuh (pada makhluk hidup). Sedangkan wabah adalah istilah umum untuk menyebut kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang dalam waktu yang relatif cepat serta sering disertai oleh jatuhnya korban (jiwa) dalam jumlah yang banyak.

Adanya penyakit adalah hal yang lazim di Minangkabau dan sudah lama menjangkiti orang Minang. Sebagai mana dikutip oleh seorang peneliti pada awal tahun 1860-an di kawasan Agam, ada ‘responden’ yang mengatakan bahwa penyakit sudah ada semenjak manusia (orang Minang) ada.

Dikatakan ada sejumlah penyakit yang lazim menjangkiti Urang Awak. Seperti dicatat oleh Ludeking, ada sekitar 30-an penyakit yang dikenal Minangkabau hingga pertengahan abad ke-19. Beberapa di antaranya adalah sakit kulit {kudis, puru (frambusia), kurap longsong, kurap ayam, kurap besi, biring, kayap, dlsbnya), demam (kuro atau malaria dan kapiala), cacingan, sakit mata, sakit telinga, batuk (TBC), ketumbuhan (cacar), diare, sakit gigi, gondok, sawan (epilepsi), asma, kolera, pneumonia, hepatitis, tetanus, spilis, dlsbnya.

Diakui juga, bahwa sebagian dari penyakit ini sudah begitu biasa menyerang atau diidap penduduk, namun beberapa di antaranya tidak begitu sering menjangkiti warga, seperti spilis. Namun untuk kasus yang terakhir ini, dikatakan juga, bisa saja kasusnya berkembang di tengah masyarakat, namun warga tidak mau mengatakan alias mereka cenderung untuk merahasiakannya.

Ludeking juga mengutip pendapat warga yang mengatakan bahwa kehilangan kesadaran sesudah mengonsumsi genever (sejenis minuman keras) dan sesudah mengonsumsi opium (madat) juga sebagai penyakit. Kondisi tubuh yang kurus, tidak bertenaga, dan hilang gairah hidup atau sebaliknya menjadi begitu agresif sesudah mengonsumsi genever serta opium juga dikatakan warga sebagai penyakit (walaupun begitu warga tidak memberikan nama tertentu terhadap gejala yang dialami pengidapnya).

Gila juga dianggap sebagai penyakit. Sebagai bagian dari dunia timur yang dikatakan juga sarat dengan unsur yang sifatnya irasional, maka untuk penyakit gila ini Urang Awak cenderung mengaitkannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia magis. Seperti yang dikemukakan van der Toorn, penyakit gila yang diidap seseorang bisa saja disebabkan oleh dukun.

Satu lagi penyakit yang berhubungan dengan ‘dunia gaib‘ adalah keracunan. Di samping keracunan oleh racun yang ada di alam (dari getah, daun, kulit atau akar tumbuhan), keracunan sebagaimana dipahami Urang Awak adalah penyakit yang disebabkan oleh racun yang dibuat dan dikirim oleh dukun melalui kekuatan gaib. Penyakit yang disebabkan oleh racun ‘gaib’ ini dikisahkan oleh Tuanku Imam Bonjol dalam memoarnya, bahwa Datuk Bandaro meregang nyawa karena ‘termakan’ (racun) yang diberikan orang padanya saat diadakan pesta.

Van der Toorn mengatakan, bahwa sesungguhnya hampir semua penyakit yang dikenal orang Minangkabau bisa dikaitkan penyebabnya dengan dunia gaib. Beberapa contoh peyakit yang disebut Toorn adalah sakit gila (sijundai), sakit kulit (biring), sakit perut (naik galang-galang), susah melahirkan karena bayi yang akan keluar ‘ditahan’, dlsbnya.

Di samping hal-hal yang bersifat irasional, ada sejumlah penyebab (penyebab empiris) munculnya penyakit-penyakit itu. Sebagaimaan dikemukakan oleh Ludeking dan Kleiweg, penyebab umum yang dimaksud adalah lingkungan, makanan, dan pakaian serta pola hidup yang kurang atau tidak sehat.

Walaupun dikatakan cukup makmur dan sejahtera, dalam berbagai sumber berupa buku atau dokumen (seperti karya Nahuijs, Stuers, Elout, Boelhouwer, Michiels, Ludeking, Kleiweg, serta sejumlah laporan bulanan dan tahunan yang dibuat oleh Gubenur Sumatra’s Westkust) diketahui bahwa secara umum lingkungan tempat tinggal Urang Awak masih banyak yang tidak sehat. Dikatakan bahwa banyak rumah di Minangkabau kurang bagus sirkulasi udaranya, tata ruangnya tidak bagus dan isi rumah sangat padat dan terdiri dari berbagai macam barang ditumpuk. Bagian bawah rumah juga sering dijadikan sebagai kandang ayam atau sapi, pekarangan rumah becek, peralatan makan dan minum kurang bersih, tempat mandi, cuci, dan buang air yang tidak lengkap/kurang baik, dlsbnya. Lingkungan yang kurang sehat ini juga dikaitkan dengan adanya tikus atau kecoak atau serangga-serangga lain yang berkeliaran di dalam rumah atau juga masuk ke dalam makanan atau bahan makanan.

Dikatakan juga bahwa makanan Urang Awak tempo doeloe kurang diolah dengan baik. Sering ditemukan daging yang kurang dibersihkan dengan baik dan atau dimasak tidak sampai sempurna.

Sebagian besar pakaian Urang Awak juga tidak sehat. Pakaian yang dipakai tidak atau kurang bersih. Pakaian sering dipakai dalam waktu yang lama (berhari-hari). Bahkan dikatakan pakaian yang dipakai juga banyak tuma.

Kondisi di atas sesungguhnya adalah gambaran pada abad ke-19. Namun dari bahan yang lebih tua yang berasal dari abad ke-16 (Dorleans) ditemukan juga catatan mengenai lingkungan yang kotor dan badan Urang Awak yang tidak bersih.

Demikianlah, hingga masa Perang Padri kondisi lingkungan yang kurang sehat, makanan dan pola makan yang kurang sempurna pengolahannya, dan pakaian yang umumnya tidak bersih menjadi faktor-faktor penyebab utama banyak penyakit yang berkembang dan diidap warga Sumatra Barat.

Di samping adanya sejumlah penyakit yang sudah dianggap lazim diidap warga, wabah sebagai kejadian ‘luar biasa’ juga pernah melanda daerah ini. Di samping menjadi bagian dari meruyaknya sejenis penyakit dalam wilayah yang luas (regional atau global), sejumlah wabah penyakit juga melanda Sumatra Barat dalam skala lokal, maksud wabah yang terjadi dalam wilayah Sumatra Barat sendiri. Wabah seperti ini di antaranya terjadi pada masa Perang Padri.

III

Sumber-sumber yang berasal dari pelaku sejarah atau saksi hidup Perang Padri menyebut ada sejumlah penyakit dan wabah yang berkembang di Sumatra Barat saat itu. Namun karena dikisahkan oleh dua kelompok orang dengan dua pemahaman yang berbeda tentang konsep penyakit serta wabah, maka ada dua bentuk penyakit dan wabah yang disajikan dalam catatan mereka. Bentuk pertama adalah penyakit sebagaimana dipahami ‘orang modern’ yang rasional (dunia medis) dan kedua penyakit sebagaimana dipahami ‘orang kampung’ yang irasional.

Salah satu jenis penyakit yang banyak disebut adalah penyakit kulit. Nahuijs, Stuers, Boelhouwer, Lange menyebut adanya penyakit kulit yang diidap warga, termasuk para tentara Belanda (tentara Eropa, bumiputera non-Minang dan lasykar Melayu pendukung Belanda), serta juga kalangan Padri. Mereka juga menyebut bahwa penyakit itu banyak diidap oleh masyarakat luas.

Nahuijs sendiri mengatakan bahwa dia sempat mengidap penyakit ini. Dia juga mengatakan bahkan dia melihat sejumlah warga yang mengidap penyakit kulit di kawasan Tanah Datar. Boelhouwer juga melihat sejumlah orang yang menderita sakit kulit di kawasan Rao. Dia bahkan menyebut bahwa ada banyak warga yang kotor pakaiannya dan nyaris tidak mengindahkan kebersihan tubuhnya dan itu diduga sebagai penyebab banyaknya warga mengidap penyakit ini. Walaupun tidak menyebut secara tegas di mana lokasinya, Stuers dalam laporan tahunannya juga mengatakan bahwa penyakit kulit banyak diidap orang Melayu (sebutan terhadap orang Minang non-Padri), serta  juga sejumlah tentara Belanda dan hulp-tropen (tentara Jawa, Madura).

Tiga penyakit lain yang pernah meruyak pada masa Perang Padri adalah kolera, demam, dan disentri. Tiga penyakit menyerang banyak tentara dan warga daerah, serta luas wilayah penyebarannya (sehingga bisa dikatakan sebagai wabah).

Kolera adalah penyakit (wabah) yang relatif awal disebut dan juga sering terjadi pada kurun waktu Perang Padri. Pada awal tahun 1820-an Anderson mengemukakan bahwa kolera mewabah di bagian timur Sumatra. Karena orang Minang, khususnya kaum Padri sering bepergian ke kawasan timur Sumatra diperkirakan penyakit ini juga menyebar ke kawasan pedalaman (Minangkabau).

Penyakit ini dikatakan berjangkit lagi pada awal tahun 1830-an. Sebuah pengalaman nyata mengenai wabah ini dikisahkan oleh Boelhouwer. Pengalaman Boelhouwer ini juga dikemukakan kembali oleh Kielstra dan Lange. Dikatakan bahwa dalam pelayaran dari Batavia menuju Padang, satu minggu setelah belayar, di kapal yang ditumpangi Boelhouwer (Jessy) berjangkit penyakit kolera, penyakit yang dikatakan Boelhouwer sebagai sesuatu ‘yang mengerikan.’ Dikatakan mengerikan karena datang dengan tiba-tiba dan langsung menelan korban jiwa dalam jumlah yang banyak. Sering terjadi, penumpang kapal masih berdiri atau berada dalam keadaan sehat, namun tiba-tiba dia mengaduh dan mengeluh dengan mengatakan “aduh, sakit sekujur tubuh saya dan sakit sekali perut saya”, kemudian dia terjatuh. Sang korban dibawa ke ruangan perawatan, segera dirawat dokter, tetapi tidak lama kemudian dia telah meninggal. Dikatakan mengerikan juga terlihat data yang disajikan, bahwa pernah pada suatu pagi tujuh jenazah yang dilemparkan ke laut. Dikatakan mengerikan bahwa dalam beberapa hari saja telah jatuh korban 25 orang tentara dan 12 anak kapal (pelaut). Ini adalah jumlah yang besar, karena di kapal itu ada 200 tentara, berarti seperdelepan anggota pasukan telah tewas oleh penyakit mengerikan tersebut.

Berkumpulnya orang yang demikian banyak pada suatu tempat yang relatif kecil serta penggunaan berbagai fasilitas, terutama fasilitas sanitasi secara bersama, adalah satu penyebab meruyaknya penyakit tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Disyukuri, bahwa penyakit ini ‘hanya’ berjangkit beberapa hari. Cepatnya fase wabah ini, antara lain disebabkan oleh penanganan yang tepat dan cepat, hal ini disebabkan oleh tersedianya dan dimungkinkan oleh kinerja dokter yang menangani penyakit tersebut.

Penyakit lainnya adalah demam. Deman yang mengerikan juga pernah mewabah pada masa Perang Padri. Sebagaimana dikutip oleh Mohammad Radjab, pada akhir Oktober 1835 seorang budak perempuan Batak berhasil melarikan diri dari bonjol (kubu atau benteng pertahanan Tuanku Imam Bonjol). Dia lari dan meminta perlindungan Belanda. Banyak hal yang diceritakan wanita tersebut tentang keadaan dalam benteng, salah satu di antaranya adalah mewabahnya semacam penyakit (demam). Dikatakan bahwa tiga atau empat orang warga bonjol menjadi korban demam ini setiap hari.

Penyebab meruyaknya penyakit ini, diperkirakan, ada hubungannya dengan berbagai kesulitan yang dihadapi warga bonjol. Warga mengalami kekurang pangan yang serius. Hal ini sesuai benar dengan informasi yang dikatakan perempuan Batak itu, bahwa penghuni bonjol saat itu sudah sangat menderita. Cadangan beras sudah habis, sehingga prajurit Padri mesti keluar bonjol pada malam hari untuk mendapatkan atau membeli beras yang harganya sangat mahal. Makan dijatah dan budak-budak hanya diberi makan satu kali satu hari dalam porsi yang sedikit, serta tanpa garam (garam hanya untuk para tuanku dan keluarganya).

Kekurangan pangan dan juga kekurangan berbagai bahan kebutuhan hidup lainnya disebabkan oleh pengepungan dan serangan-srangan yang dilakukan Belanda terhadap benteng. Sejak pembunuhan 11 Januari 1833, yang mengakibatkan jatuhnya korban sebanyak 46 orang serdadu (27 orang tentara Belanda dan 19 orang tentara bumiputera non-Minang), Belanda mengintensifkan upaya penaklukan bonjol. Upaya penaklukan dan pengepungan yang lama inilah yang menyebabkan kurangnya cadangan pangan dan berbagai kebutuhan hidup lainnya di kalangan kaum Padri penduduk bonjol. Kekurangan-kekurangan itu pulalah yang menjadi penyebab lemahnya daya tahan tubuh mereka ketika ada bakteri/virus sebagi sumber peyakit datang.

Demam yang mematikan sesungguhnya terjadi berulang kali selama masa Perang Padri. Korbannya tidak hanya rakyat atau Urang Awak, tetapi juga para serdadu Belanda. Dikalangan serdadu, korbannya tidak hanya meliputi para prajurit, tetapi juga perwira petinggi militernya. Salah satu korban demam mengerikan ini adalah Letnan Kolonel A.T. Raaff, komandan tentara dan kemudian juga residen untuk daerah ini. Dalam tulisan-tulisan yang dibuat pada masa atau segera setelah Perang Padri berakhir, seperti laporan tahunan Stuer, buku Stuers, Kielstra dan Lange, dikatakan bahwa penyebab kematian Raaff hanya ‘karena sangat lelah berperang melawan Padri”. Namun dalam tulisan yang muncul pada awal abad ke-20, di antaranya Memorie van Overgave J. Ballot, yang ditulis 12 Agustus 1915, dikatakan bahwa penyebab kematiannya adalah demam yang parah, dikatakan ‘Raaff overleed namelijk aan zware koortsen’ (Raaff meninggal karena demam yang parah).

Tidak hanya Raaf, sejumlah perwira dan prajurit yang lain juga dilaporkan pernah diserang deman parah ini. Kielstra menyebut bahwa Baud, Acting Resident pengganti Raaff juga pernah menderita deman parah sehingga kondisinya menjadi sangat lemah. Kielstra menyebut bahwa penyakit yang sama juga menyerang sejumlah perwira dan prajurit di Tanah Datar dan Agam. Salah satu dari sekian banyak korban itu adalah seorang komandan pasukan artileri ke-13, ajudan Baud yang meninggal di Fort de Kock. Di samping itu disebut juga tentang sejumlah prajurit yang sempat dirawat karena demam yang ganas di Rumah Sakit Fort de Kock.

Penyakit lain yang juga mewabah pada masa Padri adalah disentri. Ada sejumlah laporan tentang wabah ini, namun satu yang paling sering disebut adalah wabah yang terjadi tahun 1823. Kielstra menulis bahwa jumlah tentara Belanda yang sakit sangat banyak. 21 anggota serdadu Belanda dari pasukan keenam dari battalion infantri pertama diserang oleh penyakit ini. Jumlah serdadu bumiputera (Jawa dan Madura) yang sakit sekitar 20 sampai 30 orang. Sedangkan jumlah yang sakit dari kalangan ‘serdadu Urang Awak’ pendukung Belanda tidak terhitung banyaknya (karena memang tidak dihitung). Banyak dari penderita disentri ini kemudian meninggal. Kondisi lapangan, terutama penggunaan fasilitas sanitasi secara bersama, diperkirakan penyebab utama berjangkitnya penyakit ini. Pola pengolahan makanan yang kurang atau tidak sempurna juga diduga sebagai penyebab meruyaknya penyakit ini.  

Di samping penyakit-penyakit yang disebut di atas, ada satu  lagi penyakit yang berjangkit pada masa Perang Padri, yakni penyakit galkoort (deman empedu). Salah satu kasus penyakit ini terjadi di Pariaman. Pada saat berjangkitnya tidak ada kampung di Pariaman yang tidak kena, dan nyaris tidak ada rumah yang bebas dari serangan penyakit ini. Dikatakan bahwa rata-rata enam sampai delapan penghuni rumah jatuh sakit. Komandan tentara Belanda di Pariaman dan sejumlah prajuritnya juga diserang penyakit ini. Demam empedu dianggap sebagai salah satu penyakit yang ganas, sehingga tidak bisa diobat oleh dokter yang ada di Pariaman. Untuk pengobatannya orang Belanda yang sakit mesti dibawa ke Padang.

Ada sejumlah penyakit lain yang berjangkit di Sumatra Barat dan menyerang warga daerah, serta kalangan tentara. Namun penyakit-penyakit itu tidak disebutkan (tidak diketahui namanya). Salah satu penyakit itu dilaporkan oleh Elout, dan dikutip Kielstra. Dikatakan bahwa dalam waktu lima bulan, 70 orang dari 283 serdadu yang datang bersama Elout ke Sumatra Barat  menderita sakit. Apa nama penyakitnya tidak disebutkan.

Penyakit yang tidak disebutkan namanya yang diderita oleh serdadu juga disebut oleh Muhammad Radjab. Radjab menyebut ada sejumlah penyakit yang menyerang serdadu Belanda dan itu menambah beban atau penderitaan mereka yang senantiasa diserang oleh pejuang Padri.

IV

Sumber-sumber dari tangan pertama pihak Padri, seperti Memoar Tuanku Imam Bonjol atau Fakih Saghir, nyaris menyebut upaya yang dilakukan pihak Padri dalam rangka mengatasi penyakit atau wabah yang menyerang penduduk. Walaupun demikian, merujuk keterangan dari Ludeking dan Zwaan, diperkirakan bahwa pengobatan dilakukan dengan cara tradisional, dengan menggunaan dedauan, kulit pohon, dan akar tumbuhan. Di samping itu, pengobatan juga dilakukan dengan menggunakan ‘kepandaian’ sang tuanku. Sebagaimana disebut oleh Darwis Datoek Madjolelo, Tuanku Imam Bonjol sendiri adalah sosok yang memiliki kekuatan gaib (‘kepandaian’) yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Kepandaian yang sama juga dimiliki oleh sejumlah tuanku yang lain.

Sebaliknya, sumber-sumber yang dibuat Belanda menginformasikan adanya upaya yang mereka lakukan dan upaya itu bersifat modern. Upaya-upaya itu antara lain dengan menyediakan tenaga dokter dan para medis lainnya. Dalam setiap gugus tempur yang dikirim dari Batavia ke Padang (Sumatera Barat) atau pada setiap kapal perang selalu ada dokter dan para medis. Stuers, Lange, dan Kielstra juga menyebut bahwa senantiasa ada dokter dan para medis yang diikutsertakan dalam setiap kampanye militer di daerah ini.  

Dengan kata lain, adanya dokter dan para medis yang senantiasa siap memberikan perawatan atau pengobatan terhadap tentara yang sakit adalah contoh lain tentang kesiapsiagaan Belanda mengatasi penyakit atau wabah yang mungkin akan menjangkiti pasukannya.

Di samping adanya dokter dan para medis, untuk mendukung kampanye militer dan membantu tentara yang sakit atau cedera di medan tempur, pemerintah Belanda kolonial juga mendirikan rumah sakit. Ada sejumlah rumah sakit yang didirikan saat itu, di antaranya di Fort van der Capellen, Fort de Kock, Pariaman, Suliki, Lubuk Sikaping, dlsbnya. Rumah sakit-rumah sakit ini sangat besar artinya dalam merawat tentara yang sakit.

Dalam beberapa catatan dan tulisan dikatakan bahwa dokter tentara adalah dokter hebat. Obat yang digunakan adalah obat-obat yang dibrikan dokter tentara adalah obat-obat terbaik. Rumah sakit tentara adalah lembaga pengobatan yang hebat dan terbaik.

Sejak masa Perang Padri hingga awal abad ke-20, ada ‘mitos’ di Sumatra Barat yang mengatakan bahwa dokter tentara (dan obat-obat yang diberikannya), serta rumah sakit tentara adalah dokter dan rumah sakit yang hebat. Ada ‘mitos’ yang mengatakan bahwa setiap penyakit akan sembuh kalau dibawa dirawat oleh dokter tentara atau berobat ke rumah sakit tentara.

Mitos seperti ini diperkuat pula oleh kehadiran rumah sakit tentara yang terbesar dan terlengkap untuk Sumatra pada awal abad ke-20 (yang pada awalnya ditujukan untuk merawat tentara yang sakit atau cedera dalam Perang Aceh).

Penyakit atau wabah yang berjangkit pada masa Perang Padri serta penanganan yang dilakukan terhadapnya, menjadi dasar bagi upaya pengenalan dan pemberantasan penyakit oleh ahli dan pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1850-an. Sejak pertengahan abad ke-19 dilakukan sejumlah penelitian mengenai jenis-jenis penyakit dan wabah yang pernah ada di Sumatra Barat. Dilakukan juga penyelidikan terhadap cara-cara penanggulangan atau pengobatan penyakit-penyakit tersebut oleh Urang Awak. Seperti yang telah disebut pada bagian terdahulu, tokoh yang melakukan upaya ini antara lain E.W.A. Ludeking, J.P. Kleiweg de Zwaan dan J.L. van der Toorn.

Seperti dikatakan oleh Ludeking, Zwaan dan Toorn, Urang Awak lazim melakukan penanganan atau pengobatan secara tradisional. Pengobatan secara trasidisional ini, antara lain, dilakukan dengan menggunakan ramuan alami yang terbuat dari berbagai macam dedaunan, kulit pohon dan akar pohon. Pengobatan ‘cara tradisional’ juga berarti menggunakan jasa dukun.

Di samping itu, Nahuijs mengatakan bahwa orang Minang juga menggunakan sumber air panas (mata air panas) untuk pengobatan. Penyakit yang disembuhkan melalui pengobatan melalui cara ini adalah penyakit kulit. Metode pengobatan yang dilakukan si penderita adalah merendamkan diri mereka ke dalam air panas (sumur panas bumi) untuk beberapa lama dan dilakukan secara berulang-ulang selama beberapa hari. Nahuijs melihat sejumlah warga Tanah Datar yang mengobati penyakit kulit yang mereka idap di sumur-sumur air panas yang banyak terdapat di kawasan itu. Menuru Nahuijs, diperkirakan, kandungan belerang yang ada dalam air tersebut mampu membunuh bakteri penyebab sakit kulit itu.

Perang Padri tidak hanya mewariskan pengalaman perang yang mengakibatkan korban jiwa dan cacat fisik bagi tentara atau warga daerah, tetapi juga catatan-catatan – yang umumnya terserak-serak dalam berbagai dokumen dan buku – mengenai beberapa jenis penyakit dan berbagai wabah yang pernah berkembang serta meruyak pada masa perang tersebut. Informasi dalam dokumen atau buku-buku tersebut menanti jamahan tangan para sejarawan dan peminat sejarah untuk mengungkapkannya dengan lebih sungguh-sungguh dan komprehensif. Pengungkapan yang lebih sungguh-sungguh dan komprehensif diharapkan akan menghasilkan sebuah karya yang utuh tentang penyakit dan wabah di Sumatra Barat pada masa Perang Padri. Informasi yang disajikan tersebut pasti merupakan suatu pengetahuan yang bisa dijadikan sebagai modal bagi kita untuk memahami dunia kesehatan Urang Awak di masa lalu. Isi buku tersebut akan menjadi dasar pula guna memahami jenis-jenis penyakit dan wabah yang senantiasa ada dan menyerang warga daerah, serta cara-cara yang telah dijalankan dalam rangka mengobati dan memberantas penyakit dan wabah tersebut. Kita tunggu karya tersebut, dan tulisan ini hanya bersifat pemancing bagi lahirnya karya yang utuh itu.

Sumber:

Anderson, John, Mission to the East Coast of Sumatra in M.DCCC.XXIII. Edinburgh, London: William Blackwood, T. Cadell, M.DCCC.XXVI.

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

Darwis Datoek Madjolelo dan Ahmad Marzoeki, Tuanku Imam Bonjol, Perintis Djalan Ke Kemerdekaan. Djakarta: Penerbit Djambatn, 1951.

De Stuers, H.J.J.L., Vestiging en Uitbreiding der Nederlan­ders ter Westkust van Sumatra (Vol. I dan II). Amster­dam: P.N. van Kampen, 1849, 1850.

Dorleans, Bernard, Orang Indonesia & Orang Perancis: Dari Abad XVI sampai dengan Abad XX. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2016.

Kielstra, E.B., “Sumatra’s Westkust van 1833-1835” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  38 tahun 1889, hal. 467-514.

 — , “Sumatra’s Westkust van  1826-1832” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  37, tahun 1888, hal. 216-380.

— , “Sumatra’s Westkust van 1819-1825” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  36 tahun 1887, hal. 7-163.

Lange, H.M., Het Nederlandsch Oost-Indische Leger ter Weskust van Sumatra (1819-1845) (I). ‘s-Hertogenbosch: Gebroeders-Muller, 1854.

Ludeking, E.W.A., Natuur en Geneeskundige Topographie van Agam (Westkust van Sumatra). ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1867.

Memorie van Overgave J. Ballot, 1915.

Muhammad Radjab, Perang Padri di Sumatera Barat (1803-1838). Djakarta: Balai Pustaka, 1964.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, enz. het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Sjafnir Aboe Naim, Naskah Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Zwaan, J.P. Kleiweg de, De Geneeskunde der Minangkau-Maleiers. Amsterdam: Meulenhoff & Co., 1910.

Ditulis oleh: Gusti Asnan

Bonjol Pada Masa Perang Padri

Bonjol adalah benteng terakhir kaum Padri menghadapi Belanda. Penaklukan Bonjol adalah ‘the ultimate target’ yang harus dicapai oleh tentara Belanda. Di mata pemerintah Belanda, klaim kemenangan melawan Padri baru bisa dinyatakan kalau Bonjol dikuasai dan Tuanku Imam ditawan atau dikalahkan.

Dalam kenyataannya, sangat susah bagi Belanda untuk menaklukkan Bonjol. Dibutuhkan waktu yang relatif lama dan pengerahan tentara yang banyak sebelum kolonialis itu berhasil memenangkan perang. Mengapa itu bisa terjadi? Apakah ada kaitan antara susahnya proses penaklukan tersebut dengan lingkungan geografis kawasan di mana Bonjol berada? Apakah ada kaitannya dengan sistem pertahanan/perbentengan Padri? Atau apakah ada hubungannya dengan keadaan sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat?

Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas sehingga bisa menyajikan gambaran mengenai Bonjol pada masa Perang Padri. Namun sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pada bagian berikut ini akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai sejarah nama Bonjol tersebut.

II

Bonjol sesungguhnya bukanlah nama ‘asli’ dari unit permukiman yang menjadi basis pejuang Padri pada tahun-tahun perang mereka melawan Belanda. Nama ini muncul dalam kaitannya dengan Gerakan dan Perang Padri. Seperti yang akan dibicarakan nanti, nama ini muncul karena dibuatnya kubu atau benteng pertahanan oleh kaum Padri di kawasan itu. Kubu atau benteng pertahanan dalam bahasa Minangkabau lama (Minangkabau archaic word) disebut dengan bonjo (bonjol).

Karena di masa lalu, khususnya pada masa Perang Padri, oleh Urang Awak banyak dibangun kubu atau benteng pertahanan, maka ada banyak unit permukiman (kampung atau nagari) di Minangkabau yang dinamai dengan bonjol (atau diawali dengan kata bonjol), di samping kubu atau benteng. Beberapa nama kampung atau nagari yang memakai kata bonjo (bonjol) ini adalah Bonjo Alam, Bonjo Itam, Bonjo Panjang, dlsbnya. Jadi, Bonjol adalah nama yang mulai lazim disebut untuk unit permukiman yang menjadi kampung sekaligus markas Imam Bonjol dan pengikutnya pada masa Gerakan atau Perang Padri. Dan pada awalnya, penamaan itu hanya untuk sebagian kecil dari kawasan yang dewasa ini disebut Bonjol. Seperti yang terlihat pada peta yang dilampirkan pada tulisan ini, Bonjol yang dimaksud pada masa Perang itu hanya terbatas pada sebuah kawasan yang betul-betul berperan sebagai kubu, benteng pertahanan dan ‘markas’ kaum Padri.

Lukisan Bonjol, Mesjid dan Bukit Tajadi (Bukit Tak Jadi)

(Sumber: “Bondjol’ dalam Tijdschrift voor Neerlandsch’s Indie, II-1, 1839)

Segera setelah perang usai dan kaum Padri dikalahkan, maka untuk menghapuskan memory collective warga setempat atas kehebatan bonjol (kubu atau benteng pertahanan) mereka, maka pemerintah kolonial mengganti nama unit permukiman ini dengan nama ‘ala Belanda, yakni Kotta Generaal Cochius. Pergantian nama ini dilakukan tahun 1838. Sejak saat itu, penamaan Bonjol dihilangkan dalam berbagai catatan resmi dan administratif kolonial, dan diganti dengan Kotta Generaal Cochius).

Sama dengan Bukittinggi dan Batusangkar, Bonjol sesungguhnya di masa lalu juga pernah memiliki nama Belanda.

Harus dipahami, bahwa di mata kolonialis Belanda, pemberian nama seorang tokoh penting kepada sebuah kota atau daerah berarti bahwa unit permukiman atau wilayah itu dianggap penting serta memiliki arti istimewa oleh pemerintah kolonial. Hanya kota atau unit permukiman dan wilayah tertentu yang diberi nama tokoh hebat Belanda oleh pemerintah kolonial, dan itu – sekali lagi – adalah kota atau unit permukinan yang memegang peranan penting atau memiliki arti istimewa di mata mereka. Artinya, Bonjol adalah salah satu unit permukiman atau daerah yang memiliki arti istimewa di mata kolonialis Belanda.

Karena nama Kotta Generaal Cochius dan Bonjol adalah nama-nama yang muncul belakangan, lantas, apa nama ‘asli’ dari unit permukiman di mana Bonjol itu berada?

III

Seperti disajikan pada peta yang dilampirkan dalam tulisan ini, dalam bahasa Belanda, kawasan di mana Bonjol itu berada dinamakan Vallei van Alahan Pandjang (Lembah Alahan Panjang). Seperti dinyatakan juga dalam sejumlah sumber Belanda, penamaan ini diambil dari nama sungai yang mengalir di kawasan ini yaitu Sungai (Batang) Alahan Panjang. Di samping itu, sumber lokal, terutama Naskah Tuanku Imam Bonjol, juga menamakan unit permukiman ini dengan Alahan Panjang.

Peta Lembah Alahan Panjang

(Sumber: Lange, H.M., Het Nederlandsh Oost-Indische Leger ter Westkust van Sumatra, (1819-1845) (I). ‘s-Hertogenbosch, 1854).

Dikatakan, bahwa Lembah Alahan Panjang adalah sebuah kawasan yang memiliki panjang 3 palen (4,5 kilometer) panjang dan lebar 1 paal (1,5 kilometer), yang berbentuk lingkaran memanjang dari utara ke selatan, serta dikelilingi oleh pegunungan (bukit-bukit) yang berhutan lebat. Pegungan atau bukit-bukit itu sendiri sesungguhnya sangat besar artinya bagi kawasan ini, karena di pintu masuk ke lembah ini dari luar berada di pegunungan itu. Menurut analisis ahli perang Belanda, jika bisa dijaga atau dipertahankan dengan benar (sungguh-sungguh), maka semua pintu masuk ke lembah (kawasan ini) sudah terlindungi oleh pegunungan atau bukit-bukit itu.

Pintu masuk atau akses jalan itu menghubungkan Alahan Panjang dengan negeri-negeri atau kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya. Jalan ke arah utara menghubungkan Alahan Panjang dengan Lubuk Sikaping dan Rao, ke arah timur menghubungkan Alahan Panjang dengan Suliki hingga ke XIII Koto Kampar, ke arah selatan menghubungkan Alahan Panjang dengan Agam, ke arah barat menghubungkan Alahan Panjang dengan Alahan Mati, Simpang, Malampah, dan terus Sasak dan Katiagan. Akses jalan yang terbuka ke empat kawasan yang kaya penduduk dan memiliki arti yang penting dalam bidang sosial-ekonomi ini pernah dimanfaatkan oleh kaum Padri Bonjol untuk meluaskan dakwah (gerakan) penyebaran ajaran yang mereka miliki.

Lembah Alahan Panjang adalah sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alam. Kawasan ini memiliki lahan pertanian (sawah) yang bagus dan luas. Untuk mengolah sawah digunakan kerbau, dan kerbau itu sendiri banyak sekali jumlahnya di daerah ini. Daerah ini memiliki berbagai jenis tanaman, mulai dari sayur-mayur hingga buah-buahan. Semuanya tersedia dalam jumlah lebih dari yang dibutuhkan warganya. Batang Alahan Panjang yang mengalir dari utara ke arah selatan juga kaya dengan ikan. Tidak hanya di sungai, warga juga memelihara ikan dalam kolam. Salah satu jenis ikan yang dipelihara di kolam adalah ikan gurami.

Di Lembah Alahan Panjang itu terdapat sejumlah kampung, di antaranya Bonjo Itam, Lubuak Ambacang, Pasia, Kampuang Baru, Mandari, Alai, Padang Sikaduduak, Koto Marapak, Jambak, Caniago, Talang atau Pancuran Tujuah, Tandikek, Bonjol, Tanjuang Bungo, Padang Baru, Padang Laweh, dlsbnya.

Oleh sejumlah sumber Belanda dikatakan bahwa Bonjol adalah ibu kota atau kampung yang paling besar (utama) Lembah Alahan Panjang. Bonjol itu sendiri terletak di sebelah timur bagian selatan lembah.

Seperti tersaji pada peta dalam tulisan ini, Bonjol kira-kira berbentuk empat persegi panjang, yang mana bagian utara lebih luas dari bagian selatan, dan bagian selatan itu sendiri juga agak runcing. Dari peta ini bisa dilihat bahwa Bonjol berlokasi di lereng perbukitan (Bukit Tajadi atau kadang-kadang dinamai juga Bukit Tak Jadi). Posisi ini menempatkan bagian timur Bonjol dilindungi oleh Bukit Tajadi (Bukit Tak Jadi), sedangkan tiga sisinya yang lain, utara, barat dan selatan merupakan sisi yang terbuka. Dari peta juga terlihat bahwa di Bonjol ini mengalir sebuah sungai kecil, sungai yang seakan-akan membagi Bondjol menjadi dua bagian.

Boelhouwer, seorang perwira menengah Belanda yang sempat masuk ke Bonjol pada tahun 1833, serta juga sempat bertemu dengan Tuanku Imam Bonjol, memberikan gambaran yang lengkap mengenai Bonjol pada saat itu. Sebuah gambaran yang meyakinkan kita bahwa Bonjol itu adalah memang sebuah kubu atau benteng pertahanan, sekaligus menjadi markas kaum Padri.

Dikatakan juga, bahwa di samping terletak pada posisi yang cukup tinggi, Bonjol dilengkapi dengan sistem pertahanan yang canggih. Sistem pertahanan itu mencakup adanya dua lapis dinding dengan kekuatan bahan dan ukuran yang berbeda. Pada lapisan pertama ada dinding yang terbuat dari batu besar yang nampaknya diambil dari sungai. Tinggi dinding pada lapisan pertama ini sekitar tiga meter. Dinding kedua, sebelah dalam, adalah dinding tembok yang terbuat dari batu dengan campuran ‘kapur’ (non semen) yang kuat dan kokoh. Tinggi dinding pada lapisan kedua ini sekitar 3,5 meter.

Di bagian luar dinding tersebut dibuat parit yang dalam yang digenangi oleh air dengan lebar sekitar empat meter. Tidak sampai di sana saja, untuk memperkuat pertahanan, pada bagian atas dinding diisi dengan aur berduri yang ditanam rapat. Bila tumbuh, aur berduri yang ditanam rapat tidak akan bisa atau sangat sukar untuk dilalui, karena di samping berduri, aur jenis ini memiliki ranting yang saling mengikat, saling mengait, dan saling melilit batangnya.

Namanya sebuah kubu atau benteng pertahanan, Bonjol ini juga dilengkapi dengan sejumlah meriam (buatan Inggris) dengan ukuran 12 pon (salah satu meriam kaliber terbesar saat itu). Keberadaan meriam dalam ukuran yang besar dan jumlah yang banyak ini semakin membuktikan bahwa Bonjol adalah sebuah kubu atau benteng pertahanan yang sangat kuat, dan akan sangat susah untuk ditaklukkan.

Di bagian dalam Bonjol ada sejumlah rumah tempat tinggal tokoh atau pemimpin Padri serta sejumlah hulubalang Padri. Rumah-rumah itu memiliki kamar yang cukup banyak, dan kamar yang banyak itu nampaknya diperuntukan buat para istri para tokoh atau pemimpin Padri. Di halaman rumah-rumah itu ada kolam yang airnya jernih serta diisi dengan banyak ikan, di antaranya ikan gurami.

Sebagai sebuah permukiman kaum Padri, mesjid menjadi salah satu bangunan terpenting di Bonjol. Pentingnya mesjid ini bisa disaksikan dari deskripsi yang disampaikan Boelhouwer. Sang serdadu ini menyebut adanya dua masjid di Bonjol. Pertama masjid yang terdapat di dalam kubu, yakni masjid lama dan saat dia berkunjung ke sana masjid ini tidak digunakan lagi. Diperkirakan, masjid lama ini tidak mampu menampung jumlah jamaah yang kian bertambah, karena itulah dibangun mesjid yang baru. Mesjid kedua, mesjid yang baru, dibangun di luar kubu. Pada saat Boelhouwer berkunjung ke sana, nampaknya mesjid itu belum selesai benar. Dikatakan bahwa mesjid itu sangat bagus dan besar. Arsitektur mesjid itu mirip dengan mesjid yang lazim ditemui di mana-mana di Minangkabau. Atapnya memiliki lima tingkat yang makin ke atas makin kecil serta terbuat dari sirap. Sebagai aksesori ada bola yang terbuat dari logam menyerupai perak dipuncaknya. Tiang utama (soko guru)nya dari kayu utuh sebesar tiga kali badan orang dewasa dan tinggi sekali hingga mencapai puncak mesjid. Ke tiang utama ini bergabung sejumlah kayu (balok) lain yang berfungsi sebagai penyangga atap. Lantai masjid yang tingginya sekitar 60 sentimeter dari tanah terbuat dari papan dan sangat luas. Ruangan mesjid itu diperkirakan mampu menampung 3.000 orang dan itu pun masih banyak tempat yang kosong.

Gambar yang dilampirkan pada tulisan ini menyajikan lukisan Bonjol dengan menampilkan mesjid serta Bukit Tajadi (Bukit Tak Jadi) di bagian belakangnya.

Bonjol sebagai sebagai permukiman Islam, menjadikan mesjid menjadi bangunan yang paling utama, paling besar, dan paling ‘wah’.

Karena dibangun dan difungsikan pada perang, maka di kawasan sekitar bonjol ini juga dibuat sejumlah kubu pertahanan lagi. Berdasarkan sajian peta di atas dan informasi Boelhouwer, setidaknya ada lima kubu lain yang dibuat oleh kaum Padri di sekitar Bonjol ini (terutama di perbukitan) bagian belakang mesjid. Ini semua, kata Boelhouwer, sungguh-sungguh membuat Bonjol akan sangat susah untuk ditaklukan. Perkiraan Boelhouwer ini terbukti beberapa tahun kemudian, dibutuhkan waktu lebih 1,5 tahun oleh Belanda dan dibutuhkan pengerahan tentara yang banyak untuk menaklukan Bonjol.

Namun mengapa kok tahun 1833 Boelhouwer, Kolonel Elout (Resident van Padangsche en Onderhoorigheden) dan pasukannya bisa masuk dengan mudah ke Bonjol? Dan mengapa pula kok pada tahun-tahun terakhir Perang Padri Bonjol begitu sulit ditaklukkan?

IV

Seperti disebut sebelumnya, di Lembah Alahan Panjang terdapat sejumlah kampung. Sebagaimana dikatakan oleh Tuanku Imam Bonjol dalam memoarnya, kampung-kampung tersebut terhimpun ke dalam dua nagari, yakni Ganggo Mudik dan Ganggo Hilir. Masing-masing nagari diperintahi oleh empat penghulu, yang berempat di mudik diketuai oleh Datuk Sati dan yang berempat di hilir diketuai oleh Datuk Bandaro.

Pada hari-hari pertama Gerakan Padri, para petinggi kedua nagari bersepakat untuk mendirikan agama Allah dan Rasulullah, bersepakat untuk menghentikan kaul siganjia-ganjia (pekerjaan sia-sia), menghentikan sabung dan tuak di kawasan Alahan Panjang. Namun kesepakatan tersebut tidak berlangsung lama, sebab ada pihak yang tidak setuju dengan isi kesepakatan tersebut. Pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa isi kesepakatan tersebut akan merusak tradisi dan adat kebiasaan mereka. Puncak dari perselisihan itu adalah terjadinya cakak dan kelahi di dalam mesjid saat diadakannya maulud nabi. Sejak saat itu masyarakat Alahan Panjang terpecah menjadi dua kelompok, kelompok pendukung adat dan tradisi lama di satu pihak serta kelompok pendukung penegakan agama Allah (kaum Padri) di sisi lain.

Pembangunan bonjol (kubu atau benteng pertahanan) di kawasan Bukit Tajadi (Bukit Tak Jadi) sesungguhnya berawal dari perselisihan itu. Pada awalnya, kaum Padri membangun bonjol itu untuk melindungi diri mereka dari gangguan/serbuan kaum pendukung adat dan tradisi lama. Dan sebagaimana disebutkan Tuanku Imam Bonjol, kelompok pendukung adat dan tradisi lama beberapa kali menyerang bonjol, tapi selalu gagal karena posisi dan pertahanan bonjol yang hebat serta didukung oleh semangat juang kaum Padri.

Kemudian, seiring dengan semakin banyaknya pengikut dan adanya bantuan dari luar (seperti Tuanku Nan Renceh  dari Kamang), kaum Padri bisa tampil sebagai kelompok yang dominan di Lembah Alahan Panjang. Kaum Padri bisa mengalahkan kaum pendukung adat dan tradisi lama. Namun hingga tahun-tahun permulaan 1830-an, kaum pendukung adat dan tradisi masih memendam dendam kepada kaum Padri. Konflik bak bara dalam sekam inilah yang akhirnya memecah warga Alahan Panjang.

Perpecahan warga mencapai klimaknya ketika Belanda mengancam mereka dengan pilihan menyerah atau melawan. Kalau menyerah mereka tidak akan diapa-apakan, namun kalau melawan akan diserang dan dibinasakan. Datuak Sati dan Datuk Bandaro, sebagai pucuk dari Ganggo Mudik dan Ganggo Hilir tidak mendapat kata sepakat dalam merespon ancaman itu. Datuk Putih tidak mau menyerah dan Datuk Bandaro ingin berdamai. Tuanku Imam Bonjol sebagai orang yang “tidak punya rakyat dan tidak pula mempunyai nagari” menginginkan kalau melawan ya melawan secara melawan bersama, kalau berdamai ya berdamai secara bersama. Karena tidak ada juga kata sepakat, Tuanku Imam Bonjol meninggalkan Alahan Panjang dan pergi ke Lubuk Sikaping. Pada saat dia pergi itulah, pada saat warga terpecah itulah, Belanda masuk dan menguasai ke Bonjol. Sehingga Belanda masuk tanpa ada perlawanan sedikit pun dari warga Alahan Panjang.

Perselisihan antarwarga itu membuat Bonjol kalah dan dikuasai Belanda. Perpecahan antarwarga itu pulalah menyebabkan Tuanku Imam kemudian menerima tawaran damai pemerintah Belanda (karena tidak ada pilihan lain).

Namun, pendudukan Belanda atas Bonjol melahirkan kekecewaan warga. Banyak kezaliman yang mereka lakukan. Kezaliman demi kezaliman yang dilakukan oleh kolonialis Belanda itulah yang akhirnya membuat warga Bonjol bersatu kembali. Tidak hanya itu, mereka juga menjadikan Tuanku Imam Bonjol sebagai pemimpin dan panutan. Kejadian itu, bersatunya warga Bonjol tersebut, dicatat Boelhouwer sebagai ‘Orang-orang Padri dan Melayu yang dahulu bermusuhan besar, sekarang bersahabat kental. Mereka bersatu dan ingin mengusir kekuasan Belanda yang masih lemah”.

Pascabersatunya warga itulah bonjol (kubu dan benteng pertahanan) segera diperkuat, kampung-kampung (khususnya Bonjol) diperbaiki, parit-parit yang juga difungsikan sebagai bagian dari sistem pertahanan digali dan diperbaiki, senjata diperbanyak dan dilengkapi, serta empat penjuru jalan masuk ke Lembah Alahan Panjang dijaga siang malam. Mereka betul-betul siap perang. Sistem pertahanan yang kuat, senjata yang banyak dan lengkap, kerjasama yang kompak, serta persatuan antarwarga itulah yang membuat Belanda membutuhkan waktu lama sehingga baru bisa menaklukkan Bonjol serta menangkap Tuanku Imam Bonjol. Gambaran yang disajikan terakhir inilah, rakyat yang bersatu dan melengkapi diri dengan berbagai bekal menghadapi Belanda, sebagai potret warga Bonjol di penghujung Perang Padri.

V

Seperti telah disebut di atas, segera setelah menaklukan Bonjol dan menawan Tuanku Imam, maka nama Bonjol diganti dengan Kotta Generaal (Jendral) Cochius. Seperti telah disebut juga, penggantian nama ini adalah bagian dari upaya Belanda untuk menghilangkan kebanggaan akan adanya sebuah kubu dan benteng pertahanan yang hebat dari memori orang Bonjol. Penggantian nama itu adalah juga bagian dari upaya Belanda untuk mengganti kenangan akan kehebatan bonjo dari ingatan warga dengan kehebatan Belanda (tokoh Belanda). Pembelandaan nama itu adalah bagian dari belandanisasi daerah dan warga daerah yang telah ditaklukan. Upaya ini adalah salah satu contoh dari brain washing yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap warga jajahannya.

Namun dalam kenyataannya, orang Bonjol tidak mengindahkan upaya Belanda tadi. Mereka tetap memakai nama Bonjol untuk menamakan daerah mereka. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, nama itu dipakaikan untuk semua kawasan Alahan Panjang. Itu pulalah sebabnya, sejak pertengahan abad ke-19 penyebutan Alahan Panjang nyaris sudah berganti menjadi Bonjol. Bagi mereka nama Bonjol mengandung arti perjuangan, perlawanan terhadap penjajah, kecanggihan teknologi perang (perbentengan), dan tentu saja berarti sesuatu yang membanggakan. Dan sejarah membuktikan itu semua.

Sumber:

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

“Bondjol” dalam Tijdschrift voor Neerlandsch’s Indie, II-1, 1839, hal. 456-458.

Darwis Datoek Madjolelo dan Ahmad Marzoeki, Tuanku Imam Bonjol, Perintis Djalan Ke Kemerdekaan. Djakarta: Penerbit Djambatn, 1951.

Kielstra, E.B., “Sumatra’s Westkust van 1833-1835” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  38 tahun 1889, hal. 467-514.

 — , “Sumatra’s Westkust van  1826-1832” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  37, tahun 1888, hal. 216-380.

Lange, H.M., Het Nederlandsch Oost-Indische Leger ter Weskust van Sumatra (1819-1845) (II). ‘s-Hertogenbosch, 1854.

Muhammad Radjab, Perang Padri di Sumatera Barat (1803-1838). Djakarta: Balai Pustaka, 1964.

Rusli Amran, Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Sjafnir Aboe Naim, Naskah Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Stuers, H.J.J.L. de, Vestiging en Uitbreiding der Nederlan­ders ter Westkust van Sumatra (Vol. I dan II). Amster­dam: P.N. van Kampen, 1849, 1850.

v.d.H, “Oorsprong der Padries (Eene Secte op de Westkust van Sumatra), dalam Tijdschrift voor Neerlandsch’s Indie, I-1, 1838, hal. 113-132.

Ditulis oleh: Gusti Asnan

Kekuatan Tentara Belanda Selama Perang Padri

Perang Padri berlangsung hampir selama dua dasawarsa. Perang yang begitu lama, di samping didukung oleh semangat juang yang tinggi, tentu membutuhkan dukungan logistik, persenjataan dan sumber daya manusia (tentara) yang memadai. Tiga aspek yang disebut terakhir ini memang relatif kurang terungkap secara khusus atau komprehensif selama ini. Kalau ada informasi tentang itu, maka sajiannya bisa dikatakan bersifat fragmentaris, terserak-serak dalam berbagai buku atau tulisan mengenai Perang Padri.

Tulisan ini mencoba memulai upaya untuk mengungkapkan salah satu dari tiga aspek itu, yakni kekuatan tentara Belanda yang ditempatkan dan bertempur di Sumatra Barat menghadapi kaum Padri antara tahun 1821 hingga awal tahun 1840-an. Walaupun akan dituding sebagai rekonstruksi sejarah politik dan tidak mencerminkan kajian sejarah terkini (yang cenderung mengungkapkan aspek-aspek non-politis), tulisan ini setidaknya ingin mengungkapkan betapa seriusnya dan susahnya Belanda menundukkan dan mengalahkan kaum Padri. Sebab, tidak hanya membutuhkan waktu yang cukup lama, mereka ternyata juga harus mengerahkan banyak atau sangat banyak tentara ke daerah ini.

Karena itu, pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah seberapa banyak tentara Belanda yang terlibat dalam perang menghadapi kaum Padri? Pemokusan tulisan pada kekuatan tentara Belanda di daerah ini ditujukan untuk melihat dinamika perang tersebut. Sebab ada hubungan yang erat antara jumlah tentara yang diterjunkan ke medan perang dengan ‘keseriusan’ Belanda menghadapi Padri khususnya dan dalam melakukan ekspansi politik di daerah ini serta konstelasi politik Hindia Belanda pada umumnya. Pertanyaan lain yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah siapa-siapa saja yang dikatakan sebagai tentara Belanda tersebut? Bagaimana pergerakan kekuatan militer Belanda tersebut selama Perang Padri? Dan bagaimana pula ‘etos perang’ bala tentara Belanda itu dalam menghadapi para pejuang Padri?

Sumber-sumber yang digunakan untuk penulisan ini umumnya berasal dari karya-karya pelaku sejarah, mantan tentara atau perwira Belanda yang terlibat dalam Perang Padri atau sumber yang dibuat lain yang dibuat penulis Belanda pada masa Belanda yang membicarakan sejarah Perang Padri secara umum.

II

Dalam banyak buku sejarah daerah Sumatra Barat (Minangkabau) dikatakan bahwa Belanda telah hadir dan menjajah daerah ini sejak pertengahan abad ke-17. Namun, hingga akhir abad ke-18, kekuasaan Belanda (VOC) hanya mencakup kawasan sekitar pantai barat Sumatra (Minangkabau) saja. Kekuasaannya hanya meliputi kawasan hingga beberapa kilometar ke arah pedalaman. Daerah pedalaman, masih asing dan belum terjamah oleh mereka. Di samping itu perlu juga disadari bahwa Belanda juga pernah terdepak dari daerah ini, karena kekuasaannya diambil alih Inggris (1781-85 dan 1795-1819) dan serta juga (dalam waktu yang singkat) oleh Perancis (1793).

Belanda, dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda, kembali ke daerah ini tahun 1819. Dia kembali karena adanya Perjanjian London (1814) yang mengharuskan Inggris menyerahkan jajahannya dibekas wilayah jajahan Belanda ke tangan pemerintah Hindia Belanda.

Karena Inggris masih enggan mengembalikan daerah ini sepenuhnya, maka wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun-tahun pertama kekuasaannya relatif terbatas. Dia hanya menguasai kawasan sekitar Padang, Pulau Cingkuak, Air Haji dan Pariaman. Daerah-daerah lain di kawasan barat, di bagian utara Pariaman dan selatan Air Haji masih dikuasai oleh Inggris. Terbatasnya wilayah kekuasaan itu juga tercermin dari sedikitnya pegawai dan tentara yang ditempatkan di daerah ini.

III

Du Puy yang menerima Padang dan kawasan sekitarnya dari Inggris tiba di Padang tanggal 17 Mai 1819. Dia datang dengan menggunakan Zr. Ms. Frigat Wilhelmina. Kedatangannya di dampingi oleh beberapa orang pegawai sipil. Di samping itu dia juga membawa 162 orang tentara, yang terdiri dari 150 orang dari kesatuan infantri (bangsa Eropa) dan 12 dari kesatuan artileri.

Sebagai bagian dari perjanjian dengan Inggris, du Puy juga menerima sebanyak 76 orang mantan serdadu Inggris (berbangsa India/Benggala dan bumiputera/Bugis) yang ditempatkan di Padang.

Dengan demikian total kekuatan militer Belanda pada hari-hari pertama kekuasaan di daerah ini adalah sebanyak 238 orang.

Dari jumlah itu, kemudian 6 orang ditempatkan di Pulau Cingkuak dan Air Haji serta 13 orang (1 bintara dan 12 prajurit) ditempatkan di Pariaman.

Terbatasnya aparat, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan kota, membuat du Puy membentuk satu kesatuan khusus yang dinamakan ‘Burgerwacht’ (Kesatuan Pengawal Kota). Kesatuan ini terdiri dari 2 sersan, 4 kopral, dan 12 ‘satpam’. Di samping itu juga ada beberapa orang Nias yang menjadi bagian dari Kesatuan Pengawal Kota ini (1 mandor dan 16 opas). Kesatuan ini diresmikan pembentukannya tanggal 23 September 1820.

Dengan jumlah yang ‘hanya’ segelintir inilah Belanda menerima tawaran Sutan Alam Bagagar Syah dan sejumlah penghulu dari Tanah Datar untuk memerangi kaum Padri melalui Perjanjian 10 Februari 1821. Namun, sesuai dengan pepatah lama, ‘kalau kita lemah maka akal harus diperpanjang,’ Belanda mensyaratkan dalam perjanjian agar dia dibantu oleh anak-kemenakan kaum penghulu dalam menghadapi kaum Padri. Maka terbentuklah serdadu bantuan yang beranggotakan anak-kemenakan para penghulu yang meminta bantuan kepada Belanda tersebut. Literatur Belanda menamakannya Gewapene Malaier (orang Melayu yang Bersenjata) atau Hulp-Benden (Gerombolan Pembantu). Jadi, ‘tentara ninik mamak’ ini telah menjadi bagian dari Angkatan Perang Belanda sejak hari-hari pertama mereka melakukan ekspansi politik ke daerah pedalaman. Atas dukungan anak-kemenakan para penghulu itulah pasukan Belanda, pada tanggal 27 dan 28 April 1821 mampu merebut Benteng Simawang serta Sulit Air dan nagari-nagari sekitarnya.

Penaklukan Benteng Simawang juga menambah kekuatan serdadu Belanda. Karena di sana oleh Inggris ditempatkan sebanyak 2 perwira dan 100 orang tentara (dari kesatuan Benggala dan Eropa/Inggris).

Dalam rangka meluaskan jangkauan kampanye militernya, Belanda mendatangkan pasukan tambahan dari Batavia. Pasukan bangtuan yan datang tanggal 8 Desember 1821 itu terdiri dari 4 perwira dan 187 prajurit. Dengan kedatangan pasukan tambahan itu, maka total kekuatan tentara Belanda yang ada di daerah ini pada akhir 1821 adalah 12 perwira dan 307 prajurit. Rinciannya adalah 284 dari kesatuan infantri bangsa Eropa, 20 dari kesatuan artileri bangsa Eropa, 40 dari kesatuan infantri Benggala, 96 kesatuan infantri bumiputra (Bugis), dan 44 dari kesatuan artileri bumiputera.

Bala bantuan yang dipimpin oleh Letkol A.T. Raaff ini memang ditujukan untuk menggasak kaum Padri. Karena itu, segera setelah sampai di Padang pasukan ini segera dikirim ke darek dan langsung bertempur menghadapi kaum Padri. Didukung pula oleh gewapene Malaier, pasukan ini bertempur di banyak tempat, terutama, di kawasan Tanah Datar. Tidak ada informasi yang pasti mengenai jumlah gewapane Malaier. Jumlah sangat bervariasi, tergantung waktu dan daerah di mana aksi dilakukan. Pada saat menyerang Pagaruyung misalnya, pasukan Belanda yang dipimpin Raaff dibantu oleh 15 sampai dengan 20.000 ‘orang Melayu’ dari Tanah Datar.

Walaupun memperoleh banyak kemajuan, pemerintah masih ingin meluaskan daerahnya. Untuk itu, jumlah tentara mesti diperbanyak. Karena itu, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jendral tanggal 30 Oktober 1822 dikirim lagi sebanyak 206 tentara ke daerah ini. Dari jumlah itu 6 perwira dan 200 prajurit (150 dari kesatuan infantri dan 50 dari kesatuan artileri).

Pada bulan Juni tahun 1823 didatangkan lagi sebanyak 264 tentara (8 perwira dan 256 prajurit) ke Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut ada 62 orang serdadu bumiputra atau Hulp-Tropen. Hulp-Tropen adalah serdadu Belanda bangsa bumiputera yang berasal dari etnik non-Minang, seperti Jawa, Madura, Ambon, Bugis, Gorontalo, dlsbnya.

Antara tahun 1823 dan 1825 juga dikirim dan ditempatkan sebanyak 523 mobile brigade dan marinir di kawasan ini. Karena sifatnya mobil dan penugasannya bergantung pada operasi militer yang dilakukan, rata-rata jumlah yang bertugas di Sumatra Barat sebanyak 200 orang setiap tahun (maksudnya pada tahun tertentu, karena banyaknya kampanye militer jumlah yang diterjunkan ke medan perang lebih dari 200 orang, namun pada tahun berikutnya jumlahnya kurang dari 200 orang).

Sebagai realisasi dari Perjanjian London yang ditandatangani tahun 1824, maka pada tahun 1825 Inggris betul-betul harus meninggalkan Pantai Barat Sumatra dan menyerahkannya kepada Belanda. Saat hengkang dari daerah ini Inggris juga meninggalkan sebanyak 673 orang serdadunya. Dari jumlah itu ada sebanyak 147 orang tentara berbangsa Eropa, 154 orang serdadu yang berasal dari Gorontalo, 112 orang serdadu dari masyarakat setempat, 100 orang serdadu Madura, 138 serdadu Benggala.  

Dengan penambahan kekuatan dari mantan tentara Inggris tersebut maka pada 1 Juli 1825 jumlah tentara Belanda di daerah ini sebanyak 1.568 orang.

Dengan tambahan bala bantuan yang berturut-turut dari Batavia sejak tahun tahun 1822 dan tambahan pasukan mantan tentara Inggris, pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat merasa yakin akan mampu memperluas aksi di kawasan pedalaman juga memberi tekanan yang kuat pada kaum Padri. Sayangnya, rencana itu tidak bisa diwujudkan. Karena pada tahun 1825 Batavia memutuskan menarik sebagian besar tentara yang ada di daerah ke Pulau Jawa. Penarikan itu ditujukan untuk menghadapi pemberontakan Pangeran Diponegoro.

Hingga pertengahan September 1826 dari Sumatra Barat dikirim ke Pulau Jawa (Batavia dan Semarang) sebanyak 699 orang serdadu. Di samping jumlahnya yang banyak, Batavia juga mensyaratkan bahwa tentara yang dikirim ke Jawa tersebut haruslah tentara pilihan (terbaik). Khusus untuk tentara bumiputera, sangat disarankan agar dikirim tentara Ambon dan Bugis.

Pengiriman serdadu dalam jumlah yang cukup banyak ini menyebabkan kekuatan Belanda di Sumatera Barat menurun drastis. Melemahnya kekuatan Belanda di daerah ini juga disebabkan oleh dikirimnya tentara yang terbaik yang dimilikinya. Dalam kondisi seperti ini, jelas tidak mungkin dilakukan operasi militer yang serius menghadapi kaum Padri. Karena itu, pada tahun-tahun minimnya jumlah tentara di daerah ini (selama Perang Diponegoro antara tahun 1825 s.d. 1830), pemerintah kolonial cenderung ‘bersikap lembut’ terhadap Padri. Sikap lembut itu antara lain diwujudkan dengan membuat banyak perjanjian damai dengan kaum Padri. Di samping menggunakan jasa saudagar Eropa yang telah lama menetap di daerah ini dan telah menjadi mitra bisnis pedagang pedalaman (termasuk saudagar Padri), seperti van den Berg, untuk mendekati atau membujuk kaum Padri agar mau berunding, Belanda juga mempergunakan jasa orang Arab. Salah satu orang Arab yang dimaksud adalah Said Al-Jufri. Penggunaan jasa orang Arab adalah bagian dari kecerdasan politik penguasa Belanda. Mereka mengetahui adanya kedekatan emosional, rasa segan atau hormat kaum Padri terhadap orang Arab yang diisukan sebagai keturunan Rasullullah Muhammad SAW.

Di samping membuat banyak perundingan dengan pihak Padri, pemerintah Belanda di Padang banyak melakukan aksi militer ke kawasan pantai bagian utara. Aksi militer ini ditujukan untuk betul-betul menubuhkan kedaulatannya di bekas wilayah kekuasaan Inggris tersebut (mulai dari Sibolga, Barus dan Singkel). Aksi ke kawasan utara ini juga ditujukan terhadap Aceh yang dianggap mendukung kota-kota pantai di bagian utara itu melawan Belanda.

Segera setelah Perang Doponegoro berakhir, Belanda  mulai mengirim kembali pasukannya ke Sumatra Barat. Pada tahun 1831 dengan menggunakan dua kapal perang, datang sebanyak 283 serdadu dari Batavia. Tentara yang datang ini dipimpin oleh Kolonel Elout yang kemudian diangkat menjadi Resident van Padang en Onderhoorigheden. Dengan kedatangan pasukan bantuan tersebut jumlah tentara yang ada di Sumara Barat saat itu adalah sebanyak 26 perwira dan 707 prajurit.

Karena jumlah serdadu yang belum begitu banyak, maka aksi militer yang dilakukan masih dikonsentrasi di kawasan pantai. Dalam kaitan dengan itulah, Belanda misalnya menyerang Naras, sebagai salah satu basis Padri di kawasan pantai, kemudian menyerangkan Katiagan, nagari yang menjadi markas Peto Magek, saudagar terkemuka Padri, serta menyerang Air Bangis basis tokoh Padri Sidi Mara.

Dibantu oleh gewapene Malaier dan juga pelaut Bugis, yang dipimpin Anakoda Langkap, maka tentara Belanda dapat menaklukan kekuatan Padri yang ada di Naras, Katiagan dan juga Air Bangis. Dengan demikian, pada tahun-tahun permulaan 1830-an, Belanda sudah dapat mengukuhkan hegemoni politiknya di kawasan pantai.

Seiring dengan itu, kekuatan Belanda juga semakin besar. Meningkatnya jumlah tentara Belanda ini antara lain disebabkan oleh datangnya ‘Barisan Sentot’. Nama kesatuan ini berasal dari nama mantan perwira perang Pangeran Diponegoro yang berkianat kepada tuannya dan kemudian menyatakan kesetiaan kepada Belanda. Dengan beberapa kapal, Barisan Sentot yang tiba di Sumatra Barat pertengahan tahun 1832.

Barisan Sentot memiliki struktur kepangkatan tersendiri (yang bisa disetarakan dengan ranking kepangkatan tentara Belanda regular). Posisi paling tinggi dinamakan Panembahan. Pangkat selanjutnya adalah Pangeran (Mayor), Raden Temenggung (Kapten), Temenggung Tua (Letnan Satu), Temenggung Muda (Letnan Dua), Panji (Sersan, Ngabehi (Kopral), dan prajurit. Di samping itu, dalam Barisan Sentot ini juga ada posisi yang bertugas sebagai penabuh tambur, peniup terompet.

Karena tuduhan bahwa Sentot akan berkianat kepada pemerintah, maka tahun 1833 dia diasingkan ke Bengkulu. Dengan demikian pangkat Penembahan yang disandangnya ditiadakan dalam struktur Barisan Sentot. Karena adanya rotasi dan alasan-alasan lain, dilaporkan bahwa tanggal 30 April 1834 kekuatan pasukan ini adalah sebagai berikut:

1 Pangeran (Mayor)

3 Raden Temenggung (Kapten)

2 Temenggung Tua (Letnan Satu)

20 Temenggung Muda (Letnan Dua)

44 Panji (Sersan)

178 Ngabehi (Kopral)

375 prajurit

16 penabuh tambur dan peniup terompet.  

Dikatakan bahwa 63 orang anggota Barisan Sentot ini termasuk kesatuan pionier dan sisanya tergabung ke dalam kesatuan infantri.

Kehadiran Sentot dan Barisan Sentot sangat besar artinya bagi Belanda menghadapi Padri. Melalui ‘pendekatan keagamaan’ (karena sama-sama seiman dan mengenakan simbol-simbol keagamaan yang sama, seperti sorban, jubah, menunaikan shalat, dlsbnya) Sentot dan sejumlah petinggi barisannya bisa menjinakkan beberapa tokoh Padri sehingga bisa diajak berdamai dengan Belanda. Kehadiran Barisan Sentot juga membuat kaum Padri mengurangi agresifitas mereka menyerang pasukan Belanda.

Di samping aktif dalam kampanye-kampanye militer di daerah pedalaman, Sebagian Barisan Sentot juga dipergilirkan untuk menjaga kota Padang. Seperti yang diintruksikan oleh van den Bosch pada tahun 1833, kota Padang harus selalu dijaga oleh paling sedikit 300 tentara reguler dan 30 sampai 40 dari Barisan Sentot, serta diperkuat oleh 4 pucuk meriam lapangan dan dua diantaranya adalah jenis howitzer.

Di samping anak kemenakan para penghulu antipadri, Belanda juga menjadikan para pemuda (lelaki) Batak sebagai Hulp-Benden. Lasykar Batak yang dipimpin oleh Raja Gadobang ini sangat penting artinya bagi Belanda dalam melakukan aksinya di kawasan utara (Rao dan sekitarnya). Sama dengan gewapene Malaier, Lasykar Batak ini juga sangat bersemangat membantu Belanda memerangi kaum Padri. Alasannya, juga sama dengan gewapene Malaier, adalah juga untuk membalas dendam terhadap kaum Padri, yang pada masa sebelumnya menyerang dan memerangi kampung halaman mereka. Seperti yang disebut pada tulisan lain dalam Seri 200 Tahun Perang Padri ini, pasukan Padri memang pernah menyerang dan melakukan aksi kekerasan terhadap orang dan perkampungan Batak. Sama dengan gewapene Malaier, tidak diketahui jumlah pasti Lasykar Batak ini. Informasi hanya menyebutkan jumlah ribuan orang banyaknya.

Belanda memang memiliki taktik perang yang jitu. Di samping menggunakan strategi militer yang hebat, strategi yang kadang-kadang licik, dan memanfaatkan ‘pendekatan keagamaan’, mereka juga menggunakan dendam lama kelompok yang pernah dizalimi kaum Padri untuk melawan Padri. Hulp-benden yang berasal dari Urang Awak dan Batak memang diakui oleh sejumlah penulis Belanda sangat benci kepada kaum Padri. Bila ada kesempatan untuk menyerang Padri, apalagi kaum Padri sudah terjepit atau hampir kalah oleh serangan tentara Eropa dan Hulp-tropen yang berasal dari pasukan Bugis, Ambon, Gorontalo, Madura, atau Jawa, maka Lasykar Urang Awak dan Batak ini akan melakukan aksi dengan penuh kesadisan. Tidak hanya merampoki harta benda kaum Padri, mereka juga membunuh serta menjadikan kaum Padri sebagai budak.

Atas bantuan beragam tentara, baik yang berasal dari bangsa Eropa, Hulp-tropen dan Hulp-Benden dengan jumlah yang relatif banyak, serta taktik perang yang jitu itulah akhirnya Belanda mampu mengalahkan kaum Padri.

IV

Seperti disebut di atas, ada banyak tentara Belanda yang dikirim dan bertempur menghadapi Padri. Namanya perang, tentu ada yang tewas dan luka-luka. Tidak ada atau belum didapat angka pasti mengenai jumlah tentara Belanda serta pasukan bantuannya yang tewas dan luka-luka selama aksi mereka melawan Padri. Namun bisa dikatakan, kalau tidak ribuan, jumlahnya ada ratusan orang. Sama dengan yang berlaku di mana pun di dunia ini, masing-masing pihak yang berperang cenderung tidak mau atau tidak jujur menginformasikan jumlah korban di pihak mereka.

Tentara Belanda adalah ‘manusia’ juga. Di samping memiliki ‘etos juang’ yang tinggi untuk menaklukan musuh (kaum Padri) ternyata ada juga di antara mereka yang ‘lemah’. ‘Lemah’ yang dimaksud di sini antara lain menyerah kepada kaum Padri, terpesona oleh ideologi Padri, dan bekerja sama dengan kaum Padri. Umumnya serdadu yang ‘lemah’ ini berasal dari kelompok Hulp-Tropen, dan khususnya lagi yang berasal dari suku bangsa yang seiman dengan kaum Padri. Sebagian besar dari mereka adalah tentara Jawa (baik yang menjadi bagian Barisan Sentot atau yang datang sebelum Barisan Sentot).

Keterangan tentang adanya tentara Jawa yang menyerah atau bekerja sama dengan kaum Padri ini ditemukan dalam Naskah Tuanku Imam Bonjol. Bahwa ada sejumlah tentara Jawa yang memberi informasi kepada Tuanku Imam Bonjol atau tokoh Padri tentang keberadan atau aksi serta rencana yang akan dilakukan oleh tentara Belanda. Bahkan ada dari mereka yang bergabung dengan pasukan Padri dan mendampingi tokoh Padri. Adanya serdadu Belanda yang terpesona dengan ideologi Padri dikemukakan oleh Boelhouwer. Dia menyebut ada serdadu berkewarganegaraan Perancis yang bergabung dengan Padri dan menjadi mualaf (walaupun kemudian bergabung lagi dengan pasukan Belanda dikembalikan keiman awalnya oleh komandannya).

Adanya tentara yang lemah atau membelot ini juga diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Walaupun diduga tidak jujur dengan jumlah jumlah yang disajikan, sebuah laporan menyebut bahwa pada tahun 1825 ada sebanyak 31 tentara yang dikategorikan desersi dan tahun 1826 ada sebanyak 5 tentara yang disersi (salah satu alasan pengkategorian disersi di sini adalah membelot ke pihak musuh).

Ketika perang usai, sebagian besar tentara Belanda (khususnya Eropa dan Hulp-Tropen) dipindahkan ke daerah lain. Namun, ada juga yang tetap tinggal di daerah ini, terutama yang pro-padri. Salah satu di antaranya adalah bagian dari Barisan Sentot serta tentara India. Karena mereka lelaki tentu, untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, mereka menikah dengan wanita daerah ini dan kemudian memiliki anak cucu mereka. Karena itu, seperti yang pernah diungkapkan budayawan A.A. Navis, sebagian kecil orang Minang dewasa ini adalah keturunan Hulp-Tropen Belanda yang pro-padri itu. Siapakah dia? Mungkin saya penulis artikel ini atau juga Anda?

Sumber:

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

De Stuers, H.J.J.L., Vestiging en Uitbreiding der Nederlan­ders ter Westkust van Sumatra (Vol. I dan II). Amster­dam: P.N. van Kampen, 1849, 1850.

Kielstra, E.B., “Sumatra’s Westkust van 1836-1840” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  39 tahun 1890, hal. 127-21; 263-348.

 — , “Sumatra’s Westkust van 1833-1835” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  38 tahun 1889, hal. 467-514.

 — , “Sumatra’s Westkust van  1826-1832” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  37, tahun 1888, hal. 216-380.

 — , “Sumatra’s Westkust van 1819-1825” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  36 tahun 1887, hal. 7-163.

Lange, H.M., Het Nederlandsch Oost-Indische Leger ter Weskust van Sumatra (1819-1845) (I-II). ‘s-Hertogenbosch, 1854.

Muhammad Radjab, Perang Padri di Sumatera Barat (1803-1838). Djakarta: Balai Pustaka, 1964.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, enz. het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Rusli Amran, Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Sjafnir Aboe Naim, Naskah Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Ditulis oleh: Gusti Asnan

Jamuan, Perayaan dan Pesta pada Masa Perang Padri

Perang Padri adalah perang antara dua pihak yang sama-sama ingin mengalahkan lawannya. Ambisi untuk mengalahkan lawan menyebabkan kedua belah pihak menggunakan semua cara agar tujuannya tercapai. Karena itu, kitab-kitab sejarah mengenai Perang Padri umumnya diisi oleh narasi tentang berbagai taktik dan strategi perang yang dilakukan kedua belah pihak. Menariknya, narasi yang disajikan umumnya berisikan tindak kekerasan, yang diselingi oleh beberapa kisah perundingan (yang sesungguhnya hanya berupa taktik yang licik dan busuk, karena hasil perundingan itu dengan segera akan diingkari). Kalaupun ada sejumlah karya yang narasinya menyimpang dari kecendrungan ini, maka jumlahnya sangat sedikit dan baru muncul beberapa waktu belakangan. Karya-karya yang disebut terakhir ini juga cenderung melihat Perang Padri dari perspektif makro, bukan mengambarkan dunia keseharian para pelakunya. Padahal, sebagai manusia, para aktor Perang Padri pasti juga melakukan aktivitas yang jauh dari watak perang yang keras dan kasar, membunuh atau dibunuh. Mereka pasti juga melakukan sejumlah tradisi atau ritual atau kebiasaan yang sangat manusiawi, serta sarat dengan nilai budaya atau nilai relijius yang halus.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan aktivitas-aktivitas non-senjata para pelaku Perang Padri. Aktivitas yang dimaksud adalah jamuan makan, perayaan-perayaan hari besar keagamaan atau syukuran atas nikmat atau keberuntungan yang diperoleh, serta perayaan yang dikaitkan dengan tradisi atau adat-budaya masing-masing pihak. Karena itu beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah bentuk jamuan, perayaan dan pesta yang diadakan pada masa Perang Padri? Bagaimana pelaksanaannya? Apa menunya? Bagaimana pula respon dari pihak-pihak yang berperang terhadap pelaksanaan berbagai acara tersebut?

Bahan utama untuk penulisan artikel ini diambilkan dari catatan atau tulisan pelaku sejarah serta sumber-sumber sezaman lainnya.

II

Jamuan, perayaan, dan pesta dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam Perang Padri. Aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan nyaris sepanjang masa perang dan dilakukan di semua daerah di mana perang berlangsung.

Bila dicermati dengan saksama, maka berbagai acara yang diselenggarakan di atas bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori: pertama, acara yang berkaitan dengan adat dan tradisi (budaya daerah/Minangkabau); kedua, acara yang berkaitan dengan adat dan tradisi (budaya penjajah); ketiga, acara yang berkaitan dengan ritual keagamaan (Islam). Kecuali untuk acara yang kedua, acara dalam kategori pertama dan ketiga sesungguhnya bisa dilakukan oleh kaum Padri atau orang Melayu (Minangkabau) antipadri.

Ada banyak acara yang dipraktikkan yang termasuk kelompok pertama. Beberapa di antaranya adalah jamuan makan, syukuran atas kesuksesan suatu kegiatan, syukuran melepas niat, baralek atau kenduri kawin, memancang atau mendirikan gelanggang, dlsbnya. Acara yang termasuk ke dalam kelompok kedua adalah pesta dalam rangka perkenalan dan perpisahan dengan pejabat lama/baru, pesta atau perayaan ‘hari besar kebangsaan’, jamuan menghormati tamu, dlsbnya. Sedangkan acara yang termasuk kelompok ketiga antara lain perayaan hari besar keagamaan yang ditradiisikan di daerah ini.

Jamuan makan adalah acara yang paling lazim dilakukan Urang Awak. Namun, dari sumber-sumber yang tersedia, acara ini paling sering disebut dalam sumber yang berasal dari kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol misalnya berkali-kali menyebut bahwa dia diajak makan terlebih dahulu oleh berbagai pihak dalam berbagai kesempatan dan di berbagai tempat bila dia melakukan kunjungan atau mendatangi seseorang/sekelompok orang untuk urusan tertentu. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Sutan Chaniago dan juga Sutan Pakih Saidi anak Tuanku Imam Bonjol dan beberapa tuanku atau tokoh Padri lainnya. Ada belasan, kalau tidak puluhan kali acara jamuan makan ini disajikan dalam Naskah Tuanku Imam Bonjol. Dalam konteks ini, jamuan makan adalah perwujudan ungkapan ‘barundiang sasudah makan’ yang telah menjadi aturan main dalam praktik sosial Urang Awak.

Walaupun inti dari jamuan adalah makan nasi dengan gulai dan sambal (makan langkok), Imam Bonjol juga menyebut bahwa acara jamuan kadang-kadang ‘hanya’ diisi dengan minum kopi. Minum kopi berarti tamu yang baru datang disuguhi minuman kopi yang ditemani dengan beberapa juadah oleh tuan rumah.

Acara selanjutnya adalah syukuran atas kesuksesan suatu kegiatan. Acara ini juga banyak ditemukan, baik dalam sumber-sumber yang dibuatkan oleh kaum Padri atau yang ditulis orang Belanda. Naskah Tuanku Imam Bonjol berkali-kali menyebut diadakannya syukuran atas keberhasilan kampanye kaum Padri. Syukuran biasanya diadakan segera setelah sebuah kampung atau nagari dikalahkan serta menyatakan akan melaksanakan agama Allah dan Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Di samping memanjatkan doa syukur kepada Allah yang telah memberkati usaha kam Padri dan janji untuk menjalankan agama Islam, melengkapi struktur sosial nagari dengan menambahkan pranata-pranata islami, acara syukuran juga diisi dengan makan-makan. Penanggung jawab acara adalah penghulu atau pemimpin tertinggi di kampung yang bersangkutan. Tiga dari sekian banyak acara ini adalah syukuran yang diselenggarakan oleh para penghulu Lubuk Sikaping, dan oleh Yang Dipertuan di Lubuk Layang, Padang Matinggi, serta pemuka masyarakat Kabun di Rokan Hulu.

Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin Karangan Fakih Saghir juga mengisahkan syukuran yang diadakan oleh sejumlah nagari, salah satu diantaranya adalah Nagari Air Terbit, segera setelah warga nagari tersebut berikrar untuk betul-betul menjalankan agama Allah. Fakih Saghir menyebut acara syukuran itu dengan nama ‘alas tobat’.

Syukuran atas kesuksesan dalam perang juga dilaksanakan oleh kelompok antipadri (dan pro-Belanda). Sebagaimana dikisahkan Boelhouwer, dalam rangka ‘mensyukuri’ kemenangan pasukan Belanda mengganyang Padri di Ujung Rajo di Pasaman (markas Peto Magek, seorang saudagar dan tokoh Padri terkemuka), maka Tuanku Pakandangan dan sejumlah penghulu dari nagari itu mengadakan pesta. Mereka ‘mensyukuri’ kemenangan tersebut, karena mereka juga ikut-serta dalam pasukan Belanda memerangi kaum Padri. Karena acara tersebut dikaitkan dengan kemenangan pasukan Belanda maka pembuat acara meminjam bendera Belanda untuk dikibarkan selama acara berlangsung. Bendera Belanda dikibarkan pada sebuah bukit yang sebelumnya dikuasai kaum Padri.

Acara diadakan di lapangan di pusat nagari, dekat mesjid dan tidak jauh dari pasar. Lapangan tempat acara diadakan dipasangi kain linen. Untuk Boelhouwer dan petinggi nagari (saudara tuanku yang berperan sebagai wakil beliau) disediakan kursi khusus. Sedangkan untuk undangan yang hadir dibentangkan tikar yang bersih.

Boelhouwer menyebut bahwa acara yang diadakan pada malam hari itu adalah sebuah pesta yang meriah dan besar. Tuanku utama dan warga nagari setempatnya nampaknya senang dengan kegiatan itu. Penghulu-penghulu dari sejumlah nagari di sekitar Pakandangan juga hadir. Diperkirakan acara dihadiri oleh sekitar 600 orang banyaknya. Makanan disajikan dalam piring di atas tikar dihadapan para undangan sangat banyak. Di samping nasi ada gulai dan juadah lainnya.

Makanan itu dibawa oleh para wanita warga kampung dalam jamba. Para wanita juga menghibur para tamu yang sedang makan dengan mendendangkan lagu dari dalam mesjid. Para hadirin mengenakan pakaian yang rancak dan mewah.

Ada sejumlah pesta atau perayaan lain yang dilakukan oleh kelompok antipadri atau pendukung kolonialis Belanda. Salah satu acara yang dimaksud, sebagaimana diceritakan oleh Nahuijs, adalah pesta perayaan ulang tahun raja yang dilakukan di Tanah Datar. Perayaan ini diisi dengan sejumlah acara kesenian (seni tradisi), seperti pacu kerbau dan tari kuda, serta keramaian anak nagari lainnya. Perayaan ini dselenggarakan oleh pemimpin masyarakat setempat, serta didukung oleh pejabat Belanda yang ditempatkan di sana.

Kegiatan lain yang dilakukan oleh Urang Awak, terutama di kawasan yang dikuasai oleh pemerintah Belanda adalah alek kawin. Ada beberapa pesta perkawinan yang disebut dalam buku atau tulisan selama Perang Padri. Beberapa di antaranya adalah pesta perkawinan yang diadakan di Pariaman, Tiku dan Tanah Datar. Diceritakan, pesta diadakan dengan meriah, ada keramaian dan diselang-selingi oleh bunyi-bunyian (yang berasal dari tembakan senjata).

Untuk sekedar penyelenggaraan acara helat kawin, nampaknya pejabat Belanda yang berkuasa di daerah, di mana pesta diadakan, selalu memberi izin. Namun, penggunaan senapan untuk menghasilkan bunyi-bunyian kemudian dilarang. Larangan ini akan semakin keras bila di daerah pesta masih ada kelompok kaum Padri. Bahkan pernah pesta perkawinan dibubarkan oleh tentara karena ditengarai yang punya helat dan yang meletuskan senapan adalah pengikut Padri.

Perayaan lain yang juga lazim diadakan pada masa Perang Padri adalah memancang atau mendirikan gelanggang. Ada dua acara dalam bentuk ini yang disajikan dalam sumber yang berasal dari kalangan Padri. Pertama mendirikan gelanggang dalam rangka pelewaan atau penobatan penghulu, dan kedua mendirikan gelanggang sebagai bagian dari tradisi lama yang diamalkan oleh para penghulu dan warga nagari yang antipadri.

Naskah Tuanku Imam Bonjol menyebut bahwa warga Bonjol pernah mendirikan gelanggang untuk melewakan naik nobatnya Basa Datuak Bandaro nan mudo. Dikatakan gelanggang diadakan selama dua minggu dan dihadiri oleh banyak undangan. Disebut juga, bahwa hampir semua warga kampung terlibat dalam kegiatan itu. Walaupun tidak disebut dalam naskah, acara naik nobat ini diisi dengan berbagai acara (kesenian dan makan-minum).

Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin Karangan Fakih Saghir juga menyebut tentang ada kegiatan memancang gelanggang. Kegiatan memancang gelanggang yang dikisahkan oleh Fakih Saghir adalah acara yang sarat dengan ‘hiburan’, seperti adu ayam, berjudi, minum tuak, mengisap madat, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut biasanya diakhiri dengan perkelahian. Penyelenggara kegiatan ini adalah kelompok antipadri, bahkan mereka mengadakan kegiatan ini dalam rangka ‘menantang’ kaum Padri, di antaranya di Bukit Betabuh, Parabek, dlsbnya.

Acara mendirikan gelanggang, baik yang diadakan oleh kaum Padri atau antipadri umumnya berakhir dengan perkelahian. Acara yang diadakan dalam rangka naik nobatnya Basa Datuak Bandaro nan mudo, serta mendirikan gelanggang di Bukit Betabuh dan Parabek sama-sama berakhir dengan adanya kericuhan. Gelanggang di Bonjol digaduh oleh kelompok antipadri yang memasang ranjau saat acara diadakan, sedangkan gelanggang yang diselenggarakan oleh kelompok antipadri berubah menjadi perang karena dihalangi atau ingin dibubarkan oleh kaum pembaharu (Tuanku Nan Tuo dan sejumlah tuanku lainnya).

Orang Belanda yang ada di Sumatra Barat juga menyelenggarakan sejumlah acara. Sebagian acara yang mereka adakan ‘ditempelkan’ pada kegiatan yang diselenggrakan oleh “Urang Awak”. Seperti yang disebut di atas, perayaan ulang tahun (raja), yang jelas-jelas kegiatan yang murni berasal dari tradisi Barat (orang Minang sebelumnya tidak mengenal tradisi merayakan hari lahir), diselenggarakan dengan melibatkan Urang Awak serta diisi dengan serangkaian acara ‘seni tradisi’ Minangkabau.

Acara lain yang khas Belanda adalah pesta perpisahan dengan pejabat yang mengakhiri masa tugasnya di daerah ini, serta acara perkenalan atau penyambutan pejabat baru yang akan memulai tugas. Di samping diisi dengan serangkaian pidato, acara pisah sambut ini biasanya juga diisi dengan makan-makan dan acara kesenian ala Barat, seperti pesta dansa.

Acara ala Barat, khususnya pesta dansa yang sifatnya insidentil, barangkali sekedar untuk refreshing bagi para perwira dan petinggi sipil dan militer yang tengah berperang, juga pernah diadakan. Residen Elout misalnya pernah mengadakan acara seperti ini pada bulan Januari 1833. Sang kolonel mengundang hampir semua petinggi sipil dan militer Belanda, baik ada di kota Padang atau yang bertugas di daerah, termasuk juga Sentot Ali Basha dan istri-istrinya (sekutu Belanda saat itu) untuk hadir dalam acara itu. Nmanya pesta dansa, maka dalam acara para hadirin diberi kesempatan untuk melantai (sampai pagi).

Acara perpisahan yang telah dibiasakan oleh orang Belanda tidak selalu diiringi oleh makan-makan dan pesta dansa. Hal ini misalnya terjadi bila acara perpisahan dilakukan secara mendadak dan di daerah. Hal ini dialami oleh Boelhouwer, yang acara perpisahannya dilaksanakan secara mendadak (karena persetujuan kepindahannya diizinkan saat Kolonel Elout singgah di Pariaman). Walaupun tidak diiringi oleh acara makan-makan dan pesta dansa, acara perpisahan ini diisi dengan berbagai sambutan, mulai dari sang residen serta para tokoh daerah. Pidato dan sambutan adalah ‘ritual’ khas acara perpisahan dengan pejabat yang akan mengakhiri tugas, atau pejabat yang akan memulai tugas.

Acara pisah sambut pejabat denga sejumlah pidato nampaknya diperkenalkan dan ditradisikan oleh kolonialis Belanda di daerah ini.

Satu lagi acara yang lazim diadakan pada masa Perang Padri adalah acara yang berhubungan dengan perayaan keagamaan. Salah satu acara yang termasuk kelompok ini dan disebut Tuanku Imam Bonjol adalah perayaan maulud. Tuanku Imam tidak memberikan banyak keterangan tentang jalannya acara maulud tersebut. Namun, ada penjelasan yang menarik, yakni perayaan diadakan di mesjid (Bonjol), dihadiri oleh kaum Padri dan non-padri, dan diakhiri dengan terjadinya perkelahian antara kedua kelompok. Dikatakan bahwa perkelahian terjadi ketika kaum antipadri mengingkari janji untuk sama-sama menegakkan agama Allah dan Rasulullah serta meninggalkan kebiasaan jahiliah.

Tidak ditemukan informasi lain mengenai pelaksanaan acara-acara lain yang berhubungan dengan ritual keagamaan untuk masa itu.

Informasi lain yang ditemukan dari pelaksanaan berbagai acara dalam bentukan jamuan, syukuran, perayaaan, dlsbnya itu adalah menu (makanan) yang disajikan. Salah satu menu makanan yang paling sering disebut adalah olahan daging kerbau. Tidak disebutkan dengan jelas apa  jenis menunya, yang jelas menu tersebut terbuat dari daging kerbau. Namun diduga menu yang disajikan adalah gulai, karena Boelhouwer misalnya menyebut salah satu makanan yang disajikan terbuat dari daging kerbau yang dipotong kecil-kecil.

Diinformasikan dengan tegas dalam berbagai sumber bahwa ada banyak kerbau yang dibantai setiap kali diadakan acara. Pemotongan dua ekor kerbau nampaknya sudah sangat lazim dalam setiap kegiatan. Untuk acara yang lebih besar, pernah dibantai sembilan ekor kerbau. Memotong kerbau dan menyajikan menu dari daging kerbau adalah tuah atau prestise bagi yang punya acara.

Di samping daging kerbau, orang Minang juga lazim mengkonsumsi daging sapi dan kuda. Nahuijs menyebut dalam tulisannya tentang kebiasaan orang Minang memakan daging sapi dan kuda ini.

Sayangnya sumber-sumber dari tangan Belanda tidak banyak bercerita tentang menu yang disajikan dalam berbagai acara yang mereka adakan. Namun Tuanku Imam Bonjol pernah menyebut bahwa ketika dia bertemu dengan Elout di Bonjol dia disuguhi roti dan juadah (tanpa merinci jenisnya). Boelhouwer menyebut bahwa di samping makan roti dan nasi, orang Belanda di Sumatra Barat masa Perang Padri juga suka mengkonsumsi minuman keras (grog). Sedangkan dalam laporan tahunannya Stuers juga menulis bahwa genever adalah salah satu minuman yang banyak didatangkan (impor) ke Sumatra Barat pada tahun-tahun 1820-an.

Seperti yang disebut di atas, minuman yang lazim dikonsumsi Urang Awak adalah kopi. Sayangnya tidak ada sumber yang menegaskan, apakah kopi yang dimaksud adalah kopi daun (kahwa) atau kopi bubuk. Namun, mengingat tradisi minum kopi orang Minang saat itu, maka kemungkinan kopi yang diminum adalah kopi daun (kahwa). Di samping itu, karena yang berkuasa adalah kaum Padri, kemungkinan besar kopi yang diminum adalah memang kopi daun (kahwa), sebab ada anggapan dikalangan fanatik Islam haram meminum kopi bubuk, karena ada efek ‘sensasi’nya.

Walaupun tidak banyak dikemukakan, dalam berbagai acara itu, makanan disajikan atau dihidangkan oleh kaum lelaki. Hanya pada acara tertentu, acara yang bersifat keluarga atau menjamu orang yang dianggap akrab (dekat) makanan kadang-kadang disajikan oleh perempuan.

Dikalangan orang Belanda, terutama pejabat yang bertugas di daerah, makanan kadang-kadang disajikan oleh ‘perempuan’ (‘istri’ sang pejabat). Sutan Caniago misalnya beberapa kali disuguhi makanan oleh ‘perempuannya’ Tuan Albacht sewaktu dia menghadap petinggi Belanda itu di Bukittinggi. Dari Naskah Tuanku Imam Bonjol diketahui bahwa ‘perempuan’nya Tuan Albacht adalah urang awak.

III

Di tengah kecamuk perang, kaum Padri, Urang Awak antipadri, dan juga orang Belanda  masih sempat atau masih tetap menyelenggarakan sejumlah jamuan, perayaan, syukuran dan pesta. Namun bila dikaji dengan saksama, maka bisa ditarik sejumlah kesimpulan dari pelaksanaan berbagai acara tersebut.

Sebagian besar acara syukuran yang dilakukan oleh sejumlah kampung atau nagari yang baru saja dikalahkan kaum Padri dilaksanakan dengan keterpaksaan. Ada kesan bahwa para tuanku Padri meminta pemimpin kampung atau nagari yang dikalahkan untuk mengadakan acara tersebut. Seperti terlihat pada pelaksanaan syukuran di Lubuk Layang, ada kesan bahwa ‘meminta’ artinya ‘harus dilaksanakan’. Yang dipertuan di Lubuk Layang harus mengadakan acara itu. Bayangkan, dalam suasana kampung atau nagari baru kalah perang atau baru saja diserang, mereka harus pula menyelenggarakan acara syukuran.  Acara yang diisi dengan makan-makan (menyembelih kerbau), di mana tentu mereka harus sibuk dengan persiapan acara (memasak nasi dan gulai serta juadah lain yang akan disajikan). Jelas acara ini memberatkan bagi mereka. Mereka terpaksa mengadakannya.

Acara syukuran atau perayaan yang dilaksanakan oleh Urang Awak antipadri nampaknya lebih murni berasal dari keinginan petinggi atau warga nagari. Mereka mengadakan acara karena ingin membuktikan kepada pejabat kolonial bahwa mereka dan warga nagarinya setia dan mendukung aksi serta kebijakan kolonialis. Para warga antipadri nampaknya lebih leluasa dan suka cita melaksanakan acara-acara tersebut. Nampaknya tidak ada paksaan dari pejabat Belanda agar mereka mengadakan acara itu, inisatif datang dari para pemimpin penduduk setempat. Mereka merasa enjoy mengadakan acara, karena imbalannya adalah nagari mereka terjaga dan terlindungi oleh kekuatan kolonialis (dari serangan Padri).

Kontrol penguasa terhadap pelaksanaan acara, seperti alek kawin dan pemancangan gelanggang mulai muncul pada masa Perang Padri. Pemerintah kolonial mulai mengontrol pelaksanaan alek kawin di wilayah-wilayah yang didukuki. Mereka memerintahkan agar penduduk yang akan mengadakan perayaan alek kawin minta izin terlebih dahulu. Aturan ini dikeluarkan karena sebelumnya acara alek kawin lazim diisi dengan bunyi-bunyian yang berasal dari letusan senapan. Pemerintah kolonial beralasan jangan ada penyusup yang meletuskan senapannya untuk merusak rust en orde.

Kaum Padri mulai mengontrol pemancangan gelanggang yang dilaksanakan oleh warga nagari, baik di daera yang dikuasainya atau di nagari-nagari non-Padri. Mereka meminta agar kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti adu ayam, judi, meminum tuak, mengisap madat tidak dilakukan. Bila pelaksana tetap mengadakan acara-acara ‘jahiliyah’ tersebut, maka kaum Padri tidak segan-segan membubarkan atau menyerang nagari pemilik gelanggang.

Pola-pola pelaksanaan acara seperti di atas (terpaksa karena tekanan penguasa atau untuk mengambil hati penguasa), serta kontrol atau berbagai aturan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan berbagai oleh penguasa nampaknya menjadi bagian dari sejarah Perang Padri. Sayangnya aspek ini kurang dikaji selama ini. Mudah-mudahan setelah ini akan muncul kajian yang lebih serius dan komprehensif tentang aspek yang ‘non-fisik’ ini.

Kesimpulan terakhir, hadirnya menu yang terbuat dari daging dalam setiap acara menyiratkan bahwa Urang Awak adalah ‘pemakan daging’ dan secara ekonomi adalah warga yang makmur. Kesimpulan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang diadakan pada tahun 1920-an yang mengatakan bahwa orang Minang adalah warga suku bangsa yang paling tinggi mengkonsumsi daging di antara warga seluruh suku bangsa di Hindia Belanda dan ekonomi mereka relatif lebih baik. Bagaimana keadaannya dewasa ini? Wallahu a’lam bissawab.

Sumber:

ANRI Swk 125/3, Jaarlijksch Verslag van het Sumatra’s West­kust 1819-1827.

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

Kratz, E. Ulrich dan Adriyetti Amir (Penyelenggara), Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin Karangan Fakih Saghir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Sjafnir Aboe Naim, Naskah Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Veth, P.J., Midden Sumatra, Reizen en Onderzoekingen der Sumatra Expeditie 1877-1879: Derde Deel, Volksbeschrijving en Taal. 1ste Gedeel, 2de Afdeeling. Leiden: E.J. Brill, 1882).

Ditulis oleh Gusti Asnan

Mesjid yang Dirusak, Mesjid yang Dibangun, Mesjid yang Dilecehkan: Mesjid dalam Dinamika Perang Padri

Gerakan dan Perang Padri adalah gerakan dan perang yang dilatarbelakangi oleh nilai-nilai keagamaan (Islam). Para pendukung Padri melakukan aksinya dengan mengatasnamakan agama. Simbol-simbol keagamaan mereka gunakan, baik sebagai pembeda antara mereka dengan kelompok sasaran gerakan atau pihak musuh, atau untuk mengobarkan semangat juang. Untuk itu simbol-simbol agama mereka jaga dan ciptakan. Sebaliknya, simbol-simbol keagamaan menjadi sasaran serangan kelompok antipadri. Kalaupun tidak diserang, simbol-simbol agama dilecehkan oleh kelompok lawan kaum Padri.

Salah satu dari sekian banyak simbol agama (Islam) yang menjadi bagian terpenting dalam Perang Padri adalah mesjid. Mesjid pernah menjadi salah satu titik awal pecahnya perang. Mesjid pernah diruntuhkan karena dituding sebagai sumber ajaran yang merusak adat-kebiasaan. Demi menjaga kesuciannya, kaum Padri pernah membantai puluhan serdadu Belanda yang menjadikan masjid sebagai tangsi mereka. Ada banyak lagi kejadian historis lainnya tentang masjid pada masa Perang Padri. Sayangnya, selama ini faktor masjid ini nyaris tidak disinggung dalam rekonstruksi sejarah perang tersebut. Karena itu, tulisan ini mencoba mengungkapkan sejarah mesjid di Minangkabau dalam kaitannya dengan Perang Padri. Tulisan ini juga mencoba mengungkapkan bagaimana kaum Padri membina dan menjaga mesjid, serta bagaimana kelompok antipadri memperlakukan masjid. Di samping itu tulisan ini juga akan menampilkan bagaimana gambaran masjid pada saat Perang Padri.

II

Tidak ada atau nyaris tidak ditemukan informasi mengenai gambaran mesjid di Minangkabau hingga dekade ketiga abad ke-19. Minimnya informasi ini juga berkenaan dengan apresiasi dan perlakuan warga terhadapnya, serta kedudukannya dalam tatanan sosial-kemasyarakatan Minangkabau.

Minimnya informasi tersebut terutama sekali disebabkan oleh hampir tidak adanya sumber-sumber tertulis, baik yang berasal dari penulis Minangkabau atau penulis asing, yang berasal dari kurun waktu yang lebih tua dari masa Perang Padri. Minimnya informasi tersebut akan semakin terlihat bila pandangan ditukikkan ke kawasan pedalaman. Karena hingga saat itu hanya ada dua orang Eropa (Thomas Dias dan Thomas Stamford Raffles) yang pernah menjejakkan kaki mereka di kawasan darek tersebut. Hingga saat itu, daerah pedalaman masih merupakan terra incognita bagi orang Barat.

Keterangan tertulis mengenai mesjid di Minangkabau sesungguhnya baru mulai tersedia sejak dimulainya Gerakan dan Perang Padri. Ada dua jenis sumber tentang itu: Pertama, sumber naskah yang ditulis oleh pelaku sejarah dari kalangan Urang Awak; dan kedua, catatan perjalanan ke Sumatra Barat atau kenang-kenangan semasa bertugas di Sumatra Barat, atau buku mengenai Perang Padri khususnya dan Sejarah Sumatra Barat pada umumnya yang dibuat oleh pelaku sejarah dari pihak Belanda. Sumber dalam bentuk naskah yang ditulis oleh Tuanku Imam Bonjol dan Fakih Sanghir yang telah dialihaksarakan dan kemudian telah diterbitkan dalam bentuk buku (Naskah Tuanku Imam Bonjol: 2002) dan Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin Karangan Fakih Saghir: 2002). Sedangkan sumber-sumber yang dibuat oleh orang Belanda semuanya berbentuk buku. Ada tiga buku yang digunakan untuk penulisan ini. Buku pertama ditulis dan diterbitkan pada saat Perang Padri berlangsung (Nahuijs 1827). Buku kedua adalah karya Boelhouwer yang diterbitkan tahun 1841, namun isinya tentang pengalaman penulis pada saat perang berlangsung (1831-34). Buku ketiga dipublikasikan sekitar 10 tahun setelah perang usai, dan ditulis oleh seorang petinggi sipil dan militer Belanda pada saat Perang Padri berlangsung (Stuers 1849).

Tulisan ini membatasi pembahasannya pada penggunaan dua jenis sumber yang disebut di atas. Alasannya adalah untuk membuat rekonstruksi berdasarkan informasi dari tangan pertama, langsung dari lapangan, dan ‘apa adanya’.

III

Ada lima informasi mengenai keberadaan mesjid pada masa Perang Padri. Kelima informasi yang dimaksud adalah: pertama, mesjid sebagai tempat bermulanya konflik antara kaum Padri atau pendukung pembaharu Islam dengan kelompok Melayu (penamaan kelompok antipadri sebagaimana dikemukakan dalam banyak sumber); kedua, mesjid yang dirusak atau diruntuhkan; ketiga, mesjid yang dibangun; keempat, mesjid sebagaimana dilukiskan oleh saksi mata; kelima, mesjid diperlakukan secara tidak wajar (dilecehkan) dari fungsinya sebagai bangunan suci.

Informasi tentang mesjid yang berperan sebagai tempat bermulanya konflik ditemukan dalam Naskah Tuanku Imam Bonjol. Pemimpin kaum Padri tersebut bahkan menempatkan mesjid sebagai titik awal konflik pada bagian-bagian awal karyanya. Disebutkan bahwa pada mulanya telah ada kesepakatan antara berbagai komponen masyarakat Alahan Panjang (Bonjol) untuk mendirikan agama Allah dan Rasullullah. Namun dua bulan setelah itu sebagian warga Ganggo Mudiak dan Ganggo Hilir (dua kampung di Bonjol) membatalkan perjanjian itu. Mereka menggap bahwa perjanjian itu menghilangkan adat kebiasaan mereka (terutama mendirikan gelanggang di mana diadakan adu ayam/balam, perjudian, mengisap madat, dlsbnya). Pembatalan perjanjian tersebut terjadi di dalam mesjid saat diadakannya acara maulud di dalam mesjid. Tidak disebutkan siapa yang memulai, yang jelas pembatalan tersebut berubah menjadi cakak dan perkelahian. Mesjid sebagai rumah Allah berubah menjadi ajang perkelahian. Selanjutnya Tuanku Imam Bonjol menyebut bahwa cakak dan kelahi dalam mesjid itu berlanjut menjadi perang yang berlangsung hingga tiga bulan, perang menyebabkan jatuhnya korban kaum Padri serta kelompok Melayu.

Pada masa-masa awal Gerakan dan Perang Padri, nampaknya mesjid belum dipahami atau dihargai sebagai rumah ibadah dan rumah Allah yang mesti disucikan oleh warga, baik oleh kaum Padri atau kelompok Melayu yang antipadri. Mereka masih belum menjadikan mesjid sebagai bangunan yang bebas dari hawa nafsu dan sikap emosional.

Informasi mengenai perusakan atau penghancuran mesjid ditemukan dalam Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin Karangan Fakih Saghir (selanjutnya disebut SKSJ). Fakih Saghir menyebut tentang perusakan mesjid di Batu Tebal. Tidak hanya itu, Fakih Saghir juga menyebut bahwa suraunya juga dirusak (diruntuhkan), serta buku-buku milik surau dibuang keluar dan seluruh isi surau dirampok. Perusakan Mesjid Batu Tebal dan surau Fakih Saghir berhubungan erat dengan larangan oleh para ulama (Tuanku Nan Tuo serta Tuanku-Tuanku yang lain) terhadap adu ayam yang dilakukan warga Nagari Ampang Gadang. Para ulama melarang adu ayam karena umumnya adu ayam mengandung unsur judi dan selalu berujung dengan perkelahian. Anak Nagari Ampang Gadang tidak terima larangan para tuanku tersebut, sehingga mereka marah dan menyerang para tuanku. Karena kalah jumlah maka para tuanku terpaksa melarikan diri. Gagal menghajar para tuanku mereka menyerang mesjid dan surau, karena mereka memandang bahwa ajaran yang disiarkan lewat mesjid dan surau itulah yang menyebabkan para tuanku melarang mereka menyabung ayam.

Dalam SKSJ ditemukan banyak konflik antara para tuanku dengan warga sejumlah nagari di Sumatra Barat. Konflik-konflik tersebut umumnya berhubungan dengan ajaran yang dibawa para tuanku yang melarang warga nagari menyabung ayam, meminum tuak, mengisap madat, berjudi, merampok, menculik warga, menjua orang, dlsbnya. Informasi tentang perusakan mesjid dan surau hanya sekali disebut, namun bisa dikatakan, mesjid dan surau adalah simbol Islam yang menjadi sasaran amuk para penentang dakwah kaum pembaharu saat itu.

Informasi mengenai pembangunan mesjid ditemukan dalam Naskah Tuanku Imam Bonjol. Ada beberapa informasi mengenai pembangunan mesjid dalam naskah itu. Informasi pertama adalah pembangunan mesjid segera setelah terjadinya cakak dan perkelahian sebagaimana disebut di atas. Segera setelah perkelahian tersebut, kaum Padri segera mendirikan koto (permukiman) yang baru yang terletak di luar kampung. Berdasarkan infomasi ini bisa ditafsirkan bahwa mesjid, di mana cakak dan perkelahian itu terjadi, adalah ‘mesjid nagari’ yang telah ada sebelumnya, dan mesjid itu bukanlah milik kaum Padri. Hal ini dikuatkan oleh penegasan Imam Bonjol dalam memoarnya yang mengatakan bahwa perkelahian itu terjadi di mesjid orang dahulu, bukan mesjid yang sekarang.

Proses pembangunan mesjid yang baru (kaum Padri) dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pembangunan koto (unit permukimaan). Seperti disebut Imam Bonjol, pembangunan dilakukan dengan cara bergotong royong dan melibatkan banyak orang. Dikatakan bahwa dalam proses pembangunan itu ikut-serta orang dari berbagai daerah di sekitar Bonjol, Agam, Lubuk Sikaping dan Rao.

Pembangunan permukiman dan mesjid umumnya dilakukan pada masa-masa awal Gerakan atau Perang Padri. Hal ini bisa dimaklumi, karena pada masa itulah tenaga dan biaya bisa sepenuh dikerahkan dan diarahkan untuk pembangunan permukiman dan mesjid. Ketika fase gerakan berubah menjadi perang yang lebih serius, terutama sejak awal 1830-an, maka tenaga dan biaya telah beralih penggunaannya. Saat itu, tenaga dan dana sepenuhnya dialihkan untuk menghadapi musuh.

Informasi mengenai gambaran mesjid ditemukan dalam catatan perjalanan dan kenang-kenanganan selama bertugas di Sumatera Barat yang dibuat oleh orang Belanda. Seperti yang disebut di atas, dua penulis yang berkontribusi besar dalam hal ini adalah Nahuijs dan Boelhouwer. Walaupun begitu ada perbedaan narasi yang cukup prinsip di antara kedua penulis. Nahuijs hanya menyebut satu mesjid dalam bukunya dan Boelhouwer menyebut beberapa mesjid dan informasi yang disajikannya juga cukup beragam.

Nahuijs menyajikan gambaran mesjid (dinamakannya temple atau candi) yang ditemuinya di Saruaso dan menggeneralisasikan mesjid-mesjid lain di Kawasan Tanah Datar (atau juga Agam) mirip dengan mesjid yang ada di Suruaso. Ada sejumlah kesan yang disajikannya mengenai mesjid. Pertama, mesjid umumnya berukuran kecil (kleine Mohamedaansche meziegiet). Kedua, mesjid umumnya berlokasi di tempat yang tersembunyi dari mata orang banyak dan berlokasi di tempat terpencil, biasanya berada di dasar lembah-lembah kecil di luar permukiman utama. Hal ini, menurut Nahuijs, sangat berbeda dengan apa yang ditemuinya di Pulau Jawa. Di Jawa, katanya, mesjid biasanya berlokasi dekat jalan raya dan berada di lingkungan permukiman yang ramai penduduknya. Ketiga, mesjid-mesjid di Tanah Datar sekaligus tempat tinggal ulamanya (de priesters). Tinggalnya sang ulama di masjid dan di tempat terpencil sekaligus menggambarkan minim atau tidak adanya peran sosial sang ulama dalam strukur masyarakat nagari. Keempat, hampir semua mesjid biasanya dilengkapi dengan sebuah kolam kecil yang berisi banyak ikan kaluih (gurami). Walaupun tidak dikatakan Nahuijs, kolam tersebut biasanya digunakan untuk mengambil wuduk dan juga tempat mandi.

Sama dengan Nahuijs, Boelhouwer menyebut mesjid dengan istilah yang lazim digunakannya atau orang Barat terhadap rumah ibadah, yakni kerk (gereja) atau tempel (candi). Berbeda dengan Nahuijs, Boelhouwer menyajikan gambaran mesjid yang umumnya berukuran besar dan dengan kontruksi yang mengagumkan, serta berlokasi di kawasan yang cukup strategis di dalam nagari. Misalnya di Pakandangan, mesjid yang bagus berlokasi dekat pasar, di sebelah ‘alun-alun’ nagari, dan dikelilingi oleh dinding batu. Di belakang mesjid ada kolam dengan sejumlah pancuran (untuk tempat berwuduk).

Selanjutnya Boelhouwer menyebut adanya mesjid yang sangat bagus besar di Bonjol. Mesjid ini dikatakan memiliki ruang yang luas, yang bisa menampung 3.000 orang (serdadu) dan itupun masih banyak tempat yang kosong. Mesjid yang saat didatangi Boelhouwer belum sepenuhnya selesai itu berbentuk segi empat dan memiliki atap lima tingkat, yang makin ke atas semakin kecil. Atapnya terbuat dari sirap, dan di puncak atap tersebut, di ujung tiang kayu, terdapat sebuah bulatan yang kelihatannya menyerupai bola perak. Logam mengkilap tersebut, yang diyakini bukan terbuat dari perak, juga dipasang pada keempat parabuangan atap mesjid.

Boelhouwer mengatakan bahwa masjid itu tingginya dua kaki dari tanah dan memiliki lantai papan. Mesjid ini memiliki tiang utama (soko guru) yang besarnya tiga kali tubuh lelaki dewasa. Tiang utama tersebut merupakan titik tumpu dari sejumlah balok yang digunakan untuk menyangga atap.

Selanjutnya Boelhouwer memperlihatkan kekagumannya pada masjid yang dikatakannya sebagai bangunan raksasa itu. Dia kagum karena seluruh pengerjaan dilakukan dengan tangan tanpa peralatan yang canggih. Dia kagum pada pengerjaan yang tanpa menggunaan seng, besi dan paku. Dia juga memuji tukang yang mengerjakan pembuatan masjid tersebut.

Mesjid yang diceritakan Boelhouwer ini adalah masjid yang baru dibangun (bahkan belum sepenuhnya selesai). Di samping itu, Boelhouwer juga menyebut ada masjid lama (tua) di Bonjol.

Boelhouwer juga mengatakan bahwa masjid dibangun di pusat permukiman Padri dalam benteng (benteng juga disebut bonjol dalam bahasa Minangkabau lama). Dalam benteng itu juga ada sejumlah rumah yang didiami warga dan juga para pemimpin Padri. Permukiman ini juga dilengkapi dengan banyak kolam yang penuh dengan ikan gurami. Di samping tempat memelihara ikan, kolam-kolam tersebut juga digunakan sebagai tempat mengambil wuduk, dan juga prasarana sanitasi lainnya.

Ada dua lagi masjid dengan gambaran yang hampir sama dengan masjid di Bonjol yang dikisahkan Boelhouwer dalam bukunya. Kedua masjid itu ditemukannya di Lundar dan Padang Matinggi. Kedua daerah itu adalah daerah kaum Padri.

Lukisan Sebuah Mesjid di Pedalalaman Minangkabau pada Abad ke-19

(Sumber: Veth, P.J., Midden Sumatra: Reizen en Onderzoekingen der Sumatra Expeditie 1877-1879, Derde Deel: Volksbeschrijving en Taal, 1ste Gedeelte, 2de Afdeeling. Leiden: E.J. Brill, 1882).

Dari karya Nahuijs dan Boelhouwer di atas dapat kita katakan bahwa di daerah inti Minangkabau (Tanah Datar) masjid umumnya berukuran kecil, terletak di kawasan yang terpencil, dan bukan merupakan bangunan yang memiliki arti sosial-keagamaan yang istimewa. Sebaliknya di daerah rantau umumnya (termasuk juga Pariaman), dan di daerah Padri khususnya, masjid merupakan bangunan yang istimewa, berukuran besar, megah, dengan arsitektur yang sophisticated untuk masanya, berlokasi di tempat strategis dan dilengkapi dengan prasarana sanitasi yang baik.

Informasi mengenai pelecehan terhadap masjid ditemukan dalam Naskah Tuanku Imam Bonjol dan Boelhouwer. Naskah Tuanku Imam Bonjol mengatakan pelecehan dilakukan oleh tentara Belanda, di mana mereka menjadikan mesjid sebagai tempat tinggal (tangsi), memasukkan anjing ke dalam masjid, dan mengambil ikan yang dipelihara dalam kolam masjid. Menurut Imam Bonjol, dijadikan mesjid sebagai tempat tinggal menyebabkan pelaksanaan ibadah warga menjadi terganggu, bahkan akhirnya warga tidak bisa lagi shalat di masjid lagi.

Imam Bonjol juga menyebut bahwa sejumlah masjid di Lubuk Sikaping, Rao, Padang Matinggi, Payakumbuh, dan sejumlah nagari lainnya juga dijadikan sebagai tempat tinggal (tangsi) dan gudang oleh tentara Belanda. Imam Bonjol mengatakan bahwa perlakukan seperti itu adalah tindakan pelecehan atau bahkan penghinaan terhadap mesjid sebagai bangunan suci umat Islam.

Dijadikan masjid sebagai tempat tinggal juga disebut oleh Boelhouwer. Dia mengatakan, bahwa di banyak tempat, para serdadu langsung menuju mesjid untuk bermalam. Boelhouwer juga menyebut bahwa pemakaian mesjid sebagaitempat tinggal bagi tentar aBelanda juga membuat mesjid tidak bisa difungsikan warga untuk tempat ibadah, bahkan kolam dan tempat mandi di mesjid (pancuran) juga tidak bisa lagi digunakan warga. Dengan kata lain, akses warga ke mesjid menjadi terputus.

Pelecehan terhadap mesjid, dan juga kezaliman-kezaliman lain yang dilakukan tentara Belanda membuat warga Bonjol marah. Mereka tidak bisa merima penodaan terhadap masjid mesjid. Sikap ini akhirnya menyebabkan warga melawan.

Pada suatu malam, mereka menyerbu tentara yang tinggal di mesjid. Sebanyak 10 orang pejuang Padri, dibawah pimpinan tuo dubalang yang bergelar Tuanku Garang dan Rajo Layang mereka menyerang tentara yang tinggal di mesjid. Hampir semua tentara yang mereka serang, baik serdadu Jawa dan Belanda, mati semua. Bahkan Tuan Regen, yang semula pendukung Padri dan mendapat rekomendasi pemimpin Padri untuk diangkat menjadi Regen, yang mencoba membela tentara Belanda juga kena amuk dan mengalami luka-luka sehingga akhirnya juga tewas.

Informasi yang disajikan Tuanku Imam Bonjol, memperlihatkan apresiasi warga (terutama kaum Padri) terhadap mesjid, bahwa mereka marah atau melawan kalau mesjid dinodai. Karya Imam Bonjol sekaligus menginfomasikan bahwa kaum Padrilah kelompok masyaraklt di Minangkabau yang mengawali pemberian penghargaan yang tinggi pada mesjid.

IV

Informasi yang disajikan penulis Urang Awak dan Belanda memberikan pemahaman pada kita bahwa sesungguhnya pembangunan mesjid dalam ukuran besar dengan arsitektur yang mengagumkan marak dilakukan segera setelah dimulainya Gerakan Padri dan pada hari-hari pertama meletusnya Perang Padri. Mesjid-mesjid dalam ukuran besar dan megah banyak dibangun di daerah-daerah yang dikuasai kaum Padri.

Pembangunan umumnya dilakukan ‘untuk meningkatkan marwah’ masjid, untuk menampilkan mesjid sebagai sebuah bangunan suci dan rumah ibadah yang memiliki arti yang penting dalam tatanan sosial-keagamaan warga.

Pembangunan masjid nampaknya menjadi bagian dari dakwah kaum Padri.

Di sisi lain, perlu juga disadari, bahwa hingga masa Perang Padri, mesjid sesungguhnya masih belum atau tidak memiliki arti istimewa bagi kalangan kelompok Melayu. Bahkan mereka tega merusak (menghancurrkan) masjid. Di samping itu, kalau pun ada bangunan masjid di daerah-daerah yang didominasi kelompok Melayu, maka bangunannya kecil, jauh dari keramaian, dan berlokasi di tempat-tempat yang sukar didatangi. Kaum ulamanya di kawasan mereka juga belum atau tidak memiliki peran sosial-kemasyarakatan yang berarti.

Orang Belanda melecehkan masjid bisa saja disebabkan oleh tiga alasan: Pertama, kurangnya pemahaman mereka akan arti mesjid di kalangan umat Islam; kedua, mereka melecehkan mesjid karena meniru atau didukung oleh kelompok Melayu yang juga melecehkan mesjid; ketiga, sebagian bagian dari strategi perang mereka, perang melawan kaum Padri adalah juga perang agama, dalam mana simbol-simbol agama juga ikut diperangi oleh orang Belanda.

Pelecehan terhadap mesjid menjadi salah satu faktor bangkitnya perlawanan kaum Padri terhadap Belanda dan para pendukungnya. Belajar dari perlawanan yang dilakukan kaum Padri pulalah akhirnya pemerintah Belanda yang berkuasa di Sumatra Barat pascapadri menerapkan politik membiarkan pembanguan masjid yang dlakukan oleh orang Minang. Itu pulalah sebabnya, dalam sejarah Islam di Minangkabau ditemuka fase pembangunan masjid-mesjid besar dan indah pada kurun waktu setelah perang. Tidak hanya itu, mesjid sebagai salah satu syarat keberadaan sebuah nagari (babalai bamusajik, balabuah batapian tampek mandi), dan kemudian pembangunan mesjid di lokasi yang strategis di pusat nagari, diperkirakan muncul segera setelah Perang Padri berakhir. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perang Padri memiliki arti sendiri dalam sejarah mesjid di Sumatra Barat.

Sumber:

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

Kratz, E. Ulrich dan Adriyetti Amir (Penyelenggara), Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin Karangan Fakih Saghir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Sjafnir Aboe Naim, Naskah Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Stuers, H.J.J.L. de, Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (Vol. I). Amsterdam: P. Baeumer & Co., 1849.

Veth, P.J., Midden Sumatra, Reizen en Onderzoekingen der Sumatra Expeditie 1877-1879: Derde Deel, Volksbeschrijving en Taal. 1ste Gedeel, 2de Afdeeling. Leiden: E.J. Brill, 1882).

Ditulis oleh Gusti Asnan

Haji yang Menjinakkan Padri, Belanda yang Memperpolitisasi Haji

Haji pernah memiliki peran yang penting dalam Perang Padri. Sayangnya, pentingnya peran haji tersebut kurang atau bahkan tidak terungkap dalam penulisan sejarah Perang Padri selama ini. Kalaupun haji ada disebut, maka itu dikaitkan dengan peran tiga orang haji (Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang) sebagai percikan pemantik (casus belli) Perang Padri. Keberadaan dan peran dari sosok haji-haji yang lain nyaris tidak dikemukakan. Padahal, keberadaan dan peran mereka sempat mengubah jalannya sejarah Perang Padri.

Sejumlah haji yang tampil ke panggung sejarah pada masa Perang Padri memang mampu mengubah sikap dan ideologi Padri. Kaum Padri yang semula lebih mengedepankan fanatisme dalam memahami mazhab keagamaannya serta memilih jalan kekerasan untuk menyebarluaskan ajarannya berubah menjadi orang-orang yang lebih toleran dan memilih jalan damai dalam mendakwahkan ajarannya setelah mendapat ‘pencerahan’ dari sejumlah haji yang baru pulang dari Mekkah.

Sebaliknya, pemerintah kolonial, yang semula memandang rendah dan sinis terhadap segala yang berhubungan dengan Islam, kemudian memberikan apresiasi yang tinggi pada sejumlah haji, bahkan menjadikan mereka sebagai mitra. Pemerintah kolonial menggunakan haji untuk menghadapi (menjinakkan) kaum Padri.

Pemanfaatan haji oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan politik pada saat berlangsungnya Perang Padri – barangkali – bisa dikatakan sebagai cikal bakal politik pemanfaatan ‘organ’ Islam untuk menjinakkan atau menenangkan umat Islam oleh penguasa di negeri ini.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan keberadaan haji dan peranan haji dalam kaitannya dengan perubahan sikap kaum Padri, baik dalam menyebarkan paham keagamaannya kepada sesama Urang Awak dan perlawanan terhadap penguasa kolonial, serta pemanfaatan haji oleh penguasa kolonial untuk keperluan ekspansi politiknya. Untuk itu ada dua pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini, yaitu: Pertama, bagaimana pengaruh haji terhadap kaum Padri dalam menjalankan dakwahnya kepada sesama orang Minang dan perjuangan mereka melawan Belanda?; kedua, bagaimana Belanda memanfaatkan haji untuk menundukkan kaum Padri?

Namun, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut ini akan dibahas terlebih dahulu secara ringkas keberadaan haji di Minangkabau hingga masa Perang Padri.

II

Pada masa sebelum Padri, haji tidak memiliki peran sosial-keagamaan yang penting di Minangkabau. Haji tidak memiliki posisi istimewa dalam kehidupan sosial- kemasyarakatan orang Minang saat itu. Haji juga tidak memiliki peran yang besar dalam proses masuk dan berkembangnya Islam di Minangkabau prapadri.

Minimnya peran sosial-keagamaan haji saat itu disebabkan oleh dua hal: pertama, sedikitnya jumlah mereka; dan kedua, baru dikenalnya tradisi berhaji oleh orang Minang.

Data tentang jumlah haji di Minangkabau sebelum awal abad ke-19 dapat dikatakan tidak tersedia. Sehingga sangat susah untuk mengetahui jumlah dan keberadaan haji di daerah tersebut saat itu. Namun, seperti yang disebut di atas, jumlahnya bisa dikatakan masih sedikit. Hal ini disebabkan, bahwa ritual menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci baru mulai dilaksanakan Urang Awak sejak perempat ketiga abad ke-18.

Kepergian orang Minang ke Tanah Suci berhubungan dengan membaiknya perekonomian daerah. Membaiknya perekonomian daerah ditandai dengan mulai lakunya komoditas perdagangan daerah, terutama cassia, di pasaran dunia. Berkah booming ekonomi inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah orang Minang untuk pergi naik haji. Diperkirakan, orang Minang yang pergi menunaikan rukun Islam kelima itu adalah para saudagar atau petani tanaman ekspor tersebut dan juga anak-anak mereka. Kelompok sosial dari kalangan inilah yang relatif awal menyandang gelar haji di Minangkabau.

Haji yang baru pulang dari Mekkah tersebut masih kalah pamor dalam bidang keagamaan atau sosial bila dibandingkan dengan sejumlah ulama (tuanku) yang telah lebih dahulu mendapat tempat dalam tatanan sosial-keagamaan daerah. Mereka ‘hanya’ kaum saudagar dan petani kaya yang menyandang gelar haji karena adanya kesempatan untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Pemahaman agama mereka tentu tidak sedalam ulama atau tuanku yang memiliki surau (sekolah). Kecampinan mereka beragama tentu tidak sehebat para tuanku yang telah menjadi mubaligh dan menyiarkan agama dalam waktu yang lama (walaupun sebagian besar atau hampir semua ulama atau tuanku tersebut tidak menyandang gelar haji).

Setelah kembali dari Mekkah, haji-haji prapadri tersebut umumnya kembali ke tengah masyarakat menjadi ‘orang biasa’. Kalau pun ada beberapa dari mereka yang memiliki surau maka paham keagamaan yang mereka ajarkan nyaris tidak berbeda dari apa yang telah ada atau dikenal sebelumnya. Aktivitas mereka seperti itu tidak memberi perubahan pada pemahaman dan praktik beragama Urang Awak. Di samping itu, mereka yang nyaris ‘terkurung’ dalam lingkungan surau dan menyibukkan diri dengan urusan akhirat menyebabkan keberadaan mereka nyaris tidak memberi pengaruh bagi perubahan posisi ulama dalam struktur sosial kemasyarakatan Minangkabau yang sangat didominasi oleh kaum adat dan ulama tarikat.

Alasan-alasan seperti itulah yang menyebabkan peranan haji nyaris tidak pernah disebut dalam proses perkembangan agama Islam dan dinamika sosial-politik Minangkabau hingga awal abad ke-19.

III

Orang-orang bijak mengatakan bahwa perubahan dilakukan oleh orang-orang yang kreatif, inovatif atau membawa sesuatu yang baru. Pernyataan ini juga berlaku bagi kalangan haji Minangkabau. Pada awal abad ke-19, tiga haji (Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang) kembali dari Mekkah dengan membawa paham keagamaan yang baru, sebuah aliran agama yang hanya mendasarkan pemahaman dan praktik beragama (dan juga adat serta kebiasaan sehari-hari) pada Al-Qur’an dan hadist.

Dengan paham seperti ini, praktik beragama orang Minang saat itu mereka anggap sarat dengan unsur bid’ah, serta tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan orang Minang saat itu mereka anggap sebagai tradisi dan kebiasaan jahiliyah. Berdasarkan paham yang mereka anut, praktik beragama dan tradisi serta kebiasaan yang tidak berdasarkan pada Al-Qur’an dan hadist ini mesti dihabisi. Caranya, pertama dengan lisan, kalau gagal dengan lisan bisa dengan kekerasan.

Haji-haji pembaharu tersebut dengan segera mengimplemetasikan paham beragama mereka. Setelah dakwah billisan-nya diabaikan oleh warga, salah satu di antaranya oleh warga dan para penghulu di Koto Tuo, maka Haji Miskin misalnya membakar balai di nagari tersebut. Tidak hanya terhadap warga, parewa dan penghulu, serangan juga dilancarkan kepada para tuanku dan ulama-ulama tarikat.

Faham baru dan pengamalan ajaran yang sangat berbeda dari apa yang diketahui dan dipraktikkan warga daerah sebelumnya ternyata mendapat sambutan di Ranah Minang. Dalam waktu yang singkat faham ini mendapat banyak pengikut. Bahkan sejumlah tuanku juga ikut mendukung, di antaranya Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman (Tuanku Lintau), Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, dlsbnya. Kenyataan ini sangat berbeda dari masa-masa sebelumnya. Pada masa sebelumnya, haji ‘hanya’ menjadi pengikut seorang tuanku, atau pesona haji segera hilang terserap oleh popularitas tuanku. Maka sejak kembalinya Haji Miskin dkk., para tuankulah yang menjadi follower atau yang terpengaruh oleh haji.

Tidak itu saja, para tuanku tersebut kelihatannya menerima mentah-mentah apa yang dikatakan sang haji. Para tuanku kemudian tampil sebagai ‘pewaris’ haji dan ‘penyambung tangan’ haji untuk mengimplementasikan ajaran yang dibawa (diajarkan) sang haji. Para Tuanku tersebut juga meniru pola kekerasan yang dilakukan oleh Haji Miskin diawal dakwahnya. Tidak sampai di sana saja, dalam banyak kasus, pola dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh para tuanku jauh lebih keras, luas dan masif dibandingkan dengan apa yang dilakukan Haji Miskin dkk.

IV

B.J.O. Schrieke, menamakan aksi yang dilakukan para tuanku ‘pewaris’ dan ‘penyambung’ tangan Haji Miskin dkk. ini sebagai revolusi intelektual dan sosial di Minangkabau. Dan yang namanya revolusi cenderung diisi dengan aksi kekerasan. Aksi kekerasan akhirnya menjadi pilihan karena penyebarluasan ajaran secara lunak tidak mencapai hasil yang diharapkan. Dakwah secara lunak yang mereka lakukan, bahkan perjanjian damai yang telah disepakati, diingkari oleh kaum hitam atau kelompok Melayu (sebagai dinyatakan dalam berbagai literatur tentang Gerakan atau Perang Padri terhadap kelompok sosial yang menjadi target dakwah para tuanku atau kaum Padri).

Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kaum Padri dibawah komando para tuanku tersebut diakui adanya oleh Tuanku Imam Bonjol, salah seorang pemimpin Padri. Pengakuan ini tertulis dalam memoarnya. Imam Bonjol mengakui ada banyak aksi penyerangan, pembakaran, perampokan, penyanderaan warga (kaum perempuan dan anak-anak), serta penangkapan warga (khususnya kaum perempuan dan anak-anak) untuk selanjutnya dijadikan budak yang dilakukan oleh kaum Padri.

Pernyataan yang sama, mengenai tindak kekerasan kaum Padri juga dikemukakan oleh penulis Belanda seperti Stuers, Nahuijs, Boelhouwers, Lange, dan Kielstra. Di samping aksi kekerasan yang dilakukan kaum Padri, para penulis Belanda ini juga mengemukakan aksi kekerasan, yang juga tidak kalah sadis dan brutalnya, yang dilakukan oleh kaum adat atau kelompok Melayu terhadap pendukung Padri.

Namun, berbeda dengan literatur yang dibuat oleh orang Belanda, Tuanku Imam Bonjol juga menyajikan informasi tentang hasil evaluasi dan introspeksi terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol menulis, bahwa pada suatu waktu (tidak disebutkan tahunnya) dia mengatakan kepada Tuanku Mudo dan Tuanku Kadi Basa (dua panglimanya), bahwa aksi mereka selama ini banyak melanggar hukum Kitabullah. Pernyataan Tuanku Imam tersebut dibenarkan dan diperkuat oleh Tuanku Mudo dan Tuanku Kadi Basa.

Selanjutnya Tuanku Imam Bonjol mengatakan bahwa hasil evaluasi tersebut melahirkan sebuah keputusan untuk mengirim anak-kemenakan mereka ke Mekkah. Di samping untuk menunaikan ibadah haji, mereka ditugaskan untuk mencari hukum Kitabullah nan adil yang akan digunakan sebagai landasan dakwah. Dengan kata lain, menurut istilah terkininya, mereka ditugaskan melakukan ‘studi banding’ guna mencari informasi tentang pelaksanaan dakwah Islam di Tanah Suci, yang akan diterapkan nantinya.

Tuanku Imam Bonjol dan pemimpin Padri lainnya mengutus empat orang untuk melakukan ‘studi banding’ tersebut. Keempat orang itu adalah Tuanku Tambusai, Pakih Sialu (kemenakan Tuanku Rao), Pakih Muhammad (kemenakan Tuanku Imam Bonjol), dan Pakih Malano (kemenakan Tuanku Kadi Basa. Sekitar tahun 1829 mereka kembali dari Mekkah. Segera setelah pulang dari Tanah Suci, selain bergelar haji, sesuai dengan tradisi yang berlaku di Minangkabau, maka mereka diberi pula gelar sebagai pengganti nama kecil. Pakih Muhammad digelari Haji Muhammad Amin, Pakih Malano digelari Haji Abdullah, Pakih Sialu digelari Haji Muhammad Razak, dan Tuanku Tambusai digelari Haji Muhammad Saleh. Tidak hanya mendapat gelar haji dan gelar ‘kehormatan’, gaya dan penampilan, terutama pakaian mereka juga mulai berubah, penghormatan terhadap mereka juga semakin besar, dan fatwa atau apa yang mereka sampaikan semakin didengar. Termasuk hasil ‘studi banding’ mereka ke Tanah Arab.

Setelah pulang menunaikan ibadah haji dan melakukan pengamatan di Tanah Arab, keempat haji itu mengatakan bahwa aksi kekerasan tidak lagi dipraktikkan dalam upaya menyiarkan Islam. Informasi yang disampaikan oleh keempat haji tersebut menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pelaksanaan dakwah kaum Padri. Tuanku Imam dan pemuka Padri lainnya bersepakat untuk menghentikan aksi-aksi kekerasan dalam dakwah terhadap sesama (Urang Awak). Segala harta rampasan harus dikembalikan kepada yang punya. Para ulama lebih fokus mengurus persoalan agama, dan basa serta penghulu akan kembali mengemban segala urusan adat. Perubahan sikap ini dan keputusan ini dinyatakan oleh Tuanku Imam Bonjol dalam memoarnya.

Kepulangan haji dari Mekkah dan laporan hasil pengamatan mereka di sana bahwa tidak ada lagi aksi kekerasan dalam menyebarkan agama memang telah mengubah jalannya sejarah Perang Padri. Serangan dan aksi kekerasan terhadap sesama Urang Awak dengan segera ditiadakan. Fokus serangan sekarang lebih tertuju kepada Belanda. Haji-haji Padri telah mengubah sikap dan aksi kaum (para tuanku) Padri.

Apresiasi yang tinggi terhadap haji juga dilakukan oleh kolonialis Belanda. Pejabat Belanda, khususnya Mac Gillavry (Resident Padang en Onderhoorigheden) memperlihatkan respeknya yang tinggi terhadap sejumlah haji. Selanjutnya, dia mencoba mendekati sejumlah haji.

Ada dua kelompok haji yang didekati Gillavry. Pertama, haji yang telah lama menyandang gelar haji, haji yang telah lama pulang dari Mekkah, dan umumnya telah berumur lanjut, serta telah memiliki pengaruh sosial-keagamaan. Umumnya mereka adalah pendukung Padri, namun tidak termasuk ‘lingkaran dalam’ Tuanku Imam Bonjol. Kedua, Gillavry mendekati sejumlah haji yang baru pulang dari Mekkah dan masih berumur muda.

Sebagaimana ditulis oleh Kielstra, Gillavry mendekati haji-haji ‘senior’ karena dia mengetahui adanya perpecahan di kalangan tuanku (pemimpin) Padri. Ada tuanku dan haji yang dekat dengan Tuanku Imam, dan ada tuanku atau haji yang agak jauh dari Tuanku Imam. Di samping itu, Kielstra juga menyebut bahwa Gillavry menyadari bahwa haji-haji ini (terutama yang berumur relatif muda) adalah kelompok moderat, yang tidak fanatik, serta tidak mendukung aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kaum Padri.

Gillavry bisa dikatakan sangat agresif mendekati para tuanku atau haji-haji senior yang agak jauh atau sedikit berseberangan dengan Tuanku Imam. Gillavry sering berkirim surat kepada mereka. Dua diantara tuanku dan haji senior itu adalah Tuanku Haji Ibrahim dan Tuanku Haji Nan Garang. Walaupun surat dialamatkan kepada kedua tuanku haji tersebut, namun dalam suratnya Gillavry juga menyebutk haji-haji lain yang baru pulang dari Mekkah. Dalam sebuah suratnya, sebagaimana dikutip Kielstra, Gillavry mencoba mempengaruhi kedua tuanku haji dan haji-haji muda dengan mengatakan bahwa “…..ajaran sejati Nabi Muhammad di Mekkah tidak menghendaki adanya kekerasan, ajaran itu ingin menciptakan kedamaian yang menyinari alam dan mencitrakan Islam sebagai agama yang menjadi rahmatan bagi semesta”.

Untuk menyakinkan para haji tersebut, Gillavry mengirim Al-Qur’an dan mengajak para haji untuk memahaminya dengan sungguh-sungguh, serta juga mengajak para haji untuk betul-betul mengamalkan ajaran Rasullah dengan benar. Gillavry kemudian menganjurkan agar para haji mengakhiri tindak kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban dan tumpahnya darah.

Gillavry juga memuji-muji haji muda yang baru pulang dengan mengatakan bahwa mereka pasti telah berdiskusi atau berguru dengan ulama atau orang-orang bijak di Mekkah selama bertahun-tahun. Mereka pasti telah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang salahnya aksi-aksi yang dilakukan oleh Tuanku Pasaman dan tuanku-tuanku Padri lainnya. Gillavry bahkan menggiring haji-haji muda tersebut  pada pandangan bahwa tuanku-tuanku Padri adalah orang-orang jahat, dan aksi-aksi yang mereka lakukan adalah bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an. Gillavry mengupayakan agar haji-haji muda tersebut meyakini bahwa kaum Padri telah membutakan mata mereka sehingga tega menganiaya, membunuh, merampok, dan merusak harta benda orang-orang Melayu yang juga mengamalkan ajaran Nabi Muhammad (yang juga menganut agama Islam). Dengan kata lain, Gillavry mencoba mengadu antara haji-haji senior dan junior yang didekatinya dengan tokoh-tokoh Padri.

Selanjutnya Gillavry memuji keberadaan haji-haji yang disurati dengan mengatakan bahwa mereka pasti akan mengembalikan ajaran agama pada posisi yang sebenarnya, yang membawa kedamaian bagi semua (termasuk berdamai dengan Belanda).

Surat Gillavry tersebut dibalas oleh kedua tuanku haji. Mereka menyatakan bahwa mereka memaklumi isi surat tersebut. Mereka juga mengharapkan Tuan Residen dan daerah (Residentie Padang en Onderhoorigheden) akan menjadi damai. Khusus untuk keamanan daerah Limapuluh Kota mereka katakan bisa dikendalikan, karena daerah itu berada dalam kekuasaan atau pengaruh mereka. Tidak itu saja, mereka bahkan mau berperang untuk menciptakan perdamaian, asal ada dukungan dari pemerintah, termasuk dukungan keuangan.

Surat menyurat antara Gillavry dengan para haji dari kalangan Padri membuktikan bahwa pemerintah juga merasakan pentingnya peranan haji. Dengan mendekati haji yang tidak merupakan ‘orang dalam’ Tuanku Imam Bonjol, sesungguhnya, untuk saat itu agresivitas Padri bisa dikendorkan. Maksudnya Gillavry bisa menjinakkan para haji moderat, haji yang tidak begitu dekat dengan Tuanku Iamam Bonjol.

V

Kepulangan Haji Muhammad Saleh dkk. tidak saja mengubah pola dakwah dan aksi kaum Padri, tetapi juga mengubah imej kaum Padri terhadap haji. Haji mendapat apresiasi yang tinggi oleh kaum Padri. Sehubungan dengan itu banyak warga atau kaum Padri yang juga ingin menunaikan ibadah haji. Salah satu di antaranya adalah Tuanku Pasaman atau Tuanku Lintau. Sayangnya niat beliau tidak sampai, karena beliau tewas dibunuh oleh segerombolan perampok di daerah Palalawan.

Gairah untuk menunaikan ibadah haji dari kalangan Padri kemudian mengalami kemunduran, karena memasuki tahun 1830-an Belanda mulai melakukan serangan besar-besaran terhadap kaum Padri. Pada waktu yang bersamaan, Belanda mulai mengabaikan keberadaan dan peran haji. Elout, residen baru, meninggalkan dan tidak lagi bekerjasama dengan haji-haji yang pernah didekati oleh Gillavry.

Perubahan sikap pnguasa kolonial ini menyebabkan kaum Padri kembali kepada pola dakwah yang lama, tidak hanya keras terhadap Belanda sebagai musuh utmaanya, tetapi juga terhadap semua kelompok masyarakat pendukungnya, termasuk orang-orang Minang yang bekerjasama dengan penguasa kolonial tersebut. Itu pulalah sebabnya mengapa Tuanku Imam Bonjol dalam memoarnya, atau Stuers, Boelhouwer,  dan Kielstra masih menyebut adanya aksi kekerasan kaum Padri terhadap Urang Awak pendukung kolonialis pada tahun-tahun 1830-an.

Bila dikaji dengan saksama, pendekatan dan penghargaan terhadap haji oleh Belanda (Gillavry) hanya bagian dari strategi perang mereka. Seperti diketahui, sejak tahun 1825 Belanda sesungguhnya telah mengirim sebagian besar tentaranya di Sumatra Barat ke Pulau Jawa. Pengiriman tersebut ditujukan untuk menambah pasukan menghadapi Pangeran Diponegoro. Khawatir terhadap munculnya perlawanan kaum Padri, maka penguasa kolonial di Sumatra Barat berupaya untuk menjinakkan kaum Padri. Upaya itu antara lain dilakukan dengan membuat berbagai perjanjian damai dengan kaum Padri, memanfaatkan jasa orang Arab (yang dikatakan keturunan Rasulullah) sebagai mediator perdamaian, dan terakhir bekerja sama para tuanku atau haji yang tidak dekat dengan Tuanku Imam Bonjol, serta memprogandakan pengalaman (pemikiran) haji-haji muda yang tidak mendukung aksi kekerasan dalam menyebarluaskan ajaran agama, serta mau berdamai dengan penguasa kolonial.

Perubahan sikap kolonialis Belanda ini, apalagi mulai intensif dan gencarnya serangan mereka terhadap kaum Padri, menyebabkan tertutupnya peluang bagi mereka untuk menunaikan ibadah haji lagi. Konsentrasi pikiran, tenaga dan cadangan finansial mereka akhirnya terkuras pada perjuangan menghadapi Belanda. Karena itulah, pada tahun-tahun 1930-an nyaris tidak ditemukan informasi tentang perjalanan kaum Padri menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Pada tahun-tahun terakhir Perang Padri juga nyaris tidak ada informasi tentang kiprah haji dalam dinamika politik daerah dan kecamuk Perang Padri, termasuk kiprah haji-haji moderat yang pro-Belanda. Politik haji kolonialis hanya untuk menjinakkan Padri dan Padri yang jinak lebih mudah untuk ditaklukan.

Sumber:

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

Kielstra, E.B., “Sumatra’s Westkust van  1826-1832” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  37, tahun 1888, hal. 216-380.

Mueller, Solomon, Berigten over Sumatra: Met Eene Kaart van Een Gedeelte van Hetzelve, Voornamelijk Aantoonende de Wegen en Rivieren, Welke Uit de Padangsche Binnenlanden Naar de Oostkust Afloopen. Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1837.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, enz.het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Rusli Amran, Sumatra Barat Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Schrieke, B.J.O., Pergolakan Agama di Sumatra Barat, Sebuah Sumbangan Bibliografi. Jakarta: Bhratara, 1973.

Sjafnir Aboe Naim, Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Stuers, H.J.J.L. de, Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (Vol. I & II). Amsterdam: P. Baeumer & Co., 1849, 1850.

Veth, P.J., Midden Sumatra, Reizen en Onderzoekingen der Sumatra Expeditie 1877-1879: Derde Deel, Volksbeschrijving en Taal. 1ste Gedeel, 2de Afdeeling. Leiden: E.J. Brill, 1882).

Ditulis oleh Gusti Asnan

Perempuan Pada Masa Perang Padri

Perempuan adalah warga daerah yang relatif tidak terungkap dalam rekonstruksi sejarah Perang Padri. Sangat sedikit narasi tentang keberadaan perempuan dalam buku-buku sejarah Perang Padri selama ini. Minimnya pengungkapan perempuan tersebut tentu membuat dinamika perang yang berlangsung hampir selama dua dasawarsa itu agak terasa hambar, karena rekonstruksi Perang Padri selama ini seakan-akan merepresentasikan historiografi yang androsentris, yakni penulisan sejarah yang berpusat pada kaum lelaki semata. Padahal, sebagai warga daerah yang hidup pada saat perang berlangsung, perempuan dipastikan mengalami berbagai kejadian dan perlakuan dari pihak yang berperang, dan menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari iven histrois tersebut. Karena itu, keberadaan dan pengalaman perempuan selama Perang Padri sudah saatnya untuk diungkapkan. Sejarah mereka tidak boleh hilang atau dihilangkan sebagaimana yang terjadi selama ini.

Tulisan ini mencoba memulai pengungkapan keberadaan perempuan pada masa Perang Padri. Sehubungan dengan itu, ada beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini: Pertama, adakah perempuan yang ikut-serta atau terjun langsung dalam Perang Padri? Kedua, bagaimana perlakuan pihak-pihak yang berperang terhadap perempuan selama Perang Padri? Bagaimana kehidupan (gaya hidup) dan pengalaman sehari-hari perempuan pada saat Perang Padri berlangsung?

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, perlu dikemukakan terlebih dahulu, bahwa perempuan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perempuan dari berbagai etnik yang hidup di ruang geografis, di mana perang berlangsung. Mereka antara lain terdiri dari perempuan Minangkabau, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu perempuan Padri dan perempuan kelompok Melayu (orang Minang pendukung Belanda), perempuan Batak (Tapanuli) dan perempuan Belanda (Eropa).

II

Dari hasil penelusuran terhadap berbagai sumber sejarah, baik primer maupun sekunder, diketahui bahwa tidak ditemukan adanya perempuan (Minang atau Batak) yang ikut terjun ke medan laga dalam Perang Padri. Tidak ditemukan adanya perempuan Padri yang mengangkat senjata dan ikut dalam kecamuk perang melawan Belanda dan kelompok Melayu pendukung Belanda. Sebaliknya tidak pula ditemukan adanya perempuan kelompok Melayu yang ikut berperang melawan kaum Padri.

Tidak terlibatnya perempuan, khususnya lagi perempuan Minang dalam Perang Padri, disebabkan oleh dua latar belakang: pertama, kaum Padri merupakan kaum ‘fanatik’ yang tidak mengizinkan perempuan ikut berperang. Jangankan ikut berperang bersama dengan para lelaki, beraktivitas di luar rumah saja kaum perempuan sangat dibatasi atau tidak diizinkan oleh ajaran Padri. Ideologi Padri bahkan mengharamkan wajah perempuan terlihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. Dengan kata lain, kaum Padri hanya mengizinkan perempuan beraktivitas di rumah saja dan bergaul hanya dengan suami, anak-anak dan kerabat dekatnya saja. Aspek inilah yang membuat tidak adanya perempuan Padri yang ikut tampil di medan laga. Dalam konteks inilah maka tidak ditemukan adanya ‘Cut Nyak Dhien Minangkabau’.

Berbeda dengan Padri, absennya perempuan dalam barisan tentara Niniak Mamak (orang Minang pendukung Belanda) disebabkan oleh pembatasan/aturan adat. Adat Minang tidak memberi ruang bagi perempuan untuk terjun ke medan perang (bersama laki-laki). Tidak ada pernyataan atau ungkapan dalam buku-buku adat Minang yang membolehkan atau menganjurkan perempuan mengangkat senjata, terjun ke medan perang, apalagi berjuang bersama kaum lelaki melawan musuh. Walaupun tidak terlibat secara langsung dalam medan perang, dari beberapa sumber, terutama yang dibuat oleh kalangan tentara atau pejabat sipil Belanda, diketahui adanya dukungan kaum perempuan kelompok Melayu terhadap tentara Niniak Mamak atau juga tentara Belanda, terutama dukungan logistik.

Karena Perang Padri juga melibatkan orang Belanda (Eropa), maka perlu juga ditampilkan di sini, bahwa tidak ditemukan adanya perempuan Belanda (Eropa) yang ikut terjun ke medan tempur. Sebagaimana yang akan dikemukakan nanti, keterlibatan perempuan Belanda (Eropa) pada masa Perang Padri juga lebih terbatas pada sektor dukungan moral, semangat, dan aktivitas domestik semata.

III

Seperti disebutkan sebelumnya, kajian historiografis membuktikan, bahwa sangat sedikit narasi mengenai perempuan dalam tulisan-tulisan mengenai Perang Padri. Dari kajian historiografis juga diketahui bahwa dari narasi yang sedikit tersebut, narasi tentang perempuan lebih terfokus pula pada satu sosok saja, yakni sosok etek Tuanku Nan Renceh. Dikisahkan bahwa perempuan tersebut dibunuh oleh Tuanku Nan Renceh karena tetap saja memakan/mengunyah sirih, walaupun sudah diingatkan berkali-kali oleh sang tuanku. Memakan/mengunyah sirih adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh ajaran Padri, apalagi memakan/mengunyah sirih yang disertai oleh pemakaian sugi (tembakau yang digumpalkan dan diselipkan antara gigi dengan bibir atas). Sugi atau tembakau akan memberikan efek sensasi yang dikategorikan ‘haram’ dalam ideologi Padri.

Dalam rekonstruksi ini, perempuan disajikan hanya sebagai korban dalam Gerakan/ Perang Padri.

Perempuan sebagai korban dalam Perang Padri juga dikemukakan oleh Christine Dobbin. Dalam bukunya yang berjudul Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847, Dobbin menyebut bahwa ada banyak perempuan yang ditawan oleh lasykar Padri dan dibawa ke Bonjol.

Apa yang disajikan Dobbin memang benar adanya, sehingga tidak berlebihan rasanya untuk mengatakan bahwa keberadaan sebagian besar perempuan (Minang atau Batak) pada masa Perang Padri hanyalah sebagai korban semata. Hal ini sangat nampak bila keberadaan perempuan itu dikaitkan dengan aksi kaum Padri. Namun, perlu juga dikatakan, bahwa ada juga perempuan Minang yang tidak berstatus sebagai korban, keberadaan dan peran mereka sedikit ‘lebih terhormat’, mereka diikutsertakan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang lazim diadakan di tengah masyarakat. Keberadaan dan peran yang disebut terakhir berlaku pada perempuan dalam lingkungan kelompok Melayu.

Perempuan sebagai korban memang sangat terlihat dalam kaitannya dengan aksi kaum Padri. Literatur yang dibuat oleh kalangan Padri sendiri, seperti Tuanku Imam Bonjol, lebih jujur mengakui hal itu. Ada lima bentuk ‘pengorbanan’ kaum perempuan dalam aksi Padri itu:

Pertama, perempuan terpaksa melarikan diri meninggalkan rumah dan kampung halamannya karena serbuan kaum Padri. Dalam pelarian mereka akan mengalami berbagai kesulitan. Tidak sedikit pula perempuan yang melarikan diri (bersama anak dan suami mereka) itu yang tidak Kembali lagi ke kampung halaman mereka, Mereka melarikan diri, meninggalkan rumah dan kampung halaman, karena takut terhadap aksi dan perlakuan kaum Padri. Seperti yang akan disebut pada bagian berikut, kaum Padri umumnya akan menangkapi perempuan negeri yang mereka kalahkan.

Kedua, perempuan akan kehilangan harta benda dan rumah milik mereka. Kaum Padri umumnya sangat marah bila menemui kampung yang ditinggalkan oleh penduduknya. Acap kali rumah dan harta benda yang ditinggalkan diambil atau dibakar oleh kaum Padri. Bila kaum Padri mendapatkan perlawanan dari lelaki suatu kampung atau negeri, maka mereka sering melakukan tindakan anarkis. Mereka sering membakar dan mengambil harta benda penduduk kampung/negeri yang diserang tersebut (kalau berhasil dikalahkan). Perempuan adalah pihak yang sangat dirugikan oleh penyitaan atau pembakaran itu. Karena barang-barang yang disita atau dibakar adalah bagian dari kehidupan dan hak milik yang berharga kaum perempuan.

Ketiga, perempuan warga kampung atau negeri yang dikalahkan akan ditawan dan dibawa oleh lasykar Padri, terutama ke Bonjol (pusat politik dan konsentrasi Padri), serta dijadikan budak di sana. Banyak informasi tentang aksi ini dalam Tuanku Imam Bonjol. Di antaranya adalah perempuan Pandam Gadang, Silayang dan sejumlah nagari lainnya di Rao hingga Rokan Hulu yang dibawa ke dan dijadikan budak di Bonjol. Sayangnya kita tidak memperoleh keterangan lebih lanjut, bagaimana nasib mereka setelah dijadikan budak di negeri Bonjol. Namun, masih menurut keterangan Tuanku Imam Bonjol, setelah kembalinya Tuanku Tambusai dan rombongannya menunaikan ibadah haji (diperkirakan tahun 1829), dan dari kesaksian mereka di Tanah Arab tidak ada tindak kekerasan dalam menegakkan agama, maka dihentikanlah aksi perang, disepakatilah untuk mengembalikan semua harta rampasan, serta (kemungkinan) membebaskan budak dan hamba sahaya.

Keempat, ada beberapa perempuan dari daerah atau tokoh kelompok Melayu yang ditaklukkan dijadikan istri oleh pemimpin kaum Padri. Dua diantaranya adalah: pertama, putri Raja Rokan yang dijadikan istri oleh Tuanku Muda, salah seorang panglima Tuanku Imam Bonjol;kedua putri Raja Muning yang dinikahi oleh Tuanku Pasaman. Di samping itu, ada juga informasi yang mengatakan bahwa sejumlah pemimpin Padri cendrung beristri banyak. Salah satu diantaranya adalah Tuanku Muda dari Bonjol (yang disebut di atas). Banyaknya istri sang Tuanku, sebagaimana disebutkan oleh sebuah sumber Belanda, terlihat dari banyaknya kamar yang disediakan untuk mereka di rumah sang Tuanku.

Kelima, perempuan dijadikan sandera oleh lasykar Padri. Dikatakan bahwa sering kali, setelah melakukan perlawanan, kaum lelaki kampung atau nagari yang diserang lasykar Padri lari meninggalkan kampung/nagari mereka. Mereka melarikan diri tanpa sempat membawa kaum perempuan, anak-anak dan orang tua yang ada di kampung/nagari mereka. Dalam Tuanku Imam Bonjol, ditemukan informasi yang mengatakan bahwa perempuan yang ditinggalkan tersebut sering dijadikan sandera oleh kaum Padri. Mereka disandera sampai kaum lelaki yang melarikan diri tersebut kembali untuk menyerahkan diri. Sumber lain juga mengatakan bahwa Tuanku Nan Cerdik, seorang tokoh Padri dari Pariaman, juga pernah menjadikan perempuan XII Koto sebagai sandera setelah sang Tuanku menyerang negeri itu pascapembantaian istri dan anak-anaknya oleh warga XII Koto tersebut.

Bila Tuanku Imam Bonjol cenderung menggambarkan perempuan sebagai korban dalam Perang Padri, Boelhouwer menyajikan informasi tentang keseharian atau juga kepejuangan perempuan Padri. Di samping itu, sebagaimana layaknya suasana perang, Boelhouwer juga menyajikan nasib tragis yang dialami perempuan (Padri). Karya Boelhouwer adalah salah satu sumber informasi, dari mana kita bisa mendapatkan gambaran keseharian, terutama pakaian perempuan Padri.  Boelhouwer menyebut bahwa ‘perempuan Padri memakai kerudung (baju dalam) yang menutup seluruh bagian tubuhnya, hanya matanya saja yang terbuka (ada lobang kecil di bagian mata) tersebut’. Selanjutnya dia mengatakan bahwa perempuan Padri hanya tinggal di rumah. Sangat jarang ditemukan perempuan Padri berada di luar rumah. Pernah satu kali, di daerah Rao, Boelhouwer kebetulan melihat dua orang anak gadis Padri tanpa kerudung (cadar) menjulurkan kepalanya dari jendela. Namun, ketika mereka sadar ada lelaki asing tengah memandangnya, maka dengan segera mereka masuk ke dalam dan menutup daun jendela. Dikesankan, bahwa perempuan Padri sangat ketat menutup aurat mereka.

Lukisan Perempuan Padri dan Non-Padri

(Sumber: Stuers, H.J.J.L., de, Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (I). Amsterdam: P.N. van Kampen, 1849.

Dalam karya Boelhouwer juga ditemukan informasi tentang sikap perempuan Padri yang melindungi suaminya. Pada suatu malam tentara Belanda melakukan penggerebekan terhadap seorang tokoh Padri. Tentara Belanda dan lasykar Melayu mengepung rumah seorang Tuanku di Toboh (Pariaman). Setelah menggeledah seluruh isi rumah, mereka tidak menemukan sosok Tuanku. Diujung pencarian, mereka menemukan seorang perempuan berkelumun tikar pandan yang mengatakan dirinya sakit. Pada mulanya mereka mengabaikan temuan itu, tetapi kemudian mereka jadi curiga, karena kaki perempuan tersebut terlihat terlalu panjang. Maka ketika ‘selimutnya’ dibuka, terlihatnya bahwa sang perempuan yang pura-pura sakit itu sengaja membalut dirinya dengan tikar pandan untuk melindungi suaminya (sang Tuanku). Sang Tuanku ditangkap (setelah melakukan perlawanan terlebih dahulu). Kisah ini menampilkan keberanian perempuan Padri dalam mendukung perjuangan suaminya.

Sama dengan kaum Padri, tentara Ninik Mamak (kelompok Melayu) juga sering melakukan tindakan sadis dan kejam. Ada banyak aksi sadis dan kejam yang mereka lakukan terhadap perempuan Padri. Salah satu di antaranya adalah pembantaian oleh warga XII Koto terhadap istri dan anak-anak Tuanku Nan Cerdik. Tidak hanya itu, kepala istri dan dua anak Tuanku Nan Cerdik dipotong kemudian ditusuk dengan bambu dan diarak serta dipertontonkan kepada klayak di Pariaman. Sekali lagi, perempuan dalam kasus ini tetap menjadi korban dalam Perang Padri.

Gambaran lain mengenai perempuan, khususnya perempuan kelompok Melayu, juga disajikan dalam beberapa sumber Belanda. Boelhouwer misalnya menyebut bahwa kaum perempuan kelompok Melayu beraktivitas seperti biasa pada masa Perang Padri. Di Pakandangan, kaum perempuan dengan jumlah sekitar 100 orang, membawa jamba pada saat diadakan pesta, dan mereka mendendangkan lagu di balik tirai pada saat kaum lelaki makan. Informasi ini mengisahkan bahwa perempuan kelompok Melayu saat itu tampil dalam kegiatan sosial sebagai biasa mereka tampil (seakan-akan tidak terpengaruh oleh adanya perang). Berbeda dengan Boelhouwer, Nahuijs menceritakan bagaimana perempuan kelompok Melayu ikut-serta menonton sejumlah acara, antara lain pacu kerbau dan tarian kuda, yang diadakan di Tanah Datar dan Agam. Nahuijs juga menyebut bahwa di sana perempuan juga pergi ke pasar dan menggalas di pasar.

Para saksi mata kolonialis juga menginformasikan dalam tulisan mereka tentang gaya berpakaian dan aksesoris yang dipakai perempuan kelompok Melayu. Dikatakan bahwa pakaian perempuan kelompok Melayu terdiri dari ‘pakaian biasa’, tidak berlebihan (menutup seluruh tubuh) sebagaimana pakaian perempuan Padri. Dikatakan pula perempuan kelompok Melayu suka memakai perhiasan, gelang, kalung dan juga anting. Tidak hanya itu, Boelhouwer mencatat bahwa di Pariaman ada kebiasaan perempuan untuk melubangi telinga mereka dan memasang tadah (atau gelang) di lubang telinga itu. Karena telah dilubangi sejak kecil dan dipasangi tadah yang makin lama makin besar ukurannya, maka ketika dewasa lubang dan tadah yang dipasang di telinga itu sudah sangat besar.

Catatan lain disajikan dalam literatur kolonial adalah perempuan kelompok Melayu adalah orang-orang yang rajin. Mereka rajin ke sawah, mengolah sawah hingga panen. Mereka tahan bekerja di bawah terik matahari. Dikatakan juga bahwa hampir semua pekerjaan diserahkan  kepada mereka. Sebaliknya, sumber kolonial ini mengatakan bahwa lelaki tak pernah bekerja. Kaum lelaki lebih suka pergi ke pasar untuk menyabung ayam dan pulang dalam keadaan melarat karena kalah bertaruh di medan persabungan. Tidak ada niat mereka untuk berusaha menafkahi anak istri. Banyak pula dari lelaki Minang yang suka mengisap madat dan tidur berlama-lama karena teler.

Perempuan Belanda atau Eropa pada masa Perang Padri umumnya menetap di Padang. Jumlah mereka tidak banyak. Mereka menjadi ibu rumah tangga dan sibuk dengan aktivitas domestik. Saat yang paling membahagiakan bagi mereka adalah saat diadakannya pesta (dansa). Disebutkan, selama Perang Padri berkecamuk diadakan beberapa kali pesta (dansa), terutama sekali pada saat diadakannya acara pisah sambut pejabat atau peringatan hari besar kerajaan di ibu kota keresidenan tersebut.

Di samping itu ada juga perempuan Belanda (Eropa) yang ikut suami mereka bertugas di daerah atau mengikuti suami mereka ke lapangan. Tentu ada banyak pengalaman yang mereka alami, salah satu di antaranya adalah seorang perempuan Belanda yang pingsan ketika tiba-tiba dihadapannya muncul seorang Padri bersenjatakan tombak dan badan yang penuh dililiti ranjau. Dengan kata lain, informasi yang disajikan mengenai perempuan Belanda (Eropa) adalah mereka hanya cocok untuk hidup di kota, hidup enak dan lemah (sangat takut dengan kaum Padri). Gejala yang terakhir, barangkali, disebabkan oleh kisah yang menakutkan dan gambaran yang menyeramkan tentang kaum Padri yang disampaikan oleh lelaki Belanda (Eropa) kepada istri dan anak-anak mereka.

IV

Perempuan sesungguhnya adalah warga daerah yang menjadi bagian dari sejarah daerah pada masa Perang Padri. Ada banyak pengalaman yang mereka alami. Namun yang paling lantang dikemukakan adalah ‘nasib buruk’ yang mereka alami. Mereka menjadi korban kekerasan perang, korban kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperang.

Sajian mengenai ‘nasib buruk’ perempuan dalam perang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru dan bukanlah sesuatu yang menarik untuk diungkapkan. Pengungkapan ‘nasib buruk’ itu hanyalah model rekonstruksi sejarah ala konvensional. Dengan kata lain, tidak ada aspek novelty dari rekonstruksi bentuk itu.

Makanya perlu penelusuran atau pengungkapan terhadap pengalaman yang lain, di luar ‘nasib buruk’ yang mereka alami. Kisah-kisah hidup dan aktivitas keseharian kaum perempuan, seperti aktivitas domestik mereka, keterlibatan mereka pada sejumlah pesta perkawinan, kegiatan ke pasar dan jual beli yang mereka lakukan di pasar, keikutsertaan mereka dalam sejumlah acara hiburan atau gaya hidup perempuan pada masa Perang Padri kiranya menarik untuk diungkapkan. Pengungkapan aspek-aspek ini dipastikan akan menambah pengetahuan kita tentang dunia perempuan Minangkabau pada masa Perang Padri, suatu era yang menjadi tonggak perubahan penting dalam sejarah Minangkabau.

Pengungkapan aspek-aspek ini sangat mungkin dilakukan. Apalagi dewasa ini semakin banyak alat-alat analisis dan konsep-konsep baru dalam metode penelitian sejarah khususnya, serta ilmu sosial dan humaniora pada umumnya yang diperkenalkan. Di samping itu, akses untuk mendapatkan sumber juga semakin mudah. Mudah-mudahan, selepas ini ada kajian yang lebih serius dan komprehensif mengenai salah satu atau sejumlah pengalaman non-politik perempuan Minangkabau pada era Perang Padri yang dilakukan oleh sejarawan atau peminat sejarah. Semoga.

Sumber;

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: Mouton & Co., 1841.

Dobbin, Christine, Islamic Revivalism in a Changing peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847 London: Curzon Press, 1983).

Kielstra, E.B., “Sumatra’s Westkust van 1833-1835” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  38 tahun 1889, hal. 467-514.

 — , “Sumatra’s Westkust van  1826-1832” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  37, tahun 1888, hal. 216-380.

 — , “Sumatra’s Westkust van 1819-1825” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  36 tahun 1887, hal. 7-163.

Muhammad Rajab, Perang Paderi di Sumatra Barat (1803-1838). Jakarta: Kementerian PP dan K, 1952.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, enz.het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Rusli Amran, Sumatra Barat Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Sjafnir Aboe Naim, Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Stuers, H.J.J.L. de, Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (I). Amsterdam: P.N. van Kampen, 1849.

Ditulis oleh Gusti Asnan

Prasarana dan Sarana Transportasi Pada Masa Perang Padri

Perang tidak hanya membutuhkan tentara yang berbadan tegap, berani, campin menggunakan senjata, atau tersedianya persenjataan yang lengkap dan canggih, tetapi juga membutuhkan infrastruktur transportasi yang memadai. Tegasnya, perang membutuhkan berbagai fasilitas yang berhubungan dengan dunia transportasi. Fasilitas-fasilitas ini digunakan untuk mendukung mobilitas pasukan, pengangkutan persenjataan, pendistribusian logistik, dan juga tujuan-tujuan sosial-ekonomis diadakannya perang. Untuk itulah, pihak-pihak yang berperang, berusaha untuk menjaga, melengkapi, membangun dan mengadakan prasarana dan sarana transportasi. 

Pengalaman yang sama juga terjadi pada saat meletusnya Perang Padri. Pihak-pihak yang berperang sama-sama memaksimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana transportasi ini. Mereka juga sama-sama berupaya membangun dan melengkapi prasarana dan sarana transportasi yang akan manfaatkan dan gunakan.

Dalam kaitannya dengan itu, bisa dikatakan, bahwa Perang Padri adalah salah satu tonggak sejarah penting dalam pemanfaatan, pembangunan,  pengadaan berbagai prasarana dan sarana transporasi di daerah di Sumatra Barat khususnya dan di bagian tengah Sumatra pada umumnya.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan berbagai bentuk prasarana dan sarana transportasi yang ada dan dimanfaatkan pada masa Perang Padri, serta juga berupaya menyajikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia transportasi di daerah di mana perang itu berkecamuk.

Kajian mengenai dunia transportasi pada era Perang Padri menjadi sangat menarik karena apa yang terjadi pada saat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dunia tranportasi masa sebelumnya serta menjadi dasar bagi keberadaan prasarana dan sarana transportasi pada masa-masa berikutnya.

Sebelum membahas berbagai bentuk prasarana dan sarana transportasi yang ada dan dikembangkan pada masa Perang Padri, serta perubahan-perubahan yang dialaminya termasuk arti fasilitas-fasilitas ini bagi masing-masing pihak yang berperang, maka pada bagian berikut akan disajikan terlebih dahulu keadaan prasarana dan sarana tranportasi Sumatra Barat sebelum Perang Padri.

II

Labuah atau jalan adalah prasarana transportasi yang telah lazim dikenal serta dimanfaatkan orang Minang sejak masa sebelum Perang Padri. Bahkan labuah telah ada sejak era legendaris dan labuah dijadikan sebagai salah satu syarat dalam keberadaan nagari, unit sosial-politik tertinggi di Minangkabau. Hal ini tercantum dalam ungkapan:

Babalai, bamusajik

balabuah, bagalanggang

batapian tampek mandi

Labuah adalah fasilitas umum yang digunakan sebagai tempat lalu lalang orang dan pengangkutan barang. Sebagian bagian dari keberadaan sebuah nagari, maka kondisi labuah umumnya baik, bahkan, seperti yang akan disebut pada bagian berikut tulisan ini, orang-orang Belanda yang pertama mendatangi pedalaman Minangkabau sangat kagum akan bagusnya kondisi jalan ini di banyak tempat di kawasan darek.

Jalan tidak hanya menghubungkan kampung yang ada dalam sebuah nagari, tetapi menghubungkan nagari yang satu dengan nagari yang lain. Jalan antarnagari ini lazim disebut sebagai ‘pelintasan’. Literatur asing (Belanda dan Inggris) menamakan jalan bentuk ini dengan voetpaden (Belanda) atau footpath (Inggris), sedangkan secara nasional jalan tipe ini disebut sebagai jalan setapak.

Kondisi jalan setapak tidak sebagus jalan nagari, karena tidak ada orang atau lembaga yang memeliharanya secara khusus.  Di samping itu pemanfaatannya juga tidak begitu intensif. Bahkan tidak jarang, pelintasan ini melewati kawasan yang berupa bukit, lembah dan pesawangan, serta berbahaya. Berbahaya dalam artian rawan penyamunan (perampokan).

Jalan setapak juga menjadi prasarana tranportasi yang penting yang menghubungkan daerah pedalaman Minangkabau dengan daerah sekitar atau antara daerah inti (Luhak Nan Tigo) dengan rantau. Lewat jalan setapak inilah hubungan antara kedua daerah dijalin. Mobilitas orang dan barang dilakukan dengan memanfaatkan ruas-ruas jalan ini.

Ada sejumlah jalan setapak antara daerah pedalaman dengan daerah rantau, baik rantau yang berada di bagian barat (Rantau Pesisir) atau Rantau Hilir yang berada di sebelah timur daerah inti. Dua diantaranya adalah ruas jalan  yang dimanfaatkan oleh Thomas Stanford Raffles ketika memasuki pedalaman Minangkabau tahun 1818. Kedua-duanya jalan setapak yang menghubungkan Padang dengan daerah pedalaman (Tanah Datar), namun berbeda rutenya. Rute pertama dari Padang, Limau Manih, Pulau Cubadak, Bukitbatu, Selayo, Saniangbaka, Ombilin, dan terus ke Suruaso. Ruas jalan kedua adalah (dari Tanah Datar) ke Padang, yaitu Suruaso, Ombilin, Panyinggahan, Gedungpapan, Sambuang, Pinang, Lubuak Minturun, Koto Tangah, dan Padang (jalan kedua ini adalah jalan yang dilalui Gamawan Fauzi dan rombongannya sewaktu beliau menjadi Bupati Solok, namun sang bupati dan rombongannya tersesat untuk beberapa hari).

Rute Jalan Setapak yang Ditempuh Raffles dari Padang hingga Pedalaman Minangkabau Tahun 1818
(Sumber: Raffles, Sophia, Memoirs of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles. London: John Murray-Albemarke Street, 1830).

Dua lagi adalah jalan setapak yang dilalui Thomas Dias, seorang Portugis pegawai VOC yang ditempatkan di Malaka, yang memulai perjalanannya dari Patapahan (Riau) menuju pusat Kerajaan Minangkabau Pagaruyung (diperkirakan berada di Kumanih). Sama dengan Raffles, Dias juga menempuh dua rute jalan setapak, pertama dari Patapahan melalui nagari-nagari Air Tiris, Koto Padang, Paku, Ngungun, Buo hingga Pagaruyung (Kumanih). Kedua dari Kumanih melalui Siluka, Manganti, Sumu, Ungan, Mandiangin, Air Tanang, Pangkalan Sarai, Tarusan, Koto Baru, Mariring, Tanjung Balik, Pasar Ranah, Ujung Bukit, Domo, Padang Sawah, Kuntu, Lipat Kain, Koto Padang, AirTiris dan seterusnya hingga Patapahan.

Rute Jalan Setapak yang Ditempuh Thomas Dias dari Patapahan (Riau) ke Pagaruyung (Kumanih) Tahun 1684
(Sumber: Rusli Amran, Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981).

Beberapa ruas jalan lainnya antara rantau di pesisir barat dengan daerah pedalaman adalah jalan setapak antara Air Bangis dan Rao; Katiagan atau Sasak dengan Bonjol; Tiku, kawasan Danau Maninjau dan Bukitinggi; Pariaman, Kayu Tanam, dan Tanah Datar; serta  Kambang dan Sungai Pagu.

Jalan setapak tidak hanya menghubungkan daerah pedalaman dengan kawasan dengan pesisir barat, tetapi juga dengan pantai timur. Namun ada perbedaan yang signifikan untuk kawasan timur. Jalan setapak ke arah itu umumnya hanya tersedia hingga negeri-negeri yang juga berperan sebagai ‘pangkalan’, yaitu negeri-negeri yang terletak di pinggir sungai yang dapat dilayari (bevaarbaar) dan sekaligus berperan sebagai tempat berlabuhnya perahu yang bisa membawa orang dan barang ke arah hilir. Karena itu, jalan setapak ke arah timur akan berakhir di sejumlah ‘pangkalan’ yang ada di pinggir Sungai Rokan Kanan, Sungai Rokan Kiri, Batang Mahek (hulu Sungai Kampar Kanan), Batang Kuantan, dan Batanghari. Mueller menyebut nama sejumlah pangkalan yang penting hingga awal tahun 1830-an, yaitu Pangkalan Koto Baru, Pangkalan Cacang, Pangkalan Kapas, Pangkalan Sariak, dan Pangkalan Indaruang. Di samping itu, tentu ada banyak lagi negeri yang berperan sebagai ‘pangkalan’, tetapi tidak dinamai (toponimi) dengan kata ‘pangkalan’.

Beberapa Jalan Setapak dan Jalur Sungai di Sumatra Barat dan Kawasan Hulu Sejumlah Sungai di Rantau Hilir
(Sumber: Stuers, H.J.j.L., de, De Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (II). Asterdam: P.N. Kampen, 1850)

Karena kecil, sempit dan medannya yang sulit, maka barang-barang dibawa melalui jalan setapak dengan cara memanggul. Karena itu kuli panggul menjadi ‘sarana’ transportasi yang sangat penting pada jalan-jalan setapak ini. Raffles membutuhkan beberapa ratus orang kuli panggul untuk membawa barang-barangnya saat melakukan ekspedisinya yang berlangsung selama 14 hari itu.

Informasi mengenai pemanfaatan kuli panggul ini untuk masa-masa sebelum Padri juga bisa dilihat dari apa yang disajikan oleh Nur St. Iskandar dalam Hulubalang Raja, yang sesungguhnya sebuah novel sejarah yang isi novelnya tersebut hampir sama dengan apa yang disajikan oleh Kroeskam dalam karya yang berjudul Minangkabau en Sumatra’s Westkust, sebuah karya yang mengungkapkan keadaan sosial, politik, ekonomi Sumatra Barat (Minangkabau) pada masa VOC. Nur St. Iskandar mengungkapkan adanya saudagar dari darek yang memanfaatkan kuli angkat untuk membawa barang dagangannya.

Di samping kuli angkat, sarana transporasi yang dimanfaatkan Urang Awak pada masa awal itu adalah perahu. Perahu dimanfaatkan di sungai dan danau. Raffles misalnya menggunakan perahu untuk menyeberangi Danau Singkarak, para saudagar atau pengelana (perantau) Minang memanfaatkan perahu dari sejumlah ‘pangkalan’ di kawasan hulu sejumlah sungai besar di kawasan timur untuk menuju Semenanjung Malaysia misalnya. Perahu juga digunakan oleh Urang Awak di Rantau Pesisir untuk mendatangi sejumlah negeri di barat Sumatra, seperti Natal, Pocan, Tapus, Barus, Singkel, Meulaboh, dan juga Kutaraja di utara, atau Muko-Muko, Bengkulu, Krue, Ketahun, hingga Lampung di sebelah selatan.

Prasarana dan sarana transporasi seperti yang disebut di atas berlanjut pemanfaatannya para era Perang Padri. Namun, karena manusia adalah makhluk yang kreatif dan memiliki kemampuan berinovasi, maka ada sejumlah perubahan yang mereka lakukan. Karena itu, wajah prasarana dan sarana tranportasi era Perang Padri juga mengalami sejumlah perubahan.

III

Jalan adalah prasarana transportasi utama pada masa Perang Padri. Jalan tersedia dalam jumlah yang banyak, hal ini sangat terlihat di daerah pedalaman. Hampir semua nagari terhubung oleh jalan dengan kondisi yang baik, terpelihara dan lebar.

Dari Memoar Imam Bonjol diketahui bahwa ada jalan yang menghubungkan berbagai nagari yang ada di Bonjol, ada jalan yang menghubungkan Bonjol dengan Kumpulan, Alahan Mati, Simpang, dan Malampah. Ada jalan yang menghubungkan Bonjol dengan Air kijang, Sipisang, Simauang dan Lariang, terus ke Kamang atau ke Palembayan. Ada jalan yang menghubungkan Bonjol dengan Suliki dan terus ke Bangkinang. Ada jalan yang menghubungkan Bonjol dengan Lubuk Sikaping dan Rao atau ke Lundar, Silayang hingga Rokan Hulu, atau dari Bonjol, Lubuk Sikaping, Rao hingga Mandahiling. Dan ada ruas jalan yang menghubungkan Bonjol ke Sasak, Katiagan hingga ke Airbangis.

Kondisi jalan bisa dikatakan baik. Baiknya kondisi jalan itu bisa dilihat dari mudahnya pergerakan pasukan Padri dalam jumlah yang banyak, dan dilalui berulang kali.

Kondisi yang baik juga ditemukan di kawasan Agam, Tanah Batar dan Lima Puluh Kota. Sejumlah penulis Belanda melaporkan keadaan jalan yang besar, lapang, baik dan terpelihara dengan baik di daerah-daerah itu. Mereka juga melaporkan adanya sejumlah jalan yang menghubungkan Limapuluh Kota dan Tanah Datar dengan sejumlah ‘pangkalan’ di pinggir Batang Mahek, Kampar Kiri dan Kuantan.

Jalan-jalan yang banyak tersebut, tidak hanya digunakan oleh kaum Padri untuk menyukseskan kampanye militer mereka, tetapi juga digunakan dalam kegiatan perdagangan. Jalan-jalan yang memiliki fungsi ekonomis, terutama sekali jalan yang menghubungkan pusat-pusat niaga Padri dengan dunia luar. Beberapa jalan yang dimaksud adalah jalan yang menghubungkan Bonjol dengan Sasak dan Katiagan; Rao dengan Air Bangis; Rao dengan Rambah (seterusnya menghiliri Sungai Rokan terus ke kawasan timur Sumatra dan ada juga yang menyeberang ke Semenanjung Malaysia); Payakumbuh dengan Pangkalan Kotobaru (dari sini mengiliri Batang Mahat, bergabung dengan Batang Kampar Kanan terus ke hilir ke Batang Kampar melalui Palawanan hingga Selat Malaka, selanjutnya menyebrang ke Singapura atau Tanah Semenanjung); Kumanih (atau Lintau sekitarnya) dengan Durian Gadang (seterusnya mengilir Batang Kuantan hingga ke Indragiri, Tembilahan dan menyeberangi Selat Malaka terus ke Singapura atau Semenanjung Malaysia).

Melalui jalan tersebut mereka membawa barang perdagangan yang dihasilkan daerah pedalaman ke pusat-pusat niaga di luar negeri, dan melalui jalan itu pula mereka membawa barang perdagangan yang dibeli di pusat-pusat niaga luar negeri untuk dimanfaatkan di daerah pedalaman. Senjata dan mesiu termasuk barang-barang yang mereka bawa dari luar negeri.

Jalan-jalan di atas juga digunakan sebagai prasarana yang ditempuh oleh Urang Awak yang ingin pergi naik haji. Seperti disebut dalam Memoar Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, Pakih Muhammad, Pakih Sailu, Pakih Malano, menempuh jalan setapak dari Bonjol menuju Sasak sebelum naik kapal dalam perjalanan ibadah haji mereka. Mueller menyebut bahwa Tuanku Pasaman (Tuanku Lintau) menempuh jalan dari Lintau melalui titik pemberangkatan di Sungai Kampar Kanan selanjutnya mengiliri Sungai Kampar menuju Palalawan, saat itu menjadi salah satu kota pemberangkatan haji orang Minang. Seperti disebut di atas, dari Palalawan menuju Singaura dan dari sana baru ke Tanah Suci). Sayangnya, seperti ditulis Mueler, Tuanku Pasaman dibunuh (dirampok) sesampainya beliau di Palalawan.

Perjalanan melalui jalan setapak atau mengiliri sungai adalah perjalanan yang penuh tantangan. Di samping medan jalan yang ganas dan berbahaya, perjalanan juga penuh resiko, karena ada banyak orang jahat (penyamun atau perampok) pada berbagai ruas jalan itu. Pengalaman Tuanku Pasaman seperti  disebut di atas adalah salah satu contoh rawannya perjalanan itu. Thomas Dias juga menyebut dalam catatan perjalanannya bahwa dia sering diperingatkan oleh orang kampung yang dilaluinya bahwa perjalanan yang dia lakukan sangat berbahaya, sampai-sampai ada warga suatu kampung yang menyebut bahwa dia tidak akan pernah sampai ke negeri tujuannya (karena akan dirampok dan dihabisi oleh penyamun). Historiografi tradisional Minangkabau menamakan daerah-daerah atau titik-titik di mana para penyamun itu beroperasi dengan nama Bukit Tambun (Timbunan) Tulang. Untuk mengatasi gangguan para perampok itu, para pengguna jalan (sungai) biasanya berjalan secara berombongan.

Kuli angkat adalah masih merupakan ‘sarana’ transportasi penting, setidaknya pada tahun-tahun pertama Perang Padri. Bahkan, salah satu isi Perjanjian 20 Februari 1821 antara Daulat Yang Dipertuan Sutan Alam Bagagar Syah (Pagaruyung), Yang Dipertuan  Raja Tangsir Alam dan Yang Dipertuan Sutan Kerajaan Alam (Saruaso), serta sekitar 120 penghulu dari kawasan Tanah Datar dengan Belanda adalah disediakannya kuli-kuli dalam jumlah yang dibutuhkan oleh Inlandsche Hoofden untuk mengangkut barang-barang tentara Belanda. 

Ada sejumlah informasi mengenai keberadaan kuli angkat Urang Awak selama Perang Padri. Ada banyak cerita mengenai kepatuhan mereka, namun lebih banyak kisah mengenai ‘kenakalan’ mereka. Salah satu kisah ‘kenakalan’ itu diungkapkan oleh Nahuijs. Kolonel ini menyewa sejumlah kuli untuk membawa barang-barangnya saat mendaki Bukit Ambacang. Setibanya di Tambangan (kampung pertama setelah pendakian Bukit Amang), karena jalan sudah bagus, maka untuk perjalanan selanjutnya Nahuijs mengurangi jumlah kuli. Untuk itu, sejumlah kuli ditinggalkan di Tambangan, dengan satu pesan mereka harus menunggu di sana. Namun apa yang terjadi, ketika Nahuijs kembali, para kuli tersebut sudah menghilang. Terpaksalah Nahuijs menyewa kuli yang baru. Celakanya, karena diminta secara mendadak dan sangat dibutukan, maka para kuli tersebut dengan segera ‘jual mahal’. Merka memalak Nahuijs dengan memasang tarif yang, kata Nahuijs, ‘dua kali lipat mahalnya dari sewa normal’.

Pengalaman dipalak atau ‘dikerjai’ oleh  kuli Urang Awak saat dibutuhkan, menyebabkan Belanda mengurangi ketergantungan mereka pada kuli angkat orang Minang. Sebagai gantinya Belanda menggunakan kuli angkat orang Nias. Di samping yang sudah ada di Padang, banyak dari mereka yang didatangkan dari Pulau Nias. Kebetulan, kata Stuers, banyak dari kuli angkat Nias ini adalah mereka yang berstatus sebagai budak. Penggunaan kuli angkat orang Nias menyebabkan maraknya perdagangan budak Nias di daerah ini. Sampai akhirnya terjadi kelebihan pasokan, sehingga pemerintah Belanda memulangkan mereka kembali ke Pulau Nias. Namun, menurut de Stuers, sebagian budak yang dipulangkan itu kembali lagi ke Padang (Tanah Tepi), dan bekerja lagi sebagai kuli angkat.

Walaupun agak kerepotan dengan banyaknya juga budak Nias, pejabat Belanda mengakui, bahwa kehadiran kuli angkat Nias sangat membantu mereka. Kuli angkat Nias itu lebih patuh dan murah dibandingkan dengan Minangkabausche dragers.

Kuli Angkat Tempo Dulu
(Sumber: Veth, P.J., Midden Sumatra, Reizen en Onderzoekingen der Sumatra Expeditie 1877-1879: Derde Deel, Volksbeschrijving en Taal. 1ste Gedeel, 2de Afdeeling. Leiden: E.J. rill, 1882.

Di samping kuli angkat, kuda adalah sarana transportasi yang lazim digunakan pada masa Perang Padri. Di samping kuda tunggangan juga ada kuda beban (draagpaarden). Tidak hanya kaum Padri, Belanda juga menggunakan kuda tunggangan. Tidak semata-mata digunakan dalam perperangan, kuda tunggangan juga dimanfaatkan dalam perjalanan dari satu negeri ke negeri lain. Nahuijs misalnya menunggangi kuda dari Padang hingga Kayu Tanam, dan juga pada sejumlah perjalanannya di darek.  Boelhouwer juga sering menggunakan kuda, baik dalam perjalanan antarnagari, inspeksi daerah atau juga dalam perang.

Kuda Beban dan Kuda Tunggangan
(Sumber: Bernard, Capitaine, A travers Sumatra: De Batavia a Atjeh. Paris: Library Hachette Et. Cie., 1904)

Kuda memang sejenis binatang yang sudah lama dikenal Urang Awak. Orang Minang telah membudidayakan kuda sejak waktu yang lama, dan ada usaha yang sungguh-sungguh oleh orang Minang untuk memelihara atau menghasilkan kuda-kuda yang baik. Nahuijs menyebut, ada banyak kegiatan orang Minang yang berhubungan dengan peternakan atau keberadaan kuda ini. Di antaranya perlombaan berkuda, ‘festival kuda’, dan tarian kuda. Tidak hanya itu, daging kuda sangat digemari orang Minang dan harganya jauh lebih mahal daripada daging sapi atau daging kerbau.

Kuda beban adalah sarana transportasi yang juga lazim digunakan selama Perang Padri. Namun karena kondisi jalan setapak yang kurang bagus, maka kuda beban jarang atau hampir tidak pernah digunakan dalam pengangkutan barang pada saat melintasi bukit-bukit antara kawasan pesisir dengan pedalaman. Penggunaannya lebih terbatas di kawasan pesisir atau di daerah pedalaman saja.

Di samping kuli angkat, kuda dan kuda beban, perahu adalah sarana transportasi lain pada masa Perang Padri. Mueller menyebut bahwa perahu yang lazim digunakan di kawasan paling hulu sejumlah sungai di bagian timur pedalamanan Minangkabau, (misalnya dari Pangkalan Koto Baru hingga Kuok (Bangkinang) dapat dimuat dengan 100 pikul (kopi), perahu dari Kuok (Bangkinang) hingga Palalawan dapat dimuati hingga 1.500 s.d. 2.00 pikul (kopi) dan empat sampai enam orang penumpang. Lama pelayaran dari Pangkalan Koto Baru ke Palalawan sekitar 13-16 hari. Dari Palalawan ada kapal layar tiga layar dengan 20 s.d. 30 penumpang menuju Singapura. Tipe perahu dan mode perjalanan yang sama juga berlaku untuk rute-rute Rokan, Siak (Tapung Kapan dan Tapung Kiri) dan juga Kuantan/Indragiri.

Perahu juga digunakan di sejumlah sungai kawasan muara sungai di pesisir bagian barat. Namun penggunaan perahu di kawasan ini relatif terbatas, terbatas di kawasan Pasaman.

IV

Sejumlah karya yang digubah oleh penulis Belanda juga menginformasikan keadaan jalan di daerah ini. Seperti disebut sebelumnya, mereka umumnya menyebut bahwa keadaan jalan di daerah pedalaman, Tanah Datar, Agam dan Limapuluh Kota sangat bagus, lapang (lebar) dan terpelihara dengan baik. Kondisi jalan seperti ini tidak hanya untuk jalan nagari (jalan-jalan yang ada dalam sebuah nagari), tetapi juga jalan antarnagari. Nahuijs, Mueller dan Kielstra berulangkali menyebut hal ini.

Namun ada satu hal yang hampir selalu disebut kurang elok (negatif) oleh penulis Belanda, yakni jalan setapak yang menghubungkan kawasan pesisir barat dengan pedalaman (darek). Mereka umumnya mencela kondisi jalan antara Padang dengan Solok (Selayo) via Limau Manis, Pulau Cubadak, Bukit Batu, atau antara Padang via Koto Tangah, Pinang, Sumbang, Gaduang Papan, Panyinggahan, Simawang (Ombilin), terus Saruaso (tanah Datar). Mereka juga mengeluhkan jeleknya kondisi jalan setapak melewati Buki Ambacang antara Kayutanam dengan Tambangan. Mereka juga mengeluhkan jelek atau susahnya jalan setapak antara Manggopoh atau Kawasan sekitar Danau dengan Palembayan hingga Sipisang ke arah timur laut atau ke Bukittinggi ke arah tenggara. Bukit yang menjadi penghalang itu dikatakan sangat terjal dan susah dilalui. Nahuijs bahkan menyebut Bukit Ambacang adalah medan yang paling berat yang pernah dia lalui.

Ada dua latar belakang yang menyebabkan hadirnya keluhan tersebut. Pertama menghambat mobilitas pasukan mereka, terutama sekali mengganggu mobilisasi pasukan yang disertai dengan meriam dalam ukuranyang besar yan berjumlah beberapa buah. Kedua, jelek atau parahnya jalan setapak antara daerah pedalaman dengan pantai barat menyebabkan saudagar daerah pedalaman enggan berdagang (mengirim) barang dagangan mereka ke pantai barat, sebaliknya mereka lebih suka pergi ke kawasan timur. Aspek kedua dinilai sangat merugikan oleh Belanda, karena menguntungkan Inggris lawan mereka. Untuk mengatasi kondisi ini, maka selepas kunjungan van den Bosch (Gubernur Hindia Belanda) ke daerah ini tahun 1833, maka pemerintah kolonial memutuskan untuk membangun jalan baru melewati Lembah Anai. Jalan ini kemudian berkembang menjadi jalan utama yang menghubungkan daerah pesisir dengan pedalaman di Sumatra Barat. Peran penting jalan ini tetap berlaku hingga pasca-Perang Padri (Tanam Paksa Kopi). Bahkan ketika kereta api hadir di daerah ini, pada penghujung abad ke-19, daerah ini juga menjadi rute yang dilalui oleh kereta api.

Jalan Raya dan Jalan Kereta Api di Lembah Anai
(Sumber: Colijn, H., Neerlandsch Indie, Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur, Bedrijven en Samenleving (1ste Deel). Amsterdam: Elsevier, 1913).

Seiring dengan pembangunan jalan via Lembah Anai, Belanda juga meningkatkan kondisi jalan dari Manggopoh dan kawasan sekitar Danau Maninjau menuju Palembayan dan Sipisang terus ke Bonjol.

Pada masa Tanam Paksa Kopi perintah kolonial Belanda juga membangun dan meningkatkan kondisi hampir semua jalan antara kawasan pesisir barat dengan daerah pedalaman. Mulai Natal di utara hingga Air Bangis, Katiagan dan Sasak, Tiku, Pariaman, Padang, hingga Bandar Sepuluh di selatan dengan daerah pedalamannya.

Tidak itu saja, pemerinah kolonial juga mulai memperkenalkan sarana transportasi yang baru. Salah satu kendaraan yang diperkenalkan saat itu adalah kereta kuda. Sayangnya, pemanfaatan kereta  kuda ini masih sangat terbatas. Hanya digunakan oleh ‘pejabat’ daerah setingkat residen atau asisten residen. ‘Petinggi’ lain bangsa Belanda yang sangat suka menggunakan kereta kuda ini adalah Sentot Ali Basya.

Kehadiran kereta kuda kemudian diikuti oleh hadirnya pedati dan bendi. Kedua jenis kendaraan ini adalah kendaraan rakyat, sangat lazim digunakan oleh penduduk (orang kebanyakan). Namun dua kendaran yang disebut terakhir marak dipergunakan di daerah ini selepas usainya Perang Padri, terutama pada era Tanam Paksa Kopi.

Di samping sarana dan prasarana transportasi darat, pada masa Perang Padri juga dipergunakan prasarana dan sarana transportasi laut. Namun, dibandingkan dengan transportasi darat, tidak banyak perubahan pada fasilitas dalam prasarana transportasi laut ini. Jumlah dan keadaan (fasilitas) reede yang ada di daerah ini relatif tidak bertambah dan berubah. Suatu yang sangat menarik adalah tingginya jumlah kedatangan dan keberangkatan kapal ke dan dari daerah ini. Kapal-kapal yang mengangkut tentara. Di samping itu jenis kapal juga semakin banyak, terutama jenis-jenis kapal tempur.

Seperti yang akan dibicarakan pada tulisan berikut, fasilitas transportasi laut di daerah ini mengalami perubahan yang sangat signifikan pada era Tanam paksa Kopi. Bahkan Pelabuhan (Reede) Padang saat itu menjadi Pelabuhan Kelas 1 di Hindia Belanda.

V

Pembangunan jalan (raya) via Lembah Anai dan peningkatan kuliatas sejumlah jalan yang menghubungkan kawasan pesisir Barat dengan daerah pedalaman adalah salah kunci sukses gerak maju pasukan Belanda. Mobilitas pasukan yang semakin besar serta pendisktirbusian logistik untuk kepentingan tentara Belanda pasca-Perang Diponegoro sangat didukung oleh keberadaan jalan (raya) yang semakin bagus ini. Sejumlah kemenangan yang diperoleh oleh Belanda dalam pertempuran dengan Padri disebabkan oleh kemudahan yang mereka nikmati karena adanya fasilitas-fasilitas transportasi yang memadai ini.

Setelah menguasai sebagian besar daerah pedalaman, Belanda ‘menutup’ akses jalan kaum Padi ke kawasan timur. Kebijakan yang dimulai sejak tahun-tahun pertama 1830-an ini sangat merugikan kaum Padri. Berada ‘di atas angin’ maka politik memutus hubungan kaum Padri dengan ‘dunia timur’ ini menjadi prioritas Belanda. Untuk itulah, penguasaan Rao dan daerah Rokan Hulu hingga Bila dan Pane dilakukan Belanda pada waktu yang nyaris bersamaan dengan penguasaan Bonjol, pusat perlawanan Padri (akhir penguasaan daerah-daerah yang disebut terakhir ini memang terjadi pasca-kejatuhan Bonjol).

Akhirnya, perang dimenangkan Belanda dan salah satu kunci kemenangannya adalah keunggulan mereka menguasai prasarana dan sarana transportasi.

VI

Perang Padri kita menyaksikan pemanfaatan sejumlah prasarana dan sarana transpotasi yang dikenal sebelumnya, baik oleh kaum Padri atau Belanda. Dan pada era Perang Padri kita menyaksikan bahwa ada sejumlah prasarana dan sarana transportasi baru yang diperkenalkan.

Kehadiran berbagai fasilitas transportasi yang baru ini menjadi dasar bagi pengembangan prasarana dan sarana transportasi daerah pada masa Tanam Paksa Kopi dan juga pasca-Tanam Paksa Kopi. Perubahan yang terjadi selepas Perang Padri akhirnya menjadi salah satu latar belakang Sumatra Barat menjadi salah satu daerah di Sumatera yang memilki prasarana dan sarana transportasi terlengkap dan tercanggih di Sumatra, setidaknya kondisi ini berlaku hingga pertengahan abad ke-20.

Perang, ternyata tidak hanya menyebabkan jatuhnya korban jiwa, harta dan benda, tetapi juga menghadirkan aspek-aspek lain, seperti kehadiran dan keberadaan prasarana dan sarana transportasi yang bagus, yang sangat bermanfaat bagi daerah dan warga daerah. Kehadiran dan keberadaan fasilitas transportasi ini ikut berkontribusi dalam berbagai perubahan sosial, ekonomi, politik , dan budaya orang Minang. Sejauh mana perubahan yang terjadi itu? Mungkin ada diantara pembaca yang ingin mengkajinya.

Daftar Bacaan:

Bernard, Capitaine, A Travers Sumatra” De Batavia A Atjeh. Paris: Library Hachette Et Cie, 1904.

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

Colijn, H., Neerlandsch Indie, Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en Samenleving (2de Deel). Amsterdam: Elsevier, 1913

Haan, F. de, “Naar Midden Sumtra in 1684” dalam Tijdschrift van Bataviasch Genootschap, XXXIX, 1897, hal. 327-366.

Raffles, Sophia, Memoirs of the Life and Public Service of Sir Thomas Stamford Raffles. London: John Murray-Albemarke Street, 1830

Mueller, Solomon, Berigten over Sumatra: Met Eene Kaart van Een Gedeelte van Hetzelve, Voornamelijk Aantoonende de Wegen en Rivieren, Welke Uit de Padangsche Binnenlanden Naar de Oostkust Afloopen. Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1837.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, enz.het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Rusli Amran, Sumatra Barat hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Stuers, H.J.J.L. de,  De Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra (II). Amsterdam: P.N. von Kampen, 1850

Veth, P.J., Midden Sumatra, Reizen en Onderzoekingen der Sumatra Expeditie 1877-1879: Derde Deel, Volksbeschrijving en Taal. 1ste Gedeel, 2de Afdeeling. Leiden: E.J. Brill, 1882.

Westenenk, L.C., De Minangkabausche Nagarie. Padang: P. Bãumer & Co., 1915.

Ditulis oleh Gusti Asnan

Ragam Bangsa dan Etnis Tentara/Juru Runding Dalam Perang Padri

Selama ini lazim diketahui bahwa hanya ada dua kelompok masyarakat yang terlibat dalam Perang Padri, yaitu orang Minang dan Belanda. Informasi ini kurang tepat, karena ada kelompok-kelompok masyarakat lain yang berperan dalam perang tersebut. Tidak itu saja, keterlibatan dan peran mereka cukup dalam dan penting, serta juga ada pengalaman historis mereka yang relatif unik, yang manusiawi. Sampai taraf tertentu pengalaman tersebut menjadi ‘legacy’ dan  pengetahuan sejarah orang Minang dewasa, ‘legacy’ dan pengetahuan sejarah yang pantas untuk direnungkan atau dibuktikan lebih lanjut.

Simplifikasi rekonstruksi sejarah yang hanya menampilkan dua kelompok masyarakat sebagai aktor Perang Padri dapat dikatakan sebagai sebuah kegagalan historiografis. Dikatakan kegagalan, karena ada aspek-aspek faktual dari peristiwa historis tersebut yang tidak terungkap secara utuh.

Tulisan ini mencoba menelusuri dan mengungkapkan adanya kelompok-kelompok masyarakat lain, bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa lain yang terlibat dalam perang tersebut. Sehubungan dengan itu, ada beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini, di antaranya: Bangsa-bangsa dan suku bangsa-suku bangsa apa sajakah yang terlibat dalam perang itu? Bagaimana gambaran tentang masing-masing bangsa dan suku bangsa yang terlibat dalam perang tersebut? Apa peran yang mereka lakoni? Bagaimana kenangan atau warisan kehadiran mereka bagi daerah ini?

II

Perang Padri adalah perang yang memaksa kedua pihak yang bersiteru untuk menampilkan kehebatan tentara, persenjataan, serta strategi dan taktik perang mereka. Belanda sebagai pihak yang memicu perang dan sangat berkepentingan dengan (pemenangan) perang itu menampilkan sebaik mungkin semua aspek yang disebutkan di atas. Kaum Padri, sebagai pihak yang dipaksa Belanda untuk berperang juga tidak mau kalah, mereka juga menampilkan perlawanan yang terbaik yang bisa mereka lakukan.

Ikhtiar Belanda untuk memenangkan perang terlihat dari peningkatan jumlah tentara pada tahun-tahun permulaan perang. Kemudian mengubah strategi dan taktik perang konfrontatis pada saat mereka mesti memboyong tentaranya ke Jawa untuk mengakhiri Perang Diponegoro, serta menambah jumlah tentara kembali serta mengubah strategi perang, termasuk menghalalkan segala macam cara demi memenangkan perang sejak awal tahun 1830-an.

Pada saat Belanda mulai berkuasa kembali (1819), jumlah tentaranya relatif sedikit, hanya sebanyak 150 orang dari kesatuan infantri dan 12 orang dari kesatuan artileri (orang Eropa). Tentara sebanyak ini datang dari Batavia bersamaan dengan kedatangan Du Puy sebagai Residen untuk daerah ini tanggal 17 Mai 1819. Jumlah ini ditambah lagi dengan sejumlah mantan tentara Inggris yang sudah ada di daerah ini, yang diserahkan kepada penguasa Belanda. Sebagian mereka berasal dari kesatuan tentara yang ditinggalkan di Benteng Simawang serta kesatuan tentara yang ditinggalkan di Natal. Mantan tentara Inggris ini terdiri dari orang India (Sipahi dan Benggala) serta Bumiputra (Inlandsch). Mereka berasal dari kesatuan infantri dan artileri.

Total kekuatan Belanda pada hari-hari pertama kekuasaannya adalah sebanyak 315 orang yang terdiri dari 8 perwira dan 307 serdadu (gabungan dari tentara ‘asli’ Belanda dan mantan tentara Inggris).

Pada akhir 1821, datang bala bantuan dari Batavia. Bala bantuan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel A.T. Raaf ini berjumlah 191 orang, yang terdiri dari 4 perwira dan 187 tentara. Sehingga bila digabungkan dengan tentara yang telah ada sebelumnya maka jumlahnya menjadi 12 perwira dan 494 serdadu. Rinciannya adalah 284 orang dari kesatuan infantri (Eropa), 20 orang dari kesatuan artileri (Eropa), 50 orang Benggala/Sipahi, 96 orang dari kesatuan infantri (Bumiputra), dan 11 orang dari kesatuan artileri (Bumiputra).

Setahun kemudian, dikirim lagi bala tentara sebanyak 10 perwira dan 350 tentara dari kesatuan infantri, serta 50 orang tentara dari kesatuan artileri. Bala bantuan yang didatangkan tahun 1822 itu sebanyak 206 orang berasal dari Batavia dan 204 orang berasal dari Surabaya.

Tahun 1823 dikirim lagi sebanyak 256 orang tentara ke daerah ini. Dari jumlah itu 8 orang perwira dan 193 orang serdadu Eropa serta 62 orang serdadu Bumiputra.

Pada tahun 1825, sebagai realisasi dari Traktat London, Inggris betul-betul meninggalkan Sumatra dan menyerahkan kekuasaannya di pulau ini kepada Belanda. Tidak hanya itu, Inggris juga meninggalkan (menyerahkan) tentaranya sebanyak 900 orang tentara India (Benggala/Sipahi) dan 80 orang tentara Eropa kepada Belanda.

Tentara Belanda dari Kesatuan Madura
(Sumber: H. Colijn, Neerlandsch, Land en Volk, Geschiedenis en Besttur, Bedrijf en Samenleving (2de Deel). Amsterdam: Elsevier, 1913)

Data di atas menyebut bahwa pada hari-hari pertama kekuasaannya tentara Belanda terdiri dari orang Eropa, orang India, dan Melayu (sejumlah suku bangsa di Nusantara yang non-Minang). Sayangnya, berbagai sumber sejarah tentang kekuatan tentara Belanda pada hari-hari pertama kekuasaan mereka di daerah ini tidak menyebut secara lebih terperinci mengenai bangsa-bangsa Eropa mana saja yang bergabung ke dalam kesatuan tentara Europeanen (orang Eropa) ini, dan suku-suku bangsa apa saja yang tergabung kedalam kelompok Inlandsch (Bumiputra/Melayu). Namun berdasarkan sumber-sumber sejarah yang terbit kemudian diketahui bahwa di samping orang Belanda, kesatuan tentara yang tergabung kedalam kelompok Europeanen juga terdiri dari orang Perancis, Jerman dan Inggris. Sedangkan kesatuan tentara yang tergabung ke dalam kelompok Inlandsche terdiri dari orang Bugis, Gorontalo, Jawa, dan Madura. Seperti yang disebut di atas, satu bangsa lagi yang juga menjadi bagian terpenting dari tentara Belanda adalah orang India (Sipahi/Benggala).

Memasuki tahun 1830-an ada perubahan yang cukup penting dalam komposisi tentara Belanda ini. Boelhouwer menyebut bahwa pada kurun waktu itu ada sejumlah opsir China dalam ketentaraan Belanda, suatu informasi yang nyaris belum pernah dikemukakan selama ini. Opsir-opsir China tersebut tiba bersamaan dengan kedatangan pasukan bantuan yang dipimpin oleh Jendral Mayor Riesz. Sayangnya tidak diketahui informasi di daerah mana saja mereka ikut bertempur melawan lasykar Padri dan juga tidak diketahui jumlah pasti opsir-opsir China tersebut.

Jumlah tentara Belanda yang berasal dari berbagai bangsa dan suku bangsa tersebut senantiasa berubah sepanjang sejarah Perang Padri. Perubahan ini ada hubungannya dengan ‘rotasi’ penempatan serdadu tersebut. Jumlah yang paling banyak adalah tentara dari bangsa Belanda. Tentara yang berkewarganegaraan Perancis pernah tercatat sebanyak 52 orang, Jerman 22 orang dan Inggris 120 orang. Tentara Jawa, sebelum Barisan Sentot datang sebanyak 200 orang, Madura 100 orang, Bugis 112 orang, Gorontalo 151 orang.

Perang Padri diawali oleh pendudukan Benteng Simawang dan penyerangan Sulit Air oleh Belanda. Pendudukan Benteng Simawang dilakukan tanggal 29 Februari 1821 dan penyerangan Sulit Air terjadi tanggal 28 April 1821.

Casus belli perang yang kemudian berlanjut hingga sekitar dua dekade lamanya itu adalah Perjanjian 20 Februari 1821. Intisari perjanjian tersebut adalah permintaan bantuan yang diajukan oleh Daulat Yang Dipertuan Sutan Alam Bagagar Syah (Pagaruyung), Yang Dipertuan  Raja Tangsir Alam dan Yang Dipertuan Sutan Kerajaan Alam (Saruaso), serta sekitar 120 penghulu dari kawasan Tanah Datar kepada Belanda agar mereka dibantu menghadapi kaum Padri. Mereka meminta bantuan Belanda karena mereka mengaku telah dizalimi oleh kaum Padri. Sebagai imbalannya, mereka menjanjikan akan menyerahkan alam Minangkabau kepada Belanda dan membantu Belanda memerangi kaum Padri.

Karena itu, berdasarkan perjanjian tersebut, anak-kemenakan para penanda tangan Perjanjian 20 Februari 1821 tersebut, yang membantu Belanda dalam menyerang kaum Padri, yang dalam literatur Belanda disebut sebagai Maleiers, Gewapene Maleiers, atau Hulp benden, adalah juga bagian dari tentara Belanda.

Jumlah tentara ninik mamak yang berasal dari Tanah Datar ini juga tidak diketahui dengan pasti. Berbagai tulisan tentang tentara niniak mamak ini menyebut bahwa jumlah mereka pernah mencapai 6.000 orang atau 7.000 orang, dan bahkan pernah dalam sebuah penyerbuan (ke Tanjung Barulak) jumlahnya mencapai 15.000 orang.

Bila pada awalnya tentara ninik mamak ini hanya terbatas pada anak kemenakan para penghulu dari Tanah Datar, maka pada perkembangan selanjutnya, mereka juga berasal dari hampir seluruh nagari di Minangkabau. Sehubungan dengan itu jumlahnya juga meningkat dengan sangat signifikan.

Keberagaman bangsa dan suku bangsa tentara Belanda ini tetap berlanjut pada tahun-tahun 1830-an. Kalau ada perbedaan adalah adanya penambahan jumlah pasukan dari suku bangsa Jawa yang cukup besar (639 orang), sekaitan dengan kedatangan pasukan Sentot Ali Basya. Lengkapnya, Barisan Sentot ini terdiri dari 1 mayor (pangeran), 3 kapten (raden temenggung), 2 letnan pertama (temenggung tua), 20 letnan dua (temenggung muda), 178 kopral (ngabehi), 16 orang pemain musik (tambur dan trompet), 375 orang prajurit.

Satu lagi warga bangsa asing yang juga menjadi bagian penting dalam perang yang dijalankan Belanda melawan kaum Padri adalah orang Arab. Tidak sama dengan keterlibatan bangsa dan suku bangsa yang lain, yang lebih terlibat pada aksi militer, maka keterlibatan bangsa Arab lebih terbatas pada bidang diplomasi. Sosoknya juga bukan tukang perang, tetapi ulama atau syekh dengan simbol-simbol keagamaan.

Dengan demikian, tentara dan aktor-aktor yang menjadi bagian dari imperialis Belanda sangat banyak macam ragamnya. Ada bangsa asing (Eropa, India dan Arab), ada suku-suku bangsa dari Nusantara non-Minang, dan ada Urang Awak.

Berbeda dengan pendukung Belanda yang sangat banyak macam ragam bangsa dan suku bangsanya, maka kekuatan Padri lebih terbatas pada orang Minangkabau dan Batak (Tapanuli). Jumlahnya dikatakan sumber Belanda ‘tidak terhitung’ banyaknya. Ada juga yang mengatakan bahwa Sebagian besar orang Minang adalah pendukung Padri. Di samping itu, pada tahun-tahun pertama perang, kaum Padri juga mendapat bantuan dari orang Aceh. Jadi tentara Padri hanya terdiri dari tiga suku bangsa dan ‘lokal’ sifatnya.

Aneka ragam bangsa dan suku bangsa yang terlibat dalam perang tersebut akan menghadirkan warna dan situasi perang yang relatif beragam pula. Apa saja pengalaman dan suasana perang itu?

III

Perang Padri adalah peristiwa politik. Sebagai sebuah peristiwa politik, maka aspek ‘kepentingan’ menjadi yang dominan dalam berbagai sikap, tindakan, keputusan atau juga penilaian yang dilakukan. Karena itu setiap penilaian yang dikemukakan oleh masing-masing pihak terhadap ‘lawan’ mereka umumnya didasari oleh kepentingan masing-masing. Namun, sebagai manusia yang juga memiliki nurani, akal, dan budi, maka ada saat-saat tertentu dimana rasionalitas mereka yang tampil, sehingga muncullah penilaian terhadap lawan yang lebih jujur.

Secara umum, penilaian yang diberikan oleh orang Belanda terhadap kaum Padri adalah jelek. Penilaian yang paling sering diajukan adalah kaum Padri merupakan kaum fanatik, dan cenderung menggunakan kekerasan dalam menjalankan aksi (dakwah) mereka. Tetapi bila dibaca dengan saksama, juga ada sejumlah tulisan yang menampilkan bahwa kaum Padri sebagai orang yang disiplin, bersih, setia kawan, membela (dan menegakkan) kebenaran serta mencegah kemungkaran. Mereka adalah kaum yang taat beribadah, bila hampir masuk waktu shalat maka mereka akan menghentikan semua kegiatannya. Bila dipaksa juga bekerja, mereka akan melawan. Mereka lebih takut kepada Tuhan (Allah) daripada manusia (Belanda atau kelompok tentara yang mendukungnya). Pandangan seperti ini dikemukakan oleh Boelhouwer.

Sementara itu, Urang Awak yang mendukung Belanda digambarkan oleh penulis Belanda sebagai pendukung yang setia. Namun ada juga penulis Belanda yang kritis memberikan penilaian sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa Gewapene Maleirs ini adalah orang-orang yang penakut. Biasanya sebelum penyerangan dimulai, mereka berakting akan melakukan ini-itu pada saat pertempuran nanti. Mereka juga memperagakan bahwa mereka kebal senjata. Namun ketika pertempuran berlangsung mereka hanya berada di belakang, tapi mereka akan sangat garang merampok dan mengganyang kaum Padri setelah kaum Padri tersebut terdesak oleh tentara Belanda dan tentara pendukungnya yang non-Minang. Tidak itu saja, beberapa dari mereka dikatakan sebagai pengkhianat. Mereka tega mengkhianati kawan atau warganya demi kepentingannya sendiri. Informasi seperti ini dikemukakan oleh Stuers, Boelhouwer, Kielstra, Rusli Amran, dlsbnya.

Tentara Belanda digambarkan oleh Tuanku Imam Bonjol dalam memoarnya sebagai orang yang jahat dan juga baik (bahkan dianggap sahabat). Mereka dianggap jahat karena memerangi kaum Padri dan mengganggu aktivitas ekonomi serta keagamaan kaum Padri. Pernyataan ini diucapkan Tuanku Imam Bonjol karena ulah sejumlah tentara Belanda yang mengambil harta benda orang Bonjol dan menjadikan mesjid sebagai ‘markas’nya. Di samping itu, pandangan bahwa Belanda jahat tentu didasarkan pada perlakukan Belanda yang memerangi kaum Padri dan menzalimi kaum Padri. Walaupun demikian, Tuanku Imam Bonjol juga menganggap orang Belanda (Elout) sebagai sahabat karena bersikap baik kepadanya. Dia bahkan mempercayai pemimpin tentara itu serta mau berunding dan menerima beberapa tawaran Elout untuk berdamai. Tidak itu saja, Tuanku Imam Bonjol juga pernah mempercayai dan menjalin hubungan yang baik de Stuers melalui juru rundingnya van den Berg.  

Diakhir perlawanannya, pada tahun 1837 Tuanku Imam Bonjol juga mempercayai tawaran pejabat Belanda (Steinmez) untuk berunding. Kepercayaan yang akhirnya mengantarkannya ke pembuangan. Dia dikhianati oleh pejabat kolonalis (termasuk Residen Francis), yang menghalalkan segala macam cara demi kekuasaannya. Dia tidak diajak berunding, tetapi ditangkap dan kemudian di buang ke Cianjur, Ambon dan terakhir ke Lotak.

Beberapa catatan penulis Belanda juga menampilkan pandangan negatif kaum Padri terhadap orang Belanda dan tentara bantuan Belanda yang terdiri dari beragam bangsa dan suku bangsa. Sebaliknya di mata penulis Belanda, para tentara bantuannya ini digambarkan sebagai kawan yang sangat loyal. Khusus untuk tentara Jawa dan Madura digambarkan sebagai kesatuan yang sangat setia. Pandangan seperti itu ditemukan dalam banyak tulisan penulis Belanda, salah satu diantaranya Nahuijs. Dia menggambarkan bagaimana setia dan loyalnya tentara Madura yang ditempatkan di Kayutanam, dan di tempat-tempat lain yang dia temui. Sejumlah penulis Belanda yang lainnya, seperti Stuers, Boelhouwer, Hoyers, Kielstra, dan Colijn juga mengungkapkan kesetiaan dan loyalnya sejumlah tentara Madura, Jawa, dan Bugis yang bertempur di daerah pedalaman.

Salah satu pandangan yang negatif dari pejabat dan penulis Belanda tentang keberadaan tentara Jawa, khusus komandannya, adalah pandangan terhadap Sentot Ali Basya. Dalam sejumlah literatur era Perang Padri disebutkan bahwa Sentot adalah seseorang yang senantiasa tampil dengan gaya ‘wah’, bak ‘bangsawan’, cenderung arogan, serta kurang atau tidak pandai menempatkan dirinya dalam pergaulan dengan pejabat tinggi (Residen) Belanda. Sentot akhirnya dituding tidak setia dan berkianat kepada Belanda. Tudingan tersebut menyebabkan dia disingkirkan ke Bengkulu.

Ada banyak lagi kesan dan pandangan tentang masing-masing pihak (tentara atau tokoh) yang terlibat dalam Perang Padri. Kesan serta pandangan tersebut ‘sangat dinamis’, bisa saja pada suatu saat digambarkan sangat negatif, namun pada saat lain ditampilkan dengan sangat baik. Itulah politik.

IV

Di samping tentara, ada satu lagi aktor Perang Padri, yaitu juru runding. Juru runding adalah sosok-sosok yang umumnya digunakan oleh Belanda untuk mendekati kaum Padri. Juru runding sangat berperan pada saat pertama mereka terlibat dalam Perang Padri dan pada saat mereka mengendorkan serangannya terhadap kaum Padri (pada saat tentaranya ditarik ke Pulau Jawa untuk menghadapi Diponegoro).

Dalam kesempatan ini akan dikemukakan adanya dua kelompok masyarakat (bangsa) yang digunakan Belanda sebagai juru runding mereka. Kedua bangsa itu adalah orang Arab dan orang Belanda. Pemanfaatan orang Arab sebagai juru runding adalah bagian dari kecerdikan Belanda. Mereka menggunakan jasa orang Arab, yang Islam dan dihargai serta disegani oleh kaum Padri sebagai juru runding mereka.

Ada dua orang Arab yang dikenal sebagai juru runding Belanda, yaitu Syeikh Achmad dan Said Salimoel Jafrid. Syeikh Achmad dimanfaatkan pada tahun-tahun pertama keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, sedangkan Said Salimoel Jafrid dimanfaatkan pada saat Belanda mengurangi tensi perangnya dengan Belanda, saat tentaranya ditarik ke Pulau Jawa.

Pekerjaan Said Salimoel Jafrid diakui Belanda jauh lebih berhasil dibandingkan dengan Syeikh Achmad. Melunaknya sikap kaum Padri pada tahun-tahun pertama parohan kedua 1820-an ada hubungannya dengan kerja Said Salimoel Jafrid ini. Karena itu tidak salahlah kiranya jika Belanda memberikan apresiasi khusus kepadanya. Apresiasi itu diwujudkan dengan pemberian gelar Raja Perdamaian. Tidak hanya itu, Said Salimoel Jafrid bahkan digadang-gadang akan menjadi Regen Tanah Tanah Datar. Namun sayang, tanggal 1 April 1829 Raja Perdamaian ini tewas terbunuh, Steurs menduga kematiannya ada hubungannya dengan kecemburuan sang Regen yang akan digantikannya dan sang Regen itu dicurigai terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Juru runding yang berasal dari orang Belanda adalah van den Berg. Dia adalah seorang saudagar yang telah lama beraktivitas di daerah ini. Dia adalah mantan pegawai EIC dan telah menjadi mitra dagang kaum Padri khususnya dan pedagang Minangkabau dari daerah pedalaman pada umumnya. Karena itu perundingan yang dimediasi van den Berg juga berlangsung mulus dan membuahkan hasil yang diharapkan oleh Belanda. Hasil perjanjian tersebut antara lain tidak adanya serangan kaum Padri yang serius terhadap Belanda selama penarikan tentara ke Pulau Jawa (Perang Diponegoro).  

Kisah menarik lainnya dari era Perang Padri adalah adanya seorang serdadu Belanda berbangsa Perancis yang sempat menjadi mualaf. Dia adalah seorang anak muda yang sejak dari Perancis sudah memiliki ketertarikan yang besar terhadap dunia timur dan Islam. Dia bahkan telah mempelajari Bahasa Arab serta sejarah dan budaya Timur (Islam) sejak sebelum bergabung dengan tentara Belanda. Suatu saat dia tertangkap oleh kaum Padri dan kemudian menjadi mualaf. Perkembangan ini tidak disukai oleh komandannya, sehingga diupayakannya mengembalikannya ke kesatuan induknya. Atas bantuan ‘orang Melayu’ kaki tangan Belanda dia berhasil dibawa keluar dari lingkungan Padri, setelah dihukum dia ‘kembali’ orang biasa lagi. Sayang Boelhouwer tidak memberi tahu siapa nama orang Perancis yang sempat menjadi mualaf ini.

Informasi lain yang berkenaan dengan keberadaan tentara ‘asing’ ini di Minangkabau dan menarik untuk diungkapkan adalah tentang pengetahuan sejarah masyarakat yang ‘menduga’ bahwa adanya jalinan kasih antara tentara ‘asing’ itu dengan perempuan Minang. Salah satu diantaranya adalah jalinan kasih antara tentara India yang ditempatkan di Semawang dengan perempuan di kawasan itu. Mitos tentang asal-usul sejumlah orang Tanah Datar yang memiliki warna kulit seperti orang-orang Sipahi adalah salah satu contoh pengetahuan masyarakat tentang jalinan kasih antara Orang Kaliang tersebut dengan perempuan Minang. Pengetahuan sejarah yang sama sesungguhnya berkembang luas di Sumatera Barat, karena ada banyak tentara India yang ditempatkan di daerah ini, dan mereka memiliki kebutuhan biologis.

‘Mitos’ yang sama juga berkembang di banyak daerah tentang adanya asal-usul sejumlah keluarga atau kelompok masyarakat (kampung/nagari) yang dikaitkan dengan orang Belanda dan juru runding Arab. Misalnya postur dan warna kulit sejumlah Urang Awak yang kebarat-baratan (dikaitkan dengan adanya jalinan kasih antara tentara Belanda dengan perempuan tempatan di masa dulu), atau postur dan warna kulit sejumlah orang Minang yang kearab-araban (dikaitkan dengan adanya jalinan kasih antara perempuan tempatan dengan aktor Arab yang berperan dalam Perang Padri).

Satu lagi pengetahuan sejarah tentang asal usul Urang Awak dikaitkan dengan keberadaan tentara Jawa (Barisan Sentot). Seperti disebut sebelumnya, Barisan Sentot ini ditinggalkan oleh komandannya di Sumatera Barat dan mereka tetap di sini setelah perang usai. Bagi yang ‘bujangan’ pasti ada dari mereka yang mencari pasangan hidup di daerah ini, atau diminta menjadi sumando oleh mamak-mamak sejumlah perempuan Minang. Anak keturunan merekalah yang menjadi Jawa Minang (Jamin) versi awal.

Keberagaman bangsa dan suku bangsa tentara Belanda atau pejuang Padri adalah kenyataan historis yang selama ini kurang atau tidak terungkap dalam kajian sejarah Perang Padri. Perlu kajian yang lebih mendalam tentang keberadaan dan aktivitas mereka. Termasuk juga ‘legacy’ yang mereka tinggalkan, ‘legacy’ tentang adanya adanya ‘darah asing’ yang mengalir dalam sejumlah keluarga atau kelompok warga Minang.

Sumber:

Boelhouwer, J.C., Herrineringen van Mijn Verblijf op Sumatra’s Westkust Gedurende de Jaren 1831-1834. ‘s-Gravenhage: De Erven Doorman, 1841.

Carthaus, Emil, Aus dem Reich von Insulinde, Sumatra und Malaiische Archipel. Leipzig: Verlag von Willem Friedrich, 1891.

Colijn, H., Neerlandsch Indie, Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en Samenleving (2de Deel). Amsterdam: Elsevier, 1913).

De Stuers, H.J.J.L., Vestiging en Uitbreiding der Nederlan­ders ter Westkust van Sumatra (Vol. I dan II). Amster­dam: P.N. van Kampen, 1849, 1850.

Kielstra, E.B., “Sumatra’s Westkust van 1836-1840” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  39 tahun 1890, hal. 127-21; 263-348.

 — , “Sumatra’s Westkust van 1833-1835” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  38 tahun 1889, hal. 467-514.

 — , “Sumatra’s Westkust van  1826-1832” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  37, tahun 1888, hal. 216-380.

 — , “Sumatra’s Westkust van 1819-1825” dalam Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, No.  36 tahun 1887, hal. 7-163.

Nahuijs, Kolonel, Brieven over Bencoolen, Padang, enz.het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.

Rusli Amran, Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Sjafnir Aboe Naim, Naskah Tuanku Imam Bonjol. Padang: PPIM, 2002.

Ditulis oleh Gusti Asnan